image
Login / Sign Up
Image

Reza Fahlevi

Direktur Eksekutif The Jakarta Institute

Mari Sudahi Polemik Tuntutan Lockdown

Image

Petugas memasang beton saat isolasi wilayah Kota Tegal, Jawa Tengah, Minggu (29/3/2020). Isolasi wilayah dilakukan dengan menutup sebanyak 50 titik jalan masuk ke Kota Tegal dan hanya dibuka satu jalan yaitu jalan Proklamasi dengan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan sebelum memasuki wilayah kota tersebut untuk antisipasi penyebaran COVID-19. | ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

AKURAT.CO, "Kita lawan Covid-19 dengan menyetop segala kegaduhan di sosial media. Dimasa sulit seperti ini yang dibutuhkan adalah energi positif penuh optimisme, saling menguatkan bukannya mencari kambing hitam dan merasa paling benar".

Dunia maya ramai gonjang-ganjing soal lockdown atau karantina wilayah. Sejumlah daerah—tanpa koordinasi ke pusat—memberlakukan kebijakan lockdown sepihak. Netizen yang didominasi kelompok oposisi, begitu vokal mendesak pemerintah untuk segera menerapkan lockdown atau karantina wilayah.

Pertanyaannya, kenapa sampai detik ini Presiden Joko Widodo masih belum menerapkan lockdown atau mengkarantina sejumlah wilayah yang teridentifikasi sebagai zona merah Covid-19 seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur?

baca juga:

Pemerintah tentu sudah mengkaji untung ruginya dengan belajar dari kebijakan di negara lain yang sudah menerapkan lockdown atau karantina wilayah atau hanya memperketat physical distancing seperti di Indonesia.

Kebijakan lockdown seperti di Malaysia, Filippina, Singapura atau Italy belum tentu cocok diterapkan di Indonesia yang warganya banyak berprofesi sebagai pekerja informal.

Banyak yang mendadak jadi peramal dengan memprediksi Indonesia bisa lebih buruk dari Italy jika tidak segera diberlakukan lockdown.

Ada juga yang optimis, Indonesia dengan kebijakan memperketat physical distancing—sebelumnya social distancing—bisa sukses memutus mata rantai penularan Covid-19 tanpa harus memberlakukan lockdown. Karena tidak semua kebijakan lockdown ampuh untuk menekan angka penularan.

Buktinya, di India—tak lama diterapkan lockdown total (tidak sampai 1 hari, tepatnya kurang lebih 4 jam)—justru warganya berbondong-bondong eksodus untuk pulang ke kampung halaman yang mengakibatkan terjadi kerumunan antrian di terminal maupun stasiun.

Bisa dibayangkan, sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok (1,339 Miliar-tahun 2017), kepadatan penduduk di India jauh lebih besar dibandingkan Indonesia.

Namun ada yang bilang, rendahnya kedisiplinan warganya dalam menjalankan aturan physical distancing 11-12 dengan Indonesia.

Masalah pandemic Covid-19 bukan hanya isu nasional apalagi lokal, melainkan sudah menjadi permasalahan global. Banyak pelajaran yang bisa diterapkan di Indonesia disesuaikan dengan karakter dan sosial budaya masyarakat kita.

Jika ada yang menyebut di Indonesia kurang ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, itu salah besar. Dinamika yang terjadi di lapangan, dengan segala emosi, kepanikan dan kondisi darurat di banyak daerah di Indonesia, sehingga ada kebijakan sepihak dari kepala daerah untuk menerapkan lockdown masih dalam koridor yang bisa dimaklumi.

Bagaimana pun, Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri yang mengarahkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah dengan menunjuk Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah dan tidak dapat didelegasikan.

Dalam Surat Edaran Mendagri tersebut juga jelas tupoksi Kepala Daerah sebagai Kepala Gugus Tugas di daerah untuk melakukan sejumlah arahan beberapa diantaranya, dalam hal merumuskan kebijakan penanganan dampak penularan Covid-19, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Daerah tersebut harus melakukan analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan euidence-based untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat serta memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan sebagai garda terdepan serta memberikan layanan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kemudian menyiagakan segala bentuk sumberdaya dan fasilitas kesehatan yang dimiliki, antara lain dengan bekerjasama dengan rumah sakit swasta sebagai rujukan penderita Covid-19, menambah ruang isolasi di rumah sakit maupun difasilitas kesehatan dan pendukung lainnya, serta meningkatkan kapasitas

Puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID- 19. Selain itu juga harus dilakukan refocussing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah COVID-l9 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID- 19.

Selama ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga gencar sosialisasi pembatasan sosial (social distancing) yang sekarang berubah menjadi physical distancing, karantina mandiri (self-quarantine) yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah, mismarked, dan dunia usaha dengan memperhatikan protokol-protokol terkait penanganan COVID- 19.

Berbicara masalah kurang koordinasi atau masih tingginya ego sektoral pusat dan daerah juga terjadi di negara besar seperti Amerika Serikat. Contoh paling mutakhir, di negeri Paman Sam, keinginan Presiden Trump yang sudah terlihat panik setelah negaranya menjadi negara dengan kasus Covid-19 terbesar melampaui Italy dan Tiongkok dengan 123 ribu kasus infeksi juga mengakibatkan silang pendapat antara pusat dan daerah.

Presiden Trump sempat mengeluarkan kebijakan akan menerapkan penutupan akses secara total Kota New York. Namun karena ditentang langsung oleh Gubernur New York, Trump dalam sebuah tweetnya mengatakan telah berkonsultasi dengan gubernur New York, New Jersey dan Connecticut, bahwa dia meminta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) untuk mengeluarkan imbauan pembatasan perjalanan oleh para Gubernur tersebut, dengan berkonsultasi bersama pemerintah federal.

Akhirnya Trump mencabut gagasan sebelumnya dengan mengatakan karantina tidak akan diperlukan. Sebelumnya pada Sabtu, Trump mengatakan mempertimbangkan karantina selama dua minggu. Usulan Trump tentang karantina wajib sangat ditentang oleh Gubernur New York Andrew Cuomo, yang mempertanyakan apakah itu legal atau tidak.

Bahkan, Gubernur New York akhirnya mengaku menyesal telah menetapkan lockdown. Karena itu seperti anti Amerika dan telah membuat perekonomian Amerika menjadi ambruk. Karena New York adalah sentrum perekonomian di AS.

Jika ekonomi sudah merosot, sulit untuk memulihkannya hingga berbulan bulan bahkan bertahun-tahun. Keputusan untuk mencabut kembali kebijakan karantina wilayahnya memang berat karena New York merupakan pusat infeksi penularan terbesar di AS.

Karena itu, kebijakan lockdown atau karantina wilayah harus dipertimbangkan dengan matang. Memang menjadi sangat dilematis ketika desakan lockdown mengemuka dari berbagai pihak, dengan harapan bisa memutus mata rantai penularan Covid-19 dan menekan jumlah korban.

Di situlah dipertaruhkan tanggung jawab seorang pemimpin untuk memutuskan kebijakan yang terbaik: mata rantai penularan bisa terputus, ekonomi tidak terlalu terdampak. Karena jika ekenomi melemah, multiplier effectnya lebih mengerikan.

Gagasan di tulisan ini sekali lagi saya tekankan dengan tanpa mengurangi rasa kemanusiaan saya yang bukan berarti menganggap nyawa manusia tidak penting karena masih memikirkan ekonomi. Namun yang jelas, pengalaman krisis moneter 1998 begitu memilukan. Akibat krisis ekonomi, lahir juga krisis multidimensi: kerusuhan, penjarahan dimana-mana, pabrik banyak tutup sehingga banyak yang di-PHK, angka kriminalitas tinggi, kelaparan, kemiskinan meningkat, dan masih banyak lagi kerawanan sosial lainnya yang menjadi dampak ketika ekonomi anjlok.

Untuk itulah, Pemerintah sejak Covid-19 marak di Wuhan, telah mengantisipasinya dengan merancang sejumlah paket kebijakan ekonomi. Hal itu semata-mata untuk membantu kelompok ekonomi yang rentan—para pekerja informal—dimana mereka menjadi yang paling terdampak harus benar-benar disiapkan dari segi anggaran apakah itu skema APBN atau APBD.

Yang jelas, di dalam kondisi sulit seperti ini, seluruh pihak harus saling gotong royong, bahu-membahu, tidak ada yang menyalahkan, menghujat, mengkambinghitamkan, apalagi hanya membuat gaduh dengan opini sesat mendesak lockdown namun tidak mencarikan solusi untuk menghadapi masalah multiplier effectnya dari dimensi ekonomi maupun dimensi kesehatan.

Kehadiran Pemerintah

Akhirnya, sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, tentu kita semua berharap badai ini cepat berlalu. Yakinlah, tidak ada pemerintah dari negara manapun yang ingin menjerumuskan apalagi mengorbankan rakyatnya. Pemerintah sudah sekian kali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi dampak Covid-19. Salah satunya kebijakan Kartu Pra kerja yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini. Hal ini merespon dampak Covid-19 atau Virus Corona pada para pekerja. Pemerintah telah menganggarkan Rp 10 Triliun untuk Program Kartu Pra-Kerja.

Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, secara resmi Pemerintah telah memperkenalkan Kartu Pra Kerja, Jumat (20/3/2020). Kartu Pra Kerja ini memang disiapkan baik secara online maupun offline. Khusus yang offline tahap awal ada di 3 kota yaitu di Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara dan Surabaya.

Kartu Pra kerja diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak Covid-19 untuk meningkatkan keterampilan melalui berbagai jenis pelatihan secara daring (online) yang dapat dipilih sesuai minat mereka masing- masing.

Melalui Kartu Pra Kerja, Pemerintah memberikan bantuan biaya pelatihan hingga Rp 7 juta per peserta sekali seumur hidup. Pemerintah akan membayarkan biaya pelatihan itu langsung kepada lembaga pelatihan melalui platform digital.

Kebijakan tersebut telah membuktikan negara hadir dan menjawab kepada kelompok yang masih saja menyebut pemerintah lamban mengantisipasi dampak Covid-19 dan berat untuk menganggarkan APBN untuk penanganan Covid-19.

Akhirnya, mari bersama-sama kita lawan Covid-19 dengan menyetop segala kegaduhan di sosial media. Di masa sulit seperti ini yang dibutuhkan adalah energi positif penuh optimisme, saling menguatkan bukannya mencari kambing hitam dan merasa paling benar.

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

News

Profesor Wiku: Kita Harus Pastikan Protokol Empat Sehat Lima Sempurna Era COVID-19

Image

News

Wabah Corona

Kampung Siaga Jateng Siap Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Waskita Karya Siap Laksanakan WFO Melalui Skenario New Normal

Image

Ekonomi

Perkuat Ekonomi Umat, Pemerintah Resmikan Kios WarNU dan Kartu Santri/Pelajar NU Digital

Image

News

Wabah Corona

Demi Sinyal Internet, Siswa Malaysia Ini Rela Panas-panasan Kerjakan Ujian di Tepi Jalan

Image

Ekonomi

LRT Jabodebek Molor ke Juni 2022, Progres Pembangunan Kini Baru 71,2 Persen

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Pemerintah Diminta Bantu Petani Manfaatkan E-commerce untuk Distribusi Pangan di Era New Normal

Image

News

Wabah Corona

DIY 'Hattrick' Nihil Penambahan Kasus COVID-19

Image

News

Wabah Corona

Anggota Gugus Tugas Corona Mamuju Dianiaya Saat Lakukan Tes Cepat

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Begini Peran Miftahul Ulum, Operator Lapangan Suap dan Gratifikasi Imam Nahrawi

Miftahul Ulum bersama-sama dengan Imam Nahrawi dinilai terbukti menerima uang seluruhnya berjumlah Rp11,5 miliar.

Image
News

Ungkap 6,9 Ton Narkotika, Kapolri: Kami Komitmen Sesuai Perintah Presiden Wujudkan Indonesia Bebas Narkoba

Polri tak akan pernah mengendurkan langkah-langkah pencegahan dalam rangka memberantas dan memerangi narkoba.

Image
News

Eks Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Dinilai terbukti menjadi operator lapangan aktif penerimaan suap senilai Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,648 miliar.

Image
News

Profesor Wiku: Kita Harus Pastikan Protokol Empat Sehat Lima Sempurna Era COVID-19

Ia menambahkan bahwa kriteria itu adalah epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Image
News

Ketua KPU Blak-blakan Soal Pertemuannya dengan Harun Masiku

"15—20 menit sebetulnya banyak ngalor-ngidul-nya."

Image
News

Teror Diskusi Mahasiswa UGM, Masihkah Kampus Memiliki Kebebasan Akademik?

Permasalahan tersebut mendapat respon dari Forum Kajian Penulisan Hukum FH UII lewat diskusi.

Image
News
Wabah Corona

Kampung Siaga Jateng Siap Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Ada di 35 Polres.

Image
News

Gempa Magnitudo 6,8 Guncang Morotai, Belum Ada Laporan Dampak Kerusakan

Hingga pukul 16.03 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

Image
News

Begini Nasihat AA Gym kepada Calon Jemaah Haji 2020 yang Batal Berangkat

Insya Allah akan dapat pahala berlipat-lipat ganda dari Allah.

Image
News

HNW Kritik Menag: Pembatalan Haji Harus Libatkan DPR

Komunikasi politiknya buruk.

terpopuler

  1. 5 Kebiasan Rasulullah Agar Hidup Lebih Sehat dan Jarang Sakit, Yuk Terapkan dalam Kehidupan Sehari-hari

  2. Kemurahan Allah bagi Hambanya yang Menyertakan Niat dalam Segala Kegiatan

  3. Protes George Floyd: Pengamat Indonesia Sebut Donald Trump Bakal Kalah Besar di Pemilu 2020

  4. Pasca Operasi Bayi Tabung, Zaskia Sungkar Keluhkan Perut Kadang Sakit

  5. Bens Leo Soroti Ada 'Tepuk Tangan' Kekeyi di Lagu Keke Bukan Boneka

  6. Kekeyi Diduga Menjurus Pelanggaran Hak Cipta, Bens Leo Minta Pencipta Hingga Label Rekaman Turun Tangan

  7. Airlangga Pastikan Pemerintah Tak Cabut PSBB dan Segera Terapkan New Normal

  8. Kisah Pemuda Singapura yang Positif COVID-19, Diisolasi 68 Hari dan Jalani Tes Swab 22 Kali

  9. PDIP: Pemakzulan Presiden Cukup Sulit, Rasanya Seperti Mimpi di Siang Bolong

  10. Gempa di Aceh Pagi Tadi Rusak Bangunan

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Dewi Kartika

Inspirasi dan Legacy Prof Sediono Tjondronegoro untuk Petani

Image
Achmad Fachrudin

Jebakan Kampanye Virtual di Pilkada 2020

Image
Imam Shamsi Ali

Rasisme Itu Dosa Asal Amerika

Image
Muhammad Adlan Nawawi

Pendidikan di Era New Normal

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

Bikin Bangga, Mantan Stafsus Presiden Jokowi Terpilih Menjadi Alumni Terbaik Harvard University

Image
News

Kisah Raeni, Anak Tukang Becak yang Kini Sukses dari Unnes hingga Raih Beasiswa S3 di Inggris

Image
News

Ngopi di Teras hingga Main Bareng Cucu, 6 Potret Santai Bamsoet saat di Rumah