image
Login / Sign Up

Ini Sejumlah Kesalahan Komisioner KPU RI Evi Novida Hingga Pantas Dipecat DKPP

Deni Muhtarudin

Image

Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting | Instagram/kpu_ri

AKURAT.CO, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang lanjutan terkait gugatan yang diajukan oleh mantan Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting, di Gedung PTUN Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (7/7/2020).

Dalam sidang tersebut, pihak Tergugat yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadirkan saksi ahli seorang Dosen Hukum Tata Negara Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi.

Muhammad Rullyandi merupakan saksi ahli pertama yang dihadirkan oleh pihak Tergugat selama perkara ini disidangkan. Sebelumnya, pihak Penggugat telah menghadirkan tujuh saksi ahli dalam sidang gugatan ini.

baca juga:

Kepada awak media, pria yang akrab disapa Rully itu mengemukakan bahwa Evi Novida bukanlah korban dari putusan DKPP dalam perkara Nomor 317-PKE-DKPP/X/2020. Rully menegaskan, Evi Novida memang sudah sepantasnya mendapat sanksi pemberhentian tetap dari DKPP.

Rully juga menyebut bahwa Evi Novida telah berulang kali dijatuhi sanksi yang lumayan berat dari DKPP sejak 2019 lalu sebelum diberhentikan pada pada 18 Maret 2020. Sedikitnya, menurut Rully, terdapat empat perkara yang menjadi kesalahan Evi Novida.

"Sudah terjadi berkali-kali ia diberikan sanksi dalam bentuk peringatan keras. Ini yang membuat Evi pantas untuk dipecat,” ungkapnya.

Berikut adalah rangkuman dari beberapa kesalahan yang dilakukan Evi Novida saat ia menjadi Anggota KPU RI:

1. Kebocoran Soal Tes Seleksi KPU Kabupaten Kolaka Timur

Hal ini terungkap dalam sidang DKPP terkait perkara Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 yang diadukan oleh mantan Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, Adly Yusuf Saepi.

Dalam sidang perkara ini, terungkap adanya kebocoran soal ujian atau tes seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur periode 2018-2023 kepada sejumlah peserta seleksi. KPU RI juga diketahui tetap melanjutkan proses seleksi dan mendiskualifikasi sejumlah peserta yang diduga menerima bocoran soal tersebut.

Dalam persidangan juga diketahui bahwa salah satu peserta seleksi yang didiskualifikasi menyatakan tidak pernah mendapatkan bocoran soal. Peserta tersebut merupakan peraih nilai tertinggi dalam seleksi.

Dalam pertimbangan putusan, DKPP menilai Evi Novida yang saat itu menjabat sebagai Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU RI memiliki tanggung jawab etik yang lebih atas ketidakpastian hukum ini.

Evi Novida dijatuhi sanksi berupa Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU RI.

2. Tidak Melakukan Klarifikasi kepada Caleg yang Dipecat Partai Politik

Evi Novida Ginting Manik mendapat sanksi peringatan keras dari DKPP karena tidak melakukan klarifikasi kepada Pengadu dalam perkara Nomor 30-PKE-DKPP/XI/2019 yang  diberhentikan secara sewenang-wenang oleh Partai Gerindra.

Dalam perkara ini, Evi Novida dan seluruh Komisioner KPU RI hanya melakukan klarifikasi kepada Partai Gerindra. Sikap tersebut dinilai tidak memberikan keadilan bagi Pengadu sebagai calon Anggota DPR. Komisioner KPU RI lainnya mendapat sanksi serupa, peringatan keras.

3. Membuat Masalah Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sampai Nasional

Evi Novida Ginting Manik terbukti melakukan simplifikasi proses kroscek data formulir DC-1 dengan formulir DB-1 pada rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Nias Barat. Hal itu terungkap dalam perkara 114-PKE-DKPP/VI/2019 yang disidangkan DKPP.

Tak hanya itu, Evi Novida sebagai koordinator untuk Sumatera Utara tidak melakukan pendalaman dan mekanisme evaluasi serta prosedur kerja KPU Kabupaten Nias Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Akibat tindakan Evi Novida itu menimbulkan permasalahan dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Nias Barat dan nasional, sehingga dijatuhi sanksi peringatan oleh DKPP.

4. Abaikan Putusan MK dan Bawaslu Soal Perolehan Suara di Kalimantan Barat

Dalam perkara 317-PKE-DKPP/X/2019, Evi Novida dinilai menjadi orang yang paling bertanggungjawab atas tindakan KPU RI yang cenderung mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Putusan Bawaslu RI Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019.

Dua putusan tersebut berkaitan dengan rekapitulasi perolehan suara Calon DPRD Kalimantan Barat. KPU bersikeras tidak menindaklanjuti dua putusan tersebut sehingga dinilai telah melanggar kode etik tingkat berat.

Sebagai Kordiv Teknis Penyelenggaraan dan Logistik, Evi Novida, dinilai DKPP memiliki tanggung jawab etik yang lebih besar terkait hal ini.

“Oleh karena itu dalam putusan DKPP, ini sudah dianggap pelanggaran etik yang serius dan berat terutama dalam asas profesional,” ungkap Rully menambahkan.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Jokowi Cabut Keppres Soal Pemberhentian Tidak Hormat Evi Novida Ginting Sebagai Anggota KPU

Image

News

Pilkada 2020

KPU: Jangan Takut Datang ke TPS, Protokol Kesehatan yang Ketat Sudah Siap

Image

News

Siap Hadapi Pilkada Serentak 2020, NasDem Serahkan Salinan Kepengurusan ke KPU

Image

News

Wabah Corona

FOTO BIN Gelar Tes Swab Untuk Karyawan KPU dan Wartawan

Image

News

Jaksa KPK Tuntut Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan 8 Tahun Penjara

Image

News

DPR RI

Kasus Covid-19 Meningkat, Pilkada 2020 di Depan Mata, Begini Saran DPR

Image

News

DKPP Sebut PTUN Hanya Urusi Masalah Hukum, Bukan Etika Penyelenggara Pemilu

Image

News

Partisipasi Milenial dalam Kontestasi Elektoral

Image

News

Bansos Diboncengi Calon Petahana, KPK Diminta Lakukan Pengawasan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Ratusan Orang di Bandung Kena Tegur Satpol PP Akibat Tak Pakai Masker

Identitas mereka pun dicatat guna mencegah pelanggaran berulang yang berimplikasi denda

Image
News

LPSK Kesulitan Lindungi Advokat Anita Kolopaking Selama Belum Mengajukan JC

Hal ini dikarenakan status Anita dalam perkara tersebut ditetapkan sebagai tersangka

Image
News

KPK Buka Rekrutmen Calon Juru Bicara, Minat?

Ada sejumlah ketentuan dan syarat yang berlaku bagi pelamar yang ingin mendaftar posisi tersebut.

Image
News

Satpol PP Pastikan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Dipastikan yang bersangkutan tidak pernah meminta pengembalian uang. Ini hanya kesalahpahaman saja

Image
News

Tim SAR Berhasil Temukan Satu Korban Tenggelam di Pantai Goa Cemara

Dengan demikian korban yang belum ditemukan masih ada 3 orang

Image
News

Djoko Tjandra Jalani Masa Isolasi Mandiri Pasca Dipindah ke Lapas Salemba

Isolasi mandiri dilakukan selama 14 hari sesuai protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19

Image
News

Satpol PP DKI Ubah OK Prend Jadi Tibmask

Operasi Tibmask ini diperluas jangkauannya hingga ke permukiman dan lingkungan warga selain tetap menjangkau jalan dan tempat umum

Image
News

BPP Kostratani Wajib Setor Data Secara Periodik ke AWR Kementan

BPP Kostratani harus menyerahkan data sesuai periode, dan berdasarkan aplikasi yang sudah disiapkan

Image
News

Empat Kecamatan Terkena Dampak Abu Vulkanik Gunung Sinabung

Warga diimbau untuk terus menggunakan masker atau pelindung diri agar tidak terpapar abu vulkanik

Image
News

Bantu Siswa Belajar Online, Pemuda di Yogya Sediakan Internet Murah Cuma Rp30 Ribu Sebulan

Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya fasilitas ini

terpopuler

  1. Kocak Abis, 5 Salah Ketik Info di Televisi ini Bikin Nggak Bisa Mingkem

  2. 5 Orang Biasa yang Wajahnya Mirip Bintang Sepak Bola, Ada yang Dipenjara karena Ganggu Ketertiban

  3. Polisi: Tersangka Pencemaran Nama Baik Ahok Sempat Berusaha Hilangkan Jejak

  4. Siapa Bilang Meroket? Ekonomi Indonesia Sudah Alami Tren Penurunan Sejak 2018

  5. Jawaban 'Kocak' Kaesang Ketika Ditanya Soal Investasi Saham, Bikin Warganet Ngakak!

  6. Rizal Ramli: Rakyat Sudah Resesi, Kalau Pejabat Mah Kebal Resesi!

  7. 3 Amalan yang Pahalanya Mengalir Deras Sampai Alam Kubur

  8. Bela Ibas, Hinca Bilang Begini ke PDIP

  9. Bencana Beirut: Politisi Lebanon Tuding Hizbullah Jadi 'Biang Kerok' Ledakan

  10. Ekonomi Indonesia Anjlok, Rustam: Paling Parah DKI Jakarta Minus 8,22 Persen

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Gerakan ABCD untuk Pemulihan Ekonomi

Image
UJANG KOMARUDIN

Demokrasi dalam Genggaman Oligarki

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Islam Yang Mewarna-Warni

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit  

Diskursus antara WHO dan Sains 'Vis a Vis Post-truth' Era Pandemi COVID-19

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Sumber Kekayaan Jerinx SID, Bisnis Clothing hingga Brand Ambassador Berbagai Produk

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Image
Hiburan

5 Potret Memesona Dian Syahfitri, Guru SMK di Deli Serdang yang Jadi Idola Para Murid