Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium JaDI DKI, Pengajar di Fakultas Dakwah Institut PTIQ

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Kolom

Image

Ketua KPU memberikan kata sambutan Ketua KPU Arief Budiman bersama Wakil Ketua KPU Pramono Ubaid Tanthowi dan Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin pada Launching Pemilihan Serentak tahun 2020 di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2020). Tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai kembali setelah sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Persepsi publik tentang brand demokrasi lokal khususnya terkait Pilkada Serentak 2020 di tengah pageblug Covid-19 terus mengalami defisit. Kondisi ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang jalin berkelindan. Mensikapi problem demokrasi ini,  diperlukan rebranding yang dilakukan secara komprehensif, profesional  dan akuntabel namun tetap berbasis obyektivitas, dan peraturan perundangan. Hal ini perlu ditempuh manakala kita tidak menginginkan demokrasi di tanah air makin terjun bebas ke level yang paling resesif.

Citra buruk Pilkada 2020 tercermin dari hasil penelitian Roda Tiga Konsultan (RTK). Survei yang melibatkan 12.00 responden acak itu mendapatkan hasil sebesar 52,2 persen menilai, Pilkada perlu ditunda kembali waktunya dari 9 Desember 2020. Sementara hanya 29,5 persen yang menganggap waktunya sudah tepat dan sisanya menjawab tidak tahu (19,3 persen).  Alasannya, sebagian besar alasan publik mengetahui (98,9 persen)  ihwal Covid-19 dan 94,8 persen lainnya menganggap Covid-19 berbahaya atau sangat berbahaya.

Bukan hanya di tingkat lokal, persepsi publik Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 juga terjadi di level internasional. Dimuat Souht China Morning pada Kamis (11/6/2020), tingkat kepuasan publik terhadap demokrasi di Indonesia anjlok dari 75,6 persen pada Februari menjadi 49,5 persen pada pertengahan Mei, menurut survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dirilis akhir pekan lalu. Menurut Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, angka ini menjadi terendah sejak 2004, atau 5 tahun setelah resformasi.

baca juga:

Citra buruk tersebut bukan hanya dialamatkan kepada proses dan hasil Pilkada, melainkan juga ditujukan kepada pemangku kepentingan Pilkada. Terhadap pemerintah dan DPR yang telah memutuskan Pilkada digelar pada 9 Desember 2020, dianggap lebih memikirkan kepentingan ekonomi atau kuatir akan banyak  penjabat sementara (Pjs) daerah jika Pilkada harus ditunda hingga 2021 daripada kesehatan dan nyawa masyarakat kebanyakan.

Penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak luput terkena imbas persepsi negatif. Hal ini disebabkan karena dinilai tidak ‘berani’ menolak tegas keinginan dan keputusan pemerintah. Sementara partai politik (parpol), dalam tilikan  Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, lebih mendahulukan kepentingan kekuasaan  di balik kengototannya menggelar Pilkada 2020. Yakni berharap terjadinya incumbent effect.

Brand, Branding dan Rebranding

Dalam dunia perusahaan, brand  atau merek dimaknai sebagai identitas atau nama yang mewakili produk.  Adapun pengertian branding adalah sebuah usaha komunikasi yang disusun dan direncanakan dengan baik oleh perusahaan untuk membangun dan membesarkan brand (merek). Jadi branding, menurut Firmanzah dalam buku marketing politik (2012:141) adalah semua aktivitas untuk menciptakan brand unggul. Keunggulan brand ini biasanya disebut sebagai ‘brand equity’.

Dalam kontek Pilkada, brand atau merek dagang (trademark) adalah Pilkada itu sendiri. Sejatinya Pilkada merupakan merek dagang bagus dan layak jual (marketable) karena dicitrakan  dengan suatu proses suksesi kepemimpinan lokal yang dilakukan secara konstitusional dan demokratis. Sedangkan instrumen suksesi lainnya di luar Pemilu atau Pilkada langsung dianggap inkonstitusional dan tidak demokratis dan karenanya dicitrakan sangat buruk dan negatif.

Sementara rebranding menurut Muzellec dan Lambkin  adalah strategi pemasaran dimana perusahaan membuat sebuah nama baru, tagline, simbol, logo, desain yang diciptakan untuk brand yang sudah dikenal dengan tujuan pengembangan, memberikan sebuah pembaruan di benak konsumen, investor, dan pesaing. Rebranding banyak dilakukan perusahaan besar untuk mempertahan positiong perusahaan tetap leading atau karena ada kompetitorperusahaan atau keluarnya produk baru yang sejenis. 

Saat ini secara umum Pilkada 2020 dicitrakan tidak terlalu positif akibat berbagai problem yang mengitarinya, termasuk sebagai dampak pandemi Covid-19. Karenanya  suka tidak suka, citra Pilkada perlu dilakukan rebranding.  Mengacu pandangan pakar komunikasi Walter  Lippman (2007), citra adalah gambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas.  Meski demikian, seperti dikatakan Lacniack, aplikasi rebranding dalam percaturan politik acapkali menimbulkan masalah etika dan moral. Bahkan sampai memanipulasi informasi.

Pemicu Citra Negatif

Digaruk lebih jauh, pemicu citra negatif terhadap Pilkada 2020 dipicu bukan hanya dari persepsi, melainkan dan terutama dari pengalaman atau bahkan realitas. Diantaranya pertama: Peraturan KPU (KPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Pilkada berbasis protokol Covid-19 yang menjadi payung hukum Pilkada 2020, belum juga rampung padahal tahapan Pilkada sudah masuk.  Hal ini bukan saja mengakibatkan kekosongan hukum dalam Pilkada. Juga menimbulkan persepsi akan ketidaksiapan penyelenggara Pilkada.

Kedua, anggaran Pilkada berbasis protokol Covid-19 belum tersedia. Padahal, tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai pada 15 Desember 2020. Tanpa anggaran yang pasti dan jelas, proses Pilkada akan berjalan tertaih-tatih. Bahkan berpotensi compang camping.  Jika pemerintah tidak mampu mengatasi problem anggaran Pilkada tepat waktu, selain mengganggu tahapan Pilkada juga berdampak kepada  citranya akan makin terpuruk.

Ketiga, KPU RI terlambat menerbitkan Surat KPU No. 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 yang intinya meminta KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Sekretariat PPK dan PPS. Keterlambatan pengaktifan  ujung tombak KPU tersebut bukan saja berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap kesiapan penyelenggara Pilkada melainkan juga mengakibatkan citra buruk terhadap penyelenggara Pilkada 2020.

Keempat, secara pengaturan Pilkada harus mengacu kepada protokol kesehatan Covid-19. Namun dalam teknis pelaksanaannya untuk mengawinkan antara peraturan KPU atau Bawaslu dengan protokol kesehatan Covid-19  tidak semudah membalikkan telapak tangan. Manakala KPU dan Bawaslu tidak mampu mensinerjikan kedua peraturan tersebut (Pilkada dan protokol kesehatan Covid-19) berpotensi menganggu proses Pilkada, selain lagi-lagi dapat menimbulkan citra buruk bagi penyelenggara Pilkada.

Kelima,  citra buruk Pilkada 2020 karena begitu banyak penolakan dari berbagai kalangan elemen dan komponen masyarakat,  salah satunya  dari DPD. Padahal berdasarkan hasil amandemen ke 3 (tiga) UUD 1945,  kedudukan DPD setara dengan lembaga DPR dalam komposisi keanggotaan MPR. Sayangnya penolakan DPD terhadap gelaran Pilkada 2020 di musih pageblug Covid-19,  tidak digubris. Dampaknya tentu menimbulkan image atau brand negatif terhadap Pilkada 2020 di 270 daerah di Indonesia. Terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten/kota

Keenam, branding Pilkada akan kian terpuruk manakala  terjadi insoliditas, miskoordinasi dan miskomunikasi di kalangan internal pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah pusat dengan daerah,  pemerintah pusat dan daerah dengan penyelenggara Pilkada, atau diantara penyelenggara Pilkada. Lalu borok-borok  tersebut terekspos luas ke publik oleh media mainstream maupun non mainstrem. Muaranya berpotensi  membuat citra Pilkada 2020 makin terbenam dengan berbagai tetek bengek isu dan kontroversi yang sebenarnya tidak perlu dan tidak penting.

Koridor Rebranding

Untuk menghindari terjadinya rebranding yang justeru counter productive dengan visi dan misi Pilkada,  pemerintah daerah harus berpedoman pada koridor  asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana termaktub dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (1) yang meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib, asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Sementara penyelenggaraan Pemilu, harus mengacu kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 2 yang harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil,  berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif; dan efisien. Serta mengacu kepada ketentuan yang terkandung dalam kode etik penyelenggara Pemilu yang pada intinya mengatur bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Selain itu, meminjam pandangan Holand, Weiss atau Aristoteles, setiap rebranding harus berbasis pada beberapa persyaratan.  Yakni:  keahlian (expertise), dapat dipercaya (trusworthinnes), pikiran baik (good sense), karakter moral yang baik (good and moral character), maksud baik (good will) serta prilaku yang baik (good manner).

Dalam melakukan rebranding, sebenarnya tidak ‘haram’ memanfaatkan jasa buzzer, influncer, endorser, dan sejenisnya. Yang terpenting, penggunaan anggarannya tidak melanggar peraturan perundangan dan menghindari melakukan kebohongan publik (public lies). Sebab jika rebranding dilakukan bersamaan dengan kebohongan publik lalu bocor ke publik, resiko atau ongkos sosial yang harus dibayar akan terlalu mahal.

Untuk dapat melaksanakan rebranding selaras dengan koridor peraturan perundangan, jelas tidak mudah.  Dalam situasi normal saja sulit dilakukan. Apalagi dalam situasi yang tidak normal atau new normal sekalipun. Pilihannya kadang dilematis. Antara melakukan rebranding berbasis pada obyektivitas dengan mengedepankan setingg-tingginya subyektivitas dan  secara membabi buta menutup rapat-rapat akan fakta kekurangan dan kelemahan yang terjadi atau melakukan rebranding secara obyektif dan empirik.

Dengan berbekal kecakapan (skill) dan keahlian yang berangkat dari pengalaman panjang melaksanakan Pemilu Serentak 2019 atau belajar dari Korea Selatan yang berhasil menggelar Pemilu di tengah Covid-19,  akal sehat mengatakan mestinya pemangku kepentingan khususnya penyelenggara Pilkada mampu melakukan rebranding Pilkada 2020 secara profesional dan dengan tetap mengindahkan peraturan perundangan dan etika. Sehingga Pilkada 2020 dapat berlangsung secara aman dan lancar serta hasilnya legitimate.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Komunisme dan Kearifan

Image

News

Demokratisasi di Tengah Badai Pandemi

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Dinyatakan Bebas

Rika mengatakan, Fadilah dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pokok dan pidana denda.

Image
News

Sandiaga Uno Harap Santri Jadi Lokomotif Pembangunan Bangsa

Sandiaga berharap umat Islam khususnya santri dapat mencontoh akhlak dan kehidupan nabi Muhammad.

Image
News

PKS Tuding Ada Oknum yang Ingin Gerogoti Popularitas Anies Baswedan

Selama diserang dengan tuduhan tanpa bukti, Aziz meyakini popularitas Anies Baswedan tidak akan tergerus.

Image
News
MPR RI

HNW: Islam Tidak Minta Dilebihkan Tapi Bukan Juga Didiskriminasi

Hidayat Nur Wahid juga menyebut bahwa semua akan menolak terorisme dan radikalisme.

Image
News

Pamer Hasil Revitalisasi, Pemprov DKI Sebut Covid-19 Tidak Ganggu Proyek TIM

Revitalisasi TIM tak berhenti.

Image
News

Tak Terima Disanksi Ringan, PDIP Minta Anies Tindak Tegas Guru SMAN 58 Jakarta

Pemprov DKI hanya memberikan teguran pada oknum guru tersebut.

Image
News

Bumi Perkemahan Bukit Klangon di Sleman Tutup Sementara

Wisata perkemahan Bukit Klangon, Kalitengah Lor, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, DIY ditutup sementara

Image
News

DKI Terpilih Jadi Kota Terbaik di Dunia, Anies Baswedan: Ini Kemenangan Kedua Warga Jakarta

Penghargaan itu disabet Pemprov DKI atas kemajuan di sistem transportasi publik dan mobilitas sebuah kota.

Image
News

Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi Meningkat, Warga Dihimbau Waspada

Gunung Merapi yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami peningkatan aktivitas vulkanik

Image
News

Terlihat Kebingungan, Tiba-tiba Penumpang Kapal Ferry Lompat ke Laut

Seorang pria penumpang kapal Ferry KMP Nusa Jaya yang melompat terjun ke laut

terpopuler

  1. Teror di Gereja Prancis: Paus Fransiskus hingga Pemimpin Dunia Ramai-ramai Mengutuk Serangan

  2. Remehkan Bintang Muda Milan, Admin Medsos Sparta Praha Tanggung Malu dan Minta Maaf

  3. Sosok AKP Agung, Ikut Tangani Kasus Penistaan Agama Ahok

  4. Gara-gara Macron, 5 Produk Prancis ini Kena Boikot Banyak Negara

  5. Begal Sedang Naik Daun di Jakarta, Dishub DKI: Naik Sepeda Jangan Bawa Barang Berharga

  6. Doa Ketika Rezeki Terasa Seret

  7. Masyarakat Diharapkan Bersabar, Vaksinasi Covid-19 Batal Dilakukan Dalam Waktu Dekat

  8. Bukan iPhone atau Samsung, Ini HP Android 5G Paling Tangguh

  9. Indonesia Resmi Keluarkan Surat Kecaman untuk Presiden Prancis

  10. Sahabat Ngaku Kecewa, Ivan Gunawan: Buat Apa Posting di Sosmed?

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Dr. Akhmad Shunhaji, M.A.

Respon Quranik terhadap Pola Pembelajaran di Masa Pandemi

Image
UJANG KOMARUDIN

Degradasi Legitimasi Jokowi

Image
Achsanul Qosasi

Berkoperasi dalam Pandemi

Image
Egy Massadiah

Menyapa Pohon, Menjaga Alam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

Sosok AKP Agung, Ikut Tangani Kasus Penistaan Agama Ahok

Image
Ekonomi

Biar Berkah, Pelajari Kiat Jadi Pedagang Cemerlang Sesuai Tuntunan Nabi Muhammad SAW

Image
News

5 Potret Terbaru Ganjar Pranowo, Makin Gagah dengan Kumis dan Brewok