image
Login / Sign Up

IPW Minta Polri Bebaskan Ruslan Buton

Dian Rosmala

Image

Ketua Presidium IPW Netas S Pane | ISTIMEWA

AKURAT.CO, Ketua Presidium Ind Polive Watch (IPW) Neta S Pane meminta Mabes Polri segera membebaskan pecatan TNI AD Ruslan Buton yang ditangkap karena meminta Presidan Joko Widodo mundur di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Neta, penangkapan terhadap Ruslan tidak memiliki dasar hukum. Ia menilai penangkapan tersebut hanya sikap parno jajaran Kepolisian. Menurutnya, apa yang disampaikan Ruslan melalui video berisi rekaman suaranya yang meminta Presiden Jokowi mundur, sebatas aspirasi rakyat Indonesia yang dijamin konstitusi.

"Sehingga Polri boleh menangkap dan memeriksa Ruslan, lalu mengingatkannya, untuk kemudian melepaskannya," kata Neta melalui keterangan tertulis, Minggu (32/5/2020).

Diketahui, Ruslan ditangkap di rumahnya di Kecamatan Wabula, Buton, Sultra Kamis (28/5). Penangkapan ini dilakukan setelah video yang berisi rekaman suara Ruslan viral di media sosial.

Dalam video itu Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona sulit diterima oleh akal sehat. Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi hingga memintanya meletakkan jabatan sebagai Presiden.

Menurutnya, mundurnya Jokowi merupakan solusi untuk menyelamatkan bangsa saat ini. Bila tidak, bukan mustahil akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat.

Akibat pernyataannya itu, Ruslan dijerat pasal berlapis. Selain pasal tentang keonaran, dia juga dijerat UU ITE. Yakni Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP. Sehingga dia dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun.

"Polri terlalu paranoid dengan mengenakan pasal pasal itu terhadap Ruslan. Sehingga Polri alpa dengan kebebasan menyampaikan aspirasi yang dijamin UUD 1945. Ruslan sebatas menyatakan aspirasi dan mengingatkan. Tidak ada tindakan pidana dan ajakan untuk membuat tindakan pidana yang dilakukannya. Sebab itu tindakannya belum dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindak pidana, apalagi membuat keonaran. Begitu juga mengenai pasal informasi bohong yang disangkakan polisi terhadap Ruslan, menjadi pertanyaan, di mana bohongnya?," tutur Ruslan.

Neta berpendapat, pernyataan Ruslan itu tidak akan serta merta membuat Jokowi berhenti jadi Presiden. Katanya, Pemberhentian Presiden sudah diatur UUD 1945 dengan memenuhi lima persyaratan di antaranya jika terlibat korupsi, terlibat penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan kejahatan dengan ancaman lebih dari lima tahun, dan kalau terjadi keadaan di mana tidak memenuhi syarat lagi.

"Di luar itu, membuat kebijakan apapun, Jokowi tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, apalagi hanya membuat kebijakan mengatasi Covid-19," ujar Neta.

Menurutnya, jika Polri terlalu parno terhadap pernyataan Ruslan, Polri bisa saja memanggil, menangkap, dan memeriksanya. Tapi kemudian membebaskannya, setelah menasehati atau mengingatkan Ruslan.

"Sebab dalam konteks menyampaikan aspirasi, penangkapan itu menjadi kurang relevan dikualifikasi sebagai tindak pidana, dan hanya menunjukkan arogansi serta superioritas Polri yang tidak promoter. Untuk itu IPW berharap, aparat kepolisian untuk tidak mengkhawatirkan pernyataan Ruslan," kata Neta.

baca juga:

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

News

Langgar UU, IPW Kritik Banyaknya TNI-Polri Aktif Rangkap Jabatan di Posisi Sipil

Image

News

Kasus Novel Baswedan, IPW: PN Jakut Harus Bisa Buktikan Wajahnya Disiram Air Keras atau Air Aki

Image

News

IPW Apresiasi Tuntutan Jaksa ke Terdakwa Penyiram Air Keras Novel

Image

News

IPW: Pernyataan BW Terkait Penangkapan Nurhadi Bersifat Post Power Syndrom

Image

News

Ruslan Buton Ditangkap, Refly Harun: Minta Presiden Mundur Nggak Apa-apa Dalam Demokrasi

Image

News

Copot Kapolsek Gubeng Kompol Naufil Hartono, Kapolda Jatim Disebut Lebay dan Berlebihan

Image

News

IPW Nilai Pelimpahan Berkas Kasus Pemberian THR ke Polri Adalah Bentuk Sinergi KPK

Image

News

Wabah Corona

IPW Nilai Sikap Pemerintah Tangani Wabah Covid-19 Makin Aneh dan Ngawur

Image

News

Tiba-tiba Muncul, IPW Nilai Ada Keanehan Dalam Aksi Vandalisme Kelompok Anarko

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Hippindo Yakin RUU Cipta Kerja Mampu Dongkrak Ekonomi Usai Pandemi

Kami mendukung peraturan ini secepatnya agar dapat terwujud.

Image
News

Sudah Pernah Diingatkan Agar Tak Korupsi, Bupati Kutai Timur ternyata Bandel

Korupsi itu bahaya.

Image
News

Honggo Wendratno Dihukum Kurungan 16 Tahun, Jaksa hanya Bisa Eksekusi Barbuk dan Uang Pengganti

Sidang digelar tanpa kehadiran tersangka.

Image
News

Sebelum Rusak Hotel Mercure dan Aniaya Serda Saputra, Pelaku Lakukan ini Bareng-bareng

Pantas saja mereka berani.

Image
News

Geram Joko Tjandra Masuk ke Indonesia Lewat Jalan Tikus, Gerindra: ini Skandal Besar Keimigrasian

Menkumham dan Dirjen Imigrasi harus dipanggil untuk bisa memberikan penjelasan.

Image
News

Sri Asiyah Menangis Haru Saat Tahu Akan Miliki Rumah Layak Huni

“Sejak ditinggal suami meninggal saya berjuang sendiri dengan berjualan lotek, Tapi sejak Covid saya sudah tidak berjualan lagi“

Image
News

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur dan Istrinya Sebagai Tersangka Kasus Suap Infrastruktur

Penetapan dilakukan bersama 5 orangnya, sehingga total tersangka dalam kasus ini berjumlah tujuh orang.

Image
News

Bank BUMN Didorong Lakukan Ekspansi Kredit untuk Penyelamatan Ekonomi Nasional

Khusus bagi UMKM, dukungan tersebut diberikan dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru.

Image
News

Sandi Dorong Pengembangan Desa Wisata di Daerah

Jadi ini justru waktunya kita untuk mengembangkan pariwisata yang ada di daerah kita.

Image
News
DPR RI

Mardani Usulkan Pembentukan Lembaga Khusus untuk Kemerdekaan Palestina

“Indonesia harus terdepan mendorong kemerdekaan Palestina”

terpopuler

  1. Grab Kena Denda Rp30 Miliar, Hotman Paris: Merusak Iklim Investasi Indonesia

  2. Kalina Octarani Cerita Pengalaman Pahit Menikah dengan Deddy Corbuzier

  3. Pertama Kalinya dalam 60 Tahun, Sony Berubah Nama Menjadi Sony Group

  4. Saham Pizza Hut Ambruk Karena Bangkrut di AS, Sarimelati Kencana Pasrah?

  5. Tunggui Ibunya di ICU Rumah Sakit, Seorang Warga Sleman Malah Positif COVID-19

  6. Novel Baswedan: Lebih Baik Melepas 1.000 Orang Bersalah daripada Menghukum 1 Orang Tidak Bersalah

  7. Anies Perpanjang PSBB Transisi, Ferdinand: Ini Cuma di Atas Kertas, Fakta di Lapangan Berbeda

  8. Cool Abis, 4 Ilustrasi Vektor Para Pesepak Bola Kekinian Jika Kenakan Jersey Klasik

  9. Amien Rais Sebut Kemungkinan Jokowi Bermain 'Sandiwara Politik', Ruhut: di Matanya Pemerintah Tidak Pernah Ada Baiknya

  10. Sindir Muhammad Nasir Usir Dirut PT Inalum, Dedek Prayudi: Contoh Marah-marah tanpa Isi

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Image
Zainul A Sukrin

Polemik RUU HIP, Antara Oligarki dan Populisme Politik Islam?

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
News

Jadi Pengusaha Daging, 6 Potret Terbaru Mantan Istri BTP Veronica Tan

Image
News

Lewat YouTube Daniel Mananta, BTP Ungkap Usahanya Pertahankan Rumah Tangga dengan Veronica Tan

Image
News

6 Potret Lawas Kenangan Presiden Soeharto Bersama Keluarga