image
Login / Sign Up

Presiden dan Menkominfo Diputus Bersalah, 5 Fakta Penting Pemblokiran Internet Papua

Silvia Nur Fajri

Image

Massa melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. | ANTARA FOTO/Gusti Tanati

AKURAT.CO, Baru-baru ini, polemik pemblokiran internet di Papua 2019 lalu kembali mencuat. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan, Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, telah melanggar hukum atas pemblokiran layanan internet tersebut, Rabu (3/6).

Seperti diketahui, pada Agustus 2019 lalu, terjadi kerusuhan di sebagian wilayah di Papua. Aksi tersebut diduga merupakan buntut dari peristiwa penangkapan dan rasisme mahasiswa Papua di Jawa Timur. Akibatnya, Menkominfo saat itu melakukan pemblokiran terhadap internet di Papua.

Dihimpun oleh AKURAT.CO dari berbagai sumber, berikut 5 fakta pemblokiran internet di Papua.

1. Berawal dari kasus penangkapan dan rasisme mahasiswa Papua

Peristiwa pemblokiran internet berawal dari penangkapan dan rasisme, terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Kasus tersebut diduga berawal dari hoaks atau berita bohong yang beredar di internet. Akibatnya, masyarakat Papua melakukan aksi protes di sejumlah tempat.

Menanggapi kejadian tersebut, pemerintah kemudian melakukan pemblokiran internet sementara di sebagian wilayah di Papua dan Papua barat, pada 19 Agustus 2019. Kemudian, pada 21 Agustus 2019, pemerintah kembali memblokir internet di Papua secara menyeluruh hingga 4 September 2019.

2. Digugat sejumlah lembaga

Aksi pemblokiran internet di Papua juga menuai kecaman dari berbagai pihak. Sejumlah lembaga pun akhirnya mengambil tindakan tegas untuk menuntut Presiden dan Menkominfo ke PTUN, 21 November 2019. Laporan tuntutan terhadap Presiden dan Menkominfo tersebut telah terdaftar di PTUN, dengan nomor 230/6/2019/PTUN-Jakarta.

Adapun lembaga yang  mengajukan tuntutan tersebut seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, Elsam dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

3. Diduga melanggar hukum

Dalam laporan yang diajukan oleh sejumlah lembaga, Presiden serta Menkominfo dinilai telah melanggar hukum. Adapun pelanggaran hukum yang dimaksud sesuai laporan dengan nomor 230/6/2019/PTUN-Jakarta ialah sebagai berikut:

- Pelambatan akses bandwith di beberapa wilayah kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat dan Papua pada 19 Agustus 2019 (saat kerusuhan meletus karena provokasi aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa hari sebelumnya), pukul 13.00 WIT-20.30 WIT.

- Pemblokiran layanan dan/atau data pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kota/kabupaten Provinsi Papua dan 13 kota di Papua Barat dari 21 Agustus sampai setidak-tidaknya 4 September 2019 hingga pukul 23.00 WIT.

- Tindakan pemerintah yang memperpanjang pemblokiran internet di empat kabupaten di wilayah Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya dan di dua kabupaten di wilayah Papua Barat yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong pada 4 September pukul 23.00 WIT sampai 9 September 2019 pada 20.00 WIT.

4. Tergugat diputus bersalah

Setelah melalui proses panjang, majelis hakim PTUN akhirnya mengeluarkan putusannya, Rabu (3/6). Dalam putusan tesebut, PTUN mengabulkan tuntutan para penggugat, dengan menyatakan bahwa Presiden dan Menkominfo bersalah dan melanggar hukum, karena telah melakukan pemblokiran akses internet di wilayah Papua.

"Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pemerintahan," kata Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta Nelvy Christin, di PTUN Jakarta, Rabu (3/6/2020).

5. Presiden dan Menkominfo diwajibkan membayar biaya perkara

Atas putusan tersebut, majelis hakim meminta kepada Presiden dan Menkominfo untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp457 ribu.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)," tulis rilis Putusan Perkara 230/G/TF/2019/PTUN.JKT di laman ptun-jakarta.go.id.

Itulah sederet fakta mengenai pemblokiran internet di Papua.[]

baca juga:

Editor: Ahada Ramadhana

berita terkait

Image

News

Moeldoko Sebut Tiga Lembaga Ini Berpotensi Dibubarkan Presiden

Image

News

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Televisi Tetap Sajikan Konten Berkualitas di Tengah Pandemi

Image

News

Sense of Crisis

Image

Iptek

Simak Canggihnya Mobil Wapres yang Isi Bahan Bakar dengan Jeriken

Image

News

Mantan Staf Khusus Jokowi, Belva Devara Berikan Puluhan Ribu Beasiswa dari Aceh sampai Papua

Image

News

Mundur Dari Staf Khusus Jokowi, Belva Devara Berikan Puluhan Ribu Beasiswa dari Aceh Sampai Papua

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Wapres: Pemerintah Lebarkan Defisit Jika Kondisi Ekonomi Kian Terpuruk

Image

News

Menkominfo Sigap Tanggapi Kasus Denny Siregar, Haikal Hassan: Lebay John!

Image

Olahraga

Piala Dunia U-20 2021

Kemenpora Ingin Presiden Segera Terbitkan Keppres dan Inpres Piala Dunia U-20

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

21 Warga Tewas Akibat Banjir Luwu Utara, Petugas Harus Putar 10 KM Menuju TKP

BPBD Kabupaten Luwu Utara dan instansi terkait telah melakukan upaya penanganan darurat.

Image
News

Ace Hasan Dorong Baznas Optimalkan Potensi ZIS Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Pengelolaanya juga harus transparan dan akuntabel.

Image
News

Menko Polhukam Bakal ke DPR, Sampaikan Sikap Resmi Pemerintah Soal RUU HIP

Mahfud MD menyebut bahwa sikap pemerintah tetap, yakni Pancasila tidak bisa dikurangi, diperas ataupun ditambah.

Image
News
DPR RI

Komisi VIII DPR Minta Baznas Tingkatkan Sosialisasi ZIS

Komisi VIII DPR meminta Baznas untuk lebih selektif dan taat azas syariat Islam dalam pengalokasian dan penyaluran dan ZIS.

Image
News

Besok Ada Demo di Depan Gedung DPR/MPR, Polisi Siap Mengawal

Polisi mengimbau kepada peserta aksi tetap mengikuti protokol kesehatan selama mengikuti aksi karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

Image
News

Tidak Miliki Pengalaman Politik, Keikutsertaan Audi Jonaildy dalam Pilkada Sumbar Dipertanyakan

Audy Jonaildy tak mempunyai rekam jejak di Politik. Selain itu, Audy juga kurang berpengalaman di pemerintahan

Image
News

Novel Baswedan Nilai Sidang Kasus Penyiraman Air Keras Seperti Sandiwara "Apa yang Mau Diharapkan?"

"Dengan banyak kejanggalan dan masalah, lalu apa yang mau diharap?" kicau Novel

Image
News

Kemendikbud Bentuk Forum Vokasi Jembatani Pendidikan Vokasi dan IDUKA

Diharap menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menurunkan ketergantungan pada produk luar negeri.

Image
News

Duh, Polisi Selidiki Kasus Lain yang Melibatkan Hana Hanifah, Apalagi?

Terkait dugaan kasus baru ini, Riko mengatakan akan mengirim penyidik untuk mencari kebenarannya.

Image
News

Copot dan Tahan Brigjen Prasetyo Utomo, Pengurus PB HMI Apresiasi Aksi Cepat Polri

Sekjen Bakornas LEPPAMI PB HMI mengatakan betapa kooperatifnya kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dalam mengambil langkah cepat

terpopuler

  1. Selain Meminta Maaf, Hana Hanifah Mengaku Terlibat Prostitusi Karena Iming-iming Keuntungan

  2. Pakar Etika Sebut Moral Kehidupan Akan Hancur Jika Gugatan Evi Novida Dikabulkan

  3. Artis Terlibat Prostitusi Seperti Hana Hanifah, Rata-rata dari Keluarga Menengah ke Bawah

  4. IPW Sebut Surat Jalan Buronan Djoko Tjandra Dikeluarkan Bareksrim Polri

  5. Mie Instan Kylie Jenner Bikin Heboh, Warganet Sindir Dinda Hauw

  6. Sindir Hana Hanifah, Netizen: Sangat Menginspirasi, Masih Muda Bisa Menghasilkan Uang Rp20 Juta Semalam

  7. Ternyata Ini Alasan Utama Mengapa Lowongan Pekerjaan di Pertamina Selalu Diburu

  8. Tidak Terbukti Kasus Prostitusi Online, Hana Hanifah Dapat Dukungan

  9. Denny Siregar Bandingkan RI dengan Singapura yang Resesi, Netizen: Lockdown Enggak Lockdown RI Bangkrut!

  10. 5 Meme Kocak Atalanta ini Bikin Tidur Neymar Tak Nyenyak

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Mahfut Hanafi

Penaklukan Hagia Sophia, Strategi Politik atau Kebangkitan Islam?

Image
Zamaahsari A. Ramzah

Mendongkrak Partisipasi di Tengah Covid-19

Image
Erizky Bagus Zuhair

Konotasi 'Menjemput Rejeki' dan Heboh Kasus Hana Hanifah

Image
Afriadi, S.Fil.I., M.IKom

Asmara, Maut dan Kehendak

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Restrukturisasi, Babak Baru Pertamina Melangkah ke Kancah Dunia

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Sosok

Image
News

Penuh Kasih Sayang, 5 Momen BTP Momong Yosafat Abimanyu Purnama

Image
Ekonomi

Pamer Cincin Bareng Reza Rahadian, 4 Sumber Kekayaan Prilly Latuconsina Ini Bikin Melongo!

Image
News

Wabah Corona

Jangan Sepelekan Penggunaan Masker, Ini 3 Alasan Penyebaran COVID-19 Semakin Luas