image
Login / Sign Up

Presiden Tetap Naikan Iuran BPJS, Mahasiswa Gugat UU Mahkamah Agung

Aricho Hutagalung

Image

Suasana perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, (14/6/2019). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 hari ini. Sidang digelar setelah permohonan dari pemohon pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diterima MK pada 25 Mei 2019 lalu. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Sejumlah mahasiswa menggugat Undang-Undang Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut dilakukan lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang dimana sebelumnya MA dalam putusannya Nomor 24/P.PTS/III/2020/2020/7P/HUM/2020 telah membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan pada 5 Mei 2020 lalu.

Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tersebut, Iuran BPJS naik dari sebelumnya, dimana kelas 3 sebesar Rp25.500, kelas 2 Sebesar Rp51 ribu dan kelas 1 sebesar Rp80 ribu menjadi kelas 3 Rp42 ribu, kelas 2 Rp100 ribu dan kelas 1 Rp100 ribu. Meskipun Iuran bagi peserta PBPU dan peserta kelas 3 ada subsidi dari pemerintah, namun hal ini tetap akan memberatkan rakyat Indonesia.

baca juga:

Beranjak dari peristiwa tersebut, Deddy Rizaldy Arwin Gommo Mahasiswa Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Maulana Farras Ilmanhuda Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya dan Eliadi Hulu yang merupakan Legal di salah satu perusahaan di Jakarta bertanya-tanya mengenai putusan MA yang bersifat final dan mengikat itu.

"Kenapa pemerintah bisa mengajukan kembali peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung?," kata Eliadi di Jakarta, Sabtu (6/6/2020).

Akhirnya pada 2 Mei 2020 lalu, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Maulana Farras Ilmanhuda dan Eliadi Hulu mengajukan gugatan ke MK, konkritnya pasal 31 ayat 4 UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA mengenai kepastian hukum pasal tersebut. 

Eliadi menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mendasar terkait hal ini. Pertama, bilamana Putusan MA bersifat Final dan mengikat tentunya pemerintah dalam hal ini Presiden harus kooperatif dan mematuhi putusan tersebut.

"Sama saja berarti putusan Mahkamah Agung tidak bersifat final dan mengikat. Hal ini membuktikan pemerintah (eksekutif) telah melampaui kekuasaannya, padahal sejatinya kedudukan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif itu sama tingginya (sederajat)," ujarnya.

Eliadi yang juga pernah menggugat UULJ yang menyeret nama Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa masalah kedua, dikeluarkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan menunjukkan putusan MA tidak bersifat final dan mengikat. 

"Hal ini sudah mencederai hakikat hukum keadilan, kepastian, kemanfaatan dan jika Perpres ini digugat lagi di Mahkamah Agung, sudah secara jelas tidak mengindahkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menyebabkan proses peradilan bertele-tele tanpa kepastian," katanya.

Eliadi menegaskan bahwa Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan itu sangat merugikan dan memberatkan rakyat Indonesia.

Eliadi mengungkapkan bahwa dalam petitumnya, Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA bertentangan dengan UU Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.

Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan tersebut bersifat final dan tidak boleh diundangkan kembali.

Eliadi juga mengutip salah satu istilah dalam hukum oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus.

"Fiat justitia ruat caelum, Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh," ungkapnya.

Diketahui, surat permohonan uji materi tersebut sudah diterima oleh MK yang diwakili Syamsudin Noer pada Selasa (2/6/2020) pukul 13.15 WIB dengan tanda terima nomor 1984/PAN.MK/VI/2020.[]

Editor: Deni Muhtarudin

berita terkait

Image

Olahraga

Lewis Hamilton

Hamilton: Gelar Musim Ini akan Lebih Bermakna dari Sebelumnya

Image

Olahraga

Piala Dunia U-20 2021

Pertimbangkan Gunung Merapi, FIFA Pilih Jakabaring Ketimbang Mandala Krida

Image

News

Satgas Pamtas

Yonif 133 Berhasil Amankan TKI Ilegal di PLBN Nanga Badau Kalbar

Image

Ekonomi

Belanja di Warung Tetangga Diyakini Mampu Buat Toko Tradisional Bersaing dengan Ritel Modern

Image

Gaya Hidup

Selain Lembabkan Kulit, Ini Manfaat Minyak Biji Bunga Matahari

Image

Olahraga

Leroy Sane

Sane Sampaikan Salam Perpisahan ke Man City dan Guardiola

Image

Gaya Hidup

Capai Kesenangan Diri Sendiri! 4 Zodiak Ini Cenderung Gemar Lakukan Masturbasi

Image

Ekonomi

Kasus COVID-19 Makin Merajalela, Rupiah Makin Lemas

Image

Gaya Hidup

Wabah Corona

Cara Agar Si Kecil Tetap Sehat di Masa Pandemi COVID-19

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Honggo Wendratno Dihukum Kurungan 16 Tahun, Jaksa hanya Bisa Eksekusi Barbuk dan Uang Pengganti

Sidang digelar tanpa kehadiran tersangka.

Image
News

Sebelum Rusak Hotel Mercure dan Aniaya Serda Saputra, Pelaku Lakukan ini Bareng-bareng

Pantas saja mereka berani.

Image
News

Geram Joko Tjandra Masuk ke Indonesia Lewat Jalan Tikus, Gerindra: ini Skandal Besar Keimigrasian

Menkumham dan Dirjen Imigrasi harus dipanggil untuk bisa memberikan penjelasan.

Image
News

Sri Asiyah Menangis Haru Saat Tahu Akan Miliki Rumah Layak Huni

“Sejak ditinggal suami meninggal saya berjuang sendiri dengan berjualan lotek, Tapi sejak Covid saya sudah tidak berjualan lagi“

Image
News

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur dan Istrinya Sebagai Tersangka Kasus Suap Infrastruktur

Penetapan dilakukan bersama 5 orangnya, sehingga total tersangka dalam kasus ini berjumlah tujuh orang.

Image
News

Bank BUMN Didorong Lakukan Ekspansi Kredit untuk Penyelamatan Ekonomi Nasional

Khusus bagi UMKM, dukungan tersebut diberikan dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru.

Image
News

Sandi Dorong Pengembangan Desa Wisata di Daerah

Jadi ini justru waktunya kita untuk mengembangkan pariwisata yang ada di daerah kita.

Image
News
DPR RI

Mardani Usulkan Pembentukan Lembaga Khusus untuk Kemerdekaan Palestina

“Indonesia harus terdepan mendorong kemerdekaan Palestina”

Image
News

Hoaks Ajakan Penarikan Uang di Bank, Dua Pelaku Kaitkan Kondisi Saat ini dengan Krisis 1998

Kami dapat pastikan bahwa kedua tersangka ini tidak berafiliasi dengan pihak mana pun.

Image
News

Bak Mandi hingga Toilet Berlapis Emas, Hotel Vietnam ini Tawarkan 'Kamar Sultan' Seharga Rp3 Jutaan

Kamu berminat menginap di sana?

terpopuler

  1. Kasus COVID-19 di Aceh Meningkat Drastis, Dinkes: Ini Akibat Masyarakat Tidak Disiplin!

  2. Tengku Zul: Menjual Tanah Murah untuk Investor? Ujung-ujungnya Anak Bangsa Jadi Kuli

  3. Grab Kena Denda Rp30 Miliar, Hotman Paris: Merusak Iklim Investasi Indonesia

  4. Laju Penyebaran Virus Corona Sudah Makin Melambat

  5. Kalina Octarani Cerita Pengalaman Pahit Menikah dengan Deddy Corbuzier

  6. Diputus Bebas Murni, Selviana Wanma Siap Maju di Pilkada Raja Ampat

  7. Pertama Kalinya dalam 60 Tahun, Sony Berubah Nama Menjadi Sony Group

  8. Tunggui Ibunya di ICU Rumah Sakit, Seorang Warga Sleman Malah Positif COVID-19

  9. Saham Pizza Hut Ambruk Karena Bangkrut di AS, Sarimelati Kencana Pasrah?

  10. Anies Perpanjang PSBB Transisi, Ferdinand: Ini Cuma di Atas Kertas, Fakta di Lapangan Berbeda

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Image
Zainul A Sukrin

Polemik RUU HIP, Antara Oligarki dan Populisme Politik Islam?

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
News

Jadi Pengusaha Daging, 6 Potret Terbaru Mantan Istri BTP Veronica Tan

Image
News

Lewat YouTube Daniel Mananta, BTP Ungkap Usahanya Pertahankan Rumah Tangga dengan Veronica Tan

Image
News

6 Potret Lawas Kenangan Presiden Soeharto Bersama Keluarga