image
Login / Sign Up

PKS: RUU Omnibus Law Berpotensi Gerus Aturan Pemda dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Oktaviani

Image

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. | Dok Mardani Ali Sera

AKURAT.CO, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap pasal-pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law.

Ia menilai, aspek lingkungan berpotensi menjadi ‘komoditas’ untuk menarik investasi dengan dalih menghilangkan peraturan penghambat investasi.

"Mari sadar, bahwa lingkungan kita punya batasan #BahayaOmnibusLaw," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2020).

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, ancaman tersebut datang dari Rencana Tata Ruang Daerah dalam Omnibus Law yang tidak lagi punya batasan minimal 30% kawasan hutan. Ia menyebut, jika Pemerintah berdalih dengan adanya ketentuan minimal, izin pembangunan di daerah banyak yang terhambat termasuk redistribusi tanah yang berasal dari kawasan hutan (Pasal 17 ayat 5).

"Pada saat yang sama RUU Omnibus Law turut berpotensi melemahkan wewenang daerah. Banyak hal yang coba diubah seperti perizinan rancangan besar tata ruang daerah," tuturnya.

Lebih lanjut Mardani menerangkan, dalam Pasal 10 & 11 RUU Omnibus Law, Pemprov, Pemkab/kota akan kehilangan beberapa kewenangan atas tata ruang wilayahnya (UU 26/2007) dan hal ini akan diatur ulang dalam PP.  Oleh karena itu, ia mendesak agar usulan tersebut segera ditolak, karena menurutnya itu hanya akan merusak semangat desentralisasi yang dikuatkan sejak Reformasi.

"Satu hal yang perlu publik ketahui, Penataan Ruang merupakan salah satu dari 32 urusan Pemda seperti yang diamanatkan dalam UU 23/2014. Disebut konkuren atau urusan limpahan dari Pusat kepada Pemda. Poin ini harus dijaga terlebih desentralisasi wilayah merupakan amanat amandemen UUD 1945," ucapnya.

Selain itu Ia berpendapat, jika banyak persoalan Pemda termasuk penataan ruang ditarik lagi oleh Pusat dan akan dirumuskan ulang dalam PP (Peraturan Pemerintah), ini sama saja mencabut UU Pemda (23/2014) yang sudah disepakati bersama. Bahaya jika perlahan semua urusan tersentral di pemerintah pusat.

Maka menurutnya, secara tidak langsung, Pemerintah Pusat dapat melakukan pembangunan tanpa memperhatikan rencana tata ruang daerah. Sedangkan di sisi lain, Pemda dan masyarakat harus menaati rencana tata ruang tersebut

"Melihat beberapa temuan di atas, aspek partisipasi dan pembangunan berwawasan lingkungan berpotensi tergerus oleh RUU Omnibus Law. Mulai dari berkurangnya kewenangan Pemda sampai aspek lingkungan yg terabaikan. Pusat berusaha mengintervensi pembangunan daerah, termasuk untuk tidak mematuhi koridor minimal kawasan hutan 30%," ungkapnya.

"Padahal sudah berapa banyak contoh kerusakan lingkungan dan berujung timbulnya bencana alam karena tidak mengindahkan hal tersebut. Kami @FRAKSIPKSDPRRI meminta ketentuan tersebut direvisi dan tetap mencantumkan angka 30% untuk tutupan lahan (pelestarian lingkungan)," imbuhnya. []

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Selain Reshuffle, Mardani Ali Sera Usulkan Perampingan Kementerian dan Lembaga

Image

News

Mardani: Presidential Threshold 5% untuk Hasilkan Presiden yang Berkualitas

Image

News

Pelibatan Ormas Islam dalam Sertifikasi Halal Dinilai Untungkan UMKM

Image

News

RUU Ciptaker Momentum Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan

Image

News

Soal Reshuffle, PKS Sarankan Jokowi Jangan Percaya Survei

Image

Ekonomi

Soal Bonus Pekerja dalam RUU Ciptaker Masih Dikaji Lagi

Image

News

Hippindo Yakin RUU Cipta Kerja Mampu Dongkrak Ekonomi Usai Pandemi

Image

News

DPR RI

DPR Jelaskan Soal Ditariknya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Image

News

DPR RI

Fraksi Nasdem Desak RUU PKS Tetap Dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2020

komentar

Image

2 komentar

Image
Gindo meha.

Presiden Jokowi kan pintar,,,,di tariknya perijinan kepusat itu berati tidak ada ruang gerak pemerintah untk memeras masyarakat dalam proses Perijian,,,

Image
Gindo meha.

Presiden Jokowi kan pintar,,,,di tariknya perijinan kepusat itu berati tidak ada ruang gerak pemerintah untk memeras masyarakat dalam proses Perijian,,,

terkini

Image
News
Wabah Corona

Pakai Masker Emas Rp57 Juta, Pengusaha India Ini Jadi Sorotan

Alih-alih hanya menggunakan kain, Shankar Kurhade dari kota Pune, India, justru memakai masker yang terbuat dari emas

Image
News

Ini Sejumlah Kesalahan Komisioner KPU RI Evi Novida Hingga Pantas Dipecat DKPP

"Sudah terjadi berkali-kali ia diberikan sanksi dalam bentuk peringatan keras. Ini yang membuat Evi pantas untuk dipecat“

Image
News

Alasan Kejagung Belum Tetapkan Dato Sri Tahir Tersangka Kasus Jiwasraya

Saya juga nggak tahu (kasus Jiwasraya) dihubungkan ke sana (Dato Tahir).

Image
News
Satgas Pamtas

Pastikan Keamanan Wilayah Terjaga, Prajurit Kostrad Gelar Patroli di Kampung Yuruf

“Dengan terjaminnya kondisi keamanan, masyarakat pun dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan nyaman dan lancar“

Image
News

KPU RI Tegaskan Penetapan Suara Jokowi-Ma'ruf Sudah Sesuai Pasal 6A UUD 45

"Pertama, mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum”

Image
News

Kemenkes Tetapkan Tarif Tes Cepat Covid-19 Rp150 Ribu, Ombudsman: Kalau di atas Itu Sanksinya Apa?

Kenyataannya, itu bisa ditekan menjadi Rp150 ribu.

Image
News

Dua Kementerian Keluarkan SKB Cegah Corona di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif

“Para pelaku budaya sekarang punya payung hukum untuk berkegiatan dengan dikeluarkannya SKB ini”

Image
News

TKA China Gelombang Ketiga Datang di Sultra, Rektor UIC Jakarta: Sedih dan Prihatin

Di tengah PHK besar-besaran di Indonesia, kita beri karpet merah TKA China.

Image
News
Satgas Pamtas

Tak Ada Makanan, Warga Perbatasan RI-PNG Datangi Pos Prajurit Kostrad

“Dua orang warga datang ke pos dan meminta bantuan berupa bahan makanan untuk mereka gunakan sehari-hari“

Image
News

Bamsoet Minta Pemerintah Tetapkan Standar Tarif Tes Cepat Covid-19

Apabila standarisasi harga tersebut tidak segera ditetapkan, maka berpotensi membuka peluang komersialisasi

terpopuler

  1. Miliki Body Goals, 6 Potret Kirana Larasati Saat Berolahraga yang Manis Abis!

  2. 5 Tubuh Berotot Pesepakbola Ini Bikin Cewek Berdegup

  3. 5 Potret Bintang Hollywood Jalan-jalan Santai di Indonesia, Ada yang Nikmati Ayam Goreng Krispi Lokal

  4. Media Australia Sebut Indonesia Bakal jadi Episentrum Corona di Asia

  5. Lama Tak Muncul, Badan Fit Sir Alex Ferguson di Usia 70-an Bikin Iri yang Muda

  6. Singgung Kasus Penistaan Agama, Babe Haikal: Awal Mula Perpecahan Bangsa

  7. Doakan Pegawai Lion Air yang Tak Diperpanjang Kontraknya, Tengku: Seng Sabar

  8. Mau Tahu Kenapa Gempa 5,1 SR di Banten Tadi Terasa Sekali, Ternyata Efek Tanah Lunak di Jakarta

  9. Datanya Bocor, Denny Siregar: Akhirnya Kominfo Gerak, Kita Dorong Mereka Lebih Kuat

  10. Politikus PDIP Nilai Penanganan Covid-19 di Jakarta Tak Menyentuh Masyarakat Kelas Bawah

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Renasionalisasi BUMN

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
Ekonomi

Total Capai Rp7 M! Ini 4 Sumber Kekayaan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Image
News

Kenang Masa Awal Pernikahan, Ini 5 Foto Lawas Mesranya Arumi Bachsin dan Emil Dardak

Image
Gaya Hidup

Mengenal Herni Ekamawati, Pecinta Kopi yang Jadi Ratu EO