image
Login / Sign Up

COVID-19 Mereda, Drama Politik Malaysia Kembali Jadi Sorotan

Endarti

Image

Mahathir Mohamad (kanan), Anwar Ibrahim (tengah) dan Muhyiddin Yassin terlihat bersama setelah konferensi pers di Kuala Lumpur pada 1 Juni 2018 silam | CNA

AKURAT.CO, Menyusul beberapa negara Asia lain seperti Hong Kong, Vietnam hingga Thailand, Malaysia juga tercatat mengalami tren penurunan kasus COVID-19. Pada 12 Mei lalu misalnya, negara ini sukses mencatatkan rekor terendah kasus baru dengan 16 pasien tambahan saja. Pun pada Sabtu (16/5), angka kasus tambahan juga hanya berkisar di angka 17 orang.

Namun, di tengah-tengah meredanya situasi COVID-19 di Malaysia, gonjang-ganjing politik negara ini justru kembali menjadi sorotan publik internasional. Salah satu media ternama asal Singapura, Channel News Asia, misalnya, sampai mengulas tuntas pendapat para pakar terkait dengan drama politik Malaysia yang tak kunjung usai meski negara tengah berfokus pada penanganan COVID-19.

Bertajuk 'Perselisihan Politik Malaysia Kembali ke Pusat Perhatian ketika Situasi COVID-19 Mereda', jurnalis Vincent Tan mengawali liputannya dengan menulis masalah sesi pertemuan parlementer perdana pemerintahan baru pada Senin (18/5).

"Sesi parlementer satu hari yang akan datang pada hari Senin (18 Mei) akan menjadi pertemuan pertama bagi pemerintah Perikatan Nasional (PN) Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin, koalisi informal yang mengambil kendali pada bulan Maret," tulis Tan.

Namun, dijelaskan Tan, pertemuan perdana parlementer pemerintahan Muhyiddin justru sudah menghadapi berbagai sandungan bahkan sebelum dimulai. Pada awal pekan pertama Mei ini misalnya, mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad sudah lebih dulu menembakkan salvo politiknya dengan meluncurkan mosi tidak percaya. Mosi Mahathir terhadap Muhyiddin bahkan disebutkan telah diterima oleh juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Malaysia.

Meski begitu, dalam serangan Mahathir ini, Muhyiddin boleh bernapas lega. Pasalnya, pada Kamis (14/5) pekan lalu, pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa pemerintah yang berkuasa telah membatasi kursi pertemuan parlemen untuk pidato pembukaan kerajaan. Sementara, agenda pemerintah untuk membatasi kursi tidak lain dari pertimbangan pemerintah terhadap situasi COVID-19 yang masih mengancam Malaysia.

Diterangkan Vincent, keputusan pembatasan itu pun bisa memberikan arti bahwa urusan politik pemerintah bakal tidak dibahas di Majelis Rendah pada Senin esok. Jika benar, maka usulan mosi tidak percaya dari Mahathir jelas tidak akan mendapatkan tempat di pertemuan parlementer pertama Muhyiddin.

Asia One



Di sisi lain, rumor  tidak sedap juga tengah menimpa Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU). Dalam liputannya, Vincent pun menuliskan bagaimana partai mungkin akan mendepak Mahathir dan putranya yang kini menjabat sebagai wakil presiden BERSATU, Mukhriz Mahathir.

Dalam pergumulan kekuasaan ini, analis politik lantas mengatakan kepada Channel News Asia bahwa meskipun telah menunjukkan kredibilitas dalam pengelolaan pandemi, Muhyiddin juga perlu membuktikan bahwa ia mampu menangkal segala persepsi terkait dengan 'pengambilalihan kekuasaan atau pemerintahan melalui pintu belakang'.

"Dari satu sudut pandang tertentu, itu (administrasi Muhyiddin) adalah pemerintah yang tidak berkuasa karena dipilih (rakyat). Secara hukum, semua yang dibutuhkan oleh Muhyiddin adalah mayoritas anggota parlemen di Majelis Rendah. Untuk mengatasi kesan legitimasi ini, pemerintah Muhyiddin harus melakukan yang terbaik di semua jalan, yang paling penting adalah bertanggung jawab kepada pemilih melalui parlemen," terang Ahmad Fauzi Abdul Hamid yang kini menjabat sebagai seorang profesor ilmu politik di Universiti Sains Malaysia.

Sementara bagi Mahathir, ia jelas telah kehilangan keunggulan dalam jabatan, terutama karena sudah menyebabkan jatuhnya administrasi Pakatan Harapan (PH) melalui pengunduran dirinya. Pun, pakar juga menyebutkan bagaimana Mahathir akan menempuh langkah panjang dalam menjatuhkan Muhyiddin meski beberapa anggota BERSATU masih memberikan dukungan kepadanya.

"Mahathir tidak lagi menikmati keuntungan dari jabatannya, bahkan untuk membujuk para anggota parlemen yang berada di sisinya untuk tetap bersamanya (meskipun dengan kesetiaan yang terbagi dengan Anwar). (Mahathir) juga tidak bisa memanggil anggota parlemen dari pihak Perikatan (PN) untuk bergabung dengannya. (Sedangkan) Muhyiddin telah memastikan bahwa sebagian besar anggota parlemen di kampnya entah bagaimana ditunjuk untuk berbagai posisi di pemerintahan atau GLC (perusahaan yang terkait dengan pemerintah), sehingga (itu) mengonsolidasikan basis dukungannya," jelas komentator politik Oh Ei Sun.

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut oleh Vincent, situasi politik saat ini juga tampaknya suram bagi Anwar serta bekas partai politiknya,  Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Khusus menanggapi masalah Anwar, Profesor Ahmad Fauzi pun melirik langkah presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) tersebut untuk kembali  mendukung Mahathir. Menurut Ahmad Fauzi, sikap plin-plan serta pembelotan Anwar terhadap kubu Muhyiddin ini jelas akan makin menurunkan citra dirinya.  

"Langkah Mr Anwar untuk bekerja dengan Dr Mahathir sekarang, akan memiliki efek mencegah pembelotan lebih lanjut dari perwakilan PH terpilih ke kamp perdana menteri. Namun, ini memberikan citra ketidaksabaran dan keputusasaan untuk Anwar. Pada gilirannya, citra ketidaksabaran adalah tanda terhadap Anwar dan gaya politiknya ... (Ini) membuatnya tidak populer, sehingga membuat dia menjadi loyalis lama," lanjut Ahmad Fauzi.

baca juga:

Financial Times



Sementara Anwar terus-terusan gagal meraup perhatian publik untuk menjadi PM, UMNO, yang biasa 'melawan' juga masih harus membuktikan sikapnya untuk menerima peran yang kurang dominan dalam administrasi Muhyiddin.

Salah satu anggota parlemen (MP) UMNO sekaligus wakil menteri UMNO Johor,  Nur Jazlan Mohamed, lantas menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan politik adalah memiliki pemilihan umum yang tepat. Dalam keterangannya, Nur Jazlan menyatakan bahwa meski parlemen tidak bisa berdebat tentang pidato Raja pada Senin esok, masalah terkait dengan anggaran pemerintah pastinya akan muncul kembali.

Nur Jazlan pun mengungkapkan bagaimana rencana anggaran pemerintahan 2021 mendatang kemungkinan justru bisa menjadi bumerang alias mosi tidak percaya lagi kepada pemerintahan Muhyiddin.

"Saat ini, parlemen bahkan tidak dapat mengadakan debat yang tepat mengenai pidato Yang Mulia 18 Mei ini, yang pada dasarnya adalah agenda pemerintah untuk tahun 2020, karena kekhawatiran bahwa itu mungkin tidak disetujui oleh parlemen. Masalahnya akan diperbesar nanti ketika datang untuk membaca dan menyetujui anggaran 2021, ketika pemerintah gagal meloloskan anggaran berarti kepercayaan juga akan hilang," jelas Nur Jazlan.

Namun, untuk saat ini, UMNO, yang selalu mencoba untuk memberikan pengaruhnya dalam pemerintahan, disebutkan masih terus memberikan dukungannya kepada Muhyiddin setidaknya hingga pemilihan umum berikutnya.

"Partai (UMNO) akan mendukung Muhyiddin selama dia menunjukkan dia bisa bertahan," tambah Nur Jazlan.[]

Editor: Ahada Ramadhan

berita terkait

Image

News

Didepak dari Kabinet Najib Razak hingga Jadi Kandidat PM Pilihan Mahathir Mohamad, Ini 6 Fakta Menarik Shafie Apdal

Image

News

Mahathir Mohamad Ajukan Kepala Menteri Sabah Shafie Apdal Jadi Kandidat PM Berikutnya

Image

News

Berselisih, Mahathir Mohamad Tolak Bekerja Sama dengan Anwar Ibrahim

Image

News

Mahathir Dua Kali Jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim Sebut Waktunya 'Move On'

Image

News

Mahathir Mohamad Sebut Najib Razak Masih jadi Masalah Utama Malaysia

Image

News

Koleksi Tas Mewah Istri Najib Razak 'Dirusak' Polisi, Warganet Bahagia

Image

News

6 Fakta Menarik Mukhriz Mahathir, Dulu Jadi Petinggi BERSATU Kini Dipecat dari Partai

Image

News

Dipecat dari Partai Bersatu, Mahathir Mohamad Sebut Muhyiddin Yassin Diktator

Image

News

Tolak Dukung PM Baru, Mahathir Mohamad dan 4 Pendukung Dipecat dari Partai Bersatu

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Pertama Pasca Perubahan UU KPK

Penyadapan dilakukan setelah disetujui Dewas KPK.

Image
News

Hippindo Yakin RUU Cipta Kerja Mampu Dongkrak Ekonomi Usai Pandemi

Kami mendukung peraturan ini secepatnya agar dapat terwujud.

Image
News

Sudah Pernah Diingatkan Agar Tak Korupsi, Bupati Kutai Timur ternyata Bandel

Korupsi itu bahaya.

Image
News

Honggo Wendratno Dihukum Kurungan 16 Tahun, Jaksa hanya Bisa Eksekusi Barbuk dan Uang Pengganti

Sidang digelar tanpa kehadiran tersangka.

Image
News

Sebelum Rusak Hotel Mercure dan Aniaya Serda Saputra, Pelaku Lakukan ini Bareng-bareng

Pantas saja mereka berani.

Image
News

Geram Joko Tjandra Masuk ke Indonesia Lewat Jalan Tikus, Gerindra: ini Skandal Besar Keimigrasian

Menkumham dan Dirjen Imigrasi harus dipanggil untuk bisa memberikan penjelasan.

Image
News

Sri Asiyah Menangis Haru Saat Tahu Akan Miliki Rumah Layak Huni

“Sejak ditinggal suami meninggal saya berjuang sendiri dengan berjualan lotek, Tapi sejak Covid saya sudah tidak berjualan lagi“

Image
News

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur dan Istrinya Sebagai Tersangka Kasus Suap Infrastruktur

Penetapan dilakukan bersama 5 orangnya, sehingga total tersangka dalam kasus ini berjumlah tujuh orang.

Image
News

Bank BUMN Didorong Lakukan Ekspansi Kredit untuk Penyelamatan Ekonomi Nasional

Khusus bagi UMKM, dukungan tersebut diberikan dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru.

Image
News

Sandi Dorong Pengembangan Desa Wisata di Daerah

Jadi ini justru waktunya kita untuk mengembangkan pariwisata yang ada di daerah kita.

terpopuler

  1. Grab Kena Denda Rp30 Miliar, Hotman Paris: Merusak Iklim Investasi Indonesia

  2. Laju Penyebaran Virus Corona Sudah Makin Melambat

  3. Kalina Octarani Cerita Pengalaman Pahit Menikah dengan Deddy Corbuzier

  4. Pertama Kalinya dalam 60 Tahun, Sony Berubah Nama Menjadi Sony Group

  5. Diputus Bebas Murni, Selviana Wanma Siap Maju di Pilkada Raja Ampat

  6. Saham Pizza Hut Ambruk Karena Bangkrut di AS, Sarimelati Kencana Pasrah?

  7. Tunggui Ibunya di ICU Rumah Sakit, Seorang Warga Sleman Malah Positif COVID-19

  8. Novel Baswedan: Lebih Baik Melepas 1.000 Orang Bersalah daripada Menghukum 1 Orang Tidak Bersalah

  9. Anies Perpanjang PSBB Transisi, Ferdinand: Ini Cuma di Atas Kertas, Fakta di Lapangan Berbeda

  10. Sindir Muhammad Nasir Usir Dirut PT Inalum, Dedek Prayudi: Contoh Marah-marah tanpa Isi

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Image
Zainul A Sukrin

Polemik RUU HIP, Antara Oligarki dan Populisme Politik Islam?

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
News

Jadi Pengusaha Daging, 6 Potret Terbaru Mantan Istri BTP Veronica Tan

Image
News

Lewat YouTube Daniel Mananta, BTP Ungkap Usahanya Pertahankan Rumah Tangga dengan Veronica Tan

Image
News

6 Potret Lawas Kenangan Presiden Soeharto Bersama Keluarga