image
Login / Sign Up

Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Lindungi Tenaga Kesehatan, Penuhi APD dan Rapid Test

Siswanto

Wabah Corona

Image

Ilustrasi laboratorium | Antara Foto

AKURAT.CO, Amnesty International bersama lima organisasi kesehatan di Indonesia mendesak pemerintah untuk memberi perlindungan maksimal kepada para tenaga medis yang saat ini berdiri di garda terdepan dalam mengatasi pandemik Covid-19.

Lima organisasi kesehatan tersebut adalah Ikatan Dokter Indonesia , Persatuan Dokter Gigi Indonesia , Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia.

Desakan disampaikan dalam surat terbuka yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo, Selasa 24 Maret 2020.

“Selasa lalu kami menyurati Presiden, sebab tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19 kini bertambah, begitu pula yang diisolasi. Mereka masih menghadapi minimnya APD, buruknya koordinasi maupun manajemen informasi dan jaminan pemerintah bagi kesehatan mereka. APD mutlak makin mendesak dibutuhkan. Sayangnya, hingga saat ini, distribusi APD belum adil dan merata. Distribusinya juga masih sangat lambat sehingga banyak tenaga kesehatan yang harus bergantung pada satu APD selama berjam-jam,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Jakarta, Sabtu (28/3/2020).

baca juga:

Usman mencontohkan situasi di Kendari. Para tenaga kesehatan mengancam melakukan mogok kerja bila mereka tidak dilengkapi alat perlindungan diri yang sesuai dan memadai.

“Sekarang pengurus organisasi kesehatan tingkat nasional menyatakan protes terbuka untuk mogok kerja sementara bila alat-alat pelindung dasar tidak tersedia. Tentu itu adalah ekspresi yang sah karena menyangkut keselamatan nyawa mereka. Jika itu terjadi, situasi bisa bertambah buruk. Oleh karena itu, Pemerintah harus serius melindungi hak-hak tenaga kesehatan. Menghentikan wabah ini bukan hanya merupakan kewajiban negara untuk hak atas kesehatan, tapi juga hak hidup,” kata Usman.

Menurut Usman pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tenaga kesehatan. Jika jumlah alat tes terbatas, maka pemerintah harus memprioritaskan tenaga kesehatan serta masyarakat paling membutuhkan. Kalau terkena, mereka bukan hanya berisiko sakit, tapi pasien pun tertular, juga masyarakat. Jangan sepelekan APD. Dan jangan sampai rapid test ini jadi tidak tepat sasaran dan diskriminatif. Semua tenaga kesehatan yang menangani pasien terpapar Covid-19 berhak atas APD. Semua warga berhak mendapatan rapid test, tanpa terkecuali. Prioritas harus sesuai hukum hak asasi manusia.

“Dengan surat itu kami ingin menegaskan bahwa perlunya bertindak mengobati dan mengurangi penyebaran virus adalah kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia. Perlunya kehati-hatian menangani masyarakat yang rentan adalah kewajiban negara atas perlindungan HAM. Lindungilah garda depannya, yaitu para tenaga kesehatan,“ katanya.

Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Justitia Avila Veda menambahkan kelompok yang paling membutuhkan adalah mereka yang berisiko besar tertular Covid-19 dan memiliki resiko kematian lebih tinggi. Orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis bawaan, seperti asma, diabetes, penyakit jantung dan pneumonia, lebih rentan terinfeksi dan berakibat fatal.

“Yang juga lebih membutuhkan adalah mereka yang berinteraksi langsung dengan pasien Covid-19, seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, dan pekerja kesehatan lainnya. Selain itu, para tahanan dan warga binaan pemasyarakatan juga berhak atas prioritas, karena interaksi intens antar WBP dalam ruang yang terbatas dapat meningkatkan kerentanan penularan Covid-19. Kelompok-kelompok inilah yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan rapid test” kata Justitia.

Ia mengingatkan negara jangan sampai salah sasaran. Pejabat, termasuk anggota-anggota DPR, serta pihak lain yang memiliki privilege untuk meminimalisasi risiko, sebaiknya menahan diri dan tidak menuntut didahulukan dalam tes tersebut. Jika abai, maka negara berpotensi melakukan pelanggaran HAM terhadap kelompok-kelompok rentan itu.

“Kami menyarankan Presiden beserta jajarannya agar rencana dan strategi menghadapi Covid-19 dilakukan sesuai hukum internasional dan standar hak asasi manusia. Negara harus sadar akan dampak hak asasi manusia dari penanganan virus ini, khususnya pada kelompok tertentu dan memastikan bahwa kebutuhan dan keselamatan mereka sepenuhnya dipertimbangkan,” ujar Justitia.

Amnesty mengajak masyarakat untuk menyuarakan perlindungan tenaga kesehatan dengan ikut menandatangani petisi online karena stok Alat Perlindungan Diri (APD) untuk tenaga kesehatan cuma cukup untuk 7 hari ke depan. Siapa pun bisa bergabung dengan petisi ini dengan memasukkan nama dan alamat email ke tautan berikut: https://bit.ly/lindunginakes

Latar Belakang

Pada Jumat, 27 Maret 2020, Ikatan Dokter Indonesia  mulai menyuarakan protes. Mereka mengeluhkan lemahnya perlindungan negara terhadap para tenaga medis maupun tenaga kesehatan.

Hingga kemarin sudah terdapat 1.046 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di Indonesia, sebanyak 87 orang meninggal dunia, sementara 46 dinyatakan sembuh. Data IDI menunjukan setidaknya ada 10 dokter yang meninggal dunia terkait virus corona, baik karena positif terinfeksi maupun karena kelelahan menangani pasien corona. Terdapat pula 2 orang perawat yang meninggal dunia karena positif terinfeksi virus tersebut.

Presiden Joko Widodo berencana untuk segera melakukan rapid test dalam skala besar, melibatkan seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah pusat dan daerah, BUMN, TNI, Polri, hingga swasta.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan saat ini pemerintah sudah menyiapkan 125.000 alat rapid test yang siap didistribusikan ke seluruh daerah. Pemerintah juga dikabarkan akan memprioritaskan tes tersebut di daerah-daerah yang merupakan zona rawan penyebaran Covid-19. Presiden Joko Widodo menegaskan agar rapid test diprioritaskan untuk para pekerja medis dan keluarganya.

Beberapa hari terakhir, DPR membuat publik gusar dengan wacana bahwa seluruh anggota DPR beserta keluarganya, yang diperkirakan jumlahnya mencapai 2000 orang, juga akan mengikuti rapid test. Hal ini menimbulkan protes dari publik karena anggota DPR tidak termasuk kategori kelompok yang rentan terhadap infeksi Covid-19.

Pasal 12(2) huruf d Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya  dan Paragraf 12(b) Komentar Umum Nomor 14 mengenai Pasal 12 ICESCR telah mengatur bahwa negara wajib mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, negara wajib mengupayakan perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, serta penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis.

Bila merujuk ke Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan pemberian fasilitas kesehatan dalam situasi darurat haruslah memprioritaskan pada penyelamatan nyawa terlebih dulu; suatu hal yang sama sekali tidak terlihat dalam permintaan anggota DPR.

Selain itu, pasal 48 Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) mengatur bahwa salah satu upaya penanggulangan bencana saat kondisi tanggap darurat adalah perlindungan terhadap kelompok rentan. Kelompok rentan ini termasuk orang lanjut usia yang memang menunjukkan mortalitas tertinggi dalam pandemi Covid-19. Masih banyak masyarakat umum dan pekerja kesehatan yang mengantri rapid test. Sementara itu, anggota DPR RI tidak memiliki kerentanan seburuk dua kategori sebelumnya.

Pemeriksaan anggota DPR beserta keluarganya bertentangan dengan semangat UU Penanggulangan Bencana, khususnya prinsip prioritas dalam Pasal 3 ayat (2), karena mereka yang sudah terpapar Covid-19 dan dalam kondisi rentanlah yang seharusnya didahulukan.

Pasal 48 dan Pasal 53 UU Penanggulangan Bencana serta Pasal 21(1) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juga mewajibkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, termasuk pelayanan kesehatan. Mereka yang termasuk kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu yang mengandung atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lansia) wajib diberikan perlindungan secara khusus. Anggota DPR beserta keluarganya tidak termasuk dalam kategori ini. []

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Profesor Wiku: Kita Harus Pastikan Protokol Empat Sehat Lima Sempurna Era COVID-19

Image

News

Wabah Corona

Kampung Siaga Jateng Siap Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Waskita Karya Siap Laksanakan WFO Melalui Skenario New Normal

Image

Ekonomi

Perkuat Ekonomi Umat, Pemerintah Resmikan Kios WarNU dan Kartu Santri/Pelajar NU Digital

Image

News

Wabah Corona

Demi Sinyal Internet, Siswa Malaysia Ini Rela Panas-panasan Kerjakan Ujian di Tepi Jalan

Image

Ekonomi

LRT Jabodebek Molor ke Juni 2022, Progres Pembangunan Kini Baru 71,2 Persen

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Pemerintah Diminta Bantu Petani Manfaatkan E-commerce untuk Distribusi Pangan di Era New Normal

Image

News

Wabah Corona

DIY 'Hattrick' Nihil Penambahan Kasus COVID-19

Image

News

Wabah Corona

Anggota Gugus Tugas Corona Mamuju Dianiaya Saat Lakukan Tes Cepat

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Begini Peran Miftahul Ulum, Operator Lapangan Suap dan Gratifikasi Imam Nahrawi

Miftahul Ulum bersama-sama dengan Imam Nahrawi dinilai terbukti menerima uang seluruhnya berjumlah Rp11,5 miliar.

Image
News

Ungkap 6,9 Ton Narkotika, Kapolri: Kami Komitmen Sesuai Perintah Presiden Wujudkan Indonesia Bebas Narkoba

Polri tak akan pernah mengendurkan langkah-langkah pencegahan dalam rangka memberantas dan memerangi narkoba.

Image
News

Eks Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Dinilai terbukti menjadi operator lapangan aktif penerimaan suap senilai Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,648 miliar.

Image
News

Profesor Wiku: Kita Harus Pastikan Protokol Empat Sehat Lima Sempurna Era COVID-19

Ia menambahkan bahwa kriteria itu adalah epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Image
News

Ketua KPU Blak-blakan Soal Pertemuannya dengan Harun Masiku

"15—20 menit sebetulnya banyak ngalor-ngidul-nya."

Image
News

Teror Diskusi Mahasiswa UGM, Masihkah Kampus Memiliki Kebebasan Akademik?

Permasalahan tersebut mendapat respon dari Forum Kajian Penulisan Hukum FH UII lewat diskusi.

Image
News
Wabah Corona

Kampung Siaga Jateng Siap Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Ada di 35 Polres.

Image
News

Gempa Magnitudo 6,8 Guncang Morotai, Belum Ada Laporan Dampak Kerusakan

Hingga pukul 16.03 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

Image
News

Begini Nasihat AA Gym kepada Calon Jemaah Haji 2020 yang Batal Berangkat

Insya Allah akan dapat pahala berlipat-lipat ganda dari Allah.

Image
News

HNW Kritik Menag: Pembatalan Haji Harus Libatkan DPR

Komunikasi politiknya buruk.

terpopuler

  1. 5 Kebiasan Rasulullah Agar Hidup Lebih Sehat dan Jarang Sakit, Yuk Terapkan dalam Kehidupan Sehari-hari

  2. Kemurahan Allah bagi Hambanya yang Menyertakan Niat dalam Segala Kegiatan

  3. Protes George Floyd: Pengamat Indonesia Sebut Donald Trump Bakal Kalah Besar di Pemilu 2020

  4. Pasca Operasi Bayi Tabung, Zaskia Sungkar Keluhkan Perut Kadang Sakit

  5. Bens Leo Soroti Ada 'Tepuk Tangan' Kekeyi di Lagu Keke Bukan Boneka

  6. Airlangga Pastikan Pemerintah Tak Cabut PSBB dan Segera Terapkan New Normal

  7. Kekeyi Diduga Menjurus Pelanggaran Hak Cipta, Bens Leo Minta Pencipta Hingga Label Rekaman Turun Tangan

  8. PDIP: Pemakzulan Presiden Cukup Sulit, Rasanya Seperti Mimpi di Siang Bolong

  9. Es Teh hingga Daun Pisang! 5 Bisnis Murah sekaligus Mudah ini Bikin Cuan Makin Bergairah

  10. Gempa di Aceh Pagi Tadi Rusak Bangunan

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Dewi Kartika

Inspirasi dan Legacy Prof Sediono Tjondronegoro untuk Petani

Image
Achmad Fachrudin

Jebakan Kampanye Virtual di Pilkada 2020

Image
Imam Shamsi Ali

Rasisme Itu Dosa Asal Amerika

Image
Muhammad Adlan Nawawi

Pendidikan di Era New Normal

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

Bikin Bangga, Mantan Stafsus Presiden Jokowi Terpilih Menjadi Alumni Terbaik Harvard University

Image
News

Kisah Raeni, Anak Tukang Becak yang Kini Sukses dari Unnes hingga Raih Beasiswa S3 di Inggris

Image
News

Ngopi di Teras hingga Main Bareng Cucu, 6 Potret Santai Bamsoet saat di Rumah