image
Login / Sign Up
Image

Zainul A Sukrin

Direktur Politika Institute.

Polemik RUU HIP, Antara Oligarki dan Populisme Politik Islam?

Image

Ribuan massa saat menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020). Aksi ini diikuti oleh sejumlah ormas, antara lain Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Dalam aksinya, mereka menolak konsep Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP yang prosesnya kini masih dibahas di DPR. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Demokrasi di negara berkembang cenderung mengalami pasang surut. Sejarah pasang surutnya demokrasi ditandai dengan adanya perubahan sistem demokrasi menjadi otoriter, dari negara yang sistemnya otoriter menjadi demokrasi, kemudian negara menjadi otoriter dan atau demokrasi kembali.

Saat ini, pasang surut demokrasi relatif tidak lagi terjadi, namun di negara-negara berkembang muncul berbagai fenomena yang genuin dan atau unik dalam penerapan sistem demokrasi. Sebut saja adanya Oligarki, Populisme politik, dinasti dan atau politik keluarga, patronase, klientalisme politik, dan lain-lain.

Di Indonesia, fenomena-fenomena di atas tumbuh dan dikembangkan oleh situasi sosial dan ekonomi rakyat, elite politik, budaya politik, dan gagalnya fungsi partai politik. Oleh sebab itu, demokrasi seolah-seolah menjadi anomali. Walaupun kekuasaan diperoleh dalam sistem demokrasi, namun budaya dan cara yang ditempuh tidak demokratis. Atau kebijakan dan regulasi cenderung tidak demokratis, padahal kekuasaannya dilegitimasi oleh sistem yang demokratis. Jadi ada kesenjangan yang cukup lebar, namun fenomena-fenomena di atas menyumbat nalar dan akal sehat.

Khusus dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), cenderung terjadi pertempuran Oligarki dan Populisme politik Islam. Pertempuran kepentingan tersebut mengepulkan konflik dan faksi-faksi di masyarakat. RUU HIP sesungguhnya diusung oleh kepentingan Oligarki di PDI Perjuangan. Dan yang menolak, RUU tersebut cenderung lebih dominan umat Islam.

Penolakan RUU HIP tersebut, seolah-olah menjadi gelombang Populisme politik Islam. Karena dengan adanya RUU tersebut, umat Islam seolah-olah memperoleh perlakuan miring dari negara. Penolakan-penolakan RUU HIP ini juga, merupakan akumulasi ketidakpuasaan dan kekecewaan dari pemerintah yang tidak ramah dengan Islam.

Untuk menelaah, bagaimana benturan kepentingan dalam RUU HIP yang sesungguhnya? Artikel ini, mencoba menetralkan segmen atau perdebatan klasik yaitu pertempuran ideologi dalam RUU HIP. Argumentasinya karena Pancasila sudah memuncaki sejarah atau Pancasila sudah keluar sebagai pemenang atau sudah menjadi falsafah dan bahkan menjadi ideologi negara. Dan yang menjadi masalah utama dalam dinamika RUU HIP adalah RUU dicetus dan direspon dengan nihil kehendak dan kebaikan umum.

Di tengah polemik RUU HIP, kepentingan Oligarki di PDI Perjuangan dan penggerak politik Populisme Islam merupakan entitas utuh. Oligarki yang dimaksud adalah Megawati, sedangkan yang memobilisasi Populisme politik Islam adalah Partai Keadilan Sejahterah (PKS) dan ulama-ulama. Polemik RUU HIP ini pun cenderung akan membuat cerukan pada pemilu 2024. Terutama untuk PDI Perjuangan dan PKS.

Oligarki dan Populisme Politik: Kepentingan Megawati dan PKS Dalam Polemik RUU HIP

baca juga:


Tidak ada yang meragukan Megawati sebagai oligark politik. Legitimasi sebagai Oligarki politik yaitu karena Megawati memiliki sumber daya materi yang strategis berupa partai politik. PDI Perjuangan, partai besar dan sering menang dalam pemilu di bawah kuasa Megawati. Status politik PDI Perjuangan cederung berisi kepentingannya. Termasuk kepentingan pribadi memperoleh dan mempertahanakan kekuasaan maupun pengaruh.

Dalam rezim pemerintahan Joko Widodo, Megawati seolah menjadi penguasa sesungguhnya. Sebagai presiden, Joko Widodo terang-terangan menyebutkan dirinya tunduk sebagai kader PDI Perjuangan. Atau Joko Widodo di bawah kendali kuasa dan kepentingan partai. Sedangkan menguraikan kepentingan RUU HIP akan kembali pada persoalan partai yang mengusung RUU HIP. RUU HIP pada awalnya diperjuangkan atau diusung oleh PDI Perjuangan.

Karena yang mengusung RUU HIP adalah PDI Perjuangan, kepentingan RUU adalah kepentingan Megawati. Sangat superiornya kekuasaan PDI Perjuangan, RUU HIP dapat diartikulasikan menjadi insiatif parlemen. Maka dalam mengusung RUU HIP, PDI Perjuangan tampak sekali sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kepentingan pribadinya Megawati. Dan arus kepentingan oligark politik cenderung mewujudkan hasrat, syahwat, kebencian, dan dendam.

Dalam RUU HIP, Megawati memiliki hasrat dan syahwat untuk mewujudkan perjuangan dan konsepsi politik ayahnya yaitu Bung Karno. Nampak berseliwerannya simbol, foto, dan atau jargon politik Bung Karno di papan reklame, spanduk, baliho atau di alat peraga kampaye dan sosialisasi PDI Perjuangan sebagai tandanya. Walaupun dalam pembumiannya sangat jauh bededa, Megawati cenderung kebijakan politiknya bertolak belakang dengan Bung Karno.

Perbedaan dan bertolak belakangnya Megawati dan Bung Karno dalam kebijakan dan keperpihakan politiknya, seolah-olah kepentingan pribadi Megawati cenderung dihinggapi dendam dan dan kebencian. Dendam dan benci dalam konteks apa? Tentu masih berhubungan dengan Bung Karno juga. Setelah tidak berkuasa, Bung Karno memperoleh perlakuan yang tidak pantas. Saat sakit dan sebelum meninggal, dokter yang menangani Bung Karno adalah dokter hewan. Prilaku yang tidak manusiawi itu cenderung yang menggebu-gebukan kebencian dan dendam politik pengikut Bung Karno, terutama anak-anak Bung Karno. Megawati cenderung masuk di dalamnya. Teutama dalam hasyarat dan syahwat politiknya.

Oleh sebab itu, PDI Perjuangan menjadi alat untuk mewujudkan tujuan politik tersebut. Dalam konteks ini juga, untuk memuluskan cita dan perjuangannya, Megawati cenderung dapat ditunggangi oleh kepentingan yang lain. Baik itu Oligarki ekonomi yaitu pengusaha dan pembisnis, maupun kelompok-kelompok yang memiliki perjuangan dan cita-cita yang sama. Yaitu memiliki dendam politik. Terutama kelompok-kelompok komunisme yang mengalami kekalahan telak menjelang berdirinya orde baru.

Jadi RUU HIP merupakan akumulasi kepentingan berupa, dendam, kebenciaan, sekaligus hasrat dan syahwat politik. Baik itu kepentingan Megawati, maupun kelompok lain yang memiliki kepentingan yang sama, dan yang menungganginya. Periode kedua Joko Widodo cenderung untuk memaksimalkan cita dan perjuangan Megawati. Apalagi untuk periode selanjutnya, Megawati dan PDI Perjuangan belum tentu kembali menang pada pemilu 2024. Walaupun peluang masih terbuka lebar.

Namun hal yang tidak terduga adalah yang merespon dengan kritikan dan penolakan RUU HIP begitu berkembang biak. Saluran kritikan dan penolakan berbagai macam, bahkan ditempuh dengan aksi demontrasi. Seolah-olah gerakan penolakan ini, cenderung sebagai episode baru, konflik dan benturan ideologi politik di 1950-an. Antara kelompok agamais, nasionalis, dan sekuler (PKI).

Dan ideologi-ideologi politik saat ini telah mengalami perubahan menjadi nasionalis religius dan nasionalisme sekuler. Partai politik yang berideologi nasionalis sekuler contohnya adalah PDI Perjuangan, sedangkan yang berideologi nasionalis religius adalah Partai Keadilan Sejahterah (PKS). Konflik dan benturan kepentingan antara kelompok-kelompok politik tersebut tetap akan menguras energi dan tenaga bangsa.

Polemik RUU HIP, PKS berpihak terhadap gerakan yang ditempuh oleh umat Islam dan ulamanya. PKS dan semua partai politik yang lainnya, sudah memasang target untuk menjadi pemenang dan masuk ambang batas parlemen di pemilu 2024. Dalam polemik RUU HIP ini, PKS cenderung memanfaatkan cerukan kekecewaan dan ketidakpuasan umat atau pemilih Islam terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Karena kebijakan rezim pemerintahan Joko Widodo seolah-olah tidak ramah terhadap umat Islam. Seperti mendiskriminasi ulama dan dalam RUU HIP kepentingannya lebih condong pada komunisme.

Ketidakpuasan dan kekecewaan umat terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo dan PDI Perjuangan, diorganisasi sebagai peluang electoral oleh PKS. Dalam polemik RUU HIP ini, PKS cenderung terlibat dan menjadi bagian utama yang membangun aksi dan penolakan RUU HIP. Status politik PKS ini, cenderung menstimulisasi politik Populisme Islam. Yaitu kekecewaan umat diorganisasi untuk pembangunan pemerintah yang ramah, bahkan kebijakan dapat berpihak terhadap Islam. Kepentingan tersebut sebagai bagian integral mengorganisasi pemilih Islam untuk memenangkan PKS pada pemilu 2024.

Maka polemik dan dinamika RUU HIP saat ini, diaktifikan oleh kepentingan pribadi oligark yaitu Megawati dan pembangunan Populisme politik Islam oleh PKS. Oleh sebab itu, aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh umat Islam tidak dilihat sebagai dukungan untuk pembangun demokrasi oleh pemerintah dan partai politik. Namun dilihat dan dibaca sebagai untung dan rugi electoral pada pemilu 2024. Sehingga, partai-partai politik lain yang telah mengusung dan mendukung RUU HIP seperti Partai Golkar, Geridra, PAN, PKB, PPP, Partai Nasdem menarik dukungannya. Sedangkan Partai Demokrat yang tidak setuju sejak awal bersama PKS, memiliki kepentingan yang sama juga.[]

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Haji 2020 Dibatalkan, BPKH Usul Ada Kebijakan Nilai Manfaat Bagi Jemaah

Image

News

Datangi Kejagung, DPR: Ada Oknum Lindungi Djoko Tjandra Sejak Jadi Buron

Image

News

Soal RUU HIP, Budayawan NU Heran Sifat Politicking Parpol Lebih Dominan

Image

News

Ace Hasan: Bansos Tunai Harus Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

Image

News

Ini Tanggapan Demokrat Terkait Pernyataan PDIP Soal Main Kartu Politik di Tengah Polemik RUU HIP

Image

News

Pelibatan Ormas Islam dalam Sertifikasi Halal Dinilai Untungkan UMKM

Image

Ekonomi

Legislator Dukung Penggunaan BBM RON Tinggi Ramah Lingkungan

Image

News

Wabah Corona

FOTO BUMN Beri Bantuan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur

Image

News

Aksi Ganyang Komunis Bakal Lebih Besar dari Aksi 212 Jika RUU HIP Tak Dicabut

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

AHY Unggah Video dan Surat Cinta Untuk Memo

Tepat di ulang tahun Ani Yudhoyono.

Image
News
Pilkada 2020

Pilkada 2020 Disebut Bakal Jadi Sejarah Baru Pemilu Indonesia

“Hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya, kemudian model pelaksanaannya, kulturnya”

Image
News

Wamenag Harap Bayt Al-Qur'an TMII Bisa Jadi Sarana Rekreasi dan Edukasi

"Jika perlu dilakukan modernisasi sehingga lebih menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya"

Image
News
Wabah Corona

BPKH Sebut Pendaftar Haji Turun 50 Persen karena Corona

"Dampak Covid-19 ini memberikan tantangan yang cukup berat bagi keuangan haji"

Image
News

Anas Nashikin: Debat Vs Erick Thohir Gak Level

Salah satu yang memandangnya tidak perlu adalah mantan Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin Anas Nasikhin

Image
News

Haji 2020 Dibatalkan, BPKH Usul Ada Kebijakan Nilai Manfaat Bagi Jemaah

"Kalau dalam hal terkait dengan penggunaan nilai manfaat, BPKH mengantisipasi kebutuhan BPIH tahun-tahun berikutnya"

Image
News
Wabah Corona

Kasus COVID-19 DIY Tambah 8, Mayoritas Pernah Kontak Pasien Positif Terdahulu

Kasus COVID-19 di DIY bertambah delapan kasus, Senin (6/7/2020). Mayoritas pasien diketahui sempat melalukan kontak dengan pasien terdahulu

Image
News

MAKI Bakal Laporkan Kasus Kepemilikan e-KTP Djoko Tjandra ke Ombudsman

"Berdasarkan pasal 23 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan hilang apabila memiliki paspor negara lain"

Image
News

MAKI Geram Djoko Tjandra Bikin e-KTP Super Kilat

Djoko Tjandra berstatus buronan.

Image
News

Danrem Kendari: Saya Akan Tindak Tegas Bagi yang Berani Berbuat Macam-macam

Brigjen Jannie menegaskan bahwa untuk merekrut calon prajurit TNI AD yang profesional dan unggul harus melalui proses yang transparan.

terpopuler

  1. Tanggapi Pelaporan Terhadap Denny Siregar, Mustofa: Sekali-kali Orang Kayak Gini Diborgol di Depan Juru Foto Media, Biar Kapok!

  2. Polisi Pastikan Ledakan di Menteng Tak Terkait Aksi Terorisme

  3. Ancaman Amuba Pemakan Otak Bayangi AS, Warga Dilarang Basuh Hidung Pakai Air Keran

  4. Ayu Ting Ting Ungkap Status Hubungannya dengan Didi Riyadi

  5. Pandemi COVID-19, Dokter Tekankan untuk Hilangkan Kebiasaan Tak Sehat

  6. Dinilai Belum Cukup Ampuh, DPR Minta Kementan Dalami Penelitian soal Kalung Antivirus Corona

  7. Viviane Tidak Pernah Larang Sammy Simorangkir Touring Motor

  8. Ditemukan Mutasi Baru Virus Corona, Lebih Cepat Menular namun Sakitnya Tak Lebih Parah

  9. Ketua Gugus Tugas Doni Monardo dan Menkes Terawan Akan Meninjau Penanganan COVID-19 di Papua, Ini Agendanya

  10. Kuasa Hukum John Kei Ingin Temui Jokowi dan Kapolri

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Renasionalisasi BUMN

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mengenal Herni Ekamawati, Pecinta Kopi yang Jadi Ratu EO

Image
News

Terseret Kasus Bank Bali hingga Jadi Buronan, 5 Fakta Penting Djoko Tjandra

Image
News

Terjun ke Dunia Bisnis, 7 Potret Terkini Putra BTP Nicholas Sean Purnama