image
Login / Sign Up

KPK Tolak Pandemi Covid-19 Jadi Alasan Pembebasan Napi Koruptor

Dedi Ermansyah

Image

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) | AKURAT.CO/Bayu Primanda

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan bahwa lembaganya menolak jika pandemi COVID-19 dijadikan dalih pembebasan Koruptor melalui revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal tersebut sebagai respons atas pernyataannya beberapa hari lalu yang menyambut positif usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly soal revisi PP 99/2012, salah satunya dengan membebaskan Narapidana kasus tindak pidana korupsi yang telah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa pidana.

"Beberapa hari yang lalu saya dihubungi sejumlah rekan-rekan media terkait wacana Menkumham untuk membebaskan sejumlah Narapidana termasuk kasus korupsi. Dari jawaban saya saat itu terdapat beragam respons dari publik dan kolega. Agar tidak terdapat kekeliruan atau bias pemahaman perlu saya tegaskan beberapa hal," ucap Ghufron melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/4/42020).

Pertama, lanjut dia, pertanyaan teman media pada intinya memintai pendapatnya soal wacana Menkumham untuk membebaskan sejumlah Narapidana termasuk kasus korupsi.

"Jawaban saya pada media menyampaikan, saya memahami kalau pandemi COVID-19 ini merupakan ancaman bagi kemanusiaan secara global atas dasar nilai kemanusiaan, namun agar tetap perlu dilakukan secara berkeadilan dan memperhatikan tercapainya tujuan pemidanaan," tuturnya.

Kedua, kata dia, maksud dari sisi kemanusiaan itu adalah bahwa COVID-19 mengancam jiwa Narapidana, namun penekanannya adalah pada prasyarat keadilan.

"Karena selama ini di saat kapasitas lapas yang melebih 300 persen, masih banyak pemidanaan kepada napi Koruptor faktanya tidak sesak seperti halnya sel napi umum sehingga tidak adil kalau ternyata napi Koruptor diperlakukan yang sama dengan napi yang telah sesak kapasitasnya," ujar Ghufron.

Ketiga, ucap dia, soal memperhatikan tujuan pemidanaan. Maksudnya adalah bahwa alasan pembebasan kepada para Narapidana tidak kemudian meniadakan prasyarat proses dan tahapan pembinaan napi di lapas.

"Artinya, tidak boleh pembebasan tersebut dengan meninggalkan bahkan dilakukan tanpa seleksi ketercapaian program pembinaan bagi Narapidana di lapas, selain syarat usia dan kerentanan potensi penyakit yang diidap oleh Narapidana," kata dia.

Keempat, ia menegaskan bahwa perhatian utama dalam pernyataannya beberapa hari lalu itu adalah tentang aspek kemanusiaan serta perwujudan "physical distancing" di lapas.

Tujuannya adalah agar kita tidak melihat penempatan para Narapidana di lapas semata sebagai balas dendam atau pembalasan saja, namun juga tetap memberikan perlindungan pemenuhan hak hidup dan hak kesehatan jika terancam akan penularan COVID-19.

"Sehingga perlu kami tegaskan terhadap napi korupsi yang selama ini dalam pemahaman kami kapasitas selnya tidak penuh, tidak seperti sel napi pidana umum tidak ada alasan untuk dilakukan pembebasan, KPK juga memahami keresahan masyarakat bahwa para pelaku korupsi selain melanggar hukum juga telah merampas hak-hak masyarakat saat ia melakukan korupsi," ujarnya.

Kelima, KPK tidak pernah diajak membahas soal wacana revisi PP 99/2012 tersebut.

"Karenanya, konteksnya tentang wacana tersebut kami malah memberikan prasyarat bahwa walau rencana itu kami pahami atas dasar kemanusiaan namun kami memberikan koridor "keadilan dan ketercapaian tujuan pemidanaan" itu poin utama dari pernyataan saya tersebut," ujar dia.

Kelima, KPK memandang Kementerian Hukum dan HAM belum melakukan perbaikan pengelolaan lapas dan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya terkait dengan perbaikan lapas.

"Pasca OTT di Lapas Sukamiskin yang membuktikan praktik korupsi/suap dibalik fasilitas terhadap Narapidana secara terjadi sehingga kapasitas sel menjadi tidak imbang, selama masih seperti ini adanya tidak beralasan untuk melakukan pembebasan terhadap napi karena malah akan menimbulkan ketidakadilan baru," ucap Ghufron.

KPK pun mengharap Kementerian Hukum dan HAM secara serius melakukan pembenahan pengelolaan lapas.

"Karena dengan cara ini pula lah kita bisa memastikan tujuan pembinaan di lapas dapat tercapai, termasuk dalam hal pandemi COVID-19 sehingga over kapasitas dapat diminimalisir," kata dia.

Ia juga menyatakan lembaganya pernah menemukan ribuan Narapidana dan tahanan di rutan atau lapas yang "overstay" yang seharusnya telah keluar tetapi karena persoalan administrasi masih berada di lapas.

"Hal ini telah mulai diperbaiki Ditjen Pemasyarakatan. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah penyebab over kapasitas karena napi kasus narkotika yang seharusnya bisa mendapatkan rehabilitasi misalnya atau napi kejahatan lain (bukan korupsi)," ujar Ghufron.[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Novel Baswedan Cs Dikabarkan Periksa Nurhadi di Luar Gedung KPK, Dewas Diminta Turun Tangan

Image

News

Eks Petinggi Hutama Karya Bambang Mustaqim Dieksekusi di Rutan Kelas I Jaktim

Image

News

Mulai Terapkan New Normal, Pegawai KPK Kembali Bekerja di Kantor

Image

News

BW Kritik KPK Soal Nurhadi: Kalau Dia Ada di Jakarta dan KPK Tak Mampu Ungkap, Itu Masalah Besar

Image

News

Kasus Suap di MA, KPK Periksa Dua Saksi untuk Tersangka Hiendra Soenjoto

Image

News

Akun Pakai Nama Novel Baswedan Akhirnya Dihapus, Febri: Tetap Harus Jujur dan Hargai Orang Lain, Apalagi yang Dipakai Namanya

Image

News

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dua Terdakwa Dugaan Suap RTH Kota Bandung

Image

News

Firli Bahuri: KPK Fokus Tangani Perkara Nurhadi Terkait Gratifikasi

Image

News

IPW: Pernyataan BW Terkait Penangkapan Nurhadi Bersifat Post Power Syndrom

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Masa Transisi PSBB, TNI-Polri Petakan 122 Titik Keramaian di Jakarta Barat

Personil TNI dan Polri akan dikerahkan ke tempat-tempat keramaian untuk mengawasi protokol kesehatan masyarakat.

Image
News

Novel Baswedan Cs Dikabarkan Periksa Nurhadi di Luar Gedung KPK, Dewas Diminta Turun Tangan

IPW mendapat informasi bahwa Novel cs membawa dan memeriksa mantan Sekretaris MA itu ke sebuah tempat di luar Gedung Merah Putih KPK.

Image
News
Wabah Corona

Wali Kota Jakbar: 15 RW yang Masih Zona Merah Covid-19 Akan Dipantau Ketat

"Tim kesehatan akan mantau terus karena di RW (zona merah) itu kan pasti ada yang menderita Covid-19."

Image
News
Wabah Corona

Wali Kota Jaksel: Sebenarnya Salat Jumat Belum Boleh 

Marullah khawatir masa transisi ini justru menjadi penghambat pemulihan wilayahnya

Image
News
Wabah Corona

Tiga Pilar Jakarta Barat Resmikan 56 Kampung Bebas Covid-19

"Saya harap dengan dipilihnya kampung-kampung ini akan menjadi contoh dan inspirasi kampung lain agar terbebas dari Covid-19," ujar Rustam.

Image
News
Wabah Corona

Eks Ketua DPR RI Curhat Soal Mahalnya Pembuatan SIKM Jakarta

Marzuki mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.

Image
News
Wabah Corona

Sengaja Lakukan Eksperimen di Laboratorium! Eks Bos MI6 Percaya Virus Corona Buatan Manusia

Secara tak sengaja, ada kelelawar bagian dari eksperimen yang terlepas

Image
News
DPR RI

Bukan Supremasi Militer, Meutya Hafid Sebut Pelibatan TNI dalam Penerapan New Normal Hanya Bantu Pemerintah

Pelibatan TNI dalam new normal harus dilihat secara menyeluruh dalam upaya penanganan wabah Covid-19.

Image
News

Soroti Ribetnya Urus SIKM, Marzuki Alie: Ajukan Lewat Online Sistemnya Down, Lewat Email Nggak Jelas Hasilnya

Ia menilai kebijakan tersebut membebani masyarakat yang hendak keluar masuk Jakarta.

Image
News
Wabah Corona

Pasar Tapa Bakal Jadi Percontohan New Normal di Gorontalo

"Jadi pada saat penerapan New Normal nanti, semua sarana dan prasarananya sudah siap dan dapat digunakan dengan baik“

terpopuler

  1. Motif Pembunuhan PSK di Sleman Terkuak, Pelaku Sakit Hati dengan Korban

  2. Setara Institute: Aplikasi Injil Berbahasa Minangkabau Tak Langgar Hukum dan Konstitusi

  3. Aplikasi Injil Bahasa Minang Dihapus, Lukman Hakim: Terjemahkan Kitab Suci ke Bahasa Daerah Itu Tak Hanya Boleh, Bahkan Amat Disarankan

  4. Dianggap Bawa Hoki, Perampok Indomaret Taman Sari Selalu Bawa Keris dan Jaket Hitam saat Beraksi

  5. Kembali Laporkan Raja Sapta, Korban Investasi Minta Jokowi Turun Tangan

  6. Ini Peranan Para Perampok Indomaret di Tamansari, Jakarta Barat

  7. Marzuki Alie Ingatkan Partai-partai Soal BBM: Jangan Anda Diam, Rakyat Sudah Capek Teriak, Pemerintah Bergeming, dan Anda Diam

  8. Intip Nih Tips Ringankan Cicilan Kartu Kredit di Tengah New Normal

  9. Tidak Ada Pekerjaan, Lahan Kebun Aren PT STM di Sorek Tidak Terurus

  10. Dewi Soekarno Pesta Ultah Ke-80, Warganet: Gokil Masih Bisa Joget Gitu

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Menikmati Kebahagiaan di Masa Pandemi

Image
Ujang Komarudin

Milenial Reform

Image
Dewi Kartika

Inspirasi dan Legacy Prof Sediono Tjondronegoro untuk Petani

Image
Achmad Fachrudin

Jebakan Kampanye Virtual di Pilkada 2020

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

Bikin Bangga, Mantan Stafsus Presiden Jokowi Terpilih Menjadi Alumni Terbaik Harvard University

Image
News

Kisah Raeni, Anak Tukang Becak yang Kini Sukses dari Unnes hingga Raih Beasiswa S3 di Inggris

Image
News

Ngopi di Teras hingga Main Bareng Cucu, 6 Potret Santai Bamsoet saat di Rumah