image
Login / Sign Up

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Oktaviani

DPR RI

Image

Ketua Komisi X Syaiful Huda | Istimewa

AKURAT.CO, Belum lama ini ratusan orang tua menggelar aksi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020). Mereka protes terkait aturan PPDB 2020 yang disesuaikan berdasarkan usia untuk calon siswa baru jenjang SMP/SMA di Jakarta.

Sebagai mitra kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Komisi X DPR RI sangat berharap Kemendikbud turun tangan. AKURAT.CO mencoba melakukan wawancara langsung dengan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Ia mengaku sangat menyayangkan aksi tersebut. Seandainya Kemendikbud dapat mensosialisasikan regulasi baru dalam PPDB jauh-jauh hari, maka tidak akan  mengundang kericuhan.

Huda mengatakan bahwa kasus ini lagu lama yang terus berulang. Aturan tersebut sudah ada, termasuk soal usia. Kemendibud bersama Dinas Pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota harusnya menyosialisasikan skema PPDB sejak jauh hari sehingga meminimalkan potensi protes dari calon siswa maupun wali murid.

Daerah memang diberikan kewenangan untuk menentukan aturan PPDB berbasis zonasi agar lebih fleksibel. Kendati demikian otoritas daerah tersebut tetap mengacu pada kebijakan PPDB yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

baca juga:

“Bisa jadi aturan PPDB di satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda karena Dinas Pendidikan melihat urgensi yang berbeda-beda sesuai kondisi wilayah masing-masing. Hanya saja perbedaan aturan ini harus dikawal dan disosialisikan sejak jauh hari sehingga tidak memicu kericuhan,” ucapnya.

Ia menyebut, dalam setiap PPDB ada empat jalur yang bisa dipertimbangkan oleh pihak sekolah dalam menerima peserta didik baru. Keempat jalur tersebut adalah jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi.

Kemendikbud sebenarnya telah memberikan patokan proporsi bagi setiap jalur tersebut yakni jalur domisili diberikan proporsi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, dan jalur prestasi (0-30%).

Berikut Wawancara Reporter Akurat Oktaviani dengan Ketua Komisi X pada Kamis 25 Juni 2020 di Gedung DPR:

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (Oktaviani)


Terkait PPDB online saat ini mengundang kritikan, tidak hanya di Jakarta maupun daerah lain, apa tanggapan Anda?

Secara kelembagaan Komisi X mendapat keluhan dan saya pribadi mendapat whatshapp dari salah satu wali murid dari seluruh penjuru Indonesia, dari Malang, Bogor, DKI Jakarta. Saya berencana mau menerima perwakilan orang tua murid untuk menyelesaikan persoalan kisruh terkait PPDB.

Terkait zonasi khusunya masalah usia yang diprotes orangtua, itu bagaimana?

Jadi terdapat tiga catatan menurut saya.  Pertama, saya tadinya berharap Kemendikbud dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota seluruh Indonesia, mensosialisasikan terkait dengan regulasi baru dalam PPBD dan ini sudah agak terlambat. Itu saya sangat menyayangkan betul, semestinya tidak perlu ada kericuhan PPDB ini ketika sosialisasi dilakukan jauh-jauh hari.

Kedua, apa yang perlu disosialisasikan? Misalnya ada 4 jalur orang tua bisa mendaftarkan anaknya, jalur 50% itu namanya jalur zonasi, jadi kalau anak-anaknya, ibu ibunya rumahnya di tempat tertentu, dia masuk di zonasi itu pakailah jalur zonasi yang 50%. Lalu
ada jalur prestasi 30%, jadi ketika tidak bisa masuk zonasi kalau anaknya cerdas, pintar bisa pakai jalur ini.

Kemudian jalur afirmasi, misalnya pendapatan orang tua kurang, ini 15 persen tinggi sekali, jadi nggak akan ada lagi perdebatan ada anaknya pintar tapi orang tuanya nggak bisa menyekolahkan itu nggak ada lagi ketika ini bisa dipakai bersama-sama. Jalur keempat namanya jalur perpindahan 5%, jadi kalau ada orang mau pindah dan seterusnya ada slotnya 5 persen.

Ketiga, ketika ini semuanya sudah dilakukan masih menyisakan beberapa problem memang di dalam peraturan Permendikbud ada apa yang disebut dengan umur, ketika nilainya sama dan seterusnya yang dipakai adalah patokan umur. Ini keputusan sudah lama, 10 tahun yang lalu tapi baru heboh hari ini.

Jadi problemnya di mana?

Menurut saya soal sosialisasi yang kurang. Saya betul-betul berharap Kemendikbud turun langsung, ketika ada masalah di Bogor misalnya, ada orang mempersoalkan jalur prestasi 30%, tiba-tiba anaknya pinter, nilainya tinggi enggak masuk, berarti ada permainan di situ, turun langsung Kemendikbud.

Di Malang, ada sekolah yang sistem aplikasi online PPDB-nya down lalu orang tua berbondong-bondong ke sekolah, physical distancing-nya gak terjadi, ramai di sekolah, Kemendikbud harus turun tangan bagaimana caranya membantu sekolah itu, dinas-dinas diajak konsolidasi.

Saya tidak ingin PPDB ini saling melempar tanggung jawab. Dinas DKI merasa ini sudah keputusannya Kemendikbud, kami hanya merujuk, silakan semua ke Kemendikbud. Ketika Kemendikbud ditanya kami sudah memutuskan tinggal diaplikasikan di lapangan oleh dinas-dinas. Nggak bisa begini modelnya, jadi yang terbaik adalah Kemendikbud, dinas, orang tua murid duduk bersama. Selesaikan, cari solusi yang terbaik karena itu gak perlu ribut-ribut begini. Ini adalah pendidikan. Kebisingan ini nggak bagus untuk dunia pendidikan, tidak bagus jadi teladan yang baik.

Tapi makin ke sini, pendaftaran sekolah dirasa orang tua murid semakin ribet?

Prinsipnya khusus di DKI ini kan kapasitas kursi di sekolah itu terbatas, sedangkan pendaftar atau peminat itu banyak banget. Itu memang awal dari keributan itu. Lalu Kemendikbud juga memang kedepannya harus membuat trobosan-trobosan yang menyangkut soal regulasi PPDB supaya tidak multitafsir.

Demo PPDB. AKURAT.CO/Dharma Wijayanto



Artinya yang bapak rasakan itu sebetulnya memang ribet?

Iya ini menjadi ribet karena belum kesepahaman antara opini aturan (PPDB Online) dengan tafsir yang dibikin atas aturan itu.

Jika di posisi orang tua murid, bagaimana menyikapi ini?

Memang kalau untuk anak kita ingin yang terbaik ya. Setiap orang tua punya keinginan anaknya dapat akses pendidikan yang paling bagus.

Tetapi di sini semestinya peran pemerintah harus bisa memudahkan, pemerintah yang harus mengambil peran tindakan karena hal itu sangat dibutuhkan oleh semua orang tua. Orang tua tidak perlu stres ketika pendaftaran. Karena itu pemerintah harus memberikan kemudahan.

Jadi kalau ditanya secara logis memang sebagai orang tua sangat stres menghadapi pendaftaran itu, karena semua orang tua menginginkan ada proses kemudahan.

Apakah dengan pembatasan umur apakah tidak khawatir adanya pembulian disekolah?

Saya sebetulnya tidak setuju dengan regulasi perbatasan umur ini. Tapi ini sudah menjadi keputusan lama. Menurut saya perlu ditinjau, ini kan dunia pendidikan, saya kira ukuran usia harus lebih kualitatif, lebih mencerminkan terkait dengan pendidikan.

Supaya apa? Supaya orang tua ketika anaknya tidak masuk atau tidak lolos karena kriteria kualitatif akan berbeda, penerimaannya akan lebib legowo. Tapi karena ini ada semacam perbatasan usia jadi banyak orangtua yang tidak terima.

Saya kira ini kedepannya harus dicari kriteria yang lebih kualitatif mencerminkan ini, ada seleksi dalam dunia pendidikan.

Setelah kisruh kemarin, apakah Komisi X DPR RI akan memanggil Kemendikbud dalam waktu dekat ini?

Kita lihat nanti, kita sudah mengimbau supaya Kemendikbud untuk turun turun turun turun gitu kita lihat sampai dua tiga hari ini. Kalau nanti belum ada perubahan nanti kita akan undang Mendikbud Nadiem Makarim.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Ekonomi

DPR RI

Tak Hanya Ekspor, DPR Ingin KKP Kedepankan Budidaya Benih Lobster

Image

News

Kecewa dengan Kebijakan PPDB, Orang Tua Wali Murid Bawa Karangan Bunga Ucapan Duka Cita ke Kantor Anies

Image

News

Dipanggil Kemendagri, Anak Buah Anies Siap Revisi Juknis PPDB 2020/2021

Image

News

Anggota Komisi III DPR: Negara Tidak Boleh Kalah dengan Buronan Djoko Tjandra

Image

News

DPR RI

Kasus Pemerkosaan Dilakukan Kepala PPTPPA, PDIP Desak UU PKS Tetap Dibahas

Image

News

DPR RI

Soal Kalung Antivirus Corona, PKS: Jangan Sampai Pemerintah Blunder Sebelum Diproduksi Massal

Image

News

DPR RI

Dinilai Belum Cukup Ampuh, DPR Minta Kementan Dalami Penelitian soal Kalung Antivirus Corona

Image

Ekonomi

Legislator Dukung Penggunaan BBM RON Tinggi Ramah Lingkungan

Image

News

Tersangka Penghina Anggota DPR RI Minta Maaf dan Ungkap Motifnya

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

AHY Unggah Video dan Surat Cinta Untuk Memo

Tepat di ulang tahun Ani Yudhoyono.

Image
News
Pilkada 2020

Pilkada 2020 Disebut Bakal Jadi Sejarah Baru Pemilu Indonesia

“Hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya, kemudian model pelaksanaannya, kulturnya”

Image
News

Wamenag Harap Bayt Al-Qur'an TMII Bisa Jadi Sarana Rekreasi dan Edukasi

"Jika perlu dilakukan modernisasi sehingga lebih menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya"

Image
News
Wabah Corona

BPKH Sebut Pendaftar Haji Turun 50 Persen karena Corona

"Dampak Covid-19 ini memberikan tantangan yang cukup berat bagi keuangan haji"

Image
News

Anas Nashikin: Debat Vs Erick Thohir Gak Level

Salah satu yang memandangnya tidak perlu adalah mantan Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin Anas Nasikhin

Image
News

Haji 2020 Dibatalkan, BPKH Usul Ada Kebijakan Nilai Manfaat Bagi Jemaah

"Kalau dalam hal terkait dengan penggunaan nilai manfaat, BPKH mengantisipasi kebutuhan BPIH tahun-tahun berikutnya"

Image
News
Wabah Corona

Kasus COVID-19 DIY Tambah 8, Mayoritas Pernah Kontak Pasien Positif Terdahulu

Kasus COVID-19 di DIY bertambah delapan kasus, Senin (6/7/2020). Mayoritas pasien diketahui sempat melalukan kontak dengan pasien terdahulu

Image
News

MAKI Bakal Laporkan Kasus Kepemilikan e-KTP Djoko Tjandra ke Ombudsman

"Berdasarkan pasal 23 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan hilang apabila memiliki paspor negara lain"

Image
News

MAKI Geram Djoko Tjandra Bikin e-KTP Super Kilat

Djoko Tjandra berstatus buronan.

Image
News

Danrem Kendari: Saya Akan Tindak Tegas Bagi yang Berani Berbuat Macam-macam

Brigjen Jannie menegaskan bahwa untuk merekrut calon prajurit TNI AD yang profesional dan unggul harus melalui proses yang transparan.

terpopuler

  1. Tanggapi Pelaporan Terhadap Denny Siregar, Mustofa: Sekali-kali Orang Kayak Gini Diborgol di Depan Juru Foto Media, Biar Kapok!

  2. Ancaman Amuba Pemakan Otak Bayangi AS, Warga Dilarang Basuh Hidung Pakai Air Keran

  3. Pandemi COVID-19, Dokter Tekankan untuk Hilangkan Kebiasaan Tak Sehat

  4. Ayu Ting Ting Ungkap Status Hubungannya dengan Didi Riyadi

  5. Viviane Tidak Pernah Larang Sammy Simorangkir Touring Motor

  6. Dinilai Belum Cukup Ampuh, DPR Minta Kementan Dalami Penelitian soal Kalung Antivirus Corona

  7. Ditemukan Mutasi Baru Virus Corona, Lebih Cepat Menular namun Sakitnya Tak Lebih Parah

  8. Ketua Gugus Tugas Doni Monardo dan Menkes Terawan Akan Meninjau Penanganan COVID-19 di Papua, Ini Agendanya

  9. Kuasa Hukum John Kei Ingin Temui Jokowi dan Kapolri

  10. Hati-hati! Begini Modus Baru Penjahat di Ruang ATM

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Renasionalisasi BUMN

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mengenal Herni Ekamawati, Pecinta Kopi yang Jadi Ratu EO

Image
News

Terseret Kasus Bank Bali hingga Jadi Buronan, 5 Fakta Penting Djoko Tjandra

Image
News

Terjun ke Dunia Bisnis, 7 Potret Terkini Putra BTP Nicholas Sean Purnama