breaking news: KPK Curiga Ada Bupati Pakai Duit COVID-19 Demi Pencitraan Jelang Pilkada

image
Login / Sign Up

Jokowi dan Menkominfo Diputus Bersalah atas Pemblokiran Internet Papua

Dedi Ermansyah

Image

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan usai melakukan peninjauan pendistribusian sembako tahap ke-3 kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kantor Sekretariat Rukun Warga 07/I Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Presiden melakukan peninjauan untuk memastikan penyaluran bansos untuk warga Jabodetabek yang terdampak pandemi virus corona (COVID-19) berjalan lancar. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI melanggar hukum karena melakukan pemblokiran layanan data untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

"Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pemerintahan," kata Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta Nelvy Christin, di PTUN Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Gugatan diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

Pemblokiran tersebut terkait kerusuhan di beberapa wilayah di Papua pada Senin, 19 Agustus 2019, sehingga Menkominfo saat itu, Rudiantara melakukan pelambatan hingga pemblokiran layanan data Internet.

"Menghukum para tergugat menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan pelambatan dan/atau pemutusan akses Internet di seluruh wilayah Indonesia," kata Hakim.

Majelis Hakim juga mewajibkan Presiden Jokowi dan Menkominfo meminta maaf secara terbuka.

"Menghukum para tergugat meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat dan tanggung renteng di 3 media cetak nasional (Koran Tempo, The Jakarta Post, dan Kompas), seluas 1/6 halaman berupa permintaan maaf kepada seluruh pekerja pers, dan 6 stasiun televisi (Metro TV, RCTI, SCTV, TV ONE, TRANS TV dan Kompas TV, maksimal 1 bulan setelah putusan, penyiaran pada 3 stasiun radio (Elshinta, KBR dan RRI) selama 1 minggu," ujar Hakim.

Pernyataan permintaan maaf tersebut adalah sebagai berikut: "Kami Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan: "Meminta Maaf kepada Seluruh Pekerja Pers dan Warga Negara Indonesia atas tindakan Kami yang tidak profesional dalam melakukan pemblokiran layanan data untuk wilayah Papua dan Papua Barat".

Meski Pemerintah belum menyatakan respons terhadap putusan itu, Hakim juga memerintahkan agar Presiden Jokowi dan Menkominfo harus menjalankan putusan lebih dulu.

"Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng," kata Hakim lagi.

Perbuatan yang dilakukan Menkominfo pada 2019 yang dimaksud adalah:

Pertama Throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT.

Kedua, pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses Internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.

Ketiga, memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses Internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIT/20.00 WIT.[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Unggah Momen Bersama Jokowi, Warganet Soroti Catatan yang Dibawa Prabowo

Image

Ekonomi

Mentan Bersama Jokowi, Sambangi Food Estate di Kapuas

Image

News

Hari Ini, Presiden Jokowi Tinjau Lumbung Pangan Nasional di Kalimantan Tengah

Image

News

Politikus Demokrat: Jokowi Sedang Galau, Perasaannya Bertepuk Sebelah Tangan

Image

News

Eks Ketua Pansus UU Pemilu: Kemenangan Jokowi-Ma’ruf sesuai Keputusan MK dan MA

Image

News

Kurung Anak Pecandu Internet Hingga 10 Hari, Pemilik Kamp Rehab China Dipenjara

Image

Ekonomi

Presiden: Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2020 Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

Image

News

Bamsoet Pastikan Presiden Jokowi Hadir di Sidang Tahunan MPR

Image

News

Yusril: Putusan MA Bukan Perkara Menang Kalah Jokowi-Ma'ruf di Pilpres

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Wajib Tahu, Protokol Kesehatan Buat WNA Saat Masuk Indonesia

WNA yang ingin masuk ke Indonesia telah dibatasi dan harus memiliki persyaratan khusus.

Image
News

Ogah Buka Laptop Terkunci, WNA Prancis Pelaku Eksploitasi Anak Tak Kooperatif saat Diperiksa

Barang bukti yang kami amankan salah satunya satu unit laptop.

Image
News

Rieke Diah Pitaloka Buka Suara Usai Dicopot dari Pimpinan Baleg DPR

Rolling (pergantian) anggota fraksi di pimpinan dan anggota AKD kan hal biasa

Image
News

Tengku: Masih Mau Teruskan Pembahasan RUU HIP di DPR? Tak Tahu Malu? Nekat?

"Kami akan tetap berjuang sampai RUU itu dicabut."

Image
News

Ahli Waris Lahan Central Park Minta Ganti Rugi ke Agung Podomoro Rp900 Miliar

Begitulah nasib rakyat kecil.

Image
News

Sekjen PDIP Sebut Ada Kelompok yang Gunakan Sejarah Sebagai Alat Politik

“Lalu dibelokkan dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa”

Image
News
Wabah Corona

Tiga Pedagang Positif COVID-19, Dua Pasar di Bantul Langsung Ditutup

Dua pasar termaksud adalah Pasar Sungapan di Argodadi, Srandakan dan Pasar Sorobayan di Gadingsari, Sanden.

Image
News

Dewas KPK Diminta Transparan Tangani Laporan Masyarakat

“Ketika tidak adanya informasi yang transparan kepada publik maka kecenderungan publik akan menganggap Dewas bersikap tidak independen“

Image
News

Polda Metro Dalami Alasan WNA Prancis Buat Video Porno dengan 305 Anak

Apakah 305 video ini dijualbelikan? Nah ini masih kita kembangkan

Image
News

Beroperasi saat PSBB Transisi, Tempat Karaoke di Cilandak Kena Denda Rp25 Juta

Sesuai aturan PSBB, tempat hiburan seperti karaoke ini belum boleh beroperasi.

terpopuler

  1. Mantan Anggota TGPF Ingatkan Tim Hukum Novel Baswedan Tak Sembarang Menuduh

  2. Awas Tertipu, 5 Foto Perpaduan Dua Objek ini Bikin Bingung yang Lihat

  3. Jarang Tersorot, 7 Potret Terbaru Rieke Diah Pitaloka yang Makin Memesona

  4. Data Pribadi Denny Siregar Bocor, Dedek Prayudi: Ini Sudah Masuk Ranah Teror dan Pembungkaman

  5. Yusril: Putusan MA Bukan Perkara Menang Kalah Jokowi-Ma'ruf di Pilpres

  6. Di Tengah COVID-19, Sharp Akui Pasar Elektronik Bangkit Pada Juni 2020

  7. Ferdinand Gagal Paham Soal Pernyataan Politikus PKS yang Anggap Perluasan Lahan Ancol Bukan Reklamasi

  8. PDIP Setuju Anies Izinkan Reklamasi "Ancol Enggak Ada Hubungan dengan Nelayan"

  9. Aris Si Pedagang Buah Mirip Plek Ketiplek Ariel 'Noah', Ini 5 Bukti Sahihnya

  10. Lahan Reklamasi Ancol akan Dibangun Ocean Fantasy, Anies Lanjutkan Rencana Ahok?

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Melestarikan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Renasionalisasi BUMN

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Restrukturisasi, Babak Baru Pertamina Melangkah ke Kancah Dunia

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Sosok

Image
News

Penampilan Terbarunya Bikin Pangling, Ini 5 Potret Transformasi Menlu Retno Marsudi

Image
Ekonomi

Perjalanan Karier Rieke Diah Pitaloka, dari Si Oneng hingga Wakil Rakyat 16 Tahun

Image
News

Unggah Momen Bersama Jokowi, Warganet Soroti Catatan yang Dibawa Prabowo