image
Login / Sign Up

Putusan MK Jadi Acuan Keserentakan Pemilu 2024

Dedi Ermansyah

Image

Ilustrasi | Luqman Hakim Naba

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan keserentakan Pemilu yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, akan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XVII/2019 yang di dalamnya memuat enam varian model pemilu serentak.

"Keserentakan Pemilu ini tentu akan mengacu pada Putusan MK nomor 55 tahun 2019 hasi uji materi Perludem dan teman-teman lainnya," kata Saan dalam diskusi virtual bertajuk "Kemana Arah RUU Pemilu", di Jakarta, Minggu (7/6/2020).

Dia mengatakan dari enam alternatif varian Pemilu serentak yang ada dalam Putusan MK itu, mayoritas anggota Komisi II DPR setuju dengan alternatif pertama yaitu pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan presiden.

Menurut dia, nantinya pelaksanaan Pemilu akan ada lima kotak suara seperti yang digunakan pada Pemilu 2019 dan aturan tersebut akan diterapkan pada Pemilu 2024 bukan Pemilu 2029.

"Variasi yang pertama (dari Putusan MK no 55/2019) tetap menjadi pilihan yang hampir disepakati oleh seluruh fraksi di DPR, yaitu seperti di Pemilu 2019, Presiden DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Berikutnya Pilkada untuk keserentakan di daerah," ujarnya.

Menurut dia, meskipun mayoritas anggota Komisi II DPR masih ingin kembali menggunakan sistem di Pemilu 2014 yaitu Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dipisah pelaksanaannya, namun karena sudah Putusan MK nomor 55/2019 maka membuat pihaknya tidak bisa berkreasi membuat desain di luar keputusan MK.

Saan mengatakan keserentakan Pemilu tersebut akan menjadi isu yang akan dibahas dalam pembahasan draf RUU Pemilu dan Komisi II DPR akan membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan terkait RUU itu.

"Komisi II DPR terbuka untuk bisa menyusun RUU Pemilu yang akomodatif atas semua masukan para penggiat pemilu," katanya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan bernomor 55/PUU-XVII/2019 menyebutkan enam varian model Pemilu serentak untuk digagas oleh pengubah UU sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keenam varian tersebut yaitu:

Pertama, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan presiden.

Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota.

Ketiga, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota.

Keempat, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden, dan beberapa waktu setelahnya pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan wali kota.

Kelima, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden, dan beberapa waktu setelahnya pemilu serentak provinsi untuk memilih DPRD provinsi dan gubernur, dan beberapa waktu setelahnya pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota.

Keenam, pilihan-pilihan keserentakan lain sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Soal Pergantian Rieke Diah Pitaloka, Formappi: Mungkin Kurang Kuat untuk Berjuang di Baleg DPR

Image

News

DPR RI

Komisi I: Klaster COVID-19 Baru di Secapa TNI AD Harus Jadi Perhatian Khusus

Image

News

DPR RI

DPR Desak Panglima TNI Ambil Langkah Taktis Terkait Klaster Baru Penularan COVID-19 Secapa TNI AD

Image

News

Digugat Lagi ke MK, Pembahasan UU Minerba Dinilai Singkat dan Tertutup

Image

News

RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Bangkitkan Ekonomi Paska Pandemi

Image

News

Hinca Panjaitan Minta Polisi Usut Tewasnya Editor Metro TV

Image

Ekonomi

Atasi Impor Sampah, Pemerintah Diminta Perbanyak Usaha Daur Ulang

Image

News

Viral, DPRD Kota Cirebon Ralat Sumpah Setia pada NKRI Karena Terdapat Kalimat Menolak Khilafah

Image

News

Rieke Digeser, Beri Sinyal Bakal Ada Perubahan Kebijakan Soal RUU HIP, Kemungkinan Pembahasan Distop

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Anies Ungkap Alasan Terbitkan Kepgub Izin Reklamasi Ancol

Setelah terbentuk 20 hektare lahan tidak punya status hukum, efeknya lahan itu tidak bisa dimanfaatkan.

Image
News

HNW Minta Pemerintah Laksanakan UU Pesantren Tanggulangi Dampak Covid-19

UU Pesantren dibuat dan diundangkan tentunya agar bisa bermanfaat untuk membantu Pesantren.

Image
News

Disambangi Sandi Uno, Warga Depok Keluhkan Ekonomi Menurun di Masa Pandemi

Sejak awal saya selalu memberikan masukan ini kepada pemerintah bahwa cash is king.

Image
News

Pemerintah Diminta Intens Informasikan soal Hak TKI

Pemerintah punya PR besar di bagian informasi

Image
News

Dua Kurir Bawa 18 Paket Sabu dari Aceh Diringkus Polisi di Tangsel

Sabu tersebut didapatkan dari jaringan Aceh, dan akan diedarkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Image
News

Ikhtiar HIMPSI Malang Bersama Kampung Tangguh Baba’an Putus Mata Rantai Covid-19

Bupati Malang Sanusi yang sedang melakukan kunjungan kerja di Karangploso, menyempatkan diri bergabung dalam acara Psikoedukasi Online.

Image
News

Kebutuhan Meningkat di Masa Pandemi, PP AMPG Gandeng PMI DKI Gelar Donor Darah

Kegiatan tersebut dilaksanakan mengingat ketersediaan darah di Indonesia, terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 sedang menipis.

Image
News

Anies Berencana Bangun Museum Sejarah Nabi Terbesar Setelah Saudi di atas Lahan Reklamasi Ancol

InsyaAllah ini akan menjadi magnet bagi wisatawan, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia.

Image
News

Aksi Bakar Lilin di Depan Kejaksaan Agung RI Ungkit Kasus Sarang Burung Walet

Ada empat orang dalam aksi bakar lilin yang mengaku korban karena dituduh mencuri sarang burung walet.

Image
News

Polisi Kesulitan Identifikasi Ratusan Anak Korban Kakek Mesum Asal Perancis Lewat Video

Kendala yang kita hadapi adalah korbannya anak-anak di bawah umur yang tidak memiliki KTP-e.

terpopuler

  1. Ketum Muhammadiyah: Jangan Terjebak Pemikiran Konspirasi, Umat Islam Jadilah Solusi Saat Pandemi

  2. PDIP Dukung Keponakan Prabowo Maju Pilwalkot Tangsel, Ini Sikap Gerindra

  3. Ingin Nikah di GBK, Aurel Hermansyah Pusing Pikirkan Keluarga Atta Halilintar Masih di Luar Negeri

  4. Ungkap Tewasnya Editor Metro TV, Polisi Periksa Obrolan Terakhir di HP Prabowo

  5. Bapemperda DKI Ungkap Anies Kerap Ganti Istilah yang Berbeda dengan Gubernur Pendahulunya

  6. Pesan Menohok KIARA ke Anies: Isu Agama dan Lingkungan Jangan Dimodifikasi

  7. Masih Diselidiki, Polisi Belum Pastikan Yodi Prabowo Dibunuh Sesama Karyawan Metro TV

  8. Bank Dunia Naikkan Status RI, Faisal Basri: Kemungkinan Besar Akan Turun Lagi Tahun Ini

  9. Denny Siregar Ngaku Empati ke Orangtua Penyebar Data Pribadinya, Tetap Fokus Gugat Telkomsel

  10. Pangdam Kasuari: Kalian Berada Disini Harus Dicintai Masyarakat

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Egy Massadiah

Petuah Bangkit dari 'Sunrise of Java'

Image
Dr. Tantan Hermansah

Memaknai Demam Sepeda di Musim Pandemi

Image
UJANG KOMARUDIN

Melestarikan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Renasionalisasi BUMN

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Restrukturisasi, Babak Baru Pertamina Melangkah ke Kancah Dunia

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Sosok

Image
News

Bak Pasangan Muda, 6 Momen Kebersamaan Menag Fachrul Razi dan Istri

Image
News

Penampilan Terbarunya Bikin Pangling, Ini 5 Potret Transformasi Menlu Retno Marsudi

Image
Ekonomi

Perjalanan Karier Rieke Diah Pitaloka, dari Si Oneng hingga Wakil Rakyat 16 Tahun