image Banner Idul Fitri
Login / Sign Up
Image

Bisman Bhaktiar

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep)

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Image

Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/1/2020). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi batu bara nasional tahun 2020 dapat menembus angka 550 juta ton. | ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

AKURAT.CO, Saat ini terdapat tujuh perusahaan (kontraktor) pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan berakhir jangka waktu kontrak kerja samanya dengan Pemerintah Indonesia. Perusahaan tersebut adalahPT Arutmin Indonesia (kontrak berakhir 11/2020), PT Kendilo Coal Indonesia (09/21), PT Kaltim Prima Coal (12/2021), PT Multi Harapan Utama (4/2022), PT Adaro Indonesia (10/2022), PT Kideco Jaya Agung (3/2022) dan PT Berau Coal (9/2025). Perusahaan-perusahaan tersebut paling tidak menguasai lebih dari 70% produksi batubara Indonesia, sehingga memang mempunyai posisi yang strategis dan nilai ekonomi yang sangat besar.

Sebagaimana lazimnya kontrak pekerjaan dengan kontraktor untuk pengusahaan wilayah pertambangan batubara, jika jangka waktu kontrak telah selesai,maka seharusnya wilayah pertambangan batubara yang diusahakan tersebut kembali kepada negara/pemerintah. Namun ternyata Pemerintah disinyalir berkehendak untuk memperpanjang pengusahaan pertambangan batubara tersebut kepada perusahaan kontraktor eksisting, yaitu dengan memberikan perpanjangan pengusahaan dalam bentuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) seluruh pengusahaan pertambangan harus dalam bentuk izin, tidak bisa lagi dalam bentuk kontrak atau perjanjian (Kontrak Karya untuk tambang mineral dan PKP2B untuk tambang batubara).  Sedangkan  IUPK sesuai UU Minerba adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang dapat diusahakan setelah mendapatkan persetujuan DPR RI. Sehingga dengan demikian, KK dan PKP2B yang habis jangka waktu kontrak kerja samanya tidak bisa diperpanjang dalam bentuk KK maupun PKP2B, demikian juga tidak bisa diberikan IUPK karena IUPK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang mendapatkan WIUPK dari WPN.

baca juga:

Menyadari bahwa ketentuan UU Minerba sebagaimana tersebut di atas tidak memungkinkan perpanjangan kontrak/perjanjian, serta tidak memungkinkan pemberian IUPK, maka pada awal tahun 2019 Menteri ESDM berinisiatif melakukan perubahan PP Nomor 23 Tahun 2010  tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan maksud agar PP tersebut menjadi dasar hukum perpanjangan dengan pemberian IUPK. Rencanaperubahan ini ditolak oleh Menteri BUMN saat itu (Rini Soemarno), namun selanjutnya Menteri ESDM tetap melakukan perpanjangan PKP2B dengan memberikan IUPK kepada PT Tanito Harum yang saat itu habis jangka waktu PKP2B nya. Pemberian IUPK ini disinyalir terdapat potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan surat ke Presiden memperingatkan bahwa perpanjangan pengusahaan dengan pemberian IUPK kepada PT Tanito Harum berpotensi penyimpangan, dan akhirnya Menteri ESDM mencabut lagi IUPK yang telah diberikan kepada PT Tanito Harum.

Tidak hanya PT Tanito Harum, tujuh perusahaan PKP2B yang lain juga diupayakan akan diperpanjang dengan pemberian IUPK. Hal ini terlihat dari upaya memberikan dasar pengaturan pada RUU Perubahan UU Minerba yang saat ini sedang dibahas secara cepat oleh DPR dan Pemerintah, serta juga dimasukkan pengaturannya di Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang draf nya sudah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR. Sebelumnya melalui rencana perubahan PP 23 Tahun 2010 juga akan diberikan pengaturan tentang perpanjangan melalui IUPK, namun sampai saat ini juga belum terwujud, dan terakhir pemberian dasar pengaturan oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hal ini luar biasa upaya pemberian legitimasi untuk perpanjangan PKP2B, sampai menempuh empat pintu: RUU Minerba, Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rencana Revisi PP 23 Tahun 2010, dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Pemberian dasar pengaturan perpanjangan PKP2B (dan KK) dengan pemberian IUPK  dengan dasar hukum Peraturan Menteri ESDM bertentangan dengan UU. Kedudukan Peraturan Menteri (maupun PP) ada di bawah UU, sehingga  tidak bisa bertentangan dengan UU. Ketentuan dalam Peraturan Menteri  tidak bisa menciptakan norma hukum yang seharusnya ranah pengaturan dalam UU. Sesuai dengan sifat dan judulnya, Peraturan Menteri semestinya hanya berisi tata cara atau teknis pelaksanaan pemberian wilayah izin dan pelaporan. Selain itu, Peraturan Menteri  yang dibuat oleh menteri juga tidak bisa memberikan kewenangan kepada Menteri sendiri, hal tersebut merupakan bentuk abuse of power.

Lalu bagaimana dengan usaha pertambangan PKP2B yang akan habis jangka waktunya, terhadap hal tersebut maka wilayah pertambangan PKP2B yang habis jangka waktunya harus dikembalikan kepada negara. Hal ini sesuai amanat konstitusi  UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 33 ayat (2) mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (melalui putusan pada tahun 2004 dan tahun 2012) memberikan penegasan penafsiran terhadap frasa “dikuasai negara” mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yaitu negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad).

Setelah kembali ke negara, selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada BUMN. BUMN merupakan kepanjangan tangan negara untuk menjalankan pengelolaan sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Apakah BUMN mampu? Iya BUMN mampu, namun tetap diberikan opsi kepada BUMN untuk melakukan pengusahaan bersama dengan perusahaan pemegang PKP2B eksisting maupun dengan perusahaan lain. Dalam konteks ini telah adil dan proporsional, disatu sisi menjalankan amanat konstitusi penguasaan oleh negara yang dilakukan oleh BUMN, namun tetap memberikan kesempatan (berbagi pengelolaan bersama) kepada pemegang PKP2B eksisting dan pelaku usaha lainnya.

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

Ekonomi

ICW Sebut Elit Batu Bara Berperan di Balik Pengesahan RUU Minerba

Image

Ekonomi

Ada Kesamaan, Omnibus Law Bakal Berbenturan dengan RUU Minerba?

Image

Ekonomi

Adu Cepat Pengesahan RUU Cipta Kerja vs Minerba, Untuk Siapa?

Image

News

Revisi UU Energi Diperlukan untuk Menjadi Dasar Baru Bagi Pemilihan Anggota DEN

Image

News

Tentang Nasib PKB2B yang Segera Terminasi, Pemerintah Harus Hati-Hati Bersikap

Image

Ekonomi

PNBP Hasil Pengelolaan BMN PKP2B 3 Tahun Terakhir Capai Rp38,139 Miliar

Image

Ekonomi

DPR Periode Ini Didesak Serius Dalam Penyusunan RUU

Image

Ekonomi

Dari 7 Prolegnas Sektor Energi dan Pertambangan di DPR Nihil Realisasi

Image

News

PUSHEP: Tata Kelola Pertambangan Indonesia Dinilai Tidak Jelas

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Penyebaran Corona di Jakarta: Satu Pasien Covid-19 Tularkan Satu Orang Lainnya

Widyastuti mengatakan, fluktuatif corona di Ibu Kota Jakarta saat ini berkisar di angka satu. Artinya satu pasien menularkan satu orang

Image
News

Ingin Jadi Spider-Man, 3 Bocah Bolivia Ini Biarkan Dirinya Digigit Laba-laba Hitam

Tiga bocah itu benar-benar memaksa laba-laba tersebut menggigit mereka dengan menaruhnya di atas kulit dan menyodoknya dengan tongkat.

Image
News
Wabah Corona

Kemenag Sudah Siapkan Desain Protokol Covid-19 di Rumah Ibadah

Kami tadi sudah melakukan diskusi ternyata alhamdulillah Kemenag sudah sangat siap terhadap protokol COVID-19.

Image
News
Wabah Corona

3 Syarat Utama Penerapan New Normal, Angka Penularan Harus Ditekan

Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa penerapan New Normal akan dilakukan jika beberapa syarat telah terpenuhi

Image
News
Wabah Corona

SIKM Syarat Masuk Jakarta, Simak Penjelasan Berikut Ini

JakEVO akan mengirimkan email kepada penjamin atay penanggung jawab untuk melakukan validasi.

Image
News
Wabah Corona

SOP Transportasi Era New Normal di DIY Sasar Angkutan Publik dan Daring

Jam operasional Trans Jogja di saat era new normal mulai dikurangi. Hanya melayani sedari pukul 06.00-18.00 WIB saja.

Image
News
Wabah Corona

Tanggapi Menko Perekonomian Soal New Normal, Said Didu: Harusnya Mengutamakan Penyelamatan Rakyat bukan Coba-coba

Pilihan terbaik agar ekonomi tak ambruk.

Image
News

Bantah Ada Kedinasan yang Tunjangan Tidak Dipotong, BKD DKI: Tidak Benar, Itu Isu Sesat

Jadi bukan dinas yang dilihat. Yang dikecualikan itu diatur dalam pergub.

Image
News

BNN Sita Ratusan Kilo Gram Narkoba di Bekasi

Tim BNN melanjutkan penggeledahan ke sebuah gudang, dan ditemukan ratusan ribu butir pil ekstasi

Image
News

Tak Berizin, Ratusan BBM Bersubsidi Disita Polisi di Manggarai Barat

Pelaku dan sejumlah barang bukti, ujar dia, sudah dibawa ke Polres Manggarai Barat untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

terpopuler

  1. Sherina Unggah Potret Kebersamaan dengan Afgan, Warganet: Jodoh Gak Kemana

  2. Blasteran Turki, 7 Potret Cantik Elif Kayla Perk Anak Pedangdut Siti KDI

  3. Warga: Pokoknya Harus Kembali ke Jakarta, Banyak Jalan Menuju Roma

  4. 7 Potret Rumah Mewah Mendiang Olga, Hampir Dijual Billy Syahputra Seharga Rp15 Miliar!

  5. Bantah Dapat Tunjangan Penuh saat Pangkas Jatah PNS Sebesar 50 Persen, Kepala BKD Bungkam Soal THR TGUPP Anies Baswedan

  6. Billy Benarkan Biaya Perawatan Warisan Peninggalan Olga Syahputra Besar

  7. Hampir Meninggal Dunia, Begini Kisah Perjuangan WNI Pasien COVID-19 di Jerman Melawan Virus

  8. Gawat! Tunjangan PNS DKI Dipotong 50 Persen, BKD dan BPKD Tak Dipotong, TGUPP Malah Dapat THR

  9. Jarang Tersorot, 6 Potret Hangat Fadli Zon saat Bersama Keluarga

  10. Kematian COVID-19 di AS Mencapai 100 Ribu Jiwa, Rumah Ibadah New York Kumandangkan Panggilan Ibadah

Jamkrindo Lebaran

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Kedua)

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Pertama)

Image
Sunardi Panjaitan

Idulfitri 2020: Antara Covid-19 dan Tradisi

Image
Zainul A. Sukrin

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

Jarang Tersorot, 6 Potret Hangat Anies Baswedan Bersama Putrinya

Image
News

7 Pesona Menawan Soraya Muhammad Ali, Istri Zulkifli Hasan yang Awet Muda

Image
News

Romantis Abis! Intip 6 Gaya Pacaran Anak Tommy Soeharto, Darma Mangkuluhur Hutomo