image
Login / Sign Up

Dirut Jiwasraya Mengaku Tak Tahu Soal Rekayasa Audit Laporan Keuangan

Deni Muhtarudin

Image

Sidang pembacaan dakwaan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk enam orang terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu (3/6/2020). | ANTARA/Desca Lidya Natalia

AKURAT.CO, Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Hexana Tri Sasongko, meradang saat dikonfrontir terkait keterangan Auditor PricewaterhouseCoopers (PwC) yang mengungkap adanya permintaan Direksi guna merekayasa hasil Audit Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya pada 2018.

Rekayasa Laporan Keuangan itu terbongkar dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2020).

Ikhwal terkuaknya rekayasa Laporan Keuangan itu bermula saat Tim Penasehat Hukum Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto, Aldres Napitupulu, mengajukan pertanyaan kepada Hexana yang saat ini menjabat sebagai Dirut Jiwasraya sejak awal 2018.

baca juga:

Namun Hexana mengaku tidak mengetahui adanya permintaan dari Direksi dan Komisaris Jiwasraya kepada PwC agar membukukan kerugian untuk Laporan Keuangan 2018. 

Padahal, menurut Aldres, permintaan itu tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) auditor PwC, M. Jusuf Wibisana.

Dalam BAP terungkap ada permintaan dari Direksi dan Komisaris Jiwasraya untuk membukukan kerugian pada Laporan Keuangan 2018. Namun PwC menolak karena bertentangan dengan prinsip akuntansi atau Audit, sehingga PwC menghentikan proses Audit tersebut.

Hexana juga menegaskan bahwa untuk Audit Laporan Keuangan Jiwasyara di 2017, PwC memberi opini tidak wajar atau adverse opinion karena masalah perhitungan rasio solvabilitas/Risk Based Capital (RBC), bukan karena masalah penempatan investasi saham atau reksadana Jiwasraya.

Menjawab pertanyaan Aldres lainnya, Hexana menegaskan bahwa terdapat redemption (pencairan) beberapa produk reksadana sebesar hampir Rp2 triliun yang dilakukan Jiwasraya pada 2018 sejak dirinya menjabat. Redemption tersebut juga dilakukan dari produk-produk reksadana yang dipermasalahkan dalam dakwaan.

Terkait hal tersebut, Aldres menunjukkan bahwa tidak ada masalah pada reksadana-reksadana yang dipermasalahkan pihak Kejaksaan.

“Anehnya, Hexana mengaku saat itu ada deposito senilai Rp1,9 Triliun, tapi kenapa Jiwasraya bisa gagal membayar kewajibannya yang hanya sekitar Rp800 miliar di tahun 2018. Malah mengumumkan gagal bayar sehingga para nasabah JS Saving Plan panik dan berbondong-bondong mencairkan dananya. Saya kira, inilah sumber masalahnya,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Sementara itu, Hexana mengaku, Jiwasraya tidak pernah gagal bayar produk JS Saving Plan pada periode 2012 –2017.

“Sejak diluncurkan pada tahun 2012, memang Jiwasraya tidak pernah gagal membayar kewajibannya yang jatuh tempo setiap tahunnya sampai tahun 2017 (periode kepemimpinan Hendrisman Rahim). Gagal bayar mulai terjadi sejak Oktober 2018,” ujarnya.

Anggota Tim Penasehat Hukum Heru Hidayat yang lain, Soesilo Aribowo, menyoroti pernyataan Hexana terkait gagal bayar atas klaim JS Saving Plain tersebut. Hal itu, menurut Soesilo, menegaskan tidak ada gagal bayar atas klaim pada periode 2008-2017 dari produk tersebut.

Periode itu, Soesilo menjelaskan, merupakan masa kepemimpinan Hendrisman Rahim sebagai Direktur Utama. Padahal, menurut Soesilo, JS Saving Plan sudah jatuh tempo setiap tahunnya, terutama pada 2012-2017.

“Pertanyaannya, ini yang keliru siapa? Jangan-jangan Pak Hexana tidak melakukan apa-apa, tanpa corporate action apapun, sehingga terjadi gagal bayar,” katanya.

Selain Hexana, sejumlah mantan petinggi PT Jiwasraya juga diagendakan hadir sebagai saksi dalam lanjutan persidangan kasus tersebut. Para petinggi tersebut antara lain mantan Komisaris Utama Djonny Wiguna, Kepala Divisi Investasi Faisal Satria Gumay, dan eks Bagian Pengembangan Dana Jiwasraya Lusiana.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Ekonomi

Liburan Akhir Pekan Gak Perlu Mahal, Simak Nih Tipsnya!

Image

Ekonomi

4 Tips Ampuh Atur Keuangan Bagi Kamu Para Pengantin Baru

Image

Ekonomi

Ekonom Nilai Kompetensi Bankir Semakin Diuji di Tengah Pandemi

Image

Ekonomi

3 Pelajaran Hidup Bisa Dipetik Selama Corona Menyapa Ala Bos BI

Image

Ekonomi

Pemda Bebas Usulkan Besaran Pinjaman PEN ke Pemerintah Pusat

Image

Ekonomi

Hindari Resesi, Pemulihan Ekonomi RI Perlu Dibarengi Tekan Laju Penyebaran COVID-19

Image

Ekonomi

OJK Optimalkan Sinergi Kebijakan Demi Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Image

Ekonomi

Pemda Harus Penuhi Syarat-syarat Ini Jika Ingin Dapat Pinjaman PEN

Image

Ekonomi

Setelah Netflix dkk, Giliran 10 Perusahaan Digital Ini Wajib Kenakan PPN ke Konsumen

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Penjelasan Polri Soal Calon Akpol Gagal Gegara Covid-19

“Peserta harus bebas Covid-19 yang dinyatakan dengan hasil swab oleh gugus tugas dan RS Bhayangkara serta IDI,” ujar Argo.

Image
News

Gempa Bermagnitudo 5,0 SR Guncang Sumba Barat Daya

Image
News

Sujiwo Tejo: Susi Emang Peduli Sama Budaya Nusantara, Salut

Sujiwo Tejo menyebut Susi peduli budaya karena ikut mempromosikan Dongeng Cinta Ceuk Aing.

Image
News

Polri Klarifikasi Status Djoko Tjandra dalam Kasus Penyalahgunaan Surat Jalan

Disinyalir ada imbal balik atau kickback dalam proses penggunaan surat jalan tersebut

Image
News

1.241 Pasien Covid-19 di Secapa AD Dinyatakan Sembuh

Kini tinggal 67 orang yang masih belum dinyatakan sembuh

Image
News

Pabrik Mebel Terbakar di Cakung, 13 Damkar Dikerahkan

"Situasi saat ini masih 'merah' di bagian gudang penyimpanan produk mebel," kata Gatot.

Image
News

Pesawat India Tergelincir hingga Terbelah Jadi Dua, 18 Orang Tewas

Pesawat dilaporkan tergelincir di landasan pacu saat tengah mendarat di Bandara Internasional Kozhikode Calicut.

Image
News

KPK Siap Bantu Bareskrim Polri Usut Dugaan Suap Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra

Gelar perkara tersebut akan dilakukan pada pekan depan

Image
News

Zona Hijau dan Kuning Bisa Sekolah Tatap Muka Asal Izin Orang Tua, Ferdinand: Saya Menolak!

Semua sekolah di zona hijau dan kuning yang akan melakukan pembelajaran secara tatap muka harus meminta izin orang tua.

Image
News

KPK Pelajari PP Nomor 41/2020 Soal Pengalihan Status Pegawai ke ASN

Semestinya PP itu sudah berlaku sejak diundangkan tanggal 27 Juli 2020.

terpopuler

  1. Viral karena Konten Porno Connel Twins, Apa Itu Aplikasi Onlyfans?

  2. 16 Jam Diperiksa Bareskrim, Anita Kolopaking Akhirnya Dijebloskan Penjara

  3. Mahasiswa Minta Polisi Usut Oknum Dokter yang Gunakan Gelar Palsu di RS Graha Kedoya

  4. Santunan Pemerintah ke Karyawan Swasta, Komisi IX: Pertanyaannya, Untuk Karyawan Sektor Apa Saja?

  5. Ngarep Bantuan Rp600 Ribu dari Pemerintah, Cek Dulu Caranya!

  6. 3 Zodiak Karier Topcer di Bulan Agustus, Ada Zodiakmu?

  7. Makin Romantis, 6 Potret Kedekatan Nella Kharisma dan Dory Harsa

  8. Enggan Jadi Relawan Vaksin COVID-19, Erick Thohir: Rakyat Dulu, Menteri Disuntiknya Belakangan!

  9. Banyak Disepelekan Manusia, Ini Tiga Perkara yang Jadi Penyebab Azab Kubur

  10. Ditangkap hingga Akui Perbuatannya, 5 Fakta Penting Kasus Gilang 'Bungkus'

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
DR. ABDUL MUID N., MA

Menimbang Qiraa’ah Mubadalah untuk Kesetaraan Gender

Image
Achsanul Qosasi

Gerakan ABCD untuk Pemulihan Ekonomi

Image
UJANG KOMARUDIN

Demokrasi dalam Genggaman Oligarki

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Islam Yang Mewarna-Warni

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Sumber Kekayaan Jerinx SID, Bisnis Clothing hingga Brand Ambassador Berbagai Produk

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Image
Hiburan

5 Potret Memesona Dian Syahfitri, Guru SMK di Deli Serdang yang Jadi Idola Para Murid