image Banner Idul Fitri
Login / Sign Up
Image

Sunardi Panjaitan

Jurnalis Akurat.co dan Mahasiswa Magister Komunikasi Universitas Paramadina.

Covid-19 dan Komunikasi Equivocal Pemerintah

Kolom

Image

Petugas kesehatan menunjukkan vaksin imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus (DPT) saat kegiatan imunisasi di balai Kantor Kelurahan Bakti Jaya, Setu, Tangerang Selatan, Senin (11/5/2020). Kegiatan imunisasi tetap berjalan di kala masa pandemi Covid-19. Kelurahan Bakti Jaya, Tangerang Selatan, mengadakan imunisasi berdasarkan penjadwalan supaya tidak terjadi kerumunan orang banyak dan tetap menerapkan physical distancing. Kegiatan ini juga untuk menghindari rasa ketakutan warga terhadap kesehatan batita dan balitanya ketika harus imunisasi ke puskesmas. | AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

AKURAT.CO, "Ada kemungkinan masih bisa naik lagi, atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi, dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan"

Kalimat itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sebuah video yang diunggah oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (7/5/2020). Kalimat ini membuat kita bertanya? Mungkinkan pemerintah sudah menyerah menghadapi Covid-19 karena ketiadaan vaksin? Lalu sampai kapan pandemi ini akan berakhir di Indonesia?. Saat negara-negara lain sudah mulai mengabarkan pelonggaran lockdown, Indonesia justru menghadapi ketidakpastiaan. Parameter ketidakpastian itu diucapkan sendiri oleh Presiden. Ada nada menyerah, ada ketidakpastian, ada keputusasaan, ketidakpercayaan terhadap data, dan yang pasti ada banyak tafsir ada kalimat tersebut. Apalagi disampaikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Karena kalimat itu multitafsir, Sekretariat Negara sampai mengeluarkan penjelasan resmi atas frasa "hidup berdamai dengan Covid untuk beberapa waktu ke depan". Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam penjelasan ke media menerangkan, bahwa Jokowi ingin agar masyarakat tetap produktif meski virus Corona masih mewabah di dalam negeri. Frasa 'hidup berdamai' diartikan sebagai penyesuaian baru dalam tatanan kehidupan.

baca juga:

"Covid-19 memang belum ada antivirusnya, tapi kita bisa mencegah tertular Covid-19. Ya artinya jangan kita menyerah, hidup berdamai itu penyesuaian baru dalam kehidupan. Kesananya yang disebut the new normal, tatanan kehidupan baru," begitulah Bey menjelaskan maksud Presiden.

Narasi ini menjadi salah satu contoh narasi yang disampaikan oleh Presiden yang mengandung ketidakjelasan dan ambigu. Dalam prakteknya, tidak hanya Presiden yang gagal menyampaikan pesan-pesan yang gagal ditafsirkan secara tunggal oleh masyarakat, tapi juga pejabat-pejabat negara yang lain mengalami problem yang sama. Pesan Komunikasi Pemerintah penuh dengan ketidakjelasan, ambiguitas dan multitafsir.

Narasi-narasi ambuguitas, tidak jelas, tidak lugas inilah yang disebut oleh Janet Beavin Bavelas (1990) sebagai komunikasi equivocal. Dalam bukunya, Equivocal Communication (1990) Bavelas menyebutkan komunikasi equivocal adalah "nonstraightforward communication; it appears ambiguous, contradictory, tangential, obscure, or even evasive". Memang dalam politik, strategi komunikasi equivocal kerap dilakukan oleh elit-elit politik. Namun, dalam kontek komunikasi bencana, strategi ini mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Potret Komunikasi Covid-19

Dalam mengkomunikasikan kebijakan terkait Covid-19, harus diakui pemerintah tampak gagap dan tidak konsisten. Sedari awal, manajemen Komunikasi Pemerintah terlihat buruk. Imbasnya, bukan saja membuat masyarakat panik dan bingung, tapi juga tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap pemerintah. Jika dirunut sejak Desember 2019, saat virus Covid-19 ini pertama kali muncul di Cina, penyelenggara negara lebih banyak merespon kehadiran virus ini dengan guyonan dan terkesan menyepelekan. Pemerintah tampak cukup 'percaya diri' bahwa Covid-19 tidak akan sampai ke Indonesia. Banyak dasar yang disampaikan mulai dari virus akan mati dalam cuaca panas sampai daya tahan tubuh masyarakat Indonesia cukup kuat karena sering mengkonsumsi jamu dan jahe.

Saat pasien 01 terkonfirmasi positif Covid-19, Komunikasi Pemerintah tidak sanggup menahan kepanikan warga. Punic buying terjadi dimana-mana dan identitas pasien terbuka seluas-luasnya. Respon dinamika isu yang berkembang juga terbilang sangat lambat. Saat suara publik menginginkan agar dilakukan kebijakan lockdown, pemerintah justru menyampaikan sebaliknya, tidak ada penutupan wilayah atau karantina wilayah karena akan berdampak luas secara ekonomi. Keberlangsungan perputaran ekonomi menjadi domain utama pemerintah dibandingkan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Komunikasi antar pemerintah dan daerah juga setali tiga uang. Saling kunci dan saling sandera. Sahut menyahut antara pemerintah pusat dan daerah (khususnya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) dengan para menteri dan pejabat pemerintah menjadi konsumsi publik yang kemudian melahirkan kembali polarisasi yang sudah terbentuk lama imbas pemilu 2019 dan Pilgub DKI Jakarta 2017. Saat pemerintah daerah mulai mengambil langkah cepat untuk menghambat penyebaran Covid-19, pemerintah pusat justru meminta pemerintah daerah untuk ikut kebijakan pusat dan tidak mempolitisasi virus Covid-19 serta tidak membuat warga panik dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Saat, pemerintah daerah meminta agar moda transportasi antar daerah dibatasi atau dihentikan sementara, pemerintah menjawab sebaliknya. Moda transportasi tetap berjalan normal. Dikala virus sudah menyebar ke seantero negeri, barulah kebijakan pembatasan moda transportasi dilakukan, mudik dilarang, dan lain-lain.

Yang terbaru, lihatlah bagaimana polemik soal data dan dana basos menjadi perbincangan publik. Tiga menteri (Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Koordinator PMK Muhajir Effendi) secara serempak menyerang Gubernur Anies Baswedan terkait data dan dana bansos. Anies meradang dan berusaha menjelaskan hal itu ke publik. Polemik ini menunjukkan tidak tuntasnya komunikasi di internal pemerintah. Saling tuding menjadi senjata baru untuk menyelamatkan diri dari persoalan utama: buruknya pengelolaan data penduduk miskin di Indonesia.

Ketidakkonsistenan pemerintah dalam kebijakan penanggulangan Covid-19 yang terbaru lainnya adalah soal larangan operasional moda transportasi. Setelah sebelumnya pemerintah memutuskan untuk melarang semua moda transportasi beroperasi untuk menghambat arus mudik lebaran dan menghambat laju penyeraban Covid-19, oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seperti 'dianulir'. Budi Karya seolah menyampaikan pesan ke publik, bahwa moda transportasi kembali dibuka. Bahasa yang disampaikan ke media tidak mengandung kejelasan, sehingga media dan publik menafsirkan bahwa pemerintah kembali membuka transportasi publik secara umum.

Strategi komunikasi equivocal semacam inilah yang perlu dihindari oleh pemerintah terutama saat menghadapi bencana pandemi seperti saat ini. Pesan-pesan yang disampaikan ke publik baik lewat saluran media mainstream maupun media sosial harus lugas dan jelas serta tidak mengandung interpretasi lanjutan. Jangan bersifat polisemi. Komunikasi Pemerintah harus mampu mendiseminasi informasi terkait Covid-19 dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga, tidak muncul reaksi negatif dari publik. Dan yang paling utama adalah bagaimana informasi yang dikomunikasi pemerintah bisa membuat masyarakat tenang dan percaya bahwa pemerintah mampu mengatasi pandemi ini dengan baik.

Selain itu, strategi Komunikasi Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 juga harus bersifat satu pintu. Harus ada leadership communication pemerintah. Dalam hal ini, karena pemerintah sudah memiliki Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin oleh Letjend Doni Monardo. Ketua Gugus Tugaslah yang harus menjadi leaders untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah terhadap Covid-19. Apapun kebijakannya. Menteri-menteri sebaiknya menahan diri untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan kebijakan terkait Covid-19. Para menteri harus menjadi 'jamaah' Ketua Gugus Tugas.

Jika tidak ada 'jenderal lapangan" dalam mengkomunikasikan kebijakan Covid-19, maka segala kebijakan pemerintah akan gagal terimplementasi dengan baik. Pemerintah harus menyadari bahwa, pesan komunikasi yang ambigu, tidak jelas dan berubah-ubah, akan membuat petugas-petugas di lapangan akan kesulitan dalam mengimplementasi kebijakan. Alih-alih membantu meringan beban petugas di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya. Petugas dan masyarakat lambat laun akan cuek dan tidak peduli dengan apapun yang disampaikan oleh pejabat pemerintah.

Oleh karena itu, narasi-narasi yang disampaikan pemerintah seharusnya bisa menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk bergerak bersama, satu irama, untuk mengatasi virus Covid-19. Bukan sebaliknya, menghadirkan polemik-polemik baru yang justru membuat gaduh ruang-ruang publik.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Kolom

Idulfitri 2020: Antara Covid-19 dan Tradisi

Image

News

Kolom

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung

Image

News

Kolom

Idulfitri Sebagai Instrumen Kritik Sosial

Image

News

Kolom

Matinya Reformasi

Image

News

Kolom

Manajemen Krisis Pilkada di Tengah Covid-19

Image

News

Hikmah Ramadan

Puasa itu Menyuburkan Ruhiyah

Image

News

Kolom

Mau Dibawa Kemana Pemilu Kita?

Image

Gaya Hidup

Kolom

Quo Vadis Perpusnas di Era Industri 4.0

Image

News

Hikmah Ramadan

Lebih Dekat dengan Allah SWT di 10 Hari Terakhir Ramadan

komentar

Image

1 komentar

Image
Abdul Hamid

Seperti biasa, narasi dan paparannya selalu mencerahkan.

terkini

Image
News

Warga yang Terlanjur di Luar Jabodetabek, Silakan di Sana Dulu, Bangun Kampung, Kalau Balik Bawa SIKM

Sudah ada sebanyak 6.364 kendaraan yang telah diputar-balikkan ketika hendak masuk ke wilayah Jabodetabek.

Image
News

Hasil Survei Indef Soal Kartu Prakerja: 70,30 Persen Perbincangan di Media Sosial Negatif

Survei ini dilakukan 13 April hingga 3 Mei 2020.

Image
News

Dukung Kebijakan ‘New Normal’, Gerindra: 'Life Must Go On'

Jadi, the new normal yang diterapkan oleh pemerintah Joko Widodo sudah tepat di saat vaksin dan obat COVID-19 belum ditemukan.

Image
News
Wabah Corona

Cegah Corona, Taman Hiburan di Jepang Larang Pengunjung Teriak saat Naik Roller Coaster

Pengunjung diimbau untuk mengenakan masker dan tidak berteriak saat bermain wahana seperti roller coaster atau wahana atraktif lainnya

Image
News
Wabah Corona

DIY Siapkan Skenario New Normal, Deadline 4 Juni

Selain mengatur pola kerja di era new normal, turut mencantumkan skema pelayanan bersama tiap-tiap mitra kerja yang dimiliki

Image
News

Dewas KPK Bahas Dugaan Pelanggaran Etik Deputi Penindakan Karyoto

MAKI telah menyampaikan surat kepada Dewas KPK berupa laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Karyoto

Image
News

Di Tengah Pandemi COVID-19, Sudin LH Jakarta Pusat Gelar Panen Raya, Mengundang Anggota DPD RI

Risart Seristian membenarkan adanya kegiatan panen sayur di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur

Image
News
Wabah Corona

PP Muhammadiyah: New Normal Bisa Picu Konflik, Jika Masjid Tetap Ditutup Sementara Mall Dibuka

Wajar Jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi.

Image
News
Wabah Corona

Warga Sempat Protes Masjid KH Hasyim Asy'ari Jadi Lokasi Karantina Pemudik Tanpa SIKM

Pengelola Masjid Hasyim Asy'ari sudah berdialog dengan warga yang protes.

Image
News

Ossy Dermawan Tegaskan Pendapat Ferdinand Hutahaean bukan Sikap Resmi Demokrat

Ferdinand berbeda visi dengan Demokrat.

terpopuler

  1. Sherina Unggah Potret Kebersamaan dengan Afgan, Warganet: Jodoh Gak Kemana

  2. Banyak Warga Tak Punya SIKM Diputarbalik, Anies: Mungkin Mereka Tidak Nyaman, Tapi Lebih Tidak Nyaman Jutaan Warga Jakarta

  3. Blasteran Turki, 7 Potret Cantik Elif Kayla Perk Anak Pedangdut Siti KDI

  4. Warga: Pokoknya Harus Kembali ke Jakarta, Banyak Jalan Menuju Roma

  5. 7 Potret Rumah Mewah Mendiang Olga, Hampir Dijual Billy Syahputra Seharga Rp15 Miliar!

  6. Billy Benarkan Biaya Perawatan Warisan Peninggalan Olga Syahputra Besar

  7. Kematian COVID-19 di AS Mencapai 100 Ribu Jiwa, Rumah Ibadah New York Kumandangkan Panggilan Ibadah

  8. Bantah Dapat Tunjangan Penuh saat Pangkas Jatah PNS Sebesar 50 Persen, Kepala BKD Bungkam Soal THR TGUPP Anies Baswedan

  9. Gawat! Tunjangan PNS DKI Dipotong 50 Persen, BKD dan BPKD Tak Dipotong, TGUPP Malah Dapat THR

  10. Hampir Meninggal Dunia, Begini Kisah Perjuangan WNI Pasien COVID-19 di Jerman Melawan Virus

Jamkrindo Lebaran

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Kedua)

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Pertama)

Image
Sunardi Panjaitan

Idulfitri 2020: Antara Covid-19 dan Tradisi

Image
Zainul A. Sukrin

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

7 Pesona Menawan Soraya Muhammad Ali, Istri Zulkifli Hasan yang Awet Muda

Image
News

Romantis Abis! Intip 6 Gaya Pacaran Anak Tommy Soeharto, Darma Mangkuluhur Hutomo

Image
News

Dari Kantor Hukum ke Kursi Sutradara, Ini 5 Fakta Menarik Iman Brotoseno yang Kini Jadi Dirut TVRI