image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium JaDI DKI, Pengajar di Fakultas Dakwah Institut PTIQ

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Kolom

Image

Ketua KPU memberikan kata sambutan Ketua KPU Arief Budiman bersama Wakil Ketua KPU Pramono Ubaid Tanthowi dan Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin pada Launching Pemilihan Serentak tahun 2020 di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2020). Tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai kembali setelah sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Persepsi publik tentang brand demokrasi lokal khususnya terkait Pilkada Serentak 2020 di tengah pageblug COVID-19 terus mengalami defisit. Kondisi ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang jalin berkelindan. Mensikapi problem demokrasi ini,  diperlukan rebranding yang dilakukan secara komprehensif, profesional  dan akuntabel namun tetap berbasis obyektivitas, dan peraturan perundangan. Hal ini perlu ditempuh manakala kita tidak menginginkan demokrasi di tanah air makin terjun bebas ke level yang paling resesif.

Citra buruk Pilkada 2020 tercermin dari hasil penelitian Roda Tiga Konsultan (RTK). Survei yang melibatkan 12.00 responden acak itu mendapatkan hasil sebesar 52,2 persen menilai, Pilkada perlu ditunda kembali waktunya dari 9 Desember 2020. Sementara hanya 29,5 persen yang menganggap waktunya sudah tepat dan sisanya menjawab tidak tahu (19,3 persen).  Alasannya, sebagian besar alasan publik mengetahui (98,9 persen)  ihwal COVID-19 dan 94,8 persen lainnya menganggap COVID-19 berbahaya atau sangat berbahaya.

Bukan hanya di tingkat lokal, persepsi publik Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 juga terjadi di level internasional. Dimuat Souht China Morning pada Kamis (11/6/2020), tingkat kepuasan publik terhadap demokrasi di Indonesia anjlok dari 75,6 persen pada Februari menjadi 49,5 persen pada pertengahan Mei, menurut survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dirilis akhir pekan lalu. Menurut Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, angka ini menjadi terendah sejak 2004, atau 5 tahun setelah resformasi.

baca juga:

Citra buruk tersebut bukan hanya dialamatkan kepada proses dan hasil Pilkada, melainkan juga ditujukan kepada pemangku kepentingan Pilkada. Terhadap pemerintah dan DPR yang telah memutuskan Pilkada digelar pada 9 Desember 2020, dianggap lebih memikirkan kepentingan ekonomi atau kuatir akan banyak  penjabat sementara (Pjs) daerah jika Pilkada harus ditunda hingga 2021 daripada kesehatan dan nyawa masyarakat kebanyakan.

Penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak luput terkena imbas persepsi negatif. Hal ini disebabkan karena dinilai tidak ‘berani’ menolak tegas keinginan dan keputusan pemerintah. Sementara partai politik (parpol), dalam tilikan  Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, lebih mendahulukan kepentingan kekuasaan  di balik kengototannya menggelar Pilkada 2020. Yakni berharap terjadinya incumbent effect.

Brand, Branding dan Rebranding

Dalam dunia perusahaan, brand  atau merek dimaknai sebagai identitas atau nama yang mewakili produk.  Adapun pengertian branding adalah sebuah usaha komunikasi yang disusun dan direncanakan dengan baik oleh perusahaan untuk membangun dan membesarkan brand (merek). Jadi branding, menurut Firmanzah dalam buku marketing politik (2012:141) adalah semua aktivitas untuk menciptakan brand unggul. Keunggulan brand ini biasanya disebut sebagai ‘brand equity’.

Dalam kontek Pilkada, brand atau merek dagang (trademark) adalah Pilkada itu sendiri. Sejatinya Pilkada merupakan merek dagang bagus dan layak jual (marketable) karena dicitrakan  dengan suatu proses suksesi kepemimpinan lokal yang dilakukan secara konstitusional dan demokratis. Sedangkan instrumen suksesi lainnya di luar Pemilu atau Pilkada langsung dianggap inkonstitusional dan tidak demokratis dan karenanya dicitrakan sangat buruk dan negatif.

Sementara rebranding menurut Muzellec dan Lambkin  adalah strategi pemasaran dimana perusahaan membuat sebuah nama baru, tagline, simbol, logo, desain yang diciptakan untuk brand yang sudah dikenal dengan tujuan pengembangan, memberikan sebuah pembaruan di benak konsumen, investor, dan pesaing. Rebranding banyak dilakukan perusahaan besar untuk mempertahan positiong perusahaan tetap leading atau karena ada kompetitorperusahaan atau keluarnya produk baru yang sejenis. 

Saat ini secara umum Pilkada 2020 dicitrakan tidak terlalu positif akibat berbagai problem yang mengitarinya, termasuk sebagai dampak pandemi COVID-19. Karenanya  suka tidak suka, citra Pilkada perlu dilakukan rebranding.  Mengacu pandangan pakar komunikasi Walter  Lippman (2007), citra adalah gambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas.  Meski demikian, seperti dikatakan Lacniack, aplikasi rebranding dalam percaturan politik acapkali menimbulkan masalah etika dan moral. Bahkan sampai memanipulasi informasi.

Pemicu Citra Negatif

Digaruk lebih jauh, pemicu citra negatif terhadap Pilkada 2020 dipicu bukan hanya dari persepsi, melainkan dan terutama dari pengalaman atau bahkan realitas. Diantaranya pertama: Peraturan KPU (KPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Pilkada berbasis protokol COVID-19 yang menjadi payung hukum Pilkada 2020, belum juga rampung padahal tahapan Pilkada sudah masuk.  Hal ini bukan saja mengakibatkan kekosongan hukum dalam Pilkada. Juga menimbulkan persepsi akan ketidaksiapan penyelenggara Pilkada.

Kedua, anggaran Pilkada berbasis protokol COVID-19 belum tersedia. Padahal, tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai pada 15 Desember 2020. Tanpa anggaran yang pasti dan jelas, proses Pilkada akan berjalan tertaih-tatih. Bahkan berpotensi compang camping.  Jika pemerintah tidak mampu mengatasi problem anggaran Pilkada tepat waktu, selain mengganggu tahapan Pilkada juga berdampak kepada  citranya akan makin terpuruk.

Ketiga, KPU RI terlambat menerbitkan Surat KPU No. 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 yang intinya meminta KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Sekretariat PPK dan PPS. Keterlambatan pengaktifan  ujung tombak KPU tersebut bukan saja berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap kesiapan penyelenggara Pilkada melainkan juga mengakibatkan citra buruk terhadap penyelenggara Pilkada 2020.

Keempat, secara pengaturan Pilkada harus mengacu kepada protokol kesehatan COVID-19. Namun dalam teknis pelaksanaannya untuk mengawinkan antara peraturan KPU atau Bawaslu dengan protokol kesehatan COVID-19  tidak semudah membalikkan telapak tangan. Manakala KPU dan Bawaslu tidak mampu mensinerjikan kedua peraturan tersebut (Pilkada dan protokol kesehatan COVID-19) berpotensi menganggu proses Pilkada, selain lagi-lagi dapat menimbulkan citra buruk bagi penyelenggara Pilkada.

Kelima,  citra buruk Pilkada 2020 karena begitu banyak penolakan dari berbagai kalangan elemen dan komponen masyarakat,  salah satunya  dari DPD. Padahal berdasarkan hasil amandemen ke 3 (tiga) UUD 1945,  kedudukan DPD setara dengan lembaga DPR dalam komposisi keanggotaan MPR. Sayangnya penolakan DPD terhadap gelaran Pilkada 2020 di musih pageblug COVID-19,  tidak digubris. Dampaknya tentu menimbulkan image atau brand negatif terhadap Pilkada 2020 di 270 daerah di Indonesia. Terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten/kota

Keenam, branding Pilkada akan kian terpuruk manakala  terjadi insoliditas, miskoordinasi dan miskomunikasi di kalangan internal pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah pusat dengan daerah,  pemerintah pusat dan daerah dengan penyelenggara Pilkada, atau diantara penyelenggara Pilkada. Lalu borok-borok  tersebut terekspos luas ke publik oleh media mainstream maupun non mainstrem. Muaranya berpotensi  membuat citra Pilkada 2020 makin terbenam dengan berbagai tetek bengek isu dan kontroversi yang sebenarnya tidak perlu dan tidak penting.

Koridor Rebranding

Untuk menghindari terjadinya rebranding yang justeru counter productive dengan visi dan misi Pilkada,  pemerintah daerah harus berpedoman pada koridor  asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana termaktub dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (1) yang meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib, asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Sementara penyelenggaraan Pemilu, harus mengacu kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 2 yang harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil,  berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif; dan efisien. Serta mengacu kepada ketentuan yang terkandung dalam kode etik penyelenggara Pemilu yang pada intinya mengatur bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Selain itu, meminjam pandangan Holand, Weiss atau Aristoteles, setiap rebranding harus berbasis pada beberapa persyaratan.  Yakni:  keahlian (expertise), dapat dipercaya (trusworthinnes), pikiran baik (good sense), karakter moral yang baik (good and moral character), maksud baik (good will) serta prilaku yang baik (good manner).

Dalam melakukan rebranding, sebenarnya tidak ‘haram’ memanfaatkan jasa buzzer, influncer, endorser, dan sejenisnya. Yang terpenting, penggunaan anggarannya tidak melanggar peraturan perundangan dan menghindari melakukan kebohongan publik (public lies). Sebab jika rebranding dilakukan bersamaan dengan kebohongan publik lalu bocor ke publik, resiko atau ongkos sosial yang harus dibayar akan terlalu mahal.

Untuk dapat melaksanakan rebranding selaras dengan koridor peraturan perundangan, jelas tidak mudah.  Dalam situasi normal saja sulit dilakukan. Apalagi dalam situasi yang tidak normal atau new normal sekalipun. Pilihannya kadang dilematis. Antara melakukan rebranding berbasis pada obyektivitas dengan mengedepankan setingg-tingginya subyektivitas dan  secara membabi buta menutup rapat-rapat akan fakta kekurangan dan kelemahan yang terjadi atau melakukan rebranding secara obyektif dan empirik.

Dengan berbekal kecakapan (skill) dan keahlian yang berangkat dari pengalaman panjang melaksanakan Pemilu Serentak 2019 atau belajar dari Korea Selatan yang berhasil menggelar Pemilu di tengah COVID-19,  akal sehat mengatakan mestinya pemangku kepentingan khususnya penyelenggara Pilkada mampu melakukan rebranding Pilkada 2020 secara profesional dan dengan tetap mengindahkan peraturan perundangan dan etika. Sehingga Pilkada 2020 dapat berlangsung secara aman dan lancar serta hasilnya legitimate.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

Image

News

Kolom

Rasisme Tertolak di Dunia yang Beradab!

Image

News

Kolom

Ancaman Gangguan Kejiwaan di Pilkada 2020

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Cegah Petani Masuk Kawasan Terlarang Gunung Sinabung, TNI-Polri Gelar Patroli

Zona merah.

Image
News

Sempat Dibacakan Surat Yasin, Pencarian Polisi Hilang di Perairan Pulau Tibi Dilanjutkan Senin

Lotharia Latif mengatakan pembacaan Surat Yasin untuk keselamatan tiga anggota polisi yang hilang.

Image
News

Polsek Palmerah Tangkap Orangtua Pembuang Bayi di Jatipulo

Pelaku pembuang bayi ditangkap di Jalan Barusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Image
News

7 Jam Baru Padam, Petugas Beberkan Kesulitan Jinakkan Kebakaran Pabrik Mebel Cakung

"Proses pendinginan baru bisa dilaksanakan pada pukul 18.53 WIB sejak api menyala pukul 12.06 WIB."

Image
News

Maju Pilgub Sumbar, Faldo Maldini: Semangat Membawa Kita Bangkit

Faldo Maldini dan Febby Datuak Bangso mendaftar ke Koalisi Poros Baru yang dibentuk Partai Golkar, Nasdem dan PKB.

Image
News

Pelaku Penyerangan 3 Peserta Doa Pernikahan di Solo Diburu Polisi, Denny Siregar: Jangan Kasih Kendor

Denny menilai penyerangan di Solo merupakan aksi para 'kadrun'.

Image
News

Andi Arief: Banyak Pemimpin Muda di Gerindra, tapi Prabowo Merasa Belum Saatnya Regenerasi

Andi Arief menilai kaderisasai di tubuh Partai Gerindra sudah baik.

Image
News

Menristek Bambang Brodjonegoro Buka Bukaan Siapkan 250 Juta Vaksin, Bisa Digunakan Pertengahan 2021

Vaksin Merah Putih akan diproduksi sebanyak 250 juta vaksin oleh Bio Farma dalam satu tahun ke depan

Image
News

HNW: Masih Saja TKA China Masuk ke Indonesia, Sangat Ironi

TKA China dipekerjakan di Indonesia di tengah banyaknya korban PHK dan kesulitan ekonomi akibat Covid-19.

Image
News

Kapal Patroli Polairud Tenggelam di Perairan Pulau Tibi, Tiga Polisi Hilang

Tiga penumpang selamat dalam insiden kapal patroli tenggelam di Perairan Pulau Tibi.

terpopuler

  1. Masyarakat Antusias Ikuti Lomba Foto dan Video yang Digelar DPD Golkar DKI, 3.000 Materi Telah Masuk

  2. Hasil NBA: Lakers Dikalahkan Pacers, Bucks Tumbang dari Mavericks

  3. Singkirkan Napoli, Barcelona Bertemu Muenchen di Perempat Final

  4. Tampil Buruk, Performa Hazard Tuai Kecaman

  5. Juventus Resmi Tunjuk Andrea Pirlo Jadi Pelatih Baru

  6. Muenchen ke Perempat Final setelah Gilas Chelsea

  7. Andrea Pirlo Masuk Kandidat Pengganti Maurizio Sarri di Juventus

  8. Ternyata Kamu Bisa Kendalikan Kebahagiaan Lebih dari yang Dipikirkan Lho

  9. Sebanyak 12 Nama Baru Ikuti TC Timnas U-16 selama Agustus

  10. Setelah Karantina Sejak Maret, Pebulutangkis India Kembali Berlatih

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
DR. ABDUL MUID N., MA

Menimbang Qiraa’ah Mubadalah untuk Kesetaraan Gender

Image
Achsanul Qosasi

Gerakan ABCD untuk Pemulihan Ekonomi

Image
UJANG KOMARUDIN

Demokrasi dalam Genggaman Oligarki

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Islam Yang Mewarna-Warni

Wawancara

Image
News

Menristek Bambang Brodjonegoro Buka Bukaan Siapkan 250 Juta Vaksin, Bisa Digunakan Pertengahan 2021

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Sosok

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Sumber Kekayaan Jerinx SID, Bisnis Clothing hingga Brand Ambassador Berbagai Produk

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Image
Hiburan

5 Potret Memesona Dian Syahfitri, Guru SMK di Deli Serdang yang Jadi Idola Para Murid