image
Login / Sign Up

Kasus Covid-19 Meningkat, Peneliti Minta Pemerintah dan KPU Tunda Pilkada 2020

Muslimin

Pilkada 2020

Image

Ilustrasi Pilkada Serentak 2018 | Lukman Hakim Naba

AKURAT.CO, Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute (TII) Aulia Guzasiah meminta Pemerintah dan KPU RI menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada Desember 2020 mendatang. Penundaan itu dilakukan mengingat jumlah kasus positif Covid-19 yang terus meningkat bahkan kini sudah mencapai 47.896 orang.

“Benar, sungguh sangat riskan jika tetap dilanjutkan. Meski telah diwacanakan dengan penambahan TPS dan protokol kesehatan yang ketat, namun tentu masih mengkhawatirkan. Bayangkan saja, ada sekitar 105 juta pemilih di 270 daerah yang nantinya tetap harus bergerak dan berkumpul bersama-sama di suatu tempat pada hari pelaksanaannya” kata Aulia kepada AKURAT.CO, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Belum lagi, kata Aulia, jika dikaitkan dengan dinamika politik sektoral dan intrik-intrik konflik yang niscaya akan terjadi selepas pemilihan. Tambahnya, hal ini tentu akan semakin memperkeruh situasi, dan sama saja membuat usaha pembatasan sosial yang telah dilakukan tidak berarti apa-apa.

baca juga:

“Paling tidak, tunggu dulu sampai angka kasus ini memperlihat kan tanda-tanda mereda. Ini kan sejak Perppu Nomor 2 Tahun 2020 terkait Pilkada yang dikeluarkan di awal bulan Mei kemarin, jumlah kasusnya belum juga kunjung mengalami penurunan. Bahkan cenderung semakin meruncing,” imbuhnya.

Terkait dengan kepastian kapan persisnya pandemi ini berakhir, memang belum ada seorangpun yang dapat memperoyeksikannya secara pasti. Namun tentu akan sangat tidak etis dan empatis jika tetap harus bertaruh nyawa, demi hanya untuk memuaskan hasrat dan agenda politik semata.

“Bukannya diawal-awal penyebaran pandemi ini, presiden sendiri selalu menggaungkan keselamatan  rakyat adalah hukum tertinggi? Inilah saatnya menguji pernyataan tersebut. Apalagi Perppu Pilkada yang dikeluarkan kemarin itu, juga tidak kaku-kaku amat menetapkan ketentuan pelaksanaannya. Dalam Pasal 210A ayat (3) masih menyediakan opsi lanjutan terkait penundaannya. Sekiranya dengan melihat perkembangan kasus positif saat ini, tidak ada alasan lagi untuk tetap melanjutkannya,” tukasnya.

Meski begitu, Aulia menyatakan sebenarnya masih terdapat solusi alternatif yang sedari kemarin kurang begitu mendapat perhatian, yakni pemilihan yang dilakukan secara elektronik dan melalui pemanfaatan jaringan internet. Menurutnya, cara ini paling tidak dapat menjadi penengah dan solusi penyelenggaraan pilkada aman tanpa perlu mengenyampingkan faktor keselematan warga.

“Ya, setidaknya hal ini dapat dipertimbangkan. Wacana penyelenggaraannya memang dapat dikatakan masih tumbuh-tenggelam dan dipermasalahkan di beberapa negara. Terutama soal jaminan keamanannya yang masih rentan terhadap retasan. Namun teknologi sekiranya telah jauh berkembang dan lebih mutakhir,” ujarnya.

Lanjutnya, sebut saja teknologi blockchain yang mulai dibicarakan pemanfaatannya dalam pemilu. Aulia menyatakan, hari ini sekiranya akan sangat sulit menemukan seseorang yang paham kriptografi dan masih meragukan pola kerjanya dalam mengamankan data secara teoritikal.

“Tetapi itu kembali lagi kepada political will Pemerintah. Apakah akan mengedepankan keselamatan masyarakat diatas segalanya, memilih mengenyampingkannya, ataukah memilih jalan tengah tanpa perlu menegasikan keduanya,” pungkasnya.[]

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Pasien COVID-19 Meninggal di DIY Capai 23 Orang

Image

News

22 Tenaga Kesehatan yang Gugur di Tengah Pandemi Bakal Diberi Bintang Kehormatan

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Ngarep Bantuan Rp600 Ribu dari Pemerintah, Cek Dulu Caranya!

Image

Ekonomi

Stok Berlimpah, Harga Batu Bara Acuan Agustus 2020 Turun ke US$50,34 per Ton

Image

Ekonomi

Jokowi Ajak Masyarakat Belanja Produk Lokal Agar Ekonomi Tak Masuk Jurang Resesi

Image

News

Corona Belum Usai, Virus 'Tick Borne' Dikhawatirkan jadi Wabah Baru di China

Image

News

Presiden Jokowi Ajak Seluruh Kader Gerindra Lawan Dampak Pandemi Covid-19

Image

News

DPR RI

Santunan Pemerintah ke Karyawan Swasta, Komisi IX: Pertanyaannya, Untuk Karyawan Sektor Apa Saja?

Image

News

Ratusan Orang di Bandung Kena Tegur Satpol PP Akibat Tak Pakai Masker

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Percepat Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Perluas Target Penerima KUR

Pemerintah memberikan relaksasi kebijakan KUR.

Image
Ekonomi

Garap PLTU Jawa 9&10, Barito Pacific Dikucur Pinjaman dari Bangkok Bank

PLTU Jawa 9 & 10 berkapasitas 2x1.000 MW nantinya akan menggunakan teknologi ultra super-critical.

Image
Ekonomi

BPJT: Konstruksi Tol Krian-Manyar Rampung Akhir 2020

PUPR menargetkan konstruksi jalan tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Seksi 1 - 3 di Jawa Timur selesai akhir tahun ini.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Ngarep Bantuan Rp600 Ribu dari Pemerintah, Cek Dulu Caranya!

Insentif tersebut dikabarkan akan diberikan bagi pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta loh.

Image
Ekonomi

Stok Berlimpah, Harga Batu Bara Acuan Agustus 2020 Turun ke US$50,34 per Ton

Harga Batu Bara Acuan (HBA) bulan Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 3,49 persen.

Image
Ekonomi

Jokowi Ajak Masyarakat Belanja Produk Lokal Agar Ekonomi Tak Masuk Jurang Resesi

Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk membeli produk pertanian, perikanan, dan serta produk UMKM dalam negeri.

Image
Ekonomi

Meski Belum Mau Gantung Raket, Ternyata Mohammad Ahsan Sudah Merintis Bisnis Properti

Namun demikian, Ahsan sendiri diketahui sudah mulai menyiapkan sumber penghasilan baru jika dirinya pensiun dari dunia bulutangkis.

Image
Ekonomi

Serupa Tapi Tak Sama, Kuy Kepoin Beda Alfamart dan Indomaret!

Sebab sepertinya keduanya tampak serupa alias sami mawon.

Image
Ekonomi

Anak Kuliahan Bisa Kok Nyambi 5 Pilihan Bisnis Ini, Lumayan Nambah Uang Saku Guys

Ide peluang bisnis sampingan yang menjanjikan tapi enggak bakal mengganggu aktivitas sekolah ataupun kuliah.

Image
Ekonomi

Ini 4 Syarat Pegawai Formal Swasta untuk Bisa Dapatkan Bantuan Rp600 Ribu per Bulan

Masih aktif sebagai karyawan swasta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial

terpopuler

  1. Bela Ibas, Hinca Bilang Begini ke PDIP

  2. Viral Besan Menikah, Bagaimana Hukumnya dalam Islam? Ini Penjelasannya

  3. Arogan, Mentang-Mentang Anak Pejabat, Cewek Ini Menolak Bayar Denda Karena Tidak Pakai Masker

  4. Polisi Cari Identitas Pembakar Foto Habib Rizieq dan Ustaz Abdul Somad

  5. Misteri Kematian Mahasiswi Universitas Mataram Mulai Terkuak

  6. Nama 'Ibas' Jadi Trending Topic di Twitter Hari Ini, Ada Apa Nih?

  7. Seakan-akan Meroket, Ekonomi RI Zaman SBY Ternyata Tidak Istimewa Juga

  8. Dari Kasus The Connell Twins, Ketahui Penyakit Akibat Incest

  9. Larang PKL Jualan, Wali Kota Padang Mahyeldi Diomelin Ibu-ibu

  10. Hendrawan: Mengalahkan Indonesia akan Permudah Malaysia di Piala Thomas

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Gerakan ABCD untuk Pemulihan Ekonomi

Image
UJANG KOMARUDIN

Demokrasi dalam Genggaman Oligarki

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Islam Yang Mewarna-Warni

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit  

Diskursus antara WHO dan Sains 'Vis a Vis Post-truth' Era Pandemi COVID-19

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Sumber Kekayaan Jerinx SID, Bisnis Clothing hingga Brand Ambassador Berbagai Produk

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Image
Hiburan

5 Potret Memesona Dian Syahfitri, Guru SMK di Deli Serdang yang Jadi Idola Para Murid