image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Ancaman Gangguan Kejiwaan di Pilkada 2020

Kolom

Image

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) membantu warga melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 34 kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (27/4/2019). Pemungutan suara ulang tersebut rata-rata dilakukan karena banyaknya pemilih yang menggunakan e-KTP tanpa memiliki A5 saat hari pencoblosan pada 17 April 2019. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Pilkada Serentak 9 Desember 2020 digelar dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan Covid-19. Begitupun, mengingat jumlah orang dalam pantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan jumlah pasien yang meninggal dunia karena Covid-19 masih tinggi dan new normal belum sepenuhnya terwujud secara konkrit, penyelenggaraan Pilkada 2020 dihantui ancaman berbagai penyakit kejiwaan yang mencekam. Karenanya hal ini harus menjadi agenda bersama untuk dicermati, dikritisi dan dicarikan solusinya.

Dampak dan problem yang ditimbulkan pagebluk Covid-19 kepada dimensi psikologis dan kejiwaan manusia sesungguhnya telah lama memantik perhatian serius berbagai kalangan. Sejumlah pakar kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) misalnya, memberikan gambaran umum, pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis kesehatan mental, stres, anxiety (kecemasan), curiga berlebihan dan sebagainya.

Menurut analisis Direktur Departemen Kesehatan Mental Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Devora Kestel, hal ini sebagai dampak dari isolasi yang berkepanjangan. Yang kemudian membuat manusia mengalami kesepian atau perasaan terisolasi. Serta dapat menyebabkan kecemasan, depresi dan demensia pada orang dewasa.

Selain juga mengakibatkan respons sistem kekebalan tubuh yang melemah, tingginya tingkat obesitas, tekanan darah, penyakit jantung, dan harapan hidup yang lebih pendek juga dapat menjadi faktor berpengaruh. Gubernur New York, Andrew Cuomo, menyebut isolasi di rumah dan menerapkan jarak dari sesamanya akan membuat tekanan psikologis. Apalagi, bagi mereka yang memiliki trauma.

Kantor berita Reuters memberitakan, kini banyak orang mengalami kecemasan, kesedihan, panik, hampa, lekas marah, susah tidur, dan mimpi buruk. Terhentinya aktivitas ekonomi membuat sejumlah orang berisiko kehilangan pendapatan dan mata pencarian. Ketidakpastian tentang berapa lama pandemi virus corona berlangsung membuat orang-orang merasa cemas dan putus asa terhadap masa depan mereka.

Ditambah lagi, berita atau informasi mengenai Covid-19 di berbagai media mainstream maupun non mainstream menurut psikolog dan CEO Dealink Consultant Keumala Nuranti dan dosen Program Studi (Prodi) Psikologi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rini Setyowati menambah ketidakpastian, membuat seseorang menjadi bingung dan cemas untuk mengambil keputusan, perasaan tertekan, stres dan cemas. Sehingga menyebabkan sistem imun menurun dan rentan tertular Covid-19.

Hal ini bukan hanya dialami oleh pasien, melainkan juga oleh tenaga medis. Di Amerika Serikat, beberapa tenaga medis mengalami kombinasi gangguan panik, kecemasan, insomnia, hingga mimpi buruk. Alasannya karena mereka harus terus berhadapan dengan pasien yang terus bertambah hingga akhirnya sebagian meninggal dunia. Sementara dilansir dari Insider, menurut National Institute of Health, sekitar 30 persen dari populasi umum mengeluhkan gangguan tidur, dimana sekitar 10 persen mengalami gejala yang konsisten dengan diagnosis insomnia.

Di Indonesia, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut selama periode 16-30 Maret 2020 saja ada 59 kasus kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi yang dicatat oleh Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Sementara survei daring Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selama April-Mei 2020 terhadap lebih 20.000 keluarga di Indonesia menunjukkan, 95 persen keluarga mengalami stres akibat pandemi dan pembatasan sosial yang dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19.

Penyelenggara Pilkada

Dampak pandemi Covid-19 terhadap Gangguan Kejiwaan bagi pemangku kepentingan Pilkada 2020, tidak boleh dinafikan. Sebab, menurut Ketua Network for Indonesian Democratic Society (Netfid Indonesia) Dahliah Umar, partisipasi penuh tanpa ketakutan dan kekhawatiran merupakan salah satu dari empat prinsip Pilkada yang jujur dan adil. Mantan Ketua KPU DKI itu membayangkan, pada tahapan Pilkada 2020 wabah Covid-19 diperkirakan masih menyerang dan banyak pasien yang terinfeksi virus Corona.

Sebagai aktor utama dalam Pilkada, KPU dan Bawaslu mempunyai peran vital dan strategis, dan sekaligus juga menjadi aktor paling rentan terpapar pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU Provinsi bertugas melaksanakan semua tahapan Pemilu/Pilkada sampai tuntas.

Sementara tugas Bawaslu Provinsi adalah mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu/Pilkada sesuai peraturan perundang-undangan. Semua kegiatan KPU dan Bawaslu Provinsi dilakukan tidak hanya melalui pendekatan administrasi, melainkan dan terutama melalui kontak pisik secara langsung dengan pihak-pihak terkait.

Memang benar di tengah Covid-19 dan kemajuan teknologi internet dan digital yang demikian canggih seperti sekarang ini, sebagian proses Pilkada bisa dilakukan melalui virtual (maya). Misalnya pada kegiatan supervisi, sosialisasi, pendidikan pemilih, kampanye, dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya semua proses tersebut harus diadministrasikan yang memerlukan kontak pisik antara KPU dan Bawaslu dengan mitranya, baik dengan partai politik (parpol), kandidat, tim kampanye, ataupun pemilih.

Misalnya pada kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) akan mempertemukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan pemilih. Pun demikian kegiatan penyerahahan Berita Acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penyerahan hasil audit laporan dana kampanye kandidat, rekapitulasi hasil penghitungan suara pada semua tingkatan dan lain-lain. Semua itu harus diserahkan langsung dari jajaran KPU kepada perwakilan saksi-saksi pasangan kandidat.

Dalam penanganan pelanggaran oleh Bawaslu, mulai dari tata cara pelaporan, kajian awal, tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran hingg hasil kajian, mensyaratkan terpenuhinya syarat formil dan materiil. Dalam sekian proses tersebut mengharuskan adanya kontak langsung antara pelapor dengan jajaran Bawaslu yang dilengkapi dengan administrasi penanganan pelanggaran. Tanpa itu semua, penangangan pelanggaran dianggap cacad hukum.

Dampak Negatif

baca juga:

Dalam situasi normal saja, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan Pilkada, sangat berat dan kompleks. Apalagi pada daerah yang secara tradisional selalu diwarnai berbagai konflik. Dalam situasi pandemi Covid-19, penyelenggara Pilkada selain harus mampu menyelesaikan tugasnya terkait tahapan Pilkada, juga harus menjaga keselamatan dirinya dari cengkaman virus corona dengan menaati protokol kesehatan Covid-19. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer dan lain-lain.

Benar pemerintah berencana akan menerapkan fase new normal. Bahkan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan sejumlah relaksasi dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai masa transisi menuju new normal. Problemnya secara nasional dan tingkat lokal, jumlah ODP, PDP dan jumlah pasien yang meninggal dunia karena Covid-19 masih tinggi. Terlebih lagi sejumlah kasus ditemukan berawal dari orang tanpa gejala (ODP).

Pihak penyelenggara Pilkada akan menjadi aktor yang paling rentan terkena dan terdampak penyakit kejiwaan. Situasi dan kondisi ini mengakibatkan beberapa aspek, antara lain, pertama: berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan dan keyakinan diri penyelenggara Pilkada dalam melaksanakan seluruh tahapan Pilkada 2020. Hal ini bisa berdampak kepada kemauan, kesungguhan dan kesanggupan penyelenggara Pilkada dalam melaksanakan tugasnya.

Kedua, penyakit kejiwaan mengganggu tingkat konsentrasi dan kinerja penyelenggara Pilkada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga menjadi tidak maksimal. Terlebih lagi bagi penyelenggara Pilkada di level bawah seperti PPS/PPL dan PPK/Panwascam. Yang pernah dinonaktifkan sementara karena penyelenggaraan Pilkada 2020 sempat mengalami penundaan. Kalangan terakhir berpotensi mengalami demoralisasi.

Ketiga, orientasi pelaksanaan tugas penyelenggara Pilkada menjadi lebih sekadar mencari aman dari kemungkinan terpapar virus corona. Orientasi kerja juga lebih sekadar untuk mencapai target agar seluruh tahapan Pilkada bisa dirampungkan daripada mengejar prestasi. Sedangkan kualitas proses tahapan Pilkada, dijadikan nomor sekian atau diabaikan.

Keempat, berpotensi terjadi kamacetan dalam sejumlah tahapan Pilkada manakala ada penyelenggara Pemilu mengalami penyakit kejiwaan lalu mengundurkan diri. Jika jumlahnya cukup banyak (lebih dari satu orang), akan menyulitkan mencari penggantinya. Selain berpotensi mengganggu tahapan Pilkada, apalagi hal tersebut terjadi jelang kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Kelima, penyelenggara Pilkada akan banyak berkutat pada problem atau isu yang sifatnya psikologis dan non teknis. Sehingga hal tersebut menguras energi dan stamina. Sementara berbagai tahapan Pilkada yang sifatnya teknis, empirik dan konkrit, menjadi diabaikan atau tidak tertangani dengan baik dan maksimal.

Dari Parpol Hingga Pemerintah

Parpol dan tim kampanye tidak luput dari tekanan psikologis yang demikian berat. Karena selain kuatir tertular virus corona, kalangan ini juga mendapat tekanan hebat harus menang dalam Pilkada. Kombinasi tekanan psikologis dan ingin menang di Pilkada—jika tidak mampu dikendalikan—bisa menimbulkan kepanikan dan kehilangan akal sehat yang diwujudkan dari prilaku takut kalah, mudah emosi, hingga gelap mata.

Yang paling berada dalam posisi sulit saat ini sesungguhnya adalah pemilih. Kebanyakan pemilih mengalami dua problem krusial sekaligus. Yakni: pengangguran, kemiskinan dan kemeralatan sekaligus juga mengalami penyakit kejiwaaan seperti: stres, depresi, cemas, dan sebagainya. Dampaknya berpotensi melahirkan karakteristik pemilih permisif dan pragmatis. Sekalipun akan selalu ada pemilih bersikap rasional serta bersikap resisten terhadap politik uang.

Pemerintah pusat juga tidak luput dari tekanan psikologis berat karena harus mengakomodasi permintaan anggaran dari KPU yang jumlah totalnya mencapai Rp 2,5 triliun hingga Rp 5 triliun. Anggaran tersebut antara lain untuk pengadaan masker, hand sanitizer dan termometer tembak di setiap TPS, sarung tangan, dan lain-lain. Yang paling ‘pusing’ menghadapi permintaan anggaran KPU tentu saja adalah Kementerian Keuangan dan Kemendagri.

Berharap dari anggaran dari Pemda sangat tidak mungkin. Karena anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk Pilkada sudah dialokasikan untuk kepentingan mengatasi pandemi Covid-19. Tekanan akan tambah berat manakala sampai menjelang tahapan puncak Pilkada 2020, anggaran yang dibutuhkan belum tersedia. Bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga akan mengalami was-was, stres dan sport jantung jika kesulitan pendanaan Pilkada.

Pendampingan Kejiwaan

Menghadapi persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang tahapannya akan dimulai pada 15 Desember 2020 dan saat kondisi bangsa secara nasional masih dilanda pandemi Covid-19, yang perlu disiapkan bukan hanya menyangkut peraturan, personalia, anggaran, dan sebagainya tetapi juga aspek psikologis dari pemangku kepentingan Pilkada.

Terlebih lagi pandemi Covid-019 belum jelas kapan akan berakhir. Pun demikian. Era new normal yang digembar-gemborkan oleh penguasa masih belum jelas perwjudan konkritnya. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan dimensi kejiwaan pemangku kepentingan Pilkada harus menjadi bagian dari desain besar dan strategi menyukseskan Pilkada 2020.

Selain menyediakan berbagai alat kesehatan sebagaimana amanat protokol kesehatan Covid-19, penyelenggara Pilkada perlu mendapat pendampingan (assesment) dari ahli kesehatan, khususnya ahli kejiwaan. Jika diperlukan, melibatkan ahli-ahli agama semacam ulama atau pendeta dengan tugas khusus memberikan tausiyah atau nasihat spiritual agar penyelenggara Pilkada selalu tabah dan tegar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Idealnya, pendampingan kejiwaan diberikan kepada parpol, kandidat, tim kampanye dan pemilih. Sebab indikasinya semuanya tengah mengalami kecemasan kejiwaan. Potensi terjadinya Gangguan Kejiwaan dari tahap awal hingga akhir Pilkada. Yakni: saat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan hasil Pilkada, termasuk manakala terjadi sengketa Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini semua harus dicermati dan diantisipasi.

Dengan cara demikian, diharapkan Pilkada yang akan digelar di 270 daerah, 9 Provinsi, 224 kabupaten, 37 kota dapat berlangsung dengan atmosfir kondusif dan membahagiakan. Dengan jiwa yang sehat, maka Pilkada juga akan dapat dilaksanakan dengan sehat dan menghasilkan pemimpin lokal yang juga sehat jasmani dan rohani. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

Image

News

Kolom

Rasisme Tertolak di Dunia yang Beradab!

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pepet Motor Korban, Dua Pria Ini Rampas HP

Pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Bekasi.

Image
News

Haji di Tengah Pandemi Sukses, Arab Saudi Mulai Pertimbangkan Umrah

Pelaksanaan haji di Arab Saudi menuai banyak pujian karena sukses digelar

Image
News
DPR RI

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Rendah, Tim Pengawas DPR Singgung Kerumitan Birokrasi

Perlu terobosan cara-cara baru yang bertumpu pada hasil sehingga mempercepat penyerapan anggaran.

Image
News

Kedua Ustaz Ini Sarankan Pemasangan Wifi di Masjid untuk Pelajar

Solusi belajar virtual.

Image
News

RUU Cipta Kerja Akan Dongkrak Kualitas Tenaga Kerja Indonesia

Budaya kerja TKI lebih produktif.

Image
News

Tambah 5 Perjalanan KA dari Gambir dan Senen, Argo Parahyangan Operasi Lagi

Sehingga pada bulan Agustus 2020, secara keseluruhan terdapat 13 KA yang beroperasi di Daop 1 Jakarta.

Image
News

Jadwal Lengkap Layanan Kereta Api Agustus 2020

KAI memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Image
News

Hari ini Pengacara Djoko Tjandra Anita Kolopaking Diperiksa Bareskrim

Diperiksa sebagai tersangka.

Image
News

Donald Trump Berikan Microsoft Waktu 45 Hari untuk Mengakuisisi TikTok

Setelah diskusi Trump dengan CEO Microsoft, Washington menyatakan Microsoft telah melanjutkan negosiasi untuk mengakuisisi TikTok.

Image
News

Cara Pemkab Bangka Tekan Angka Stunting

Stunting di Bangka turun.

terpopuler

  1. Tanggapi Berita Kontroversial Anji, Susi Pudjiastuti: Anda Sangat Tidak Bertanggung Jawab

  2. Bergelar Haji hingga Hafiz Al-Qur'an, 5 Fakta Menarik Aktor Bollywood Kader Khan

  3. Simpan Uang Perusahaan di Rekening Pribadi, Tjhin Arifin Chandra Jadi Tersangka

  4. Terlalu Perfeksionis, 4 Zodiak Ini Sulit Diajak Tinggal Bersama

  5. Ternyata, Sabu 131 Kg yang Disita Polisi Milik Seorang Wanita

  6. Viral Bandara Kualanamu Sepi dan Banyak Tenant Tutup, Warganet: Sudah Waktunya Resesi Menghampiri

  7. Dipuji Pasangan Serasi, 5 Potret Ji Chang-wook dan Kim Yoo-jung di Balik Layar yang Bikin Baper!

  8. 7 Pesona Cantik Erika Karata, Aktris Jepang yang Tengah Jadi Sorotan

  9. 5 Jajanan Pasar yang Hampir Punah, Nomor 3 Sempat Viral!

  10. Air Mata dan Jalan Berliku Emiliano Martinez di Arsenal

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
DR TANTAN HERMANSAH

“Nyate” dan Perubahan Mikro Sosial

Image
Lasmardi Iswondo

Menjaga Kemabruran Haji

Image
Lasmardi Iswondo

Meraih Keutamaan Hari Tasyrik

Image
Achsanul Qosasi

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
News

Kisah Horor Kaesang di Istana, Awalnya Bikin Penasaran Endingnya Bikin Kesal Warganet

Image
Ekonomi

Ada yang Hartanya Tembus Rp19 T! Ini 7 Penulis Terkaya di Dunia

Image
Hiburan

5 Fakta Menarik Mendiang Ajip Rosidi, dari Sastrawan hingga Nikahi Artis Nani Wijaya