Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Oktaviani

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Ketua Komisi X Syaiful Huda | Istimewa

AKURAT.CO, Belum lama ini ratusan orang tua menggelar aksi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020). Mereka protes terkait aturan PPDB 2020 yang disesuaikan berdasarkan usia untuk calon siswa baru jenjang SMP/SMA di Jakarta.

Sebagai mitra kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Komisi X DPR RI sangat berharap Kemendikbud turun tangan. AKURAT.CO mencoba melakukan wawancara langsung dengan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Ia mengaku sangat menyayangkan aksi tersebut. Seandainya Kemendikbud dapat mensosialisasikan regulasi baru dalam PPDB jauh-jauh hari, maka tidak akan  mengundang kericuhan.

Huda mengatakan bahwa kasus ini lagu lama yang terus berulang. Aturan tersebut sudah ada, termasuk soal usia. Kemendibud bersama Dinas Pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota harusnya menyosialisasikan skema PPDB sejak jauh hari sehingga meminimalkan potensi protes dari calon siswa maupun wali murid.

Daerah memang diberikan kewenangan untuk menentukan aturan PPDB berbasis zonasi agar lebih fleksibel. Kendati demikian otoritas daerah tersebut tetap mengacu pada kebijakan PPDB yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

baca juga:

“Bisa jadi aturan PPDB di satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda karena Dinas Pendidikan melihat urgensi yang berbeda-beda sesuai kondisi wilayah masing-masing. Hanya saja perbedaan aturan ini harus dikawal dan disosialisikan sejak jauh hari sehingga tidak memicu kericuhan,” ucapnya.

Ia menyebut, dalam setiap PPDB ada empat jalur yang bisa dipertimbangkan oleh pihak sekolah dalam menerima peserta didik baru. Keempat jalur tersebut adalah jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi.

Kemendikbud sebenarnya telah memberikan patokan proporsi bagi setiap jalur tersebut yakni jalur domisili diberikan proporsi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, dan jalur prestasi (0-30%).

Berikut Wawancara Reporter Akurat Oktaviani dengan Ketua Komisi X pada Kamis 25 Juni 2020 di Gedung DPR:

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (Oktaviani)


Terkait PPDB online saat ini mengundang kritikan, tidak hanya di Jakarta maupun daerah lain, apa tanggapan Anda?

Secara kelembagaan Komisi X mendapat keluhan dan saya pribadi mendapat whatshapp dari salah satu wali murid dari seluruh penjuru Indonesia, dari Malang, Bogor, DKI Jakarta. Saya berencana mau menerima perwakilan orang tua murid untuk menyelesaikan persoalan kisruh terkait PPDB.

Terkait zonasi khusunya masalah usia yang diprotes orangtua, itu bagaimana?

Jadi terdapat tiga catatan menurut saya.  Pertama, saya tadinya berharap Kemendikbud dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota seluruh Indonesia, mensosialisasikan terkait dengan regulasi baru dalam PPBD dan ini sudah agak terlambat. Itu saya sangat menyayangkan betul, semestinya tidak perlu ada kericuhan PPDB ini ketika sosialisasi dilakukan jauh-jauh hari.

Kedua, apa yang perlu disosialisasikan? Misalnya ada 4 jalur orang tua bisa mendaftarkan anaknya, jalur 50% itu namanya jalur zonasi, jadi kalau anak-anaknya, ibu ibunya rumahnya di tempat tertentu, dia masuk di zonasi itu pakailah jalur zonasi yang 50%. Lalu
ada jalur prestasi 30%, jadi ketika tidak bisa masuk zonasi kalau anaknya cerdas, pintar bisa pakai jalur ini.

Kemudian jalur afirmasi, misalnya pendapatan orang tua kurang, ini 15 persen tinggi sekali, jadi nggak akan ada lagi perdebatan ada anaknya pintar tapi orang tuanya nggak bisa menyekolahkan itu nggak ada lagi ketika ini bisa dipakai bersama-sama. Jalur keempat namanya jalur perpindahan 5%, jadi kalau ada orang mau pindah dan seterusnya ada slotnya 5 persen.

Ketiga, ketika ini semuanya sudah dilakukan masih menyisakan beberapa problem memang di dalam peraturan Permendikbud ada apa yang disebut dengan umur, ketika nilainya sama dan seterusnya yang dipakai adalah patokan umur. Ini keputusan sudah lama, 10 tahun yang lalu tapi baru heboh hari ini.

Jadi problemnya di mana?

Menurut saya soal sosialisasi yang kurang. Saya betul-betul berharap Kemendikbud turun langsung, ketika ada masalah di Bogor misalnya, ada orang mempersoalkan jalur prestasi 30%, tiba-tiba anaknya pinter, nilainya tinggi enggak masuk, berarti ada permainan di situ, turun langsung Kemendikbud.

Di Malang, ada sekolah yang sistem aplikasi online PPDB-nya down lalu orang tua berbondong-bondong ke sekolah, physical distancing-nya gak terjadi, ramai di sekolah, Kemendikbud harus turun tangan bagaimana caranya membantu sekolah itu, dinas-dinas diajak konsolidasi.

Saya tidak ingin PPDB ini saling melempar tanggung jawab. Dinas DKI merasa ini sudah keputusannya Kemendikbud, kami hanya merujuk, silakan semua ke Kemendikbud. Ketika Kemendikbud ditanya kami sudah memutuskan tinggal diaplikasikan di lapangan oleh dinas-dinas. Nggak bisa begini modelnya, jadi yang terbaik adalah Kemendikbud, dinas, orang tua murid duduk bersama. Selesaikan, cari solusi yang terbaik karena itu gak perlu ribut-ribut begini. Ini adalah pendidikan. Kebisingan ini nggak bagus untuk dunia pendidikan, tidak bagus jadi teladan yang baik.

Tapi makin ke sini, pendaftaran sekolah dirasa orang tua murid semakin ribet?

Prinsipnya khusus di DKI ini kan kapasitas kursi di sekolah itu terbatas, sedangkan pendaftar atau peminat itu banyak banget. Itu memang awal dari keributan itu. Lalu Kemendikbud juga memang kedepannya harus membuat trobosan-trobosan yang menyangkut soal regulasi PPDB supaya tidak multitafsir.

Demo PPDB. AKURAT.CO/Dharma Wijayanto



Artinya yang bapak rasakan itu sebetulnya memang ribet?

Iya ini menjadi ribet karena belum kesepahaman antara opini aturan (PPDB Online) dengan tafsir yang dibikin atas aturan itu.

Jika di posisi orang tua murid, bagaimana menyikapi ini?

Memang kalau untuk anak kita ingin yang terbaik ya. Setiap orang tua punya keinginan anaknya dapat akses pendidikan yang paling bagus.

Tetapi di sini semestinya peran pemerintah harus bisa memudahkan, pemerintah yang harus mengambil peran tindakan karena hal itu sangat dibutuhkan oleh semua orang tua. Orang tua tidak perlu stres ketika pendaftaran. Karena itu pemerintah harus memberikan kemudahan.

Jadi kalau ditanya secara logis memang sebagai orang tua sangat stres menghadapi pendaftaran itu, karena semua orang tua menginginkan ada proses kemudahan.

Apakah dengan pembatasan umur apakah tidak khawatir adanya pembulian disekolah?

Saya sebetulnya tidak setuju dengan regulasi perbatasan umur ini. Tapi ini sudah menjadi keputusan lama. Menurut saya perlu ditinjau, ini kan dunia pendidikan, saya kira ukuran usia harus lebih kualitatif, lebih mencerminkan terkait dengan pendidikan.

Supaya apa? Supaya orang tua ketika anaknya tidak masuk atau tidak lolos karena kriteria kualitatif akan berbeda, penerimaannya akan lebib legowo. Tapi karena ini ada semacam perbatasan usia jadi banyak orangtua yang tidak terima.

Saya kira ini kedepannya harus dicari kriteria yang lebih kualitatif mencerminkan ini, ada seleksi dalam dunia pendidikan.

Setelah kisruh kemarin, apakah Komisi X DPR RI akan memanggil Kemendikbud dalam waktu dekat ini?

Kita lihat nanti, kita sudah mengimbau supaya Kemendikbud untuk turun turun turun turun gitu kita lihat sampai dua tiga hari ini. Kalau nanti belum ada perubahan nanti kita akan undang Mendikbud Nadiem Makarim.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

DPR RI

Komisi IX: Hasil Swab Perlu Dipublikasi Demi Keselamatan Orang yang Pernah Berinteraksi

Image

News

DPR RI

DPR Apresiasi Pembubaran Lembaga BOPI dan BSANK

Image

Ekonomi

Legislator Ingin Perum Peruri Ajak Startup yang Mampu Majukan Industri

Image

Ekonomi

Legislator Dorong RNI Perkuat Revitalisasi Pabrik Gula

Image

Ekonomi

Perlunya Perubahan Mindset Masyarakat terhadap Koperasi

Image

Ekonomi

Sektor Rumah Tangga Berperan Besar Pulihkan Perekonomian

Image

News

DPR RI

Kutuk Aksi Pembunuhan Satu Keluarga di Sulteng, Ketua Komisi III Minta Kapolda Lakukan Tindakan Tegas

Image

Ekonomi

Komisi XI Desak Kemenkeu Awasi Ketat Pinjaman PEN Daerah

Image

News

Ace: Kalau Angka Covid-19 Tinggi, Jangan Harap Haji 2021 Diizinkan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Anies Pecat Anak Buah Gegara Kerumunan HRS, PDIP: Itu Gerakan Cuci Tangan

Gembong menilai Anies sendiri sebetulnya tidak taat pada peraturan protokol kesehatan di Jakarta.

Image
News

Pura-pura Sakit Kanker Kronis, Wanita Ini Sukses Galang Dana Rp160 Juta demi Pernikahan Impiannya

Toni Standen mengaku terkena kanker. Ia mengatakan sel kanker tersebut telah menyebar ke otaknya, tulangnya, dan meluas ke mana-mana.

Image
News

Bikin Heboh, Pria Asal Madura Ini Nikahi 2 Wanita Sekaligus

Pria tersebut diketahui bernama RKH Karror Abdullah Schal atau lebih dikenal Ra Karror, asal Madura, Jawa Timur.

Image
News

Pembahasannya Dikebut, PAN Ragukan Kualitas APBD DKI 2021

Bahas APBD-P dan APBD hanya dalam waktu 2 bulan. Tentu secara logika ini tidak mungkin.

Image
News

Safri Burhanuddin Bisa Jadi 'Kuda Hitam' Calon Pengganti Edhy Prabowo

Safri Burhanuddin adalah Deputi Bidang Sumber Daya Maritim Kemenko Marves.

Image
News
Lawan Covid-19

Terinfeksi Corona saat Hamil, Ibu Ini Lahirkan Bayi yang Punya Antibodi COVID-19

Tak hanya bebas COVID-19, bayi tersebut juga terlahir dengan antibodi virus corona

Image
News
DPR RI

Komisi IX: Hasil Swab Perlu Dipublikasi Demi Keselamatan Orang yang Pernah Berinteraksi

Meski demikian, Politisi PDI Perjuangan itu mendorong HRS untuk bergandengan tangan bersama Pemerintah untuk melawan Covid-19.

Image
News

6 Ledakan Guncang Asmara, Eritrea, AS Desak Warganya Waspada

"Pada 28 November jam 10.13 malam, ada 6 ledakan di Asmara."

Image
News

Pelaku Tawuran di Johar Baru Ditangkap Saat Sedang Transaksi Narkoba

Saat melakukan patroli, pihak kepolisian mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba dari warga yang resah.

Image
News
MPR RI

Wakil Ketua MPR: Kalau Mau Cari Pemimpin, Datangi Pondok Pesantren!

Sebab, pesantren telah memberi bekal kepada para santri pengetahuan agama dan ilmu umum.

terpopuler

  1. Kelakar Denny Siregar: Ternyata Kabur Bukan Lagi Kata Sifat Tapi Kata Kerja Bagi HRS

  2. Diisukan Minggat dari RS UMMI, Ferdinand Singgung Ternyata Kabur adalah Bakat

  3. Lagi-lagi HRS, Guntur Romli: Gara-gara 1 Orang ini Kok Jadi Ribet Semua

  4. Gus Nadir: Tidak Mungkin Habibana Rizieq Shihab Kabur dari RS, ya Kan?

  5. Aziz Yanuar Sebut Penyebar Kabar HRS Kabur dari RS Orang Gangguan Jiwa

  6. Kabar Habib Rizieq Kabur dari RS, Muannas: Tolonglah Umat Diberi Contoh yang Baik!

  7. PA 212 Klaim Kondisi HRS Segar Bugar, Dokter RS UMMI: Hasil Pemeriksaan Belum Keluar

  8. Minta Habib Rizieq Hadapi Polisi, Nikita Mirzani: Tunjukkan Kalau Laki-laki Jantan

  9. Pakai Innova, Rizieq Shihab Tinggalkan RS UMMI Lewat Pintu Belakang

  10. Doa Agar Diberikan Hati Suci dan Dikabulkannya Segala Doa

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Image
Achsanul Qosasi

Pelajaran Demokrasi dari Biden dan Trump

Image
Faizuddin Ahmad

Mendongeng Berperan Meningkatkan Kecerdasan Anak

Wawancara

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Bkleen Hadirkan Solusi Fogging Ramah Lingkungan | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Perangi Pandemi Bersama Bkleen, Antimicrobial Solution Yang Praktis dan Mudah | Akurat Talk (1/2)

Image
Gaya Hidup

Missies.id dan Strategi Survive Berbisnis untuk Cewek Milenial

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting KH Miftachul Akhyar, Ketum MUI Baru Gantikan Ma'ruf Amin

Image
News

Mengenal Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jalmaf

Image
News

3 Kali Gantikan Posisi Menteri yang Kosong, Ini Kiprah Politik Luhut Binsar Panjaitan