image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada CEPP FISIP UI

Salah Urus dan Salah Pengurus

Kolom

Image

Calon penumpang saat memadati Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (30/5/2020). Kepadatan tersebut terjadi lantaran terdapat pembatasan jumlah penumpang yang dapat masuk peron dan gerbong kereta. | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO, Dalam banyak konteks, Indonesia saat ini sedang dalam pandemi kesemrawutan yang tak gampang diurai. Semuanya berpangkal pada manajemen negara (menajemen pemerintahan) yang kacau dan membingungkan.

Terlihat jelas betapa pemerintah begitu gamang dan seperti tidak punya prioritas. Kalaupun ada prioritas, tetapi prioritas yang tdak berangkat dari kenyataan riil kebutuhan dan kepentingan publik. Hanya prioritas dalam ukuran kepentingan sempit elite penguasa.

Ketika, misalnya, dihadapkan pada kenyataan apakah lebih mendahulukan ekonomi atau keselamatan warga (dari serangan mematikan Covid-19), pemerintah tampak sangat ragu-ragu dan maju-mundur dalam ketidakjelasan. Ekonomi penting, keselamatan warga juga penting. Lalu bagaimana? Di sinilah pemerintah dituntut memainkan perannya dengan cerdas dan kreatif. Tidak malah bingung dan inkonsisten.

baca juga:

Hampa Daya Pikir

Di tengah-tengah ganasnya pandemi, terlihat jelas betapa pemerintah selain tidak efekif juga kurang berwibawa di hadapan publik. Ketidakefektifan dan ketiadaan wibawa itu lebih dipicu oleh sikap plin-plan pemerintah.

Menerapkan kebijakan PSBB, tapi juga menggelar konser yang justru melanggar prinsip-prinsip PSBB itu sendiri. Melarang orang-orang keluar rumah dan mudik, tapi bandara dipenuhi warga asing yang keluar-masuk Indonesia. Selalu meminta tanaga medis tetap siaga di garis depan, tetapi insentif mereka tak kunjung dibayarkan.

Pemerintah mengeluh tak punya anggaran untuk total memerangi pandemi, tapi malah kongkalikong dengan Ruang Guru. Duit 5,6 trilun rupiah digelontorkan  untuk pelatihan akal-akalan program Pra-Kerja.

Pandemi belum ada tanda-tanda berakhir, Presiden Joko tiba-tiba muncul di sebuah mall di Bekasi memberi isyarat agar-agar mall-mall segera dibuka. Biar roda ekonomi bergerak kembali. (Memangnya ekonomi hanya ada mall-mall?).

Ironis. Sehari atau dua hari kemudian Presiden Joko pun mengeluarkan penyataan yang meminta masyarakat dan semua pihak untuk benar-benar mewaspadai serangan pandemi “gelombang kedua”. Seolah membatalkan pidatonya di Mall Sumarecon Beksi itu. 

Hal serupa juga menimpa dunia pendidikan. Sekolah-sekolah segara dibuka di awal Juni, dengan protokol pandemi yang ketat (pakai masker, selalu cuci tangan, dan physical distancing).

Tetapi, yang kurang dipikirkan dan diantisipasi apakah infrastruktur pendukung di sekolah-sekolah sudah memadai dan siap untuk itu? Apakah aturan yang dirumuskan pemerintah semudah itu diterapkan di sekolah-sekolah? Apakah sudah dipikirkan dan diperhitungkan secara matang dan komprehensif soal perilaku anak? Sanggupkah guru-guru sekian lama mengontrol dan mendisiplinkan sekian banyak murid dengan model protokol pandemi? Pernahkah pula dipikirkan efek domino serangan pendemi di sekolah-sekolah?

Sikap pemerintah soal berdamai dengan covid, kompromi dengan covid,  hidup berdampingan dengan covid berujung pada muncul kebijakan “new normal” yang prematur dan merisaukan itu.

Banyak pihak yang mempertanyakan dan meragukan kebijakan itu. Termasuk organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Mereka ragu dengan kasahihan, keakuratan, dan tingkat ketepercayaan data dari kebijakan “new normal” yang tidak normal itu. 

Itu artinya pemerintah kurang mendapat kepercayaan publik. Kebijakan pemerintah dianggap asal-asalan dan tidak memiliki basis yang meyakinkan. Kebijakan yang jika dikuti justru akan membuat petaka dan masalah pun menjadi tambah runyam. Kebijakan yang tidak memberikan solusi terbaik.

Jika demikian, betapa pemerintah memformulasikan dan menerapkan kebijakan secara serampangan. Kebijakan yang tidak ditopang kekuatan pemikiran yang mampu mempertimbangkan banyak sisi kehidupan. Pertimbangan utamanya lebih pada kepentingan ekonomi. Sebuah kebijakan yang hampa daya pikir.

Dua Kesalahan Mendasar

Di saat soal pandemi masih masih ruwet dan membingungkan, pemerintah bersama DPR seolah mengambil kesempatan membahas dan mengesahkan beberapa UU yang sangat kontroversial dan ditentang banyak pihak.

UU manajemen Covid-19 rasa ekonomi, misalnya terbit dengan mulus. UU yang cenderung melegalkan penyelewengan keuangan negara itu diprotes banyak pihak sejak berwujud perppu. Bahkan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

UU Minerba rasa asing, terbit pula dengan bangga. UU yang sangat mengabaikan Pasal 33 UUD 1945 tidak saja seolah menyerahkan total sumber daya alam ke pemilik modal dan asing, juga tidak menyisakan tempat bagi perspektif keadilan dan kepentingan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Ia lebih mewadahi kepentingan oligarki ekonomi dan oligarki politik. Potensi penggadaian negara sangat besar dalam UU ini.

Lebih seru lagi UU Omnibus Law Cilaka. Dari sisi konten kurang fokus, banyak sekali pernak-perniknya, dan banyak sekali klausul yang sangat terasa dipaksakan. Tetapi, satu misi penting di dalamnya yakni memberi karpet merah dan sederet kemudahan bagi kaum investor. Roh dasarnya tidak lain dari pemberhalaan investasi. Sekaligus menunjukkan betapa negara sengaja membuat dirinya bergantung kepada oligarki ekonomi.

Dari tiga UU itu saja memeberi isyarat betapa negara ini sedang dalam status salah urus. Salah urus membuat prinsip-prinsip hakiki bernegara dan berbangsa terabaikan. Konstitusi tidak dipedomani. Kebutuhan, kepentingan, kerisauan, kegalauan, tangisan, dan jerit derita warga tidak dipedulikan. Realitas masyarakat tidak menjadi basis kebijakan-kebijakan pembangunan.  

Dalam status urus, negara menjadi compang-camping dan berputar-putar dalam ketidakjelasan sistem. Negara membikin aturan yang hanya menguntungkan elite dan meninggikan derajat oligarki. Dalam status salah urus, negara misalnya menciptakan kondisi untuk punya alasan mengimpor berbagai jenis komoditas. Siapa yang diuntungkan? Tentu oligarki politik dan oligarki ekonomi. Bukan rakyat kebanyakan.

Mengapa terjadi negara salah urus? Tidak lain karena salah pengurus. Artinya, negara sedang diurus oleh para pengurus yang salah. Oleh orang-orang yang salah. Partai politik telah salah merekrut dan mempromosikan calon pengurus untuk dikontestasikan dalam pemilu.  

Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik tidak mengacu pada kualitas, integritas, dan kapasitas leadership calon pengurus. Tetapi lebih pada popularitas dan isi tas (kemampuan finansial) si calon. Ini terjadi baik pada pilpres maupun pilkada. Lahirlah kemudian pengurus (presiden, gubernur, bupati/walikota) yang lemah dan tidak mengerti bagaimana mengurus negara dan menyejahterakan warga. Negara dipahami seperti perusahaan pribadinya.

Indonesia saat ini sedang ditimpa dua kesalahan mendasar itu. Yakni, salah urus dan salah pengurus. Manajemen negara akan kembali ke prinsip-prinsip yang benar jika negara sudah berganti pengurus. Wallahu’alam. []

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

Image

News

Kolom

Rasisme Tertolak di Dunia yang Beradab!

Image

News

Kolom

Ancaman Gangguan Kejiwaan di Pilkada 2020

Image

News

Kolom

Milenial Reform

Image

News

Kolom

Jebakan Kampanye Virtual di Pilkada 2020

Image

News

Kolom

Rasisme Itu Dosa Asal Amerika

Image

News

Kolom

New Normal

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Usulan Pencabutan RUU PKS, Sigit Widodo: Betapa Malangnya Bangsa Ini

Data korban kekerasan seksual terus meningkat.

Image
News
DPR RI

Baleg DPR Bersama Menkum HAM Rapat Bahas Evaluasi Prolegnas Prioritas 2020

UU harus mengutamakan kepentingan rakyat bukan elite.

Image
News

RUU Cipta Kerja Dinilai Solusi Penciptaan Lapangan Kerja Usai Pandemi

Salah satu manfaat penerapan Omnibus Law di Indonesia adalah menyelesaikan tumpang tindih regulasi.

Image
News

Berkas Lengkap, Mantan Lurah Pekojan Bakal Jalani Sidang Tipikor

Tri akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu dekat.

Image
News

Kejagung Kembali Periksa Pejabat OJK terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Libas semua yang terlibat.

Image
News

Starbucks Investigasi Video Pegawai Intip Kaki Sampai Dada Pengunjung Lewat CCTV

Melalui akun resmi Twitter, mereka menyatakan permohonan maaf dan akan segera melakukan investigasi.

Image
News
DPR RI

DPR: Penghentian Paket Pelatihan Program Kartu Prakerja Sesuai Harapan dan Aspirasi

Seharusnya program ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Image
News

Dua Spesialis Jambret di Depan Gedung KKP Ditangkap Polisi

Keduanya sudah puluhan kali beraksi menggunakan sepeda motor Vario (nomor polisi) B 4833 TWX

Image
News

Keluarga Dihina di Twitter, Erdogan Akan Perketat Media Sosial

Erdogan mengatakan penyelidikan sedang dilakukan terhadap mereka yang "menyerang" keluarganya dengan menghina bayi yang baru lahir.

Image
News

Pengantin Pria Meninggal, 111 Orang Tamu Undangan Terinfeksi Corona

Kasus ini menjadi klaster baru di India

terpopuler

  1. Tak Terima Istrinya Dihina, Kim Jong-un Ledakkan Kantor Penghubung dengan Korea Selatan

  2. Segera Nikah, Reza 'LIDA' Cerita Awal Mula Kenal dengan Calon Istri

  3. Sri Mulyani: Insya Allah Kita akan Bisa Melakukannya Bersama-sama

  4. PSI: Anies Berusaha Mengganti Bahasa Reklamasi Menjadi Perluasan Daratan

  5. Puan: Kami Ingin Proses Hukum yang Dilakukan Polri Berlangsung Cepat dan Efektif

  6. Lahirkan Anak Pertama, 7 Potret Persalinan Tasya Farasya yang Penuh Haru

  7. 5 Meme Lucu Lionel Messi usai Bikin 700 Gol, Jagoan Mah Bebas

  8. Punya Rumah Mungil? Ini 5 Inspirasi Menata Dapur Minimalis agar Manis Abis

  9. Bella dan Engku Emran Trending di Twitter karena Cerai, Warganet: Jadi Ingat Pesan Emak

  10. Anaknya Izin Gunakan Pakai Tato, Reaksi Ibu Berhijab ini Tak Terduga

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Image
Zainul A Sukrin

Polemik RUU HIP, Antara Oligarki dan Populisme Politik Islam?

Image
Yusa’ Farchan

Menjaring Suara di Tengah Pandemi; Catatan Pilkada Serentak 2020

Image
ACHMAD FACHRUDIN

Paradoks Keindonesiaan di Tengah Covid-19

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
News

40 Tahun Bersahabat, 7 Potret Kedekatan Retno Marsudi dan Sri Mulyani

Image
News

5 Fakta Menarik Orias Petrus Moedak, Dirut PT Inalum yang Sempat Berdebat dengan Anggota DPR RI

Image
News

Pemilik 36 Perusahaan hingga 40 Ribu Karyawan! Ini 5 Fakta Menarik Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat