Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Zainul A Sukrin

Direktur Politika Institute.

Polemik RUU HIP, Antara Oligarki dan Populisme Politik Islam?

Image

Ribuan massa saat menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020). Aksi ini diikuti oleh sejumlah ormas, antara lain Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Dalam aksinya, mereka menolak konsep Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP yang prosesnya kini masih dibahas di DPR. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Demokrasi di negara berkembang cenderung mengalami pasang surut. Sejarah pasang surutnya demokrasi ditandai dengan adanya perubahan sistem demokrasi menjadi otoriter, dari negara yang sistemnya otoriter menjadi demokrasi, kemudian negara menjadi otoriter dan atau demokrasi kembali.

Saat ini, pasang surut demokrasi relatif tidak lagi terjadi, namun di negara-negara berkembang muncul berbagai fenomena yang genuin dan atau unik dalam penerapan sistem demokrasi. Sebut saja adanya oligarki, populisme politik, dinasti dan atau politik keluarga, patronase, klientalisme politik, dan lain-lain.

Di Indonesia, fenomena-fenomena di atas tumbuh dan dikembangkan oleh situasi sosial dan ekonomi rakyat, elite politik, budaya politik, dan gagalnya fungsi partai politik. Oleh sebab itu, demokrasi seolah-seolah menjadi anomali. Walaupun kekuasaan diperoleh dalam sistem demokrasi, namun budaya dan cara yang ditempuh tidak demokratis. Atau kebijakan dan regulasi cenderung tidak demokratis, padahal kekuasaannya dilegitimasi oleh sistem yang demokratis. Jadi ada kesenjangan yang cukup lebar, namun fenomena-fenomena di atas menyumbat nalar dan akal sehat.

Khusus dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), cenderung terjadi pertempuran oligarki dan populisme politik Islam. Pertempuran kepentingan tersebut mengepulkan konflik dan faksi-faksi di masyarakat. RUU HIP sesungguhnya diusung oleh kepentingan oligarki di PDI Perjuangan. Dan yang menolak, RUU tersebut cenderung lebih dominan umat Islam.

Penolakan RUU HIP tersebut, seolah-olah menjadi gelombang populisme politik Islam. Karena dengan adanya RUU tersebut, umat Islam seolah-olah memperoleh perlakuan miring dari negara. Penolakan-penolakan RUU HIP ini juga, merupakan akumulasi ketidakpuasaan dan kekecewaan dari pemerintah yang tidak ramah dengan Islam.

Untuk menelaah, bagaimana benturan kepentingan dalam RUU HIP yang sesungguhnya? Artikel ini, mencoba menetralkan segmen atau perdebatan klasik yaitu pertempuran ideologi dalam RUU HIP. Argumentasinya karena Pancasila sudah memuncaki sejarah atau Pancasila sudah keluar sebagai pemenang atau sudah menjadi falsafah dan bahkan menjadi ideologi negara. Dan yang menjadi masalah utama dalam dinamika RUU HIP adalah RUU dicetus dan direspon dengan nihil kehendak dan kebaikan umum.

Di tengah polemik RUU HIP, kepentingan oligarki di PDI Perjuangan dan penggerak politik populisme Islam merupakan entitas utuh. Oligarki yang dimaksud adalah Megawati, sedangkan yang memobilisasi populisme politik Islam adalah Partai Keadilan Sejahterah (PKS) dan ulama-ulama. Polemik RUU HIP ini pun cenderung akan membuat cerukan pada pemilu 2024. Terutama untuk PDI Perjuangan dan PKS.

Oligarki dan Populisme Politik: Kepentingan Megawati dan PKS Dalam Polemik RUU HIP

baca juga:


Tidak ada yang meragukan Megawati sebagai oligark politik. Legitimasi sebagai oligarki politik yaitu karena Megawati memiliki sumber daya materi yang strategis berupa partai politik. PDI Perjuangan, partai besar dan sering menang dalam pemilu di bawah kuasa Megawati. Status politik PDI Perjuangan cederung berisi kepentingannya. Termasuk kepentingan pribadi memperoleh dan mempertahanakan kekuasaan maupun pengaruh.

Dalam rezim pemerintahan Joko Widodo, Megawati seolah menjadi penguasa sesungguhnya. Sebagai presiden, Joko Widodo terang-terangan menyebutkan dirinya tunduk sebagai kader PDI Perjuangan. Atau Joko Widodo di bawah kendali kuasa dan kepentingan partai. Sedangkan menguraikan kepentingan RUU HIP akan kembali pada persoalan partai yang mengusung RUU HIP. RUU HIP pada awalnya diperjuangkan atau diusung oleh PDI Perjuangan.

Karena yang mengusung RUU HIP adalah PDI Perjuangan, kepentingan RUU adalah kepentingan Megawati. Sangat superiornya kekuasaan PDI Perjuangan, RUU HIP dapat diartikulasikan menjadi insiatif parlemen. Maka dalam mengusung RUU HIP, PDI Perjuangan tampak sekali sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kepentingan pribadinya Megawati. Dan arus kepentingan oligark politik cenderung mewujudkan hasrat, syahwat, kebencian, dan dendam.

Dalam RUU HIP, Megawati memiliki hasrat dan syahwat untuk mewujudkan perjuangan dan konsepsi politik ayahnya yaitu Bung Karno. Nampak berseliwerannya simbol, foto, dan atau jargon politik Bung Karno di papan reklame, spanduk, baliho atau di alat peraga kampaye dan sosialisasi PDI Perjuangan sebagai tandanya. Walaupun dalam pembumiannya sangat jauh bededa, Megawati cenderung kebijakan politiknya bertolak belakang dengan Bung Karno.

Perbedaan dan bertolak belakangnya Megawati dan Bung Karno dalam kebijakan dan keperpihakan politiknya, seolah-olah kepentingan pribadi Megawati cenderung dihinggapi dendam dan dan kebencian. Dendam dan benci dalam konteks apa? Tentu masih berhubungan dengan Bung Karno juga. Setelah tidak berkuasa, Bung Karno memperoleh perlakuan yang tidak pantas. Saat sakit dan sebelum meninggal, dokter yang menangani Bung Karno adalah dokter hewan. Prilaku yang tidak manusiawi itu cenderung yang menggebu-gebukan kebencian dan dendam politik pengikut Bung Karno, terutama anak-anak Bung Karno. Megawati cenderung masuk di dalamnya. Teutama dalam hasyarat dan syahwat politiknya.

Oleh sebab itu, PDI Perjuangan menjadi alat untuk mewujudkan tujuan politik tersebut. Dalam konteks ini juga, untuk memuluskan cita dan perjuangannya, Megawati cenderung dapat ditunggangi oleh kepentingan yang lain. Baik itu oligarki ekonomi yaitu pengusaha dan pembisnis, maupun kelompok-kelompok yang memiliki perjuangan dan cita-cita yang sama. Yaitu memiliki dendam politik. Terutama kelompok-kelompok komunisme yang mengalami kekalahan telak menjelang berdirinya orde baru.

Jadi RUU HIP merupakan akumulasi kepentingan berupa, dendam, kebenciaan, sekaligus hasrat dan syahwat politik. Baik itu kepentingan Megawati, maupun kelompok lain yang memiliki kepentingan yang sama, dan yang menungganginya. Periode kedua Joko Widodo cenderung untuk memaksimalkan cita dan perjuangan Megawati. Apalagi untuk periode selanjutnya, Megawati dan PDI Perjuangan belum tentu kembali menang pada pemilu 2024. Walaupun peluang masih terbuka lebar.

Namun hal yang tidak terduga adalah yang merespon dengan kritikan dan penolakan RUU HIP begitu berkembang biak. Saluran kritikan dan penolakan berbagai macam, bahkan ditempuh dengan aksi demontrasi. Seolah-olah gerakan penolakan ini, cenderung sebagai episode baru, konflik dan benturan ideologi politik di 1950-an. Antara kelompok agamais, nasionalis, dan sekuler (PKI).

Dan ideologi-ideologi politik saat ini telah mengalami perubahan menjadi nasionalis religius dan nasionalisme sekuler. Partai politik yang berideologi nasionalis sekuler contohnya adalah PDI Perjuangan, sedangkan yang berideologi nasionalis religius adalah Partai Keadilan Sejahterah (PKS). Konflik dan benturan kepentingan antara kelompok-kelompok politik tersebut tetap akan menguras energi dan tenaga bangsa.

Polemik RUU HIP, PKS berpihak terhadap gerakan yang ditempuh oleh umat Islam dan ulamanya. PKS dan semua partai politik yang lainnya, sudah memasang target untuk menjadi pemenang dan masuk ambang batas parlemen di pemilu 2024. Dalam polemik RUU HIP ini, PKS cenderung memanfaatkan cerukan kekecewaan dan ketidakpuasan umat atau pemilih Islam terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Karena kebijakan rezim pemerintahan Joko Widodo seolah-olah tidak ramah terhadap umat Islam. Seperti mendiskriminasi ulama dan dalam RUU HIP kepentingannya lebih condong pada komunisme.

Ketidakpuasan dan kekecewaan umat terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo dan PDI Perjuangan, diorganisasi sebagai peluang electoral oleh PKS. Dalam polemik RUU HIP ini, PKS cenderung terlibat dan menjadi bagian utama yang membangun aksi dan penolakan RUU HIP. Status politik PKS ini, cenderung menstimulisasi politik populisme Islam. Yaitu kekecewaan umat diorganisasi untuk pembangunan pemerintah yang ramah, bahkan kebijakan dapat berpihak terhadap Islam. Kepentingan tersebut sebagai bagian integral mengorganisasi pemilih Islam untuk memenangkan PKS pada pemilu 2024.

Maka polemik dan dinamika RUU HIP saat ini, diaktifikan oleh kepentingan pribadi oligark yaitu Megawati dan pembangunan populisme politik Islam oleh PKS. Oleh sebab itu, aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh umat Islam tidak dilihat sebagai dukungan untuk pembangun demokrasi oleh pemerintah dan partai politik. Namun dilihat dan dibaca sebagai untung dan rugi electoral pada pemilu 2024. Sehingga, partai-partai politik lain yang telah mengusung dan mendukung RUU HIP seperti Partai Golkar, Geridra, PAN, PKB, PPP, Partai Nasdem menarik dukungannya. Sedangkan Partai Demokrat yang tidak setuju sejak awal bersama PKS, memiliki kepentingan yang sama juga.[]

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Polewali Mandar, Sejumlah Legislator Diperiksa

Image

rahmah

Hukum Islam

Hukum Membaca Al-Qur'an di Kuburan

Image

rahmah

Hukum Islam

Ini Keharaman Merendahkan Kaum Disabilitas

Image

News

Belum Diputuskan Anies, Komisi E DPRD DKI Dukung Sekolah Tatap Muka Awal 2021

Image

Ekonomi

Anggota DPR Ini Dorong INKA Dongkrak Ekspor Kereta Api

Image

Hiburan

5 Fakta Mengejutkan Mualafnya Virgoun, Berawal dari Kalah Taruhan

Image

News

Soal Pembubaran FPI, PP Muhammadiyah Serahkan Pada Negara

Image

News

Perseteruan Nikita Mirzani-Habib Rizieq Disorot Media Asing, Keduanya Disebut Bukan Teladan

Image

News

Lena Maryana Mukti: PPP Senantiasa Bersama Ulama dan Umat

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pelaku Pelecehan Seksual dan Pemerasan Via FB di Ambon Ternyata Pernah Berkeluarga

Tapi sayangnya, bahtera rumah tangganya kandas dan menyisakan satu orang anak berusia 5 tahun

Image
News

Girang DKI Dapat Pinjaman dari Pemerintah Pusat, Anies: This Is Very Useful

Pasalnya, utang itu sangat berguna bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi masalah ekonomi di tengah krisis kesehatan ini

Image
News

Lima Orang Dinyatakan Reaktif usai Rapid Test Massal di Petamburan

Ratusan warga mengikuti rapid test yang diadakan Bidokkes Polda Metro Jaya di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Image
News

Puluhan Relawan dan Petugas BPBD Cianjur Disiagakan di Sejumlah Lokasi Longsor

Mereka disiapkan untuk antisipasi adanya bencana susulan

Image
News

Fadli Zon: Urusan Apa kok Putri-Menantu HRS Dipanggil Polisi, Mereka Pengantin Baru

Ia minta polisi tidak cari-cari kesalahan

Image
News

Mengejutkan! Arkeolog Inggris Klaim Temukan Rumah Kecil Yesus di Israel

Ken Dark, arkeolog dari Inggris mengklaim telah menemukan rumah masa kecil Yesus Kristus di sebuah situs kuno di kota Nazareth, Israel

Image
News

Pasca Buron, Kades Bulungihit Kabupaten Labura Akhirnya Ditangkap Tim Tabur Kejagung

Ia ditangkap tanpa ada perlawanan

Image
News

Kasus Covid-19 Kian Tinggi, PKS Pertanyakan Langkah Konkret Pemerintah

Pasalnya, keampuhan vaskin Covid-19 sendiri masih dipertanyakan

Image
News

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Polewali Mandar, Sejumlah Legislator Diperiksa

Disinyalir ada tindak pidana korupsi terjadi di daerah tersebut

Image
News

Megawati Minta Generasi Milenial Baca Buku 'Indonesia Menggugat' Karya Bung Karno

Buku koleksi Bung Karno mencapai puluhan ribu, dari dalam negeri maupun luar negeri.

terpopuler

  1. Habib Rizieq Bakal Dipanggil Paksa Polisi, Kuasa Hukum: Belum Ada Informasinya

  2. Ketua FPI Tangsel: Semoga Airin Kembali ke Jalan yang Benar

  3. Kocak! Ikut Gaya Anies Baswedan, Warganet Malah Pamer Baca Buku Rekening

  4. Soal Fenomena Mendewakan Keturunan Nabi, PP Muhammadiyah Tegaskan Tak Ajarkan Simbolisasi

  5. Video Kevin Aprilio Main Piano Sambil Pangku Istri featuring Pamungkas, Bikin Baper Warganet

  6. Tak Disangka, 7 Pesepakbola Dunia Ini Wajahnya Mirip

  7. Rizieq Shihab Tolak Swab Test, Kepala Dinas Kesehatan: Saya Tidak Tahu

  8. Tembus Rp2,5 T! Ini 5 Pembalap MotoGP Terkaya di Dunia

  9. 5 Fakta Mengejutkan Mualafnya Virgoun, Berawal dari Kalah Taruhan

  10. Sebagian Paru-parunya Pernah Diangkat, Paus Fransiskus Sebut Paham Rasanya jadi Pasien Corona

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Image
Achsanul Qosasi

Pelajaran Demokrasi dari Biden dan Trump

Image
Faizuddin Ahmad

Mendongeng Berperan Meningkatkan Kecerdasan Anak

Image
UJANG KOMARUDIN

Polemik UU Omnibus Law Cipta Kerja

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Missies.id dan Strategi Survive Berbisnis untuk Cewek Milenial

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Sosok

Image
Ekonomi

5 Fakta Menarik Supriyanto, Mantan HRD Bergelar Master yang Jadi Tukang Balon

Image
News

5 Fakta Aris Kukuh Prasetyo, Turunkan Jumlah Anak Putus Sekolah hingga Raih Nominasi Internasional

Image
News

7 Potret Seru Sandiaga Uno dan Istri di Mesir, Kunjungi Piramida hingga Naik Balon Udara