breaking news: Roket Besutan SpaceX-NASA Meluncur Pukul 22.00 WIB

image
Login / Sign Up

Fraksi PKS: RUU Ciptaker Berpotensi Bungkam Pers di Tanah Air

Muslimin

DPR RI

Image

Rapat Paripurna DPR | AKURAT.CO/Kosim Rahman

AKURAT.CO, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan meminta pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dihentikan. Ia menilai RUU ini berpotensi mengekang kebebasan Pers di Indonesia.

"Hentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena berpotensi membungkam dan menyulitkan dunia Pers di tanah air," terang Netty kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (23/5/2020).

Menurut anggota Komisi IX DPR RI ini, RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengandung upaya mengembalikan campur tangan pemerintah dalam kehidupan Pers. "Disebutkan dalam RUU ini adanya peraturan pemerintah tentang pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang melanggar aturan terkait badan hukum Pers,  pencantuman alamat dan penanggungjawab secara terbuka."

baca juga:

Menurut Netty, adanya peraturan pemerintah tersebut seperti membuka pintu belakang yang bertentangan dengan semangat pengelolaan mandiri (self-regulatory) media yang terbebas dari intervensi pemerintah.

"Kita perlu mendorong Pers yang kredibel dan bertanggung jawab, namun jangan sampai RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini mengembalikan pengalaman buruk di masa Orde Baru, di mana ada campur tangan Pemerintah yang besar terhadap Pers” ujarnya. Sebagaimana diketahui, pada masa Pemerintahan orde baru, Pemerintah melakukan kontrol terhadap pemberitaan media, mulai dari keharusan adanya  Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), pengendalian Dewan Pers, pengaturan organisasi wartawan hingga pembredelan. “Langkah ini dapat menjadi kemunduran bagi kebebasan Pers Indonesia," tambahnya.

Selain itu, kata Netty, dalam  Undang-Undang  Tentang Pers No 40 Th 1999, denda untuk perusahaan Pers yang melanggar ketentuan soal kewajiban  memperhatikan norma agama dan kesusilaan dalam pemberitaan,  paling banyak Rp500 juta, tetapi dalam draft RUU Cipta Kerja  disebutkan sampai Rp 2 miliar.

"Pelanggaran memang perlu diberi sanksi sebagai cara pembelajaran. Namun, untuk apa dinaikkan sampai empat kali lipat? Hal ini akan sangat menyulitkan teman-teman Pers. Bisa jadi tidak ada lagi yang berani menjalankan perusahaan Pers kalau dendanya sebanyak itu," ujar Netty.

Netty juga berpendapat bahwa Pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab adalah pilar demokrasi. Menurutnya, Pers dapat menjadi alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik. 

“Nah, fungsi ini akan berjalan dengan baik, jika Pers independen dan memiliki keleluasaan. Jika ditakut-takuti dengan denda dan sanksi yang berat dan diawasi dengan peraturan pemerintah soal administrasi, tentu akan mempengaruhi keleluasaan Pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Paragraf 5 Pasal 87 RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengandung ketentuan revisi terhadap UU No.40 tentang Pers, antara lain pada Pasal 11 dan Pasal 18 yang ditolak kalangan insan media.

Pasal 11 mengatur mengenai mekanisme penanaman modal, yang awalnya dilakukan melalui pasar modal direvisi menjadi pemerintah pusat mengembangkan usaha Pers melalui penambahan   modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Sementara Pasal 18 merevisi ketentuan terkait pemberian sanksi bagi perusahaan Pers yang melakukan pelanggaran atas pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 UU Pers,  dari denda  maksimal Rp 500 juta menjadi Rp  2 miliyar.

Kemudian pada ayat 3, perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta direvisi menjadi perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.

Terakhir, di ayat 4 mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.[]

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

Olahraga

Sudah Ganteng Sejak Dulu, Ini 4 Pesona Made Wirawan Muda

Image

News

DPR RI

Kemendes Didesak Segera Salurkan Seluruh BLT Dana Desa

Image

News

DPR RI

DPR Berharap Pemerintah Evaluasi Biaya Perawatan Pasien COVID-19

Image

News

DPR RI

Kerusuhan Meluas, Komisi I DPR Minta Perwakilan Indonesia di AS Pastikan Keselamatan WNI

Image

News

DPR RI

Kerusuhan Terus Meluas, Meutya Hafid Minta Perwakilan Indonesia Pastikan Keselamatan WNI di AS

Image

News

DPR RI

Pembukaan Sekolah Saat Pandemi Dinilai Mempertaruhkan Nyawa Siswa

Image

News

DPR RI

Maknai Hari Lahir Pancasila, Aziz Syamsuddin: Ayo Jalankan Konsep Gotong-royong dalam Menghadapi COVID-19

Image

Olahraga

Marc Klok

Marc Klok Suka Nomor 10 Sejak Masih Kecil

Image

News

DPR RI

Didik: Negara Harus Hadir dalam Pengusutan Kasus Ancaman Teror Diskusi Politik di UGM

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Ruslan Buton Ditangkap, Refly Harun: Minta Presiden Mundur Nggak Apa-apa Dalam Demokrasi

Akibat pernyataan itu, Ruslan ditangkap Polisi di rumahnya di Kecamatan Wabula, Buton, Sultra Kamis (28/5).

Image
News

Polisi: Tidak Ada Korban Jiwa dalam Peristiwa Tanah Longsor di Ruas Tol Semarang-Solo

Kendaraan dari arah Solo dialihkan keluar melalui gerbang Tol Ungaran.

Image
News

Hujan Deras Akibatkan Tanah Longsor Hingga Menutup Ruas Jalan Tol di Semarang

Meski demikian, jalur yang tertimbun longsor kini dikabarkan sudah dibersihkan dan dibuka kembali.

Image
News

IPW Minta Polri Bebaskan Ruslan Buton

Penangkapan ini dilakukan setelah video yang berisi rekaman suara Ruslan viral di media sosial.

Image
News

BNPB: Lebih dari 1.300 Bencana Terjadi Sepanjanh Januari hingga Akhir Mei 2020

BNPB mencatat lebih dari 2 juta warga mengungsi karena banjir.

Image
News

Ketika Penggunaan Masker Dinilai Lebih Ampuh Mencegah Virus Corona daripada Lockdown

Alasan mengapa masker efektif di rumah sakit ialah karena petugas kesehatan tahu bagaimana melepas masker tanpa menjadi terinfeks.

Image
News

Ratusan Penumpang Kereta Luar Biasa Tiba Stasiun Gambir di Tengah Pandemi

Image
News

Kematian George Floyd di AS Diharapkan Jadi Pelajaran Bagi Polri

"Polisi dibangun untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial”

Image
News
DPR RI

Kemendes Didesak Segera Salurkan Seluruh BLT Dana Desa

Dalam masa reses ini, saya terus melakukan pengawasan terhadap jalannya penyaluran BLT Dana Desa

Image
News

Fadli Zon Kritik Mahfud MD soal RUU HIP

RUU HIP tidak penting untuk dibahas dalam kondisi saat ini.

terpopuler

  1. Viral Dekorasi Kamar Estetis Low Budget, Sulap Sarung Bekas Bapak jadi Taplak!

  2. Kisah Office Boy Kantor PSI Selalu Sisihkan Gaji Buat Belanja Makanan Bagi Orang-orang Miskin

  3. Gerakan Bersihkan Indonesia Mulai Menggelar 'Sidang Rakyat' Menolak UU Minerba

  4. Berlapis Emas, 5 Potret Rumah Mewah Shah Rukh Khan yang Ditaksir Senilai Rp694 M

  5. Agar Tak Ada Kerumunan di Pusat Perbelanjaan, Pakai Sistem Ganjil Genap, Jansen: Keren Juga Idenya Bang Apri Sujadi

  6. Suami Istri Ditangkap Diduga Sebarkan Ideologi Khilafah, Brigade Meo: Kini Dia Berulah Lagi, Kita Amankan Saja

  7. Begini Tanggapan Manajer Papajack Soal Rencana Penerapan New Normal

  8. Pelaku Teror Diskusi Pemecatan Presiden Catut Nama Muhammadiyah, Busyro: Cara Level PAUD yang Ecek-ecek

  9. Freelancer Bakal Semakin Dicari di Era New Normal, Mengapa?

  10. Guru Besar Nimatul Huda Diteror, Fahri Hamzah: Saya Usul UII Lapor Sinuwun Aja

Jamkrindo Lebaran

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memaknai Silaturahim Virtual

Image
Azami Mohammad

Gaya Bengis Antirokok Memainkan Isu Anak

Image
Dr Idham Kholik

Menjadi (kan) Pemilih Antifobia Covid-19

Image
Ujang Komarudin

New Normal

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
Ekonomi

Kiat Agar Bisnis Moncer Ala Bob Sadino

Image
News

Ikut Tren Gunakan FaceApp, Ridwan Kamil: Di Era New Normal Wajah Tak Perlu Dirawat, Cukup Diedit

Image
News

Pernah Terlibat Kasus Pembunuhan hingga Tuntut Jokowi Mundur, 5 Fakta Tak Terduga Ruslan Buton