image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah PTIQ

Covid-19, Media dan Kekuasaan

Kolom

Image

Presiden Joko Widodo saat akan memberikan keterangan mengenai virus Corona (Covid-19) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak untuk merahasiakan nama-nama pasien yang telah terinfeksi virus Corona agar tidak merasa dikucilkan. Jokowi juga meminta kepada para aparat penegak hukum melakukan tindakan terhadap para penjual masker yang telah melakukan penimbuhan sehingga harga masker mahal. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Hampir setiap detik Media massa baik lama (old Media) maupun baru (new Media) di seluruh dunia, termasuk Indonesia memberitakan pandemik virus Corona. Di tengah ‘banjir bandang’ berita atau informasi tentang coronavirus atau Covid-19, Media tidak bisa melepaskan diri dari tarik menarik (withdrawal) kepentingan dan kekuasaan. Bedanya: jika dalam peristiwa politik seperti Pemilu atau Pilkada dengan para pemodal di belakangnya, tarikan kepentingan dan kekuasaan sangat sulit dihindari. Dalam kasus Covid-19, relasi Media dan kekuasaan masih jauh lebih longgar sebab dampak langsung secara ekonomi kepada perusahaan Media, relatif kecil.

Diatas itu semua, baik Media lama maupun baru terikat dengan peraturan perundangan. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 ayat 1, pers nasional mempunyai fungsi sebagai Media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pers terikat dengan kode etik jurnalistik dimana dalam pasal 1 disebutkan, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yanga akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Sedangkan pada UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 6 ayat 1 menyebutkan, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab.

Problem Independensi

baca juga:

Sebagai bagian integral dari industri yang sangat berpotensi menguntungkan secara bisnis, Media tidak mudah sepenuhnya untuk bisa menerapkan peraturan perundangan secara konsisten, apalagi bila terkait dengan kegiatan politik sangat penting dan menentukan nasib bangsa dan masyarakat.  Contohnya  pada perhelatan Pilkada DKI 2017. Sebagian publik berpendapat, TVOne dan Metro TV telah berlaku tidak independen dalam menayangkan program dan siarannya.

Hal yang sama juga berlaku di Media cetak. Berdasarkan penelitian Masyarakat Peduli Media terhadap lima surat kabar cetak, yaitu: Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Jurnal Nasional, Media Indonesia dan Koran Sindo pada Pemilu Legislatif 2014 maupun terhadap enam televisi swasta, yakni: RCTI (MNC Group), SCTV (EMTEK), Trans TV (Trans Corp), TV One (Viva News) dan Metro TV (Media Group) menjelang dan paska Pilpres 2014,  pers menjadi corong kekuasaan dan pemilik perusahaan, dan  kehilangan sifat-sifat dasarnya: independen, obyektif, akurat, berimbang. 

Problem independensi Media khususnya televisi nyaris kembali terulang saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Itulah sebabnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Senin (18/2/2019) memanggil pihak Metro TV dan stasiun di bawah  MNC Group (MNC TV, Global TV, dan I-News TV) untuk dimintai klarifikasi terkait keberimbangan, proporsionalitas, dan netralitas siarannya. KPI menilai ada potensi pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran tersebut dalam hal tone berita, durasi dan keberpihakan terhadap peserta Pemilu 2019.

Sedangkan untuk Media massa dan on line, riset yang dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan G Communication pada Maret 2029 dengan cara menganalisis sikap Media massa di Pilpres 2019, menghasilkan kesimpulan, secara kualitatif konten pemberitaan tentang Pilpres di 6 Media yakni: Kompas, Republika, Jawa Pos, Detik.com, kompas.com dan Antaranews.com masih netral dan berada dalam kategori realistis.

Wacana Covid-19

Bagaimana dengan pemberitaan Media massa terkait dengan Covid-19? Boleh dikatakan secara umum Media sulit dikoptasi oleh kekuasaan. Beberapa upaya mungkin saja dilakukan, namun pada akhirnya sulit dibendung, apalagi jika sudah menyangkut data korban. Jangan lupa saat ini, relasi antara Media lama dengan baru, sudah sangat saling mengisi dan berketergantungan. Dalam batas-batas tertentu, Media on line termasuk Media sosial, kini menjadi salah satu sumber informasi terdepan, terkini (up date)  dan aktual.

Media lama seperti Media cetak dan televisi swasta misalnya, tentu tidak ingin kehilangan kredibilitasnya  dengan hanya bertumpu pada jumlah korban Covid-19 yang berasal dari pemerintah. Padahal di on line atau Media sosial, jumlahnya korban dengan beragam jenis baru kasusnya tiap harinya terus bertambah dengan banyak. Setelah diverifikasi sumber dan datanya—jika benar apa yang diinformasikan Media on line atau Media sosial—Media mainstream tidak jarang ikut memberitakannya.

Sebaliknya, pemerintah juga juga tidak akan mampu bertahan dengan politik proktektif sedemikian rupa mengenai jumlah data korban. Hingga akhirnya perkembangan mengenai data jumlah korban,  makin terbuka dan diketahui publik secara luas. Meskipun resikonya tentu besar bagi penguasa. Sebab, dengan semakin banyak jumlah korban jatuh tiap harinya, kredibilitas pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 dipertanyakan banyak pihak.

Contoh lain. berita kedatangan ribuan alat pelindung diri (APD) bantuan dari China, yang ternyata made in Indonesia. Berita semacam ini tentu sangat menohok pihak yang berada di belakang kasus ini.  Sebelumnya Media ramai memberitakan ekspor masker dari Indonesia ke beberapa negara termasuk China yang terus mengalami signifikan dengan mengacu data resmi dari BPS yang menyebut, kenaikan nilai ekspor produk berkode HS 63079040 ini secara total naik 504.534%.

Angka itu didapat dari total ekspor US$ 14.996 di tahun 2019 menjadi US$ 75,67 juta di dua bulan awal 2020. Padahal di dalam negeri, tengah kesulitan masker. Lagi-lagi berita ini menohok pelaku atau atau aktor di balik laku yang tidak elok ini. Meskipun ada kelemahan, Media tidak terus mengejar kasus ini hingga tuntas.

Masih terkait dengan Covid-19, Juru Bicara Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto (Jumat, 27 Maret 2020) juga tidak luput menuai kritik ketika mengatakan: "Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya,'' seperti dilansir dari akun YouTube BNPB Indonesia.

Sebelumnya dalam posisisnya sebagai Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit (P2), Yuri, dengan Achmad Yurianto biasa disapa, mendapat kritikan sejumlah kalangan ketika menganalogikan profesi perawat dengan ‘roomboy’ seperti di hotel, saat ia mengeritik kebijakan beberapa rumah sakit yang disinyalir menolak pasien Covid-19 dengan pertimbangan bisnis.  

Tidak ingin kasusnya diperpanjang dan menjadi ajang politisasi yang tambah memperkeruh suasana, Yuri mengklarifikasi tentang ucapannya seputar kaya-miskin dalam wacana Covid-19. Sedangkan untuk perkataannya mengenai analogi perawat dengan ‘roomboy’, Menkes Terawan Agus Putranto harus menerbitkan surat berkop menteri No.01.05/Menkes/207/2020 tertanggal 19 Maret 2020 berisi permintaan maaaf atas ucapan Yuri.

Anies Baswedan

Di sela-sela maraknya isu virus Corona, mengantarkan Gubernur DKI Anies Baswedan  menjadi trending topics. Naiknya polaritas Gubernur Anies di Media lebih disebabkan karena kinerja dan kemampuannya memprediksi potensi wabah virus Corona. Jauh sebelum virus Corona berkembang demikian pesat,  Gubernur Anies  sudah melakukan rapat pimpinan dengan pihak imigrasi serta Badan Intelejen Negara (BIN) sejak awal 2020. Sebaliknya hampir bersamaan ada pejabat pemerintah pusat menjadikan virus ini sebagai lelucon.

Prediksi dan antisipasi Gubernur Anies dibarengi dengan langkah atau tindakan nyata. Diantaranya menerbitkan Surat Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) yang intinya agar seluruh aktivitas bekerja warga Jakarta dari rumah.

Kemudian  tanggap darurat di Jakarta diperpanjang sampai 19 April 2020. Instruksinya sebagai berikut: (1) tetap di rumah, (2) keluar hanya untuk kebutuhan pokok dan kesehatan, (3) tidak meninggalkan Jakarta ke kampung halaman, dan (4) fasilitas kesehatan di Jakarta lebih tersedia. Secara khusus, Gubernur Anies memerintahkan  hotel milik Pemprov DKI Jakarta yakni: Hotel Cempaka dijadikan menjadi tempat peristirahatan tenaga Media.

Langkah serupa dilakukan Gubernur Anies terkait dengan penetapan local lock down.  Gubernur DKI Jakarta sudah merencanakan lama. Alasannya Jakarta menjadi epicentrum virus Corona yang dibuktikan dengan data mengenai banyaknya orang terpapar, sakit atau meninggal dunia akibat Covid-19.  Hanya saja langkah Anies tersebut dicegah Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian ketika bertandang ke Balaikota dengan alasan keputusan lock down sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat

Suka atau tidak suka, maraknya pemberitaan Covid-19 menaikkan citra dan rating Gubernur Anies di pusaran politik dan kekuasaan. Tentu ini bukan tujuan Gubernur Anies untuk menjadi populer, melainkan karena dampak positif dari kinerjanya.  Jika ada yang berpandangan negatif, barangkali karena mindsetnya masih bias atau belum move on dari perhelatan Pilkada DKI 2027 atau Pilpres 2019. Meskipun dalam perspektif Media sebagai instrumen kepentingan dan kekuasaan, pandangan pro kontra terhadap langkah elit, termasuk Gubernur Anies, bisa dipahami.

Perlawanan dan Pemihakan

Malcom X pernah berujar: “the Media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of masses” yang artinya kurang lebih: Media adalah entitas paling kuat di muka bumi. Mereka memiliki kekuatan untuk membuat orang yang tidak bersalah bersalah dan membuat orang yang bersalah tidak bersalah, dan itu adalah kekuatan. Karena mereka mengendalikan pikiran massa.

Apalagi di era yang diistilahkan Steve Tesich, dramawan keturunan Amerika-Serbia  di majalah The Nation sebagai post truth, yakni:  suatu era dimana kebenaran belum tentu sepenuhnya sebagai kebenaran. Bahkan tidak jarang di era post truth,  kebohongan, kemunafikan, kepalsuan, dan sebagainya, justeru dianggap sebagai suatu kebenaran melalui penggunaan influencer atau buzzer dengan dukungan dana besar untuk menggiring opini publik sesuai kehendak pemodal.

Dalam situasi dan kondisi dimana Media tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai instrument desseminmasi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial yang hakiki, melainkan juga sebagai sarana bisnis dan instrument politik para pihak yang berkepentingan. Tidak mustahil isu Covid-19 ini juga dimanfaatkan untuk membangun opini publik yang bermuara untuk kepentingan kelompok kepentingan dan kekuasaan tertentu.

Meski demikian, mencermati jumlah korban Covid-19 yang begitu banyak dan luasnya dampak yang ditimbulkan, pada akhirnya hati nurani yang berbicara. Saat hati nurani berbicara, maka problem atau kendala (obstacle) Media dalam relasinya dengan kekuasaan, akan dikesampingkan dan ‘dilawan’. Yang menonjol adalah pemihakan Media kepada kebenaran, akurasi, obyektivitas, kepentingan dan keselamatan masyarakat secara luas. Bahwa ada segelintir Media yang tetap ‘mengabdi’ kepada kekuasaan dan pemodal, merupakan eksepsional yang biasa terjadi.

Manakala Media sudah mampu melakukan ‘perlawanan’ terhadap hegemoni kekuasaan termasuk juga melawan hoaks dan ujaran kebencian yang justeru ikut memperkeruh suasana, seharusnya para pihak yang berkepentingan langsung dan apalagi yang memiliki posisi sebagai policy maker dan sekaligus eksekutor dalam proyek pencegahan dan penangan Covid-19, lebih cepat, tanggap dan efektif lagi dalam  melaksanakan tugas dan fungsinya. Bahkan seharusnya mengembangkan politik malu dengan Media yang sudah demikian gesit dan cekatan memberitakan secara luas ekses negatif dari merebaknya Covid-19.

Isu, wacana dan pemberitaan tentang Covid-19 diyakini tidak akan berakhir hingga Covid-19 berhasil dibasmi secara tuntas. Oleh karena itu harapannya, wacana Media tentang Covid-19 di pusaran kekuasaan tidak semata atau berhenti untuk melawan hegemoni kekuasaan atas Media. Melainkan dan terutama untuk pemihakan kepentingan keselamatan masyarakat dan bangsa secara luas. Begitupun perlu diingatkan, dalam mengaktuliasasi peran kritisnya maka pemilik dan pelaku Media (baik institusi maupun perorangan) tetap wise, berimbangdan mementingkan kepentingan bangsa diatas segala-galanya.[]

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Jebakan Kampanye Virtual di Pilkada 2020

Image

News

Kolom

Rasisme Itu Dosa Asal Amerika

Image

News

Kolom

Salah Urus dan Salah Pengurus

Image

News

Kolom

New Normal

Image

News

Kolom

Idulfitri 2020: Antara Covid-19 dan Tradisi

Image

News

Kolom

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung

Image

News

Kolom

Idulfitri Sebagai Instrumen Kritik Sosial

Image

News

Kolom

Matinya Reformasi

Image

News

Kolom

Manajemen Krisis Pilkada di Tengah Covid-19

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Ungkap 6,9 Ton Narkotika, Kapolri: Kami Komitmen Sesuai Perintah Presiden Wujudkan Indonesia Bebas Narkoba

Polri tak akan pernah mengendurkan langkah-langkah pencegahan dalam rangka memberantas dan memerangi narkoba.

Image
News

Eks Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Dinilai terbukti menjadi operator lapangan aktif penerimaan suap senilai Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,648 miliar.

Image
News

Profesor Wiku: Kita Harus Pastikan Protokol Empat Sehat Lima Sempurna Era COVID-19

Ia menambahkan bahwa kriteria itu adalah epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Image
News

Ketua KPU Blak-blakan Soal Pertemuannya dengan Harun Masiku

"15—20 menit sebetulnya banyak ngalor-ngidul-nya."

Image
News

Teror Diskusi Mahasiswa UGM, Masihkah Kampus Memiliki Kebebasan Akademik?

Permasalahan tersebut mendapat respon dari Forum Kajian Penulisan Hukum FH UII lewat diskusi.

Image
News
Wabah Corona

Kampung Siaga Jateng Siap Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Ada di 35 Polres.

Image
News

Gempa Magnitudo 6,8 Guncang Morotai, Belum Ada Laporan Dampak Kerusakan

Hingga pukul 16.03 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

Image
News

Begini Nasihat AA Gym kepada Calon Jemaah Haji 2020 yang Batal Berangkat

Insya Allah akan dapat pahala berlipat-lipat ganda dari Allah.

Image
News

HNW Kritik Menag: Pembatalan Haji Harus Libatkan DPR

Komunikasi politiknya buruk.

Image
News
Wabah Corona

FSGI Minta Mendikbud Segera Putuskan Mekanisme Tahun Ajaran Baru

"Kami minta agar Mendikbud segera mengumumkan, karena saat ini kami lihat sejumlah daerah sudah berjalan sendiri-sendiri"

terpopuler

  1. MS Kaban: Melarang Perjalanan Ibadah Haji Tanpa Alasan Syar'i Berhati-Hatilah

  2. 5 Kebiasan Rasulullah Agar Hidup Lebih Sehat dan Jarang Sakit, Yuk Terapkan dalam Kehidupan Sehari-hari

  3. Formappi: Peluang Partai Gelora ke Parlemen Bergantung Pada Mesin Partai dan Kekuatan Modal

  4. 10 Hal yang Membuat Xiaomi Layak Disebut Brand Smartphone Terbaik

  5. Kemurahan Allah bagi Hambanya yang Menyertakan Niat dalam Segala Kegiatan

  6. 5 Fakta Menarik Jeon Mi-do, Aktris Teater yang Sukses Bintangi Drama Korea Hospital Playlist

  7. Protes George Floyd: Pengamat Indonesia Sebut Donald Trump Bakal Kalah Besar di Pemilu 2020

  8. Pasca Operasi Bayi Tabung, Zaskia Sungkar Keluhkan Perut Kadang Sakit

  9. Airlangga Pastikan Pemerintah Tak Cabut PSBB dan Segera Terapkan New Normal

  10. Bens Leo Soroti Ada 'Tepuk Tangan' Kekeyi di Lagu Keke Bukan Boneka

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Dewi Kartika

Inspirasi dan Legacy Prof Sediono Tjondronegoro untuk Petani

Image
Achmad Fachrudin

Jebakan Kampanye Virtual di Pilkada 2020

Image
Imam Shamsi Ali

Rasisme Itu Dosa Asal Amerika

Image
Muhammad Adlan Nawawi

Pendidikan di Era New Normal

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

Bikin Bangga, Mantan Stafsus Presiden Jokowi Terpilih Menjadi Alumni Terbaik Harvard University

Image
News

Kisah Raeni, Anak Tukang Becak yang Kini Sukses dari Unnes hingga Raih Beasiswa S3 di Inggris

Image
News

Ngopi di Teras hingga Main Bareng Cucu, 6 Potret Santai Bamsoet saat di Rumah