image
Login / Sign Up

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Ainurrahman

Image

Politisi PKS Mardani Ali Sera | Istimewa

AKURAT.CO, Belakangan ramai penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Sejumlah ormas Islam menolak keras RUU dilanjutkan pembahasannya. Mereka tegas meminta RUU dicabut.

Di parlemen sendiri, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat menolak tegas dan minta pembahasan RUU ini distop. Alasannya secara filosofis sejak dibahas di Badan Legislasi, RUU yang digagas PDIP ini melenceng. Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme ke dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) adalah bentuk pengaburan sejarah dan upaya menghilangkan jejak kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI).

Politisi PKS yang bersuara lantang memintal RUU dibatalkan adalah Mardani Ali Sera. Pada Rabu (17/6/20) Mardani membuat Kultwit Jaga 'Ruh' Pancasila secara Utuh dalam RUU HIP

baca juga:

AKURAT.CO mencoba melakukan wawancara lewat panggilan video WhatsApps dengan Mardani. Dia menyatakan jika partainya tegas menolak RUU kontroversi ini. RUU ini dinilai akan merobohkan Rumah Kebangsaan yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya.

Mardani Ali Sera. AKURAT.CO/Dedi Ermansyah

RUU HIP ramai-ramai ditolak dan Istana tunda pembahasannya. Ada apa ini?

Ini hal biasa karena itu tuntutan dinamika. Karena biasanya ketika partai tertentu punya kekuasaan, ia akan menjalankan agendanya. Kebetulan yang menang teman-teman PDIP. Dan sah saja PDIP mengajukan RUU HIP. Kenapa sah? Karena ini awalnya sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP saat ini sudah setara kementerian tapi belum ada undang-undangnya sebagai payung hukum. Tapi ketika draft RUU ini keluar banyak yang kontroversi.

Mulai Pancasila diperas jadi Trisila dan ekasila. Sehingga muncul memori kolektif khusus umat Islam ketika dulu dalam pembahasan konstituante 1955-1959. Yang teriak ekasila itu temen- temen dari PKI. Saya sebut temen-temen karena partai komunis belum dilarang dan saat itu ada wakilnya di Konstituate. Tapi setelah 1965 PKI sudah dilarang dalam keputusan TAP MPRS XXV tahun 1966.

Jadi RUU ini niatnya ingin jadi payung hukum BPIP, tapi setelah muatannya tersebar jadi ramai. Dan saya berpendapat di Indonesia Pancasila sudah final sebagai konsensus bersama, sebagai dasar negara. Kita tidak perlu membongkar kembali rumah besar kita tapi bagaimana mengisinya dengan kemajuan, keadaban, dan prestasi.

RUU ini diinisiasi DPR dalam hal ini PDIP kemudian dibahas di Baleg. Saat pembahasan seperti apa sikap PKS?

Pembuatan UU itu ada dua. Ada inisiatif DPR dan inisiatif pemerintah. Dan RUU HIP ini adalah inisiatif DPR. Merujuk ke UU MD3 dalam Tatip disebut bahwa pembuatan UU dari DPR itu bisa diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi. Dan ini diajukan Baleg dengan pengagasnya PDIP. Tentu sebelumnya telah disetujui sebagai inisiatif DPR masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Jadi ini sudah lama prosesnya. Tapi muatannya baru ketahuan Februari awal. Sehingga baru sekrang ramai. Dan ini wajar. Jadi temen-temen PDIP di Baleg mengajukan RUU ini.

Dan sikap PKS melihat dengan seksama. Karena itu haknya setiap partai apalagi PDIP itu resmi, pemenang pemilu mengajukan UU. Hal pertama yang kami koreksi adalah di bagian pertimbangan tidak memasukkan TAP MPRS XXV Tahun 1966. Dan kita belum masuk pada pembahasan batang tubuh.

Waktu di Baleg itu kita minta untuk masukkan tapi dalam kesimpulan tidak ada. Karena itu saat di Baleg PKS tidak menandatangani bersama Demokrat. Kami keberatan pembahasan RUU ini dilanjutkan karena tidak ada TAP MPRS. Karena tidak tercapai musyawarah mufakat, PKS dan Demokrat kalah suara sehingga loloslah RUU ini dari Baleg dibawa ke paripurna. Di Paripurna adalah pandangan umumnya 12 Mei 2020, PKS sekali lagi menolak RUU HIP.

Hal lain apa yang jadi keberatan PKS selain tak dicantumkannya TAP MPRS?

Ada tiga pandangan. Pertama, saya melihat secara pribadi dan beberapa temen, inisiatif RUU ini tidak terlalu urgen untuk diajukan. Peluang kontroversinya besar. Karena kita ingin membahas pondasi dasar rumah kebangsaan kita. Ini masalah besar karena membahas pondasi dasar meskipun niat awalnya jadi payung BPIP. Tapi isinya memang bagaimana demokrasi ekonomi Pancasila, Politik Pancasila dan macam-macamnya. Sekilas saya melihat ini seperti menafsirkan ulang Pancasila melalui UU ini.

Lebih ramai lagi ketika di Pasal 7 muncul trisila dan ekasila. Sehingga memori kolektif dalam ingatan umat Islam khususnya MUI, dan para pejuang ulama yang merasakan kepedihan peristiwa 1965. Sehingga mereka menanggapi ini secara tegas. Dan ini bagus karena perkara ini harus dikawal. Sehingga dari sudut urgensi tidak perlu.

Kedua, dari segi konten banyak ketidaksingkronan nalar dan cara berpikir. Ini disebut juga sesat kerangka pikir kata Rocky Gerung. Karena Pancasila itu sudah ditetapkan oleh Pak SBY sebagai sumber dari segara sumber hukum. Dan ini benar karena Pancasila ada di mukaddimah UUD 1945 yang kita sepakati sebagai konsensus bersama. Batang tubuh UU boleh kita ubah. Dan sudah ada beberapa amandemen. Dan kita semua sepakat bahwa Pembukaan UUD tidak bisa diubah karena ada Pancasila. Dan pembukaan itu menjiwai seluruh batang tubuh. Dan UU adalah turunan konstitusi kita. di Tengahnya ada TAP MPR. Makanya kalau kita ngatur Pancasila kata Refly Harun agak sesat. Harusnya di atas UUD tapi ini diturunin jadi UU. Makanya rawan dijudicial review.

Ketiga, ketika dicermati ini harus jadi dokumen publik karena banyak yang mereview. Apalagi RUU ini berbarengan RUU lain seperti omnibus law, Minerba, dan lain. Sehingga dengan 50 RUU temen-temen PKS terkuras, tapi ini harus dijagain jadi isu publik dan alhamdulilah sudah jadi isu publik.

Rilis buku yang berjudul #2019gantipresiden.. AKURAT.CO/Khalishah Salsabila

Pancasila harus jadi pemersatu bukan pemecah belah. Jika RUU ini jadi UU akan menegaskan Penguasa jadi penafsir tunggal Pancasila?

Kekhwatiran itu ada karena ketika kita membahas demokrasi ekonomi Pancasila sepertinya kita harus menerapkan panca ekonomi yang sangat ideologis. Padahal di era keterbukaan saat ini semua pihak bisa bekerjasama. Kita tidak bisa lagi menutup pintu kerjasama dengan dunia global. Tapi dalam demokrasi ekonomi kita agak khawatir. Misalnya seperti sekarang pemilu langsung sering dianggap produk barat. Dan di kita quote on quote musyawarah mufakat. Sehingga kalau ini disahkan akan berakibat pada pemilihan melalui DPRD. Itu semua adalah perkara-perkara besar yang kita sudah membangunnya sejak reformasi. Sehingga wajar ketika ini diangkat responnya sangat keras khususnya umat Islam.

Memang wajar PDIP sebagai pemenang pemilu. 1 Juni dijadikan sebagai lahir Pancasila. Padahal dalam dokumen resmi itu 18 Agustus yang akan dikaitkan dengan 17 Agustus sebagai Jakarta Carter, Piagam Jakarta bahwa Pancasila itu adalah hadiah umat Islam kepada bangsa ini dengan kalimat 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.'

Kalau kita lihat berketuhanan yang berkebudayaan. Padahal dalam UUD sudah dinyatakan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan ini negara berdasar keadilan sosial. Tafsir-tafsir liarnya tidak jelas. Tapi wajar PDIP menang pemilu sehingga ingin mewujudkan ideologi marhaenisme, ideologinya Soekarno. Maka dalam kondisi pandemi ini maupun tidak ada pandemi berat membahasnya karena harus disiapkan dengan sangat matang.

Ini akan jadi payung UU BPIP, seberapa besar relevansinya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila?

Sebenarnya BPIP setara kementerian. Anggarannya ratusan miliar. Selama inipun tidak ada masalah dengan BPIP. Saya waktu tahun lalu jadi wakil ketua ingin menambah anggaran BPIP. Kita dengan PDIP sangat harmonis. Bahkan saya selalu ajak temen-temen PDIP ayo sosialisasikan nilai-nilai Pancasila secara aktual dengan anak-anak muda yang tidak kenal Pancasila. Coba buat seperti Upin Ipin menjelaskan kepada publik. Animasi Upin Ipin luar biasa karena mengenalkan keragaman. Di sana ada Meymey, Jarjit, ada Indonesia dan Melayu.

Sikap PKS atas RUU HIP ini seperti Apa?

Sekarang posisinya sudah jadi keputusan DPR dan diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah melalui Pak Mahfud atau Kemenkumham menyatakan ingin menunda pembahasan. Belum diputuskan ditunda atau dibatalkan. Kalau ditunda monggo bikin suratnya kepada DPR. Kalau ada jawaban dari pemerintah, DPR akan rapat kembali untuk memutuskan. Tapi di Paripurna PDIP masih menganggap untuk dibahas dalam koridor prasedur yang ada termasuk di dalamnya dibahas di Baleg. Kalau ada surat dari pemerikan maka Baleg akan memberikan jawaban. Prosesnya masih belum ada keputusan resmi menunda atau menghentikan.

Tapi melihat gejolak yang ada PKS bersikap segera hentikan dan batalkan pembahasan RUU ini. Pertimbangannya baik dihentikan atau lanjutkan nanti dengan kondisi yang sama tetap memunculkan kontroversi dan ini buruk bagi modal sosial bangsa. Kita ini kapital sumber dayanya tidak besar tetapi sosial capital kita besar. Kalau energi kita dibuang-buang dengan RUU ini buruk untuk modal sosial makanya tidak perlu dibahas lagi.

PKS tulus atau ada kepentingan demi raih simpati umat Islam untuk Pemilu 2024?

Lihat saja, kalau PKS nggak tulus kalau hanya ingin suaranya umat tapi kalau PKS tetap berjuang untuk umat berarti PKS tulus. Lihat saja UU Berikutnya apa, disaksikan aja, bagaimana PKS kritik dan kasih masukan.

Mardani Ali Sera. AKURAT.CO/Khalishah Salsabila

****

Kultwit Jaga 'Ruh' Pancasila secara Utuh dalam RUU HIP

oleh @mardanialisera

1. Bismillah, beragam tanggapan muncul terkait dgn RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yg sedang dibahas di Badan Legislasi DPR. Ketika ada RUU yg terkesan ingin memberikan tafsir tunggal Pancasila, sangat wajar bila menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. #JagaPancasila

2. Pancasila adalah kesepakatan dan ikatan bersama kita dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yakni untuk melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam proses pembahasannya, perlu melibatkan sebanyak mungkin segmen masyarakat: tokoh agama, akademisi, ormas, OKP, dll. #JagaPancasila

3. Setidaknya ada beberapa hal yg perlu dikritisi dengan serius dari RUU HIP ini. PERTAMA, Pancasila adalah konsesus pemersatu bangsa, bukan untuk memecah belah bangsa. Pancasila dan produk turunannya tidak boleh dijadikan alat untuk mengklaim sebagian pihak Pancasilais dan pihak lain tidak Pancasilais. #JagaPancasila

4. Kita harus terus menjaga semangat Reformasi 98 yang telah menghapuskan tafsir tunggal Pancasila-pro status quo. Founding Fathers telah adu ide dan gagasan dlm merumuskan nilai Pancasila. Kita, saat ini, 'hanya butuh' membumikan Pancasila, terutama para pejabat agar bisa memberikan contoh tekadan sbg Pancasilais sejati. #JagaPancasila

5. KEDUA, bahwa TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme harus menjadi rujukan atau konsideran dalam RUU HIP. RUU HIP mestinya menginsyafi bahwa Pancasila pernah ‘digoyang’ oleh kelompok Komunis. Penambahan TAP MPRS ini sebagai langkah preventif ke depannya. #JagaPancasila

6. KETIGA, pada Pasal 6 ayat 1 RUU HIP, menyebutkan bahwa Sendi Pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Ini cukup mengherankan. Keseluruhan lima sila dalam Pancasila adalah nilai dasar dan sendi pokok bangsa Indonesia, tidak bisa hanya mengambil satu sila dari lima sila yang ada dalam Pancasila. #JagaPancasila

7. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan meletakkan pondasi ketuhanan sebagai dasar negara. Kemudian kemanusiaan yg adil dan beradab yg menjadikan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan tanpa terkecuali untuk seluruh manusia Indonesia dan seluruh dunia. #JagaPancasila

8. Lalu Persatuan Indonesia, yg menekankan kita sebagai bangsa yang majemuk telah bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Permusyawaratan yg merupakan dasar sila ke 4 meletakkan bentuk negara kita adalah negara kerakyatan yang demokratis, bukan negara kerajaan/monarki. #JagaPancasila

9. Dan yang terakhir Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesie, yang menekankan kita adalah negara berasakan keadilan sosial, bukan berideologikan liberal atau komunis. Jadi, keadilan sosial bukanlah sendi utama, tapi hanya salah satu dari lima sila atau lima dasar negara Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila merupakan dasar utama bangsa dan negara Indonesia, bukan salah satu sila saja. #JagaPancasila

10. Di atas semua itu, tugas kita sesungguhnya adalah memastikan Pancasila dapat terwujud secara nyata sebagai working ideology bangsa (ideologi yg punya muatan kerja), bukan sekedar jargon-jargon identitas. Hal2 substansial di dlm RUU HIP juga perlu dikawal, seperti penerapan Pasal 33 UUD 1945 sebagai ‘ruh’ ekonomi Pancasila. Semua harus pastikan kerja ekonomi kita mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Koperasi kita kuatkan, UMKM kita gencarkan, kesejahteraan sosial kita wujudkan, dsb. #JagaPancasila

11. Terakhir, menurunkan working ideology ke dalam sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik-sesuai dgn Pancasila-merupakan tugas kita bersama & yg paling utama. Saya yakin teladan hidup sebagai Pancasilais seperti ini yg dibutuhkan rakyat Indonesia. Jika rekan2 ada masukan, monggo silakan sampaikan. Terima Kasih. #JagaPancasila. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Soal RUU HIP, Budayawan NU Heran Sifat Politicking Parpol Lebih Dominan

Image

News

Mardani: Presidential Threshold 5% untuk Hasilkan Presiden yang Berkualitas

Image

News

Ini Tanggapan Demokrat Terkait Pernyataan PDIP Soal Main Kartu Politik di Tengah Polemik RUU HIP

Image

News

Wabah Corona

Soal Kalung Anticorona, Gus Nabil: Saya Apresiasi Usaha dan Inovasi Kementan

Image

News

Pengamat Puji Sikap PDIP yang Dukung Penuh Kebijakan Jokowi

Image

News

Wabah Corona

FOTO BUMN Beri Bantuan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur

Image

News

Gus Mis Bersyukur yang Sebelumnya Pro Negara Teokrasi, Kini Jadi Jubir Pancasila

Image

News

Hasto Tegaskan PDIP Anti Komunisme

Image

News

Soal Reshuffle, PKS Sarankan Jokowi Jangan Percaya Survei

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

AHY Unggah Video dan Surat Cinta Untuk Memo

Tepat di ulang tahun Ani Yudhoyono.

Image
News
Pilkada 2020

Pilkada 2020 Disebut Bakal Jadi Sejarah Baru Pemilu Indonesia

“Hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya, kemudian model pelaksanaannya, kulturnya”

Image
News

Wamenag Harap Bayt Al-Qur'an TMII Bisa Jadi Sarana Rekreasi dan Edukasi

"Jika perlu dilakukan modernisasi sehingga lebih menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya"

Image
News
Wabah Corona

BPKH Sebut Pendaftar Haji Turun 50 Persen karena Corona

"Dampak Covid-19 ini memberikan tantangan yang cukup berat bagi keuangan haji"

Image
News

Anas Nashikin: Debat Vs Erick Thohir Gak Level

Salah satu yang memandangnya tidak perlu adalah mantan Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin Anas Nasikhin

Image
News

Haji 2020 Dibatalkan, BPKH Usul Ada Kebijakan Nilai Manfaat Bagi Jemaah

"Kalau dalam hal terkait dengan penggunaan nilai manfaat, BPKH mengantisipasi kebutuhan BPIH tahun-tahun berikutnya"

Image
News
Wabah Corona

Kasus COVID-19 DIY Tambah 8, Mayoritas Pernah Kontak Pasien Positif Terdahulu

Kasus COVID-19 di DIY bertambah delapan kasus, Senin (6/7/2020). Mayoritas pasien diketahui sempat melalukan kontak dengan pasien terdahulu

Image
News

MAKI Bakal Laporkan Kasus Kepemilikan e-KTP Djoko Tjandra ke Ombudsman

"Berdasarkan pasal 23 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan hilang apabila memiliki paspor negara lain"

Image
News

MAKI Geram Djoko Tjandra Bikin e-KTP Super Kilat

Djoko Tjandra berstatus buronan.

Image
News

Danrem Kendari: Saya Akan Tindak Tegas Bagi yang Berani Berbuat Macam-macam

Brigjen Jannie menegaskan bahwa untuk merekrut calon prajurit TNI AD yang profesional dan unggul harus melalui proses yang transparan.

terpopuler

  1. Tanggapi Pelaporan Terhadap Denny Siregar, Mustofa: Sekali-kali Orang Kayak Gini Diborgol di Depan Juru Foto Media, Biar Kapok!

  2. Ancaman Amuba Pemakan Otak Bayangi AS, Warga Dilarang Basuh Hidung Pakai Air Keran

  3. Pandemi COVID-19, Dokter Tekankan untuk Hilangkan Kebiasaan Tak Sehat

  4. Ayu Ting Ting Ungkap Status Hubungannya dengan Didi Riyadi

  5. Viviane Tidak Pernah Larang Sammy Simorangkir Touring Motor

  6. Dinilai Belum Cukup Ampuh, DPR Minta Kementan Dalami Penelitian soal Kalung Antivirus Corona

  7. Ditemukan Mutasi Baru Virus Corona, Lebih Cepat Menular namun Sakitnya Tak Lebih Parah

  8. Ketua Gugus Tugas Doni Monardo dan Menkes Terawan Akan Meninjau Penanganan COVID-19 di Papua, Ini Agendanya

  9. Kuasa Hukum John Kei Ingin Temui Jokowi dan Kapolri

  10. Hati-hati! Begini Modus Baru Penjahat di Ruang ATM

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Renasionalisasi BUMN

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mengenal Herni Ekamawati, Pecinta Kopi yang Jadi Ratu EO

Image
News

Terseret Kasus Bank Bali hingga Jadi Buronan, 5 Fakta Penting Djoko Tjandra

Image
News

Terjun ke Dunia Bisnis, 7 Potret Terkini Putra BTP Nicholas Sean Purnama