image
Login / Sign Up
Image

Achsanul Qosasi

Anggota III BPK RI

Demokrasi dan Pertanggungjawaban Bansos

Image

Warga menunjukan buku tabungan dan kartu ATM berisi uang Rp600ribu usai melakukan pencairan Bantuan Sosial (Bansos) yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dari Pemerintah Provinsi Banten di Serua, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (6/5/2020). Di Tangerang Selatan sebanyak 62.668 kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan sosial dengan rincian 10.924 KK mendapatkan bansos uang tunai sebesar Rp600ribu dan 62.668 KK mendapatkan bansos paket sembako. | ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

AKURAT.CO, “Jika manusia itu malaikat, tidak perlu ada pemerintahan. Jika malaikat yang memerintah manusia, kontrol eksternal maupun internal pada pemerintah tidak diperlukan. Dalam tatanan pemerintahan di mana manusia mengelola manusia, kesulitan besar terletak pada keharusan adanya pemerintahaan yang memegang kendali atas yang diperintah terlebih dahulu; dan selanjutnya mewajibkan dirinya untuk mengendalikan dirinya sendiri” (James Madison, The Federalist Papers).

Dalam konteks Indonesia, kita bersyukursudah sejak lama memiliki pemerintahan yang sah, yang dipilih melalui mekanisme Demokrasi. Namun demikian, seperti halnya negara-negara lain, salah satu persoalan yang terus menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana pemerintah yang sah tersebut mampu “mewajibkan dirinya untuk mengendalikan dirinya sendiri”. Dengan kata lain, bagaimana kualitas checks and balances terus mengalami perbaikan sehingga rakyat sebagai stakeholders kehidupan berbangsa dan bernegara bisa hidup makmur dan sejahtera.

James Madison sendiri menulis kutipan termashur di atas dalam New York Packet, pada Jumat, 8 Februari 1788, dalam sebuah artikel berjudul The Structure of the Government Must Furnish the Proper Checks and Balances between the Different Departments. Tulisan tersebut lalu digabung dalam sebuah bunga rampai berjudul The Federalist  dan kemudian menjadi The Federalist Papers—yakni digabung dalam sebuah buku yang sama dengan tulisan Madison lainnya dan tulisan-tulisan Alexander Hamilton dan John Jay.

baca juga:

Sesuai dengan konteks tulisan ini, konsep the proper checks and balances adalah salah satu pokok perhatian para tokoh politik besar dunia.  Sehingga itu sebabnya, setelah pergumulan panjang, kita mengenal Demokrasi moderen dengan  trias politika sebagai salah satu perwujudan keberadaan konsep ini, yakni adanya penyelenggara pemerintahan (eksekutif) yang secara bersama-sama bekerja dan saling mengontrol dengan dewan perwakilan (legislatif) dan penegak hukum (yudikatif).

Keberadaan ketiga lembaga ini juga bermakna sebagai mekanisme untuk saling membatasi kewenangan atau kekuasaan, sehingga tak ada yang menjadi sangat berkuasa. Pada akhirnya, dengan model pemerintahan seperti ini, keseimbangan (balances) terwujud dan memungkinkan adanya pemerintahan yang tidak sewenang-wenang dan tidak korup.

Pada titik yang lebih mendasar, di mana salah satu anasir utama sebuah negara adalah adanya manusia, checks and balances mutlak diperlukan. Dalam kalimat yang lugas dan realistis, Madison menyatakan bahwa pemerintahan diperlukan karena manusia bukan malaikat. Dan ketika sebuah pemerintahan sudah terbentuk, karena di dalamnya adalah manusia yang mengelola manusia, harus ada mekanisme yang membuat orang-orang yang bekerja di dalamnya terkondisikan untuk mengendalikan diri.

Kini, di tengah badai pandemi Covid-19, persoalan checks and balances terus mengemuka. Sebagai contoh untuk melihat indikasi awal, kita bisa berkaca pada data beberapa lembaga survei dan swadaya masyarakat.

Survei Indikator Politik Indonesia, misalnya, yang dirilis pada awal minggu kedua Juni ini, menunjukkan bahwa sebanyak 60,3 persen responden menilai Bantuan Sosial (bansos) yang diberikan pemerintah terkait pandemi Covid-19 belum tepat sasaran. Dari persentase ini, 46,8 persen mengatakan kurang tepat sasaran dan 13,5 persen tidak tepat sasaran sama sekali.

Survei lainnya dirilis oleh SMRC pada periode yang lebih awal, yakni pada awal Mei 2020. Sedikit lebih baik dari hasil survei Indikator, hanya 49 persen masyarakat yang menyatakan Bantuan Sosial belum mencapai sasaran. Sementara itu, 37 persen menilai bahwa Bantuan Sosial sudah mencapai sasaran. 

Pada sisi penerima bantuan, survei International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan Indonesian Basic Income Guarantee Network (IndoBIG) pada 15-31 Mei 2020, menunjukkan hasil lebih baik. Dari sisi ketepatan dan kepuasan, 36,6 persen dari responden penerima Bantuan Sosial menyatakan bahwa jenis bantuan yang diberikan pemerintah dianggap sesuai dengan kebutuhan mereka. Seiring dengan itu, 32,1 persen menyatakan bahwa meskipun tepat tapi belum benar-benar memuaska. Selanjutnya,  sekitar 21,1 persen responden menyatakan bahwa bantuan pemerintah tidak tepat dengan kebutuhan pemerima.

Singkat kata, dengan memaknai Bantuan Sosial sebagai uang atau barang yang diberikan pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dalam rangka mencegah risiko sosial belum efektif. Dan ini tentu saja akan berdampak pada ketidakcercapaian tujuan yang lebih jauh, bahwa Bantuan Sosial harus menciptakan kemandirian ekonomi individu dan/atau masyarakat.

Seiring dengan itu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), sebagai salah satu lembaga yudikatif dalam menegakkan checks and balances di sektor keuangan negara juga terus menerima keluhan dan permintaan. Dalam kurun waktu satu bulan ini, misalnya, di tengah derasnya kucuran anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19, berbagai elemen di masyarakat meminta BPK untuk turun tangan melakukan pemeriksaan.

Ini tentu saja sangat wajar. Di tengah kondisi penyaluran bantuan yang memperihatinkan, sudah terjadi tiga kali kenaikan anggaran. Pada awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan 405,1 triliun rupiah. Kemudian pemerintah menaikkan lagi menjadi 677 triliun rupiah, dan pada akhir Juni ini,  dinaikkan lagi sehingga menjadi 905 triliun rupiah. 

Sebagai wujud tanggung jawab sebagai salah satu lembaga yudikatif, BPK-RI telah merespons situasi dan kondisi ini. Pada awal Juli 2020, saya sendiri akan mengkoordinir proses pemeriksaan yang akan dimulai dengan pengumpulan data dan melaksanakan rangkaian berbagai diskusi dengan kementerian serta lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sebagai bagian dari proses persiapan, BPK-RI telah mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI). Sebab, sesuai fungsinya lembaga ini bertanggung jawab dalam pengawasan dan pendampingan program-program pemerintah, termasuk semua program terkait penanganan pandemi COVID-19. Hasil dari temuan BPKP selanjutnya akan diperdalam oleh BPK-RI sebagai lembaga yang khusus melakukan pemeriksaan penggunaan keuangan negara.

Secara materi, pemeriksaan akan fokus pada program-program Bantuan Sosial (bansos), baik yang lama maupun yang baru diterbitkan di tengah pandemi, seperti kartu pra-kerja, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), subsidi listrik, dan Bantuan Sosial tunai non-Jabodetabek. Juga termasuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis dan non-medis yang terlibat dalam penanganan korban Covid-19.

Direncanakan akan dimulai pada Juli 2020, pemeriksaan akan dilakukan dari hulu sampai hilir, yang mencakup apa saja sebenarnya yang menjadi tujuan dari setiap bentuk program bantuan dibuat, dasar-dasar dari kebijakan tersebut, dan bagaimana pelaksanaan dan pertanggung-jawabannya di lapangan. Secara lebih teknis, pemeriksaan akan mencakup Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Dari segi cakupan wilayah, pemeriksaan akan dilakukan sejak dari pusat sampai daerah, sehingga akan melibatkan semua Auditorat Keuangan Negara (AKN) di lingkungan BPK.

Sesuai kutipan dari James Madison di atas, semoga dengan cara ini, kita bisa tetap terus memastikan supaya pemerintahan negara dan bangsa ini terus mampu “mewajibkan dirinya untuk mengendalikan dirinya sendiri.”

Wallaahu a’lam bi al-shawaab.

 

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

Ekonomi

Himbara Pastikan Dana Tunai Program Bansos Tersalurkan dengan Baik

Image

Ekonomi

Bos Bulog Tak Masalahkan Pemutusan Kerja Sama Soal Penyaluran Bansos Beras

Image

News

Soal Papua, Political Will Jokowi Harus Ditopang Iklim Demokrasi yang Lebih Luas

Image

News

Demo di Halaman Polres Bogor, Kader PDIP: Kita Sangat Anti PKI, PKI Tidak Memiliki Tuhan

Image

Ekonomi

Bulog Bakal Salurkan Beras Bansos Presiden ke 10 Juta KPM Seluruh Indonesia

Image

News

DPR RI

DPR Akan Sampaikan ke Pemerintah Tiga Poin Evaluasi Pembagian Bansos untuk Warga Terdampak COVID-19

Image

News

Wabah Corona

FOTO Dampak COVID-19 Warga Desa Cikande Terima BST

Image

News

DPR RI

Data Penerima Bansos Jadi Sorotan, Komisi VIII: Perlu Ada Intervensi Langsung Biar Terpercaya

Image

News

Mobil Rakyat

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

AHY Unggah Video dan Surat Cinta Untuk Memo

Tepat di ulang tahun Ani Yudhoyono.

Image
News
Pilkada 2020

Pilkada 2020 Disebut Bakal Jadi Sejarah Baru Pemilu Indonesia

“Hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya, kemudian model pelaksanaannya, kulturnya”

Image
News

Wamenag Harap Bayt Al-Qur'an TMII Bisa Jadi Sarana Rekreasi dan Edukasi

"Jika perlu dilakukan modernisasi sehingga lebih menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya"

Image
News
Wabah Corona

BPKH Sebut Pendaftar Haji Turun 50 Persen karena Corona

"Dampak Covid-19 ini memberikan tantangan yang cukup berat bagi keuangan haji"

Image
News

Anas Nashikin: Debat Vs Erick Thohir Gak Level

Salah satu yang memandangnya tidak perlu adalah mantan Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin Anas Nasikhin

Image
News

Haji 2020 Dibatalkan, BPKH Usul Ada Kebijakan Nilai Manfaat Bagi Jemaah

"Kalau dalam hal terkait dengan penggunaan nilai manfaat, BPKH mengantisipasi kebutuhan BPIH tahun-tahun berikutnya"

Image
News
Wabah Corona

Kasus COVID-19 DIY Tambah 8, Mayoritas Pernah Kontak Pasien Positif Terdahulu

Kasus COVID-19 di DIY bertambah delapan kasus, Senin (6/7/2020). Mayoritas pasien diketahui sempat melalukan kontak dengan pasien terdahulu

Image
News

MAKI Bakal Laporkan Kasus Kepemilikan e-KTP Djoko Tjandra ke Ombudsman

"Berdasarkan pasal 23 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan hilang apabila memiliki paspor negara lain"

Image
News

MAKI Geram Djoko Tjandra Bikin e-KTP Super Kilat

Djoko Tjandra berstatus buronan.

Image
News

Danrem Kendari: Saya Akan Tindak Tegas Bagi yang Berani Berbuat Macam-macam

Brigjen Jannie menegaskan bahwa untuk merekrut calon prajurit TNI AD yang profesional dan unggul harus melalui proses yang transparan.

terpopuler

  1. Soal Kalung Antivirus, Ferdinand: Astaga! Pak Menteri, Tolong Jangan Bikin Alasan untuk Meresuffle Dirimu

  2. Ferdinand Janjikan Pulsa 25 Ribu ke Musni Umar Jika Bisa Buktikan Reklamasi Ancol untuk Kepentingan Warga

  3. Viral, Anak Kos Rombak Kamarnya Jadi Makin Nyaman dan Canggih

  4. Kasus Sarang Burung Walet, Gus Sholeh: Bersalah Atau Tidak Baiknya Novel Buktikan di Pengadilan

  5. Musni Umar Dukung Gerindra Kawal Laporan Terhadap Denny Siregar ke Polisi

  6. Gubernur Bank Sentral Pakistan Sebut Lockdown COVID-19 Hanya Untungkan Orang-orang Kaya

  7. Kekuatan Sani-Nurdin Solid Dukung Isdianto di Pilkada Kepri

  8. Polisi Periksa CCTV di Sekitar Lokasi Ledakan di Menteng

  9. Bom Rakitan Meledak di Menteng, Polisi Olah TKP

  10. 5 Fakta Penindasan Atas Kwon Mina yang Dilakukan Ji-min AOA

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Renasionalisasi BUMN

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mengenal Herni Ekamawati, Pecinta Kopi yang Jadi Ratu EO

Image
News

Terseret Kasus Bank Bali hingga Jadi Buronan, 5 Fakta Penting Djoko Tjandra

Image
News

Terjun ke Dunia Bisnis, 7 Potret Terkini Putra BTP Nicholas Sean Purnama