Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Ainurrahman

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Politisi PKS Mardani Ali Sera | Istimewa

AKURAT.CO, Belakangan ramai penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Sejumlah ormas Islam menolak keras RUU dilanjutkan pembahasannya. Mereka tegas meminta RUU dicabut.

Di parlemen sendiri, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat menolak tegas dan minta pembahasan RUU ini distop. Alasannya secara filosofis sejak dibahas di Badan Legislasi, RUU yang digagas PDIP ini melenceng. Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme ke dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) adalah bentuk pengaburan sejarah dan upaya menghilangkan jejak kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI).

Politisi PKS yang bersuara lantang memintal RUU dibatalkan adalah Mardani Ali Sera. Pada Rabu (17/6/20) Mardani membuat Kultwit Jaga 'Ruh' Pancasila secara Utuh dalam RUU HIP. 

baca juga:

AKURAT.CO mencoba melakukan wawancara lewat panggilan video WhatsApps dengan Mardani. Dia menyatakan jika partainya tegas menolak RUU kontroversi ini. RUU ini dinilai akan merobohkan Rumah Kebangsaan yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya.

Mardani Ali Sera. AKURAT.CO/Dedi Ermansyah

RUU HIP ramai-ramai ditolak dan Istana tunda pembahasannya. Ada apa ini?

Ini hal biasa karena itu tuntutan dinamika. Karena biasanya ketika partai tertentu punya kekuasaan, ia akan menjalankan agendanya. Kebetulan yang menang teman-teman PDIP. Dan sah saja PDIP mengajukan RUU HIP. Kenapa sah? Karena ini awalnya sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP saat ini sudah setara kementerian tapi belum ada undang-undangnya sebagai payung hukum. Tapi ketika draft RUU ini keluar banyak yang kontroversi.

Mulai Pancasila diperas jadi Trisila dan ekasila. Sehingga muncul memori kolektif khusus umat Islam ketika dulu dalam pembahasan konstituante 1955-1959. Yang teriak ekasila itu temen- temen dari PKI. Saya sebut temen-temen karena partai komunis belum dilarang dan saat itu ada wakilnya di Konstituate. Tapi setelah 1965 PKI sudah dilarang dalam keputusan TAP MPRS XXV tahun 1966.

Jadi RUU ini niatnya ingin jadi payung hukum BPIP, tapi setelah muatannya tersebar jadi ramai. Dan saya berpendapat di Indonesia Pancasila sudah final sebagai konsensus bersama, sebagai dasar negara. Kita tidak perlu membongkar kembali rumah besar kita tapi bagaimana mengisinya dengan kemajuan, keadaban, dan prestasi.

RUU ini diinisiasi DPR dalam hal ini PDIP kemudian dibahas di Baleg. Saat pembahasan seperti apa sikap PKS?

Pembuatan UU itu ada dua. Ada inisiatif DPR dan inisiatif pemerintah. Dan RUU HIP ini adalah inisiatif DPR. Merujuk ke UU MD3 dalam Tatip disebut bahwa pembuatan UU dari DPR itu bisa diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi. Dan ini diajukan Baleg dengan pengagasnya PDIP. Tentu sebelumnya telah disetujui sebagai inisiatif DPR masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Jadi ini sudah lama prosesnya. Tapi muatannya baru ketahuan Februari awal. Sehingga baru sekrang ramai. Dan ini wajar. Jadi temen-temen PDIP di Baleg mengajukan RUU ini.

Dan sikap PKS melihat dengan seksama. Karena itu haknya setiap partai apalagi PDIP itu resmi, pemenang pemilu mengajukan UU. Hal pertama yang kami koreksi adalah di bagian pertimbangan tidak memasukkan TAP MPRS XXV Tahun 1966. Dan kita belum masuk pada pembahasan batang tubuh.

Waktu di Baleg itu kita minta untuk masukkan tapi dalam kesimpulan tidak ada. Karena itu saat di Baleg PKS tidak menandatangani bersama Demokrat. Kami keberatan pembahasan RUU ini dilanjutkan karena tidak ada TAP MPRS. Karena tidak tercapai musyawarah mufakat, PKS dan Demokrat kalah suara sehingga loloslah RUU ini dari Baleg dibawa ke paripurna. Di Paripurna adalah pandangan umumnya 12 Mei 2020, PKS sekali lagi menolak RUU HIP.

Hal lain apa yang jadi keberatan PKS selain tak dicantumkannya TAP MPRS?

Ada tiga pandangan. Pertama, saya melihat secara pribadi dan beberapa temen, inisiatif RUU ini tidak terlalu urgen untuk diajukan. Peluang kontroversinya besar. Karena kita ingin membahas pondasi dasar rumah kebangsaan kita. Ini masalah besar karena membahas pondasi dasar meskipun niat awalnya jadi payung BPIP. Tapi isinya memang bagaimana demokrasi ekonomi Pancasila, Politik Pancasila dan macam-macamnya. Sekilas saya melihat ini seperti menafsirkan ulang Pancasila melalui UU ini.

Lebih ramai lagi ketika di Pasal 7 muncul trisila dan ekasila. Sehingga memori kolektif dalam ingatan umat Islam khususnya MUI, dan para pejuang ulama yang merasakan kepedihan peristiwa 1965. Sehingga mereka menanggapi ini secara tegas. Dan ini bagus karena perkara ini harus dikawal. Sehingga dari sudut urgensi tidak perlu.

Kedua, dari segi konten banyak ketidaksingkronan nalar dan cara berpikir. Ini disebut juga sesat kerangka pikir kata Rocky Gerung. Karena Pancasila itu sudah ditetapkan oleh Pak SBY sebagai sumber dari segara sumber hukum. Dan ini benar karena Pancasila ada di mukaddimah UUD 1945 yang kita sepakati sebagai konsensus bersama. Batang tubuh UU boleh kita ubah. Dan sudah ada beberapa amandemen. Dan kita semua sepakat bahwa Pembukaan UUD tidak bisa diubah karena ada Pancasila. Dan pembukaan itu menjiwai seluruh batang tubuh. Dan UU adalah turunan konstitusi kita. di Tengahnya ada TAP MPR. Makanya kalau kita ngatur Pancasila kata Refly Harun agak sesat. Harusnya di atas UUD tapi ini diturunin jadi UU. Makanya rawan dijudicial review.

Ketiga, ketika dicermati ini harus jadi dokumen publik karena banyak yang mereview. Apalagi RUU ini berbarengan RUU lain seperti omnibus law, Minerba, dan lain. Sehingga dengan 50 RUU temen-temen PKS terkuras, tapi ini harus dijagain jadi isu publik dan alhamdulilah sudah jadi isu publik.

Rilis buku yang berjudul #2019gantipresiden.. AKURAT.CO/Khalishah Salsabila

Pancasila harus jadi pemersatu bukan pemecah belah. Jika RUU ini jadi UU akan menegaskan Penguasa jadi penafsir tunggal Pancasila?

Kekhwatiran itu ada karena ketika kita membahas demokrasi ekonomi Pancasila sepertinya kita harus menerapkan panca ekonomi yang sangat ideologis. Padahal di era keterbukaan saat ini semua pihak bisa bekerjasama. Kita tidak bisa lagi menutup pintu kerjasama dengan dunia global. Tapi dalam demokrasi ekonomi kita agak khawatir. Misalnya seperti sekarang pemilu langsung sering dianggap produk barat. Dan di kita quote on quote musyawarah mufakat. Sehingga kalau ini disahkan akan berakibat pada pemilihan melalui DPRD. Itu semua adalah perkara-perkara besar yang kita sudah membangunnya sejak reformasi. Sehingga wajar ketika ini diangkat responnya sangat keras khususnya umat Islam.

Memang wajar PDIP sebagai pemenang pemilu. 1 Juni dijadikan sebagai lahir Pancasila. Padahal dalam dokumen resmi itu 18 Agustus yang akan dikaitkan dengan 17 Agustus sebagai Jakarta Carter, Piagam Jakarta bahwa Pancasila itu adalah hadiah umat Islam kepada bangsa ini dengan kalimat 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.'

Kalau kita lihat berketuhanan yang berkebudayaan. Padahal dalam UUD sudah dinyatakan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan ini negara berdasar keadilan sosial. Tafsir-tafsir liarnya tidak jelas. Tapi wajar PDIP menang pemilu sehingga ingin mewujudkan ideologi marhaenisme, ideologinya Soekarno. Maka dalam kondisi pandemi ini maupun tidak ada pandemi berat membahasnya karena harus disiapkan dengan sangat matang.

Ini akan jadi payung UU BPIP, seberapa besar relevansinya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila?

Sebenarnya BPIP setara kementerian. Anggarannya ratusan miliar. Selama inipun tidak ada masalah dengan BPIP. Saya waktu tahun lalu jadi wakil ketua ingin menambah anggaran BPIP. Kita dengan PDIP sangat harmonis. Bahkan saya selalu ajak temen-temen PDIP ayo sosialisasikan nilai-nilai Pancasila secara aktual dengan anak-anak muda yang tidak kenal Pancasila. Coba buat seperti Upin Ipin menjelaskan kepada publik. Animasi Upin Ipin luar biasa karena mengenalkan keragaman. Di sana ada Meymey, Jarjit, ada Indonesia dan Melayu.

Sikap PKS atas RUU HIP ini seperti Apa?

Sekarang posisinya sudah jadi keputusan DPR dan diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah melalui Pak Mahfud atau Kemenkumham menyatakan ingin menunda pembahasan. Belum diputuskan ditunda atau dibatalkan. Kalau ditunda monggo bikin suratnya kepada DPR. Kalau ada jawaban dari pemerintah, DPR akan rapat kembali untuk memutuskan. Tapi di Paripurna PDIP masih menganggap untuk dibahas dalam koridor prasedur yang ada termasuk di dalamnya dibahas di Baleg. Kalau ada surat dari pemerikan maka Baleg akan memberikan jawaban. Prosesnya masih belum ada keputusan resmi menunda atau menghentikan.

Tapi melihat gejolak yang ada PKS bersikap segera hentikan dan batalkan pembahasan RUU ini. Pertimbangannya baik dihentikan atau lanjutkan nanti dengan kondisi yang sama tetap memunculkan kontroversi dan ini buruk bagi modal sosial bangsa. Kita ini kapital sumber dayanya tidak besar tetapi sosial capital kita besar. Kalau energi kita dibuang-buang dengan RUU ini buruk untuk modal sosial makanya tidak perlu dibahas lagi.

PKS tulus atau ada kepentingan demi raih simpati umat Islam untuk Pemilu 2024?

Lihat saja, kalau PKS nggak tulus kalau hanya ingin suaranya umat tapi kalau PKS tetap berjuang untuk umat berarti PKS tulus. Lihat saja UU Berikutnya apa, disaksikan aja, bagaimana PKS kritik dan kasih masukan.

Mardani Ali Sera. AKURAT.CO/Khalishah Salsabila

****

Kultwit Jaga 'Ruh' Pancasila secara Utuh dalam RUU HIP

oleh @mardanialisera

1. Bismillah, beragam tanggapan muncul terkait dgn RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yg sedang dibahas di Badan Legislasi DPR. Ketika ada RUU yg terkesan ingin memberikan tafsir tunggal Pancasila, sangat wajar bila menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. #JagaPancasila

2. Pancasila adalah kesepakatan dan ikatan bersama kita dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yakni untuk melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam proses pembahasannya, perlu melibatkan sebanyak mungkin segmen masyarakat: tokoh agama, akademisi, ormas, OKP, dll. #JagaPancasila

3. Setidaknya ada beberapa hal yg perlu dikritisi dengan serius dari RUU HIP ini. PERTAMA, Pancasila adalah konsesus pemersatu bangsa, bukan untuk memecah belah bangsa. Pancasila dan produk turunannya tidak boleh dijadikan alat untuk mengklaim sebagian pihak Pancasilais dan pihak lain tidak Pancasilais. #JagaPancasila

4. Kita harus terus menjaga semangat Reformasi 98 yang telah menghapuskan tafsir tunggal Pancasila-pro status quo. Founding Fathers telah adu ide dan gagasan dlm merumuskan nilai Pancasila. Kita, saat ini, 'hanya butuh' membumikan Pancasila, terutama para pejabat agar bisa memberikan contoh tekadan sbg Pancasilais sejati. #JagaPancasila

5. KEDUA, bahwa TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme harus menjadi rujukan atau konsideran dalam RUU HIP. RUU HIP mestinya menginsyafi bahwa Pancasila pernah ‘digoyang’ oleh kelompok Komunis. Penambahan TAP MPRS ini sebagai langkah preventif ke depannya. #JagaPancasila

6. KETIGA, pada Pasal 6 ayat 1 RUU HIP, menyebutkan bahwa Sendi Pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Ini cukup mengherankan. Keseluruhan lima sila dalam Pancasila adalah nilai dasar dan sendi pokok bangsa Indonesia, tidak bisa hanya mengambil satu sila dari lima sila yang ada dalam Pancasila. #JagaPancasila

7. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan meletakkan pondasi ketuhanan sebagai dasar negara. Kemudian kemanusiaan yg adil dan beradab yg menjadikan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan tanpa terkecuali untuk seluruh manusia Indonesia dan seluruh dunia. #JagaPancasila

8. Lalu Persatuan Indonesia, yg menekankan kita sebagai bangsa yang majemuk telah bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Permusyawaratan yg merupakan dasar sila ke 4 meletakkan bentuk negara kita adalah negara kerakyatan yang demokratis, bukan negara kerajaan/monarki. #JagaPancasila

9. Dan yang terakhir Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesie, yang menekankan kita adalah negara berasakan keadilan sosial, bukan berideologikan liberal atau komunis. Jadi, keadilan sosial bukanlah sendi utama, tapi hanya salah satu dari lima sila atau lima dasar negara Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila merupakan dasar utama bangsa dan negara Indonesia, bukan salah satu sila saja. #JagaPancasila

10. Di atas semua itu, tugas kita sesungguhnya adalah memastikan Pancasila dapat terwujud secara nyata sebagai working ideology bangsa (ideologi yg punya muatan kerja), bukan sekedar jargon-jargon identitas. Hal2 substansial di dlm RUU HIP juga perlu dikawal, seperti penerapan Pasal 33 UUD 1945 sebagai ‘ruh’ ekonomi Pancasila. Semua harus pastikan kerja ekonomi kita mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Koperasi kita kuatkan, UMKM kita gencarkan, kesejahteraan sosial kita wujudkan, dsb. #JagaPancasila

11. Terakhir, menurunkan working ideology ke dalam sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik-sesuai dgn Pancasila-merupakan tugas kita bersama & yg paling utama. Saya yakin teladan hidup sebagai Pancasilais seperti ini yg dibutuhkan rakyat Indonesia. Jika rekan2 ada masukan, monggo silakan sampaikan. Terima Kasih. #JagaPancasila. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

PKS Pede Pasang Target Raih 15 Persen Suara di Pemilu 2024

Image

News

Harapan Anis Matta dan Mardani untuk Kepengurusan MUI 2020-2025

Image

News

Politisi PKS Bilang Area Proyek Jalan Tol Pulogebang-Sunter Rawan Banjir

Image

News

Fraksi PKS Sebut RUU HIP Tidak Ada Urgensi Diteruskan

Image

News

Jelang Pilwali Surabaya, Beredar Video Berisi Provokasi Hancurkan Risma

Image

News

Antisipasi Klaster Covid Baru, PDIP: Libur Boleh Tapi Enggak Keluar Rumah

Image

News

Arsul Sani Desak RUU HIP Dihapus dari Daftar Prolegnas

Image

News

MPR RI

HNW Dorong Pemerintah Berdialog dengan Habib Rizieq Secara Hikmat dan Bijaksana

Image

News

500 Pasang Sepatu Demo di Depan Gedung DPR

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pura-pura Sakit Kanker Kronis, Wanita Ini Sukses Galang Dana Rp160 Juta demi Pernikahan Impiannya

Toni Standen mengaku terkena kanker. Ia mengatakan sel kanker tersebut telah menyebar ke otaknya, tulangnya, dan meluas ke mana-mana.

Image
News

Bikin Heboh, Pria Asal Madura Ini Nikahi 2 Wanita Sekaligus

Pria tersebut diketahui bernama RKH Karror Abdullah Schal atau lebih dikenal Ra Karror, asal Madura, Jawa Timur.

Image
News

Pembahasannya Dikebut, PAN Ragukan Kualitas APBD DKI 2021

Bahas APBD-P dan APBD hanya dalam waktu 2 bulan. Tentu secara logika ini tidak mungkin.

Image
News

Safri Burhanuddin Bisa Jadi 'Kuda Hitam' Calon Pengganti Edhy Prabowo

Safri Burhanuddin adalah Deputi Bidang Sumber Daya Maritim Kemenko Marves.

Image
News
Lawan Covid-19

Terinfeksi Corona saat Hamil, Ibu Ini Lahirkan Bayi yang Punya Antibodi COVID-19

Tak hanya bebas COVID-19, bayi tersebut juga terlahir dengan antibodi virus corona

Image
News
DPR RI

Komisi IX: Hasil Swab Perlu Dipublikasi Demi Keselamatan Orang yang Pernah Berinteraksi

Meski demikian, Politisi PDI Perjuangan itu mendorong HRS untuk bergandengan tangan bersama Pemerintah untuk melawan Covid-19.

Image
News

6 Ledakan Guncang Asmara, Eritrea, AS Desak Warganya Waspada

"Pada 28 November jam 10.13 malam, ada 6 ledakan di Asmara."

Image
News

Pelaku Tawuran di Johar Baru Ditangkap Saat Sedang Transaksi Narkoba

Saat melakukan patroli, pihak kepolisian mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba dari warga yang resah.

Image
News
MPR RI

Wakil Ketua MPR: Kalau Mau Cari Pemimpin, Datangi Pondok Pesantren!

Sebab, pesantren telah memberi bekal kepada para santri pengetahuan agama dan ilmu umum.

Image
News
MPR RI

Bamsoet: Perwujudan Masyarakat Madani Harus Diperjuangkan Seluruh Elemen Bangsa

Ia mengatakan, tanpa disadari, nilai-nilai kegotong-royongan lambat laun tergeser oleh sikap egois dan individualistis.

terpopuler

  1. Kelakar Denny Siregar: Ternyata Kabur Bukan Lagi Kata Sifat Tapi Kata Kerja Bagi HRS

  2. Diisukan Minggat dari RS UMMI, Ferdinand Singgung Ternyata Kabur adalah Bakat

  3. Lagi-lagi HRS, Guntur Romli: Gara-gara 1 Orang ini Kok Jadi Ribet Semua

  4. Gus Nadir: Tidak Mungkin Habibana Rizieq Shihab Kabur dari RS, ya Kan?

  5. Aziz Yanuar Sebut Penyebar Kabar HRS Kabur dari RS Orang Gangguan Jiwa

  6. Kabar Habib Rizieq Kabur dari RS, Muannas: Tolonglah Umat Diberi Contoh yang Baik!

  7. PA 212 Klaim Kondisi HRS Segar Bugar, Dokter RS UMMI: Hasil Pemeriksaan Belum Keluar

  8. Minta Habib Rizieq Hadapi Polisi, Nikita Mirzani: Tunjukkan Kalau Laki-laki Jantan

  9. Pakai Innova, Rizieq Shihab Tinggalkan RS UMMI Lewat Pintu Belakang

  10. Doa Agar Diberikan Hati Suci dan Dikabulkannya Segala Doa

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Image
Achsanul Qosasi

Pelajaran Demokrasi dari Biden dan Trump

Image
Faizuddin Ahmad

Mendongeng Berperan Meningkatkan Kecerdasan Anak

Wawancara

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Bkleen Hadirkan Solusi Fogging Ramah Lingkungan | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Perangi Pandemi Bersama Bkleen, Antimicrobial Solution Yang Praktis dan Mudah | Akurat Talk (1/2)

Image
Gaya Hidup

Missies.id dan Strategi Survive Berbisnis untuk Cewek Milenial

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting KH Miftachul Akhyar, Ketum MUI Baru Gantikan Ma'ruf Amin

Image
News

Mengenal Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jalmaf

Image
News

3 Kali Gantikan Posisi Menteri yang Kosong, Ini Kiprah Politik Luhut Binsar Panjaitan