Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta

Manajemen Krisis Pilkada di Tengah Covid-19

Kolom

Image

Warga mencelupkan jari ke tinta usai melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 34 kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (27/4/2019). Pemungutan suara ulang tersebut rata-rata dilakukan karena banyaknya pemilih yang menggunakan e-KTP tanpa memiliki A5 saat hari pencoblosan pada 17 April 2019. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Pilkada bukan hanya ditujukan untuk kepentingan membangun proyek demokratisasi lokal, melainkan juga harus berkontribusi nyata guna menjawab problem  pagebluk Covid-19. Dalam kontek Pilkada, penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan khususnya di level bawah merupakan eksponen potensial terpapar Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan manajemen krisis Pilkada serta standar operasional prosedur (SOP) yang memadai, efektif, terukur dan aplikatif.

Sebelumnya KPU diberitakan melakukan uji publik atas  Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang perubahan ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020. Dalam uji publik tersebut,  KPU merilis jadwal baru Pilkada yang dimulai pada 6 Juni 2020. Dengan agenda kegiatan mengaktifkan kembali  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sebelumnya sudah dilantik pada Maret 2020.

Kemudian pada 13 Juni, rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yang awalnya rencana pembentukan PPDP pada 26 Maret 2020. Selanjutnya kegiatan penyusunan daftar pemilih, pada 10 Juni-5 Juli 2020. Sebelumnya direncanakan pada 23 Maret-17 April. Selanjutnya, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran berubah dari yang semula pada 11 April-17 Mei menjadi 6 Juli-4 Agustus 2020.

baca juga:

Sementara tahapan rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap (DPT) bergeser dari 13-20 Juli 2020 menjadi 30 September-7 Oktober 2020. Untuk masa kampanye, tetap akan digelar selama 71 hari yang direncanakan digelar pada 26 September sampai 5 Desember 2020. Adapun masa tenang dijadwalkan pada 6-8 Desember dan pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Sulit Diprediksi

Manajemen Pilkada berbasis penanganan Covid-19 sangat penting dan perlu mengingat diseminasi kasus pasien terinfeksi virus corona di Indonesia hingga Senin (18/5/2020) sebagaimana dilansir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, terus berlangsung. Secara kumulatif, di Indonesia  terkonfirmasi positif corona telah mencapai angka 17.514 pasien, dengan angka kesembuhan mencapai 4.129 orang. Sementara untuk korban meninggal terkonfirmasi positifi virus corona adalah sebesar 1.148 orang. 

Ironisnya, sangat sulit memprediksi kapan Covid-19 berakhir. Beberapa ilmuwan sudah mencoba mencobanya. Ada yang gagal namun ada yang belum diketahui hasilnya. Prediksi gagal disampaikan Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Prof Amin Soebandrio yang sempat menyebut wabah Corona diperkirakan usai pada pertengahan April hingga Mei. Padahal senyatanya hingga akhir Mei ini belum ada tanda-tanda berakhir.

Yang masih ditunggu adalah prediksi ahli statistika dan alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada yang memperkirakan, pandemi Covid-19 akan berhenti pada 29 Mei 2020 di Indonesia.  Sementara ahli Institut Teknologi Bandung memperkirakan Covid-19 akan berakhir Mei atau awal Juni 2020.

Sedangkan epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Hermawan Saputra memprediksi Indonesia akan sibuk untuk hidup berdampingan dengan virus corona sepanjang tahun 2020 bila pemerintah dan masyarakat tidak konsisten menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sulitnya menebak kapan Covid-19 akan berakhir ada kaitannya dengan belum ditemukannya vaksin anti virus Covid-19. Salah seorang pakar penyakit menular dari Amerika Serikat (AS), dr. Anthony Fauci memprediksi, vaksin tidak akan tersedia untuk minimal 12 hingga 18 bulan ke depan. Menurutnya, vaksin COVID-19 bisa saja ditemukan pada Januari 2021 mendatang.

Di sisi lain, KPU atas persetujuan DPR dan pemerintah, harus tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah yang meliputi 224 wilayah kabupaten, 37 kota dan 9 provinsi. Tujuannya demi menyelamatkan kalender politik nasional, kesinambungan pemerintahan dan kepemimpinan lokal, penyediaan panggung dan arena politik bagi partai politik dalam melakukan konstestasi, proses pematangan demokrasi lokal, dan lain sebagainya.

Titik Kerawanan 

Semua tahapan Pilkada, memiliki potensi kerawanan terinfeksi virus corona, meskipun para aktor Pilkada sudah memenuhi ketentuan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Misalnya menjaga jarak (physical distancing), memakai masker, hand sanitizer dan sebagainya.  Namun demikian tidak ada jaminan seratus persen steril dari virus corona.  

Apalagi dalam banyak kasus atau sebanyak 70 persennya pasien positif Covid-19,  berasal dari orang tanpa gangguan (OTG).  Padahal dalam aktivitas Pilkada, kontak langsung antara para pemangku kepentingan, khususnya antara penyelenggara Pilkada dengan pemangku kepentingan dari kalangan partai politik, tim sukses dan pemilih, sangat intens dan tinggi.  

Sejumlah contoh kegiatan Pilkada  yang rawan terpapar Covid-19  adalah giat pemutakhiran data pemilih oleh  Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih dari pintu ke pintu (door to door) rumah penduduk/pemilih. Kegiatan mirip adalah verifikasi faktual calon perseorangan terhadap calon pendukung berbasis alamat yang tertera di KTP pendukung.

Kegiatan lain yang rawan terpapar Covid-19 adalah kampanye dalam bentuk sosialisasi, tatap muka, atau debat kandidat yang melibatkan massa pendukung dengan tim kampanye dan kandidat. Memang bisa saja kegiatan kampanye dilaksanakan secara virtual. Hanya saja jika metode kampanye seperti itu yang dipilih, dipastikan tingkat partisipsi pesertanya sangat sedikit.

Pada tahapan logistik Pilkada, potensi kerawanannya saat penyortiran dan pelipatan surat suara yang biasanya melibatkan banyak tenaga kerja. Jika dilakukan seperti pengalaman Pemilu atau Pilkada sebelumnya dengan mengambil suatu tempat/gedung, berpotensi melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun para pekerjanya menjaga jarak, menggunakan masker atau hand sanitizer.

Kerawanan lainnya saat penyerahan hasil rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari jajaran KPU kepada perwakilan tim kampanye pasangan calon, distribusi surat undangan memilih (formulir C6) oleh RT kepada pemilih, pemberian surat suara pada pemilih pada kegiatan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh petugas  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan lain-lain.         

Puncak potensi kerawanan Pilkada terjadi pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam ketentuannya, per-TPS maksimal 800 pemilih yang berasal dari DPT, Daftar Pemilih Khusus atau Daftar Pemilih Tambahan.  Jika terjadi penumpukan pemilih 20 persen saja dari jumlah DPT sebanyak 800 orang yang berarti: 160 orang pemilih:  TPS tersebut rawan terinfeksi Covid-19. Apalagi ketentuan jaga jarak tidak ditetapkan secara disiplin.

Hal yang paling krusial adalah jika terdapat penyelenggara atau peserta Pilkada terpapar virus corona pada kegiatan yang masuk dalam tahapan Pilkada. Misalnya dengan mengambil momentum saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Jika hal sampai ini terjadi, berpotensi akan menimbulkan kehebohan dan kegaduhan yang berdampak negatif terhadap berbagai proses dan tahapan Pilkada lainnya.

Kerawanan non Tahapan

Kerawanan non tahapan Pilkada yang potensial terjadi di tengah pandemi Covid-19 sebagai berikut: pertama,  tingkat partisipasi pemilih secara nasional sulit mencapai 77,5 persen sebagaimana ditargetkan oleh KPU RI. Kedua, sikap dan prilaku apatis dan permisif masyarakat terhadap gelaran Pilkada, makin meningkat. Ketiga, pengawasan partisipatif oleh masyarakat diperkirakan akan kendor.

Keempat, penggunaan internet, media darling, media sosial atau media virtual untuk sosialiasi, kampanye dan interaksi politik di kalangan masyarakat, khususnya kalangan pemilih milenial akan meningkat. Namun bersamaan dengan itu, ujaran kebencian, hoaks, fitnah dan sebagainya dengan menggunakan media virtual juga potensial meningkat tajam.

Kelima, pelanggaran dan kecurangan Pemilu, khususnya terkait dengan politik uang dan sembako akan meningkat tajam. Keenam, pengaduan dan gugatan atas pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu, pelanggaran kode etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), gugatan sengketa hasil Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi, diperkirakan  masih akan cukup banyak.

Ketujuh, rawan terjadi demoralisasi, khususnya di level bawah seperti KPPS/PTPS, PPS/PPL dan PPK/Panwascam. Hal ini bisa terjadi manakala perhatian akan kesejahteraan dan kesehatan mereka diabaikan. Problem akan menjadi makin krusial jika sampai terjadi kasus dimana diantara ujung tombak Pilkada tersebut terpapar Covid-19 karena melaksanakan tugas dan fungsinya. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin penyelenggara Pilkada lainnya akan ramai-ramai mengundurkan diri.

Kedelapan, Pilkada berpotensi meningkatkan gangguan atau penyakit kejiwaan, terutama bagi kandidat yang kalah dalam Pilkada. Mengacu survei BKKBN terhadap lebih dari 20.000 keluarga di Jawa dan Sumatera menunjukkan, 95 persen mengalami stres akibat Covid-19. Oleh karena itu, rumah sakit kejiwaan harus siap sedia menerima kemungkinan banyaknya pasien baru ‘korban’ Pilkada.

Manajemen Krisis dan SOP

Menghadapi penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir, para aktor Pilkada, khususnya kalangan penyelenggaranya harus memiliki sense of crisis dan kewaspadaan dini mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) Pilkada dan kaitannya dengan virus corona.

Idealnya sense of crisis tersebut terinstitusionalisasikan dalam suatu manajemen  krisis dan build in dengan manajemen penyelenggaraan dan penyelenggara Pilkada.  Manajemen krisis sangat diperlukan untuk mendeteksi, mengantisipasi dan memberikan solusi saat itu juga (seketika) manakala Pilkada digelar dalam keadaan darurat seperti saat ini.

Agar lebih teknis dan konkrit, perlu disusun SOP atau pedoman teknis untuk semua Pilkada, khususnya pada setiap kegiatan Pilkada  yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Seperti: pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,  kampanye terbuka, pemungutan suara, rekapitulasi penghitungan suara dan lain sebagainya, harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan (PSBB). Desain kampanye atau disain tempat pemungutan suara yang protektif terhadap Covid-19,  juga harus dilakukan.

Sebaiknya SOP atau petunjuk teknis Pilkada di tengah pagebluk Covid-19 disusun dan diterbitkan dengan memenuhi prinsip efektif, aplikatif  dan terukur serta dilakukan sosialisasi dan simulasi kepada seluruh stakeholder Pilkada, khususnya penyelengara Pilkada secama massif dan maksimal. Tujuannya agar jika Covid-19 menerpa aktor Pilkada dari unsur manapun, tidak gagap dan dapat mengatasi masalah tersebut dengan tepat.

Dalam implementasinya, manajemen krisis tersebut harus diformulasikan  melalui kebijakan strategis yang bersinergi dengan gugus tugas penanggulan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah. Misalnya diwujudkan dengan  tersedianya fasilitas rumah sakit dan tenaga medis bagi daerah yang menggelar Pilkada. Jika sekarang ini belum memiliki, harus diikhtiarkan untuk mewujudkan secara nyata.

Tidak atau jangan  menunggu hingga muncul kasus Covid-19 baru kemudian tergopoh-gopoh mengikhtiarkan rumah sakit yang mampu menangani pasien Covid-19.  Dalam aktualisasinya tentu tidak semua fasilitas kesehatan untuk mengatasi Covid-19 menjadi tanggungjawab penyelenggara Pemilu, melainkan bisa bersinergi dan meminta bantuan dari Pemda setempat.

KPU atau Bawaslu setempat harus melaksanakan rapid test atau swab test corona. Tes ini juga disebut tes PCR (polymerase chain reaction). Idealnya tes  dilaksanakan setiap sebulan sekali sekaligus untuk memantau dinamika kesehatan penyelenggara Pilkada, terutama di level bawah. Sebab kalangan inilah yang banyak melakukan kontak pisik secara langsung dengan berbagai pemangku kepentingan Pilkada.

Last but not least, sebagai aktor utama, penyelenggara Pemilu khususnya di level bawah. Yakni: KPPS/PTPS, PPDP, PPS/PPL dan PPK/Panwascam, harus mendapat perhatian ekstra dari sisi fasilitasi kesehatan seperti mesin ventilator/alat bantu nafas, masker, hand sanitizer, dan lain-lain) dan sebagainya. Diatas itu semua, ekonomi dan kesejahteraanya harus ditingkatkan agar lebih fokus dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya.[]

 

 

 

 

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Demokratisasi di Tengah Badai Pandemi

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Tubuh Penuh Tato, Guru TK di Prancis Terancam Dikeluarkan

Sylvain, seorang guru Taman Kanak-kanak (TK) dari Essonne, Prancis, terancam kehilangan pekerjaan, gara-gara tato di sekujur tubuh dan wajah

Image
News

Arya Sandhiyudha Terpilih Jadi Komisioner KIP DKI Jakarta 

Satu dari lima kandidat ini adalah adalah pengamat politik internasional Arya Sandhiyudha

Image
News

Alhamdulilah, 1.015 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bandung Sembuh

Sembuh, dari total kasus kumulatif COVID-19 hingga kini sudah mencapai 1.152 kasus.

Image
News

Baru Menjabat, PM Jepang Ajak Korea Selatan Kerja Sama Melawan Korea Utara

Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan memburuk selama setahun terakhir

Image
News

Pidato di Majelis Umum PBB, Nicolas Maduro Meminta Negara-negara Bersatu Menentang Sanksi AS

Kuba dan Nikaragua adalah dua dari sedikit sekutu Maduro yang tersisa di Amerika Latin

Image
News

Kasus Hoaks Obat Covid-19, Hadi Pranoto Kembali Minta Tunda Pemeriksaan

Permintaan tunda pemeriksaan sudah berkali-kali diajukan

Image
News

Tegas, PBNU Kembali Minta Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Eman menyebut selayaknya pemerintah memprioritaskan untuk menuntaskan krisis kesehatan terlebih dahulu.

Image
News

RSUD Kembangan Dapat Bantuan Alat Pembuat Cairan Disinfektan

Alat ini dapat mudah digunakan karena hanya memerlukan air kran 280 ml dengan campuran garam 0,3 gram

Image
News
Wabah Corona

Menteri Kesehatan Inggris: 6.000 Orang Terkena COVID-19 per Hari

Menteri Kesehatan Matt Hancock menyebut, meski angka itu sudah tinggi tetapi masih jauh lebih rendah dari puncak.

Image
News

Pekan Depan Polda Metro Periksa Kejiwaan Tersangka Mutilasi

Sebelum menjalankan tes kejiwaan terhadap kedua tersangka ini, polisi akan melengkapi berkas perkara tersebut

terpopuler

  1. Penjual Roti ini Dibikin Kesal Pembeli, Pesan 12 Boks Ternyata Maksudnya Beda

  2. Diejek Gendut oleh Suaminya, Setelah Kurus Wanita Ini Ajukan Cerai

  3. Curhat Istri Yang Suaminya Dikubur dengan Protokol Covid-19: Suami Saya Hanya Diare

  4. Pilkada Serentak Tetap Digelar, Emil Salim: Sasaran Empuk bagi 'Peluru' COVID-19

  5. Defisit APBN Tembus Rp500,5 Triliun, Rizal Ramli: Lho Kemana Aja Tuh Uang? Payah Amat Sih!

  6. Dipindah ke RSPAD, Begini Kondisi Ketua KPU Arief Budiman

  7. Anies Baswedan Udah Bikin 4 Ribu Sumur Resapan, DPRD DKI: Buat Lebih Banyak Lagi!

  8. Amalan Nabi Yusuf yang Membuat Para Wanita Tergila-gila

  9. Tak Becus Urus Covid-19 DKI, Arief Poyuono Tuding Anies Baswedan Biang Kerok Resesi

  10. 5 Potret Transformasi Almira Tunggadewi Yudhoyono, Putri AHY yang Beranjak Remaja

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image
Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit

Pandemi COVID-19 dan Bencana Ekologis Planet Bumi

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Dilema Mayoritas-Minoritas dalam Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Gaya Kasual Najwa Shihab saat Jadi Host, Kece Abis!

Image
News

5 Potret Harmonis Tantowi Yahya dan Istri, Tetap Kompak di Usia Pernikahan Ke-31 Tahun

Image
News

5 Potret Mentan Syahrul Yasin Limpo Jalankan Tugas, Ikut Bajak Sawah hingga Tanam Bawang