Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Diberhentikan Secara Tidak Hormat, 5 Fakta Penting Komisioner KPU Evi Novida Ginting

Silvia Nur Fajri

Diberhentikan Secara Tidak Hormat, 5 Fakta Penting Komisioner KPU Evi Novida Ginting

Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting | Instagram/kpu_ri

AKURAT.CO, Evi Novida Ginting, resmi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemberhentian tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 pada tanggal 23 Maret 2020.

Keppres tersebut juga telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan Plt Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, yang juga telah ditujukan kepada Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Muhammad.

Dilansir dari Antara, pemberhentian terhadap Evi tersebut didasarkan atas putusan DKPP, yang menyatakan bahwa Evi, selaku penyelenggara pemilu telah melanggar kode etik dalam kasus penghitungan perolehan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Barat VI.

Lantas, seperti apa sosok komisioner KPU tersebut?

Dihimpun oleh AKURAT.CO dari berbagai sumber, berikut 5 fakta penting Komisioner KPU Evi Novida Ginting.

1. Lulusan S-2 USU

Instagram/kpu_ri



Evi lahir di Medan, Sumatera Utara, 11 November 1966. Setelah menamatkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Medan, Evi lantas melanjutkan pendidikan tingginya di jurusan Administrasi Negara, Universitas Sumatra Utara (USU) dan lulus pada tahun 1992. Selanjutnya, pada tahun 2007, Evi berhasil meraih gelar S-2 di jurusan Pembangunan di kampus yang sama.

2. Mantan dosen USU

Instagram/kpu_ri



Sebelum menjadi anggota komisioner KPU, Evi pernah bekecimpung di dunia pendidikan dengan berkarier sebagai dosen di salah satu kampus negeri terbaik di Sumatra, USU. Selanjutnya, pada tahun 2004, Evi mulai berkarier bersama KPU dengan menjadi salah satu anggota KPU Medan periode 2004-2009.

3. Jadi komisioner KPU

baca juga:

Instagram/kpu_ri



Karier Evi bersama KPU berjalan dengan baik. Pada tahun 2013, Evi terpilih menjadi Ketua KPU Kota Medan periode 2009-2013. Kemudian, setelah masa jabatannya selesai, Evi lantas menjadi anggota KPU Sumatra Utara hingga tahun 2018. Terakhir, Evi dilantik sebagai komisioner KPU pusat periode 2017-2022, pada Selasa, 11 April 2017, di Istana Negara, Jakarta.

4. Diberhentikan secara tidak hormat

Instagram/kpu_ri



Belum sampai masa jabatannya sebagai komisioner KPU habis, Evi dibebastugaskan secara tidak hormat oleh Presiden Jokowi. Keputusan tersebut dijatuhkan kepada Evi karena keterlibatannya dalam kasus penghitungan perolehan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Barat VI.

5. Sempat menyatakan keberatan

Instagram/kpu_ri



Sebelumnya, Evi mendapatkan surat pemecatannya dari DKPP, dengan putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Lebih lanjut, Evi yang merasa keberatan kemudian mengirim surat ke kantor DKPP untuk menyampaikan rasa keberatannya tersebut.

Selain pada DKPP, Evi juga sempat mengadukan perkara pemberhentiannya dari komisioner KPU kepada Presiden Jokowi. Saat itu, Evi ingin meminta perlindungan dan juga penundaan pemecatan terhadap dirinya. Alasannya, Evi juga tengah mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, pada 23 Maret 2020, Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan Keppres terkait pemecatannya sebagai salah satu komisioner KPU RI.

Sebagai informasi, dalam putusannya, DKPP meminta presiden agar menindaklanjuti putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, paling lambat tujuh hari setelah putusan tersebut dibacakan.[]

Editor: Ahada Ramadhana

berita terkait

Image

News

Pilpres AS 2020

Kemenangan Joe Biden Akhirnya Diakui, Otoritas Donald Trump Resmi Mulai Transisi

Image

News

Pilpres AS 2020

Joe Biden Ingatkan 'Rakyat AS Bisa Mati' kalau Donald Trump Belum Mau Mengalah

Image

News

Pilpres AS 2020

Pengadilan Michigan Tolak Pengajuan Pemblokiran Hasil Pemilu AS oleh Kubu Donald Trump

Image

News

FOTO Komisi II RDP dengan KPU, Bawaslu Bahas Revisi Peraturan KPU

Image

News

Pilpres AS 2020

Meski Belum Ada Hasil Resmi, 80 Persen Rakyat AS Percaya Joe Biden Menang Pilpres

Image

News

Pilpres AS 2020

Pidato Donald Trump Dianggap Menyesatkan, Sejumlah Media Asing Cabut Pemberitaan

Image

News

Pilpres AS 2020

Tuding Joe Biden Curangi Pemilu, Donald Trump Bersumpah Akan Lapor Ke Mahkamah Agung

Image

News

Pilpres AS 2020

Joe Biden Unggul Sementara, Donald Trump Ancam Gugat ke Mahkamah Agung AS

Image

News

Pilpres AS 2020

Fox News Nyatakan Joe Biden Menang Pilpres AS, Ini Faktanya

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

KPU Batasi Jumlah Orang di TPS, Paling Banyak 10

Hal ini diterapkan demi mencegah penyebaran Covid-19

Image
News

Istana: Lembaga Pemantau Harus Pastikan Pilkada Berjalan Baik

Pemantau pemilu tidak hanya bekerja pada saat pemilihan umum, tetapi juga terlibat dari hilir dalam hal prosesnya

Image
News

Pilgub Sumbar, Kubu Mulyadi: Penetapan Tersangka Tak Pengaruhi Kontestasi Politik

Kubu Mulyadi berujar akan tetap menghargai proses hukum yang sedang berjalan

Image
News

Soal OTT Pejabat Kemensos, ICW Tagih Transparansi Dana Covid-19

Jika sejak awal sudah transparan, maka kecurangan atau suap sekalipun sulit dilakukan

Image
News

Pesan Mahfud MD Jelang Coblosan: Tolong Datang Berbondong-bondong ke TPS

Dengan demikian Pilkada ada tetap ramai

Image
News

Kubu JK Laporkan Calon Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto ke Polisi

Laporan dilayangkan lantaran JK dituding terlibat dalam suap ekspor benur

Image
News

Bareskrim Polri Tetapkan Cagub Sumbar Mulyadi sebagai Tersangka Pelanggaran Pemilu

Polisi akan mengklarifikasi yang bersangkutan atas pelanggaran tersebut

Image
News

BST Sudah Diterima oleh Lebih dari 1,3 Juta Orang di Jawa Timur

Bantuan Sosial Tunai sudah diberikan kepada 1.196.445 dari 1.291.113 total penerima di wilayah Jawa Timur.

Image
News

Sandiaga: Perlu Deregulasi Agar Wirausaha Semakin Lincah

Sandiaga mengatakan usaha mikro dan kecil di Indonesia memerlukan deregulasi.

Image
News

Sandiaga: Penyandang Disabilitas Perlu Akses untuk Membuka Peluang Usaha

Sandiaga mengatakan penyandang disabilitas tidak membutuhkan belas kasihan.

terpopuler

  1. Kutip Ayat Alkitab, Pendeta AS Klaim Donald Trump Akan Tetap Jadi Presiden

  2. 5 Kisah Perburuan Harta Karun Paling Mematikan di Dunia, Ada yang Telan 500 Nyawa

  3. Dokter Senior Indonesia Tak Dapat Ventilator, Media Asing Soroti Buruknya Penanganan COVID-19 di Indonesia

  4. Trans Kalimantan, Jalan yang Dipersiapkan Demi Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya

  5. Kisah Asmara Rani Mukerji yang Penuh Misteri, Sempat Dituduh Pelakor

  6. Mensos Juliari Batubara: Pejabat Kemensos yang Kena OTT Berpangkat Eselon 3

  7. Bikin Ngakak, Salah Ketik di Mobil Pembawa Pengantin Ini Fatal Abis

  8. Doa saat Tertimpa Kesulitan yang Amat Berat

  9. Doa Dibaca Sebelum Membaca Salawat Nabi

  10. Dikira Penipuan, Wanita ini Tak Sadar Menang Lotere Rp2 Miliar

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Korupsi Menteri Edhy

Image
Achsanul Qosasi

Memangkas Birokrasi

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Soal Vaksin, Ahmed Zaki: Ini Bocoran Hanya untuk Akurat.co

Image
Video

VIDEO Jurus Jitu Ahmed Zaki Tekan Kasus Covid-19 di Tangerang

Image
News

Ini Dia Jurus Jitu Ahmed Zaki dalam Penanganan Covid-19 di Tangerang

Sosok

Image
Ekonomi

Positif COVID-19, Menaker Ida Ngaku Sempat Terkejut dan Yakin Bisa Segera Pulih

Image
Ekonomi

Tokopedia

Herman Widjaja, 'Inovator Ulung' Tokopedia Kembali Masuk CIO50 ASEAN

Image
Ekonomi

Jin BTS Ulang Tahun, Harta Kekayaannya Tembus Rp113 Miliar!