image
Login / Sign Up

Ungkap Kesalahan Beritakan Putusan PTUN Soal Internet di Papua, Ade Armando: Ini Peringatan Serius Bagi Media Massa di Indonesia

Siswanto

Image

Ade Armando, Pemerhati Sosial | AKURAT.CO/Afrizal Abdul Rahman

AKURAT.CO, Akademisi Ade Armando membeberkan kesalahan yang dibuat sejumlah media massa nasional maupun salah satu media internasional dalam memberitakan putusan PTUN dalam perkara pemblokiran Internet di Papua. Dalam pemberitaan disebutkan hakim memerintahkan Presiden Joko Widodo harus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, terutama di Papua.

Ade mengatakan itu persoalan serius. Dia mengaku khawatir ada pihak yang sengaja menyesatkan informasi pada wartawan terkait keputusan PTUN atas gugatan terhadap kebijakan pemerintah memperlambat dan memutus hubungan Internet di Papua di masa krisis Papua Agustus – September 2019.

Kebijakan pemerintah memperlambat dan memblok Internet di Papua tersebut digugat sejumlah organisasi masyarakat sipil: AJI, Safenet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, dan ELSAM.

baca juga:

"PTUN memang memutuskan Jokowi dan Menkominfo bersalah dan harus membayar biaya perkara sekitar Rp500 ribu. Tapi hanya itu. Masalahnya secara mencengangkan banyak media pada 3 Juni siang memberitakan bahwa PTUN memerintahkan Jokowi meminta maaf secara teruka kepada masyarakat Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat," kata Ade.

Semua media itu, kata Ade, menggunakan judul yang kurang lebih serupa. Ade mengatakan para penggugat memang meminta agar Jokowi meminta maaf, tapi permintaan itu tidak dikabulkan PTUN.

"Kok wartawan bisa salah kutip? Kalau yang salah cuma satu dua media kecil, ini bisa dimaklumi sebagai kecerobohan wartawan amatir. Masalahnya kesalahan itu dilakukan wartawan media bereputasi tinggi, dan bahkan wartawan kantor berita internasional. Saya duga memang ada yang dengan licik memasok info salah pada wartawan-wartawan media besar itu. Dan media tersebut, tanpa memeriksa dengan teliti, menurunkan begitu saja berita bohong atau tidak akurat tersebut," katanya.

Ade menduga informasi yang dijadikan rujukan adalah dokumen isi gugatan yang memang diunggah di website PTUN Jakarta, dan bukan amar keputusan PTUN. Dalam dokumen isi gugatan memang tertera gugatan agar pemerintah meminta maaf secara terbuka di 3 media cetak nasional, 6 stasiun televisi dan 3 stasiun radio.  Namun gugatan tersebut ditolak PTUN.

"Pertanyaannya, kenapa wartawan merujuk pada isi gugatan dan bukan pada amar keputusan PTUN? Belakangan, ketika menyadari kesalahan berita, sebagian besar media berusaha menghapusnya. Jadi walau mesin pencari berita google masih menampilkan berita-berita tersebut dalam judul aslinya, ketika diklik linknya akan muncul pemberitahuan bahwa halaman berita tersebut sudah tidak bisa diakses," kata dia.

Ada pula media yang mengubah isinya sehingga tidak lagi memuat informasi tentang adanya kewajiban bagi Jokowi meminta maaf.

Adapun beberapa media yang sejak awal sudah menegaskan bahwa kewajiban permintaan maaf tersebut tidak termuat dalam amar keputusan PTUN, adalah, antara lain: Kumparan dan BBC.

"Ini adalah peringatan serius bagi media massa di Indonesia," kata dia.

Menurut Ade, Dewan Pers, AJI, LBH Pers, Safenet harus merespons masalah ini dengan serius.

"Harus diselidik secara serius siapa yang menyebarkan informasi bohong tersebut. Sebagai bentuk tanggungjawab, media yang sudah salah memberitakan keputusan PTUN juga sebaiknya menyatakan secara terbuka kesalahan mereka dan meminta maaf. Kebebasan pers penting diperjuangkan bila media bekerja secara profesional. Karena itu profesionalisme wartawan harus dijaga sebaik-baiknya. Mau tak mau, kita semua harus selalu mempertimbangkan kemungkinan bahwa memang ada pihak-pihak yang jahat yang  ingin mengacaukan Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kemerdekaan pers sekaligus profesionalisme pers di Indonesia," katanya. []

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

Iptek

Bikin Internet Indonesia Lebih Cepat, Ini Deretan Proyek Facebook Connectivity

Image

Iptek

Telkomsel Rilis Layanan Modem WiFi Rumahan, Telkomsel Orbit

Image

Iptek

Facebook Connectivity: Membawa Indonesia pada Koneksi Internet yang Lebih Cepat

Image

Ekonomi

Bukan Jakarta, Kenaikan Trafik Internet Tertinggi Selama WFH Justru di Kota Ini!

Image

News

Gandeng INKAI, Yonif 300 Bantu Bagikan Sembako di Kampung Wembi

Image

News

Dominggus Mandacan: Teluk Bintuni Terapkan Pola Cukup Bagus Tangani COVID-19, Daerah Lain Harus Belajar

Image

News

Wabah Corona

Pangdam Kasuari Ajak FKPPI Papua Barat Dukung Sosialisasi New Normal

Image

News

Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Memastikan Tak Ada Lagi Penyiksaan Terhadap Tahanan

Image

News

Survei Kemendikbud: 30 Persen Pembelajaran Daring Mahasiswa Terkendala Jaringan Internet

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Dirut Jiwasraya Mengaku Tak Tahu Soal Rekayasa Audit Laporan Keuangan

Padahal, menurut Aldres, permintaan itu tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) auditor PwC, M. Jusuf Wibisana.

Image
News

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Ada beberapa menteri, yang dianggap publik berkinerja tak sesuai harapan.

Image
News

Ikut Keroyok Serda Saputra, Warga Jakbar ini Ditangkap di Sulawesi Selatan

Pelaku masih diperiksa intensif.

Image
News

Dokumen Pengadilan Ungkap Meghan Merasa Tak Dilindungi Kerajaan Inggris saat Hamil

Meghan mengeluh kurangnya dukungan saat hamil dan sebagai ibu baru

Image
News

Kapolri: Kalau Polisinya Kena Narkoba, Hukum Mati

Takut iman anggotanya goyah.

Image
News
Wabah Corona

PDIP: Covid-19 Masalah Bersama, Kami Siap Pasang Badan Bagi Presiden Jokowi

“Seluruh lembaga tinggi negara, seluruh elemen pemerintahan negara wajib bekerjasama dan hilangkan ego sektoral“

Image
News

Vatikan Panggil Duta Besar AS dan Israel, Protes Perluasan Kedaulatan di Tepi Barat

Israel dan Negara Palestina sama-sama punya hak hidup dalam perdamaian dan keamanan

Image
News

Menkumham Buka Suara Soal Buronan Djoko Tjandra ke Indonesia

Jangan ada yang disembunyikan.

Image
News

Keberadaan Satgas Merah Putih Dibutuhkan untuk Berantas Kejahatan Narkoba

Sikat para bandar narkoba.

Image
News

Sultan HB X Tak Mau Gegabah Buka Sekolah di DIY

Sejauh ini, Pemda DIY baru mengizinkan operasi perhotelan, mal, rumah makan, dan tempat-tempat wisata

terpopuler

  1. Ricky Vinando: Benny Tjokro Tak Fitnah dan Cemarkan Nama Baik Ketua BPK

  2. Polisi Tak Membantah Keributan John Kei vs Nus Kei Dipicu Video Bentrokan Dua Kubu

  3. Sepupu Ungkap Sifat Dermawan Baim Wong Hanya Bohongan

  4. 40 Tahun Bersahabat, 7 Potret Kedekatan Retno Marsudi dan Sri Mulyani

  5. Izin Reklamasi Ancol Diterbitkan, Relawan Anies-Sandi: Kami Sangat Kecewa, Kalau Tidak Mencabut Kepgub Itu Kami Terus Melawan

  6. Adegan Sinetron ini Bikin Geger, Warganet Sebut Ada Kejanggalan

  7. Dulu vs Sekarang, Lihat 5 Perbandingan Wajah Pesepak Bola Saat Tua dan Muda

  8. Jenderal Idham Azis Berkelakar: Saya Agak-agak Goblok Saja Jadi Kapolri, Gimana Kalau Saya Pinter

  9. Penuh Kehangatan, 3 Shio ini Paling Bisa Bikin Rumah Tangga Makin Harmonis

  10. Lucu Banget, Begini Jadinya Jika 5 Atlet Sepak Bola ini Bertukar Gaya Rambut dengan Sang Pelatih

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Image
Zainul A Sukrin

Polemik RUU HIP, Antara Oligarki dan Populisme Politik Islam?

Image
Yusa’ Farchan

Menjaring Suara di Tengah Pandemi; Catatan Pilkada Serentak 2020

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
News

6 Potret Lawas Kenangan Presiden Soeharto Bersama Keluarga

Image
News

40 Tahun Bersahabat, 7 Potret Kedekatan Retno Marsudi dan Sri Mulyani

Image
News

5 Fakta Menarik Orias Petrus Moedak, Dirut PT Inalum yang Sempat Berdebat dengan Anggota DPR RI