breaking news: Roket Besutan SpaceX-NASA Meluncur Pukul 22.00 WIB

image
Login / Sign Up

Pakar Hukum: Penetapan Tersangka Nurhadi Terkesan Dipaksakan

Dedi Ermansyah

Image

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) | AKURAT.CO/Bayu Primanda

AKURAT.CO, Pakar Hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir menilai penepatan tersangka terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan dipaksakan.

Pasalnya, Nurhadi belum jelas perbuatan tindak pidananya. Terlebih, penetapan tersangka terhadap Nurhadi serta menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto dilakukan empat hari sebelum lengsernya pimpinan KPK Agus Rahardjo Cs.

"Tiba-tiba dia mau turun tahkta membuat tersangka Nurhadi sehingga pergi, diserahkan kepada yang baru. Ini jebakan betman yang menurut saya enggak bagus. Enggak bagus karena apa?, Karna pada saat dia kita sangka perbuatan yang mana yang dijadikan tersangka itu, itu yang belum clear menurut saya," kata Mudzakir, Minggu (15/3/2020).

Mudzakir menyesalkam praperadilan yang dilayangkan Nurhadi kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal, proses penyidikan yang dilakukan KPK masih belum jelas.

"Karena pada saat itu enggak jelas tersangka ini karena alat bukti yang mana perbuatan yang mana," ucap Mudzakir.

Mudzakir membeberkan, jeratan suap dan gratikasi oleh KPK berdasar pada adanya dugaan proyek fiktif yang masuk ke Rezky dari Hiendra. Suap itu diduga untuk Nurhadi, namun belum jelas suap itu diperuntukan untuk kasus apa.


"Ketika dia mengirim transaksi bisnis dianggap sebagai itulah perbuatan suap, inilah yang menjadi tanda tanya besar. Seharusnya kalau ingin menilai ini bisnis fiktif atau tidak, tanya dong pada OJK. Karena investasi yang dilakukan itu benar-benar ada. Ada dalam arti kata semua dokumen dipersiapkan semuanya dan perspektifnya itu semuanya ada," beber Mudzakir.


Bahkan kasus yang menjerat Nurhadi, lanjut Mudzakir terkesan di dramatisir. KPK dalam beberapa hari ini melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Nurhadi. Dia menilai, kasus hukum tidak bisa hanya mengira-ngira bahwa aset kekayaan Nurhadi dari hasil tindak pidana atau perkara yang dilakukannya.

"Buktikan dulu perbuatannya, dan perbuatan itu menghasilkan uang, uang itu pakai beli mobil gituloh," tegasnya.

"Jadi kalau tarolah dia berbuat jahat, dia sudah punya mobil puluhan tahun yang lalu masa juga disita misalkan begitu. Jadi harus ada korelasi misalnya kausalitas antara ada keberadaan mobil itu dengan perbuatan pidana lainya," sambungnya.


Oleh karena itu, Mudzakir meminta KPK dapat menemukan lebih dulu bukti permulaan yang kuat untuk menetapkan Nurhadi sebagai tersangka. Karena jeratan terhadap Nurhadi bukan operasi tangkap tangan (OTT), sehingga barang buktinya dinilai sulit untuk ditemukan KPK.

"Makanya saya agak bingung kenapa KPK membuat DPO, KPK menyita dan sebagainya, saya agak tanda tanya itu jahatnya Nurhadi ini dengan KPK apa, atau kita balik kenapa KPK sangat intens terhadap Nurhadi sementara Jiwasraya nggak intens, Garuda nggak intens, semuanya gak intens gitu, tapi terhadap Nurhadi kok intens banget gitu loh. Ada apa dibalik itu ini masih tanda tanya," sesalnya.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Mengenal 'Jaga', Aplikasi yang Bisa Laporkan Praktik Korupsi Buatan KPK

Image

News

Polisi Gelar Perkara Kasus OTT Oknum Pejabat UNJ dan Kemendikbud

Image

News

IPW Nilai Pelimpahan Berkas Kasus Pemberian THR ke Polri Adalah Bentuk Sinergi KPK

Image

News

Pakar Hukum: Perppu 1/2020 Tak Bisa Diterima Karena Sudah Jadi Undang-undang

Image

News

DPR RI

Tak Membuahkan Hasil, Demokrat Kritik OTT KPK Terhadap Pejabat UNJ dan Kemendikbud

Image

News

Polisi Pulangkan 7 Orang yang Di-OTT KPK, Yusri: Mereka Wajib Lapor

Image

News

Polda Metro Jaya Dalami Kasus Gratifikasi UNJ

Image

News

Kasus Gratifikasi UNJ Ditangani Polda Metro Jaya

Image

News

Mendikbud Bakal Tindak Tegas Anak Buahnya Jika Terbukti Terlibat OTT THR

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

UII dan UGM Kompak Kecam Intimidasi Terhadap Diskusi Ilmiah

Tindakan-tindakan berupa intimidasi, pembubaran hingga pemaksaan untuk membatalkan diskusi adalah tindakan yang tidak bisa diberi toleransi.

Image
News

10 Provinsi Tak Laporkan Kasus Positif COVID-19

Kasus konfirmasi positif naik 557 sehingga menjadi 25.773.

Image
News

Rumah Sakit Lapangan Jawa Timur Rawat 16 Pasien Positif Virus Corona

Data Gugus Tugas Nasional per 30 Mei, Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua tertinggi.

Image
News
Wabah Corona

Kasus COVID-19 di Jatim Naik, Sedangkan Jabar Walau Angkanya Masih Tinggi Cenderung Turun

Penambahan angka pasien sembuh tersebut sekaligus menjadi rekor tertinggi selama kasus COVID-19 dilaporkan.

Image
News
Wabah Corona

102 Wilayah Sudah Boleh Beraktivitas Seperti Sediakala, Doni: Saya Ulangi Sekali Lagi, Sangat Tergantung Kedisiplinan Masyarakat

Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat.

Image
News
DPR RI

Anggota DPR Kutuk Keras Ancaman dan Intimidasi Terhadap Diskusi di UGM

“Saya minta Polda DIY memberikan atensi serius tergadap persoalan ini. Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik”

Image
News

Bayi Kembar Berusia Setahun Bersama Kedua Ortu Positif COVID-19, Mereka Diisolasi Semua

Sama dengan dua bayi kembarnya, orang tuanya juga tengah menjalani isolasi di rumah sakit yang sama.

Image
News
Wabah Corona

Ini Empat Penekanan Panglima TNI Soal Penegakan Disiplin Protokol Penanganan Corona

"Zona merah itu sesuai dengan Peraturan Daerah ada empat provinsi yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Gorontalo”

Image
News
Wabah Corona

Satpol PP DKI Tunggu Regulasi New Normal

Satpol PP DKI tidak bisa menindak pelanggar normal baru dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 41 tahun 2020.

Image
News

Guru Besar Nimatul Huda Diteror, Fahri Hamzah: Saya Usul UII Lapor Sinuwun Aja

UII dan Universitas Gadjah Mada mengecam tindakan intimidasi terhadap diskusi ilmiah.

terpopuler

  1. 13 Juli 2020 Hari Pertama Masuk Sekolah, Orang Tua Siswa: Gimana Cara Mereka Social Distancing Sama yang Lain?

  2. Lama Tak Terlihat, Ini 5 Gaya Rambut Baru Para Pemain Persik Kediri

  3. Disebut Sebabkan Balita di Sragen Meninggal, Ini 5 Fakta Kutu Kucing yang Berbahaya

  4. MS Kaban: Presiden Jokowi untuk Pertahankan Kekuasaan Gak Perlu Main Tangkap Orang yang Berbeda

  5. Dari Wasit FIFA Hingga Legenda Serie A, Ini 5 Potret Rendra Soedjono Bersama Para Bintang Sepak Bola

  6. KPK Didesak Periksa Achsanul Qosasi dan Adi Toegarisman dalam Kasus Dana Hibah KONI

  7. 5 Modifikasi Sepatu Atlet American Football yang Kreatif dan Meriah

  8. Tetap Bekerja Meski Berumur 100 Tahun! Ini 5 Fakta Menarik Biliuner Tertua di Dunia, Chang Yun Chung

  9. Banyak ART Ingin Kembali ke Jakarta, Pengajuan SIKM Ditolak Mentah-mentah Pemprov DKI

  10. 3 Amalan Sunah yang Bisa Dilakukan di Bulan Syawal untuk Menggapai Keistimewaannya

Jamkrindo Lebaran

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Azami Mohammad

Gaya Bengis Antirokok Memainkan Isu Anak

Image
Dr Idham Kholik

Menjadi (kan) Pemilih Antifobia Covid-19

Image
Ujang Komarudin

New Normal

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Kedua)

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
Ekonomi

Kiat Agar Bisnis Moncer Ala Bob Sadino

Image
News

Ikut Tren Gunakan FaceApp, Ridwan Kamil: Di Era New Normal Wajah Tak Perlu Dirawat, Cukup Diedit

Image
News

Pernah Terlibat Kasus Pembunuhan hingga Tuntut Jokowi Mundur, 5 Fakta Tak Terduga Ruslan Buton