image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta, Dosen Institut PTIQ Jakarta

Disfungsi-Korupsi Parlemen dan Pemilih Pragmatis

Kolom

Image

Suasana rapat paripurna DPR ke-6 masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Adapun agenda rapat paripurna ke-6 ini di antaranya pembacaan laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Rancangan Peraturan DPR RI Tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; pembacaan laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Prolegnas RUU Tahun 2020-2024, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Eksistensi Parlemen atau tepatnya DPR sangat vital dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebab sesuai dengan amandemen UUD 1945, kedudukan DPR sebagai lembaga tinggi negara setara dengan Presiden, DPD dan MPR. Parlemen sebagai legislatif dan Presiden sebagai eksekutif berperan seimbang melalui sistem kontrol dan keseimbangan (check and balances). Sebegitu jauh Parlemen masih banyak disfungsional dan terjerat praktik Korupsi. Bercokolnya demikian lama Parlemen dalam lanskap politik Indonesia, dikontribusi maraknya Pemilih pragmatis pada setiap kali Pemilu.

Menurut UUD 1945 Pasal 20 A ayat (1), DPR mempunyai tiga fungsi yakni: fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang bersama presiden. Dalam hal fungsi anggaran, DPR membahas dan memberikan persetujuan atau menolak menyetujui suatu rancangan UU tentang APBN yang diajukan pemerintah. Sedangkan terkait dengan fungsi pengawasan, DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.

DPR juga dibekali empat hak, yakni: pertama hak  interplasi atau hak untuk meminta keterangan dari pemerintah terhadap hal strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kedua, hak angket atau penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang  berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, hak budget atau hak mengesahkan atau menyetujui bentuk RAPBN menjadi APBN. Dan keempat hak bertanya kepada pemerintah atau presiden secara tertulis.

baca juga:

Disfungsional dan Koruptif

Meskipun kedudukan dan posisi Parlemen di dalam UUD 1945 cukup kuat, namun dari sisi aktualisasi perannya masih banyak disfungsional. Akibatnya, kebanyakan publik menstigmakan secara negatif anggota DPR dengan stempel mental 4D, yakni: datang, duduk, diam dan duit. Stigma negatif tersebut bukan mengada-ada, melainkan ada bukti empiriknya. Antara lain dapat dicermati dari sisi fungsi legislasi.

Pada tahun pertama DPR periode 2014-2019 misalnya, hanya mampu mengesahkan 3 UU dari 41 RUU. Pada tahun kedua, jumlah UU yang disahkan mencapai 10 dari 51 RUU yang ditargetkan rampung. Sementara pada tahun ketiganya, DPR hanya mampu mengesahkan 5 UU dari 52 RUU. Di tahun keempat ini, saat masa sidang pertama sudah habis, DPR hanya mampu mengesahkan 5 UU, padahal targetnya adalah 50 RUU.

Parlemen juga sulit melepaskan diri dari jeratan praktik Korupsi.  Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan DPR dan DPRD sebagai institusi paling korup. Jumlahnya dari 2014 hingga 2019, sebanyak 255 anggota DPR dan DPRD ditetapkan menjadi tersangka. Disusul eksekutif atau pemerintah jumlah tersangkanya mencapai 203 orang yang berasal dari pejabat eselon I, II dan eselon III. Kemudian peringkat ketiga, wali kota, bupati atau wakilnya sebanyak 108 tersangka. Peringkat ke empat, menteri atau kepala K/L sebanyak 27 tersangka.

Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang periode 2014-2019 terdapat 254 anggota DPR dan DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota periode menjadi tersangka kasus Korupsi.  Dari 254 tersangka tersebut, 22 anggota DPR terjerat Korupsi. Bahkan 3 di antaranya tertangkap di tahun pertama masa jabatan.  Jumlah Korupsi anggota Parlemen di periode kali ini lebih buruk daripada periode sebelumnya. Sebab di periode 2014-2019, 2 pimpinan DPR juga menjadi tersangka Korupsi.  Sementara dilihat dari asal partai politiknya, paling banyak berasal dari Partai Golkar dengan jumlah 8 orang.

Diikuti Partai Demokrat dan PAN dengan masing-masing 3 orang, Hanura dan PDI Perjuangan masing-masing 2 orang, sedangkan NasDem, PKS, PKB dan PPP jumlahnya masing-masing 1 orang. Adapun dilihat secara keseluruhan dari anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, jumlah tersangka Korupsi paling banyak tetap dipegang Golkar dengan jumlah 52 orang. Disusul PDI Perjuangan dan Partai Demokrat masing-masing 34 wakil rakyatnya yang terjerat Korupsi.

Fakta lain, cukup banyak  anggota DPR/DPRD ditangkap pihak berwajib, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) hingga ditahan di hotel prodeo. Dalam catatan. anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus Korupsi melonjak lima kali lipat menjadi 103 orang pada 2018 dari tahun sebelumnya. Beberapa yang ditangkap oleh KPK bahkan dikenal sebagai pimpinan DPR atau partai politik, seperti Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Ketua Umum DPP PPP Romahrmuziy, dan lain-lain.

Dari sisi pola atau modus Korupsi, menurut ICW, tindakan pidana suap menduduki urutan pertama dari 12 modus kasus Korupsi lainnya. Sementara suap merupakan modus yang paling dominan dilakukan oleh para tersangka Korupsi  sepanjang 2019 dengan sebanyak 51 tindak pidana dengan nilai Rp 169,5 miliar. Modus lainnya yakni: mark up atau penggelembungan anggaran sebanyak 41 kasus; penyalahgunaan anggaran 39 kasus; penggelapan 35 kasus; penyalahgunaan wewenang 30 kasus; proyek fiktif 22 kasus; laporan fiktif sebanyak 22 kasus; pungutan liar 11 kasus; gratifikasi 7 kasus; pemerasan 7 kasus; pemotongan 5 kasus; dan mark down 1 kasus.

Akar Masalah

Mengacu kepada hasil penelitian Puskapol Universitas Indonesia (UI) pada 2019, banyaknya disfungsi dan prilaku koruptif di kalangan anggota Parlemen akar penyebabnya  ada kaitannya dengan proses rekrutmen dan elektabilitas  mereka hingga membawanya  ke Senayan. Secara khusus diantara anggota DPR RI atau 13.8% (77 orang dari 560) teridentifikasi memiliki jaringan kekerabatan dengan elite politik. Dari jumlah tersebut, ada 53% laki-laki (41 orang) dan 47% perempuan (36 orang). Jaringan kekerabatan dengan elit politik tersebut terkadang disebut dengan politik klientelisme dan patronase.

Politik klientelisme sendiri, menurut Hutchroft (2004) adalah relasi kekuasan yang personalitik dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik.  Sedangkan patronase, menurut Shefter (1994) sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada Pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribsuikan oleh politisi kepada pemillih dan pendukung.

Hal ini diperkuat dengan hasil riset Nagara Institute yang dipublikasin pada Senin (17/2/2020) yang menyebutkan,  sebanyak 99 atau 17,22 persen dari 575 anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2019 memiliki hubungan dengan pejabat publik. Mereka dianggap terpapar oligarki politik. Nasdem yang beroleh 59 kursi menjadi paling terpapar dinasti politik, atau sebanyak  20 orang (33,90 persen). Ke bawah secara berurutan enam dari 19 anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpapar oligarki, atau sebesar 31,58 persen.

Berikutnya: 18 dari 25 anggota DPR dari dari Partai Golkar terpapar oligarki, atau sebesar 21,18 persen. Sebanyak 18,52 persen atau 10 dari 54 anggota DPR dari Demokrat juga dinilai terpapar dinasti politik. Sebanyak delapan dari 44 atau 18,18 persen anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) juga terpapar. Kemudian, 13 dari 78 anggota DPR dari Partai Gerindra atau 16,67 persen juga dinilai terpapar oligarki.

Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memiliki prosentase paparan oligarki sebesar 13,28 persen, di mana 17 dari 128 anggotanya terpapar oligarki. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera, dengan perolehan 50 kursi, empat di antaranya terpapar politik oligarki, meraih prosentase 8,00 persen. Yang mengejutkan dari hasil penelitian Nagara Institut, dengan raihan kursi sebanyak 58 pada Pileg 2019, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki presentase paling kecil terpapar politik dinasti, 5,17 persen, atau hanya tiga orang yang dianggap terpapar oligarki.

Mengacu kepada hasil penelitian Puskapol Universitas Indonesia (UI) pada 2019, sebagian besar Pemilih memilih berdasarkan nomor urut atas (1, 2 ataupun 3). Sebanyak 48 persen dan 68 persen Caleg terpilih perempuan dan laki-laki berada di posisi 1. Hal ini tidak berbeda dengan hasil Pemilu 2014 dan kembali menegaskan Caleg di nomor atas tetap menjadi penting bagi Pemilih. Politik uang berlaku secara umum. Namun Caleg yang menempati nomor urut peci paling berpotensi melakukannya. Sebab biasanya Caleg nomor peci selain dekat dengan elit parpol, juga mempunyai ‘gizi’ berlebih. Dengan ‘gizi’ berlebih itu pula mereka leluasa menggelontorkan uang bagi Pemilih.

Pemilih Pragmatis

Pertanyaannya: mengapa di tengah defisit kinerja Parlemen dan tak jarang diselingi praktik Korupsi, parpol papan atas tetap meraup suara signifikan dan calon legislatifnya  (Caleg) terpilih menjadi anggota Parlemen di setiap kali Pemilu? Salah satu jawabannya, karena makin merajalelanya Pemilih  pragmatis dalam setiap kali Pemilu atau Pilkada. Untuk sebagian, hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk kegagalan dari pendidikan politik dan Pemilih yang selama ini dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu maupun institusi demokrasi lainnya.

Tipologi Pemilih sendiri sebenarnya  sangat beragam. Misalnya, sebagaimana pernah dipetakan  Firmanzah dalam dalam buku “Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas” (2012) yang membagi Pemilih ke dalam dua dimensi besar, yakni Pemilih berorientasi policy-problem-solving dan orientasi ideologi. Selanjutnya, dari sisi prilaku Pemilih dibaginya lagi ke dalam empat jenis, yakni: pertama, Pemilih rasional, kedua,  Pemilih kritis, ketiga  Pemilih tradisional, dan keempat Pemilih skeptis.

Sementara Alvara Research Center mengacu hasil survei nasional terhadap 2200 responden di 34 provinsi di Indonesia yang dilakukan bulan Januari-Februari 2018 dengan menggunakan 9 indikator utama, diantaranya adalah mengenai faktor pertimbangan mereka memilih partai/kandidat, perilaku Pemilih, dan loyalitas pemiih terhadap partai/kandidat yang didukungnya berhasil menemukan empat tipologi Pemilih yaitu:  Pemilih rational (rational voters), Pemilih galau (swing voters), Pemilih apatis (apathetic voters), dan Pemilih emotional (emotional voters).

Dalam perspektif tipologi dan sosiologi politik mengacu pengalaman Pemilu 2014, Ubeidillah Badrun membaginya ke dalam enam tipologi Pemilih. Yakni: Pemilih tradisional (traditional Voter), Pemilih subyektif (subjective voter),  Pemilih pragmatis (pragmatic voter), Pemilih skeptis (skeptic voter), Pemilih ideologis (ideologic voter), dan keenam Pemilih rasional (rational voter). Peneliti lainnya membagi menjadi tiga jenis Pemilih, yaitu Pemilih emosional, Pemilih rasional-emosional, dan Pemilih rasional.

Meskipun tipologi Pemilih beragam dari yang rasional hingga tradisional—meminjam jingle iklan terkenal sebuah merek minuman—secara umum preferensi politik Pemilih lebih didominasi satu hal yakni: dipengaruhi Caleg atau parpol yang memberikan siraman uang. Hal ini diperkuat dengan hasil riset Founding Fathers House (FFH) di Brebes 2011 dan 2016, DKI 2012, Mojokerto 2015, Lamongan 2015, Jawa Timur 2017 dan 2018, Sulawesi Tenggara 2018 yang menyimpulkan, masyarakat (Pemilih) begitu permissif dengan politik uang.

Ketika penelitian diulang pada Pemilu 2019, menunjukkan hal yang kurang lebih sama. Dari 1.2000 responden yang diteliti, 57,75 persen mau menerima, 29 persen menolak, 13,25 persen tidak tahu serta tidak menjawab. Diantara alasan penerimaan uang sebanyak 74 respon berdalih karena rejeki tidak boleh ditolak,15,8 persen untuk memenuhi kebutuhan dapur, 4,89 persen sebagai ongkos sudah datang ke tempat pekerjaan, dan 2,59 jawaban lainnya, dan 2,3 persen tidak tahu dan tidak menjawab.

Lima Aktor

Jika menggunakan hukum besi ekonomi yakni: supply and demand yang melibatkan parpol/Caleg, calo politik dengan Pemilih dengan uang sebagai alat tukar transaksinya untuk mendulang suara dan memperoleh kursi di Parlemen sebagaimana pernah diteliti Peneliti Sosial Burhanuddin Muhtadi, politik uang dikontribusi oleh  lima aktor yang terlibat dalam politik uang, yakni: partai politik (parpol), Caleg, calo politik, pemodal/bandar dan Pemilih.

Kelima aktor tersebut mempunyai peran masing-masing. Parpol berperan sebagai kendaraan politik yang biasanya mensyaratkan setiap Caleg untuk menyetor sejumlah uang sesuai dengan nomor urut Daftar Calon Tetap (DCT). Nomor peci biasanya lebih mahal dari pada nomor buncit. Peran Caleg menyediakan uang bagi parpol untuk kepentingan biaya politik (political financing) seperti biaya saksi, sosialisasi, alat peraga kampanye dan sebagainya .

Penghubung, atau calo politik berperan mendistribusikan dana dari Caleg atau pemodal untuk pembelian suara (vote buying) dan perdagangan suara (vote trading). Sementara Pemilih merupakan pihak penerima dana politik. Modusnya ada yang diterima langsung oleh Pemilih dari Caleg namun kebanyakan diterima melalui calo politik. Ada yang pra bayar namun ada pula paska bayar.  Dalam penelitian Edward Aspinall, para pemimpin informal tak jarang berfungsi sebai calo politik pada kegiatan politik uang di Pemilu.

Sebagian Pemilih ada yang hanya mau menerima dari satu Caleg atau satu parpol, namun tidak sedikit yang menerima dari beberapa Caleg dan parpol. Tentang pilihannya di bilik suara, ada yang karena faktor kedekatan kekerabatan dengan Caleg atau parpol. Namun ada pula yang tergantung dari besaran uang yang diperoleh. Makin besar dana yang diterima, itulah Caleg atau parpol yang dipilih. Bagi sebagian Pemilih, jelang dan saat pencoblosan dianggap sebagai ‘lebaran politik’ untuk mendapat sekadar limpahan ‘sedekah politik’ dari para Caleg.

Dengan sistem Pemilu langsung (tidak bisa diwakili oleh siapapun), yang menjadi subyek dan menentukan adalah Pemilih. Seperti sudah dikemukakan, sebagian (besar?) Pemilih di Indonesia dalam Pemilu atau Pilkada adalah pragmatis, terlepas dari kategori atau tipologinya. Pemilih pragmatis inilah yang berkontribusi penting bagi terwujudnya konfigurasi politik di legislatif atau eksekutif dalam setiap kali Pilpres, Pileg atau Pilkada.

Fokus ke Parpol

Meski demikian, munculnya dominasi Pemilih pragmatis di setiap Pemilu tidak bisa dilepaskan dari peran parpol, Caleg broker politik dan pemodal. Semua elemen tersebut memberi kontribusi terciptanya situasi dan kondisi yang memprihatinkan. Bahkan sistem Pemilu langsung, realitas kondisi objektif ekonomi, sosial, hukum, budaya, pendidikan, lingkungan dan sebagainya dari Pemilih/masyarakat, menjadi faktor lain yang ikut berperan di dalam melahirkan situasi dan kondisi yang sudah memperihatinkan ini.

Oleh karena itu, treatment untuk mengatasi dan merestorasi potret guram Parlemen saat ini  tidak bisa parsial, melainkan harus komprehensif. Yang dibenahi bukan hanya Pemilih, melainkan juga parpol dan Caleg. Bahkan jika diurut  skala prioritasnya, pembenahan harus difokuskan di tingkat hulu yakni: parpol dan Caleg. Sebab menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, parpol merupakan institusi utama dan tunggal yang berwenang menjadi pemasok dari para Caleg dan anggota Parlemen (DPR).

Sayangnya sejak era reformasi, parpol dan Caleg menjadi institusi yang nyaris tidak tersentuh secara yuridis dan sistematis dalam pembenahan fundamental terkait kelembagaan maupun sumber daya kepengurusan dan kader-kadernya. Parpol dan Caleg dibiarkan tumbuh dan berkembang secara liar sesuai dengan kehendaknya sendiri secara alamiah. Jikapun dilakukan pendidikan atau sekolah politik, sifatnya spontanitas jelang Pemilu. Maka, secara umum potret guram Parlemen saat ini merupakan hukuman (punishment)  nyata sebagai akibat dari kealfaan kita semua,  khususnya elit politik selama ini dalam merestorasi parpol dan Caleg.[]

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Pandemi Covid-19 dan Keseimbangan Kekuasaan dalam Budaya Jawa Tradisional

Image

News

Kolom

Pilkada di Tengah Corona

Image

News

Kolom

Alturisme

Image

Ekonomi

Investasi dan Hakikat Pembangunan

Image

News

Kolom

Kaum Miskin di Tengah Badai Virus Corona

Image

News

Kolom

Al-Isra Wal-Mi'raj dan Covid 19

Image

News

Kolom

Putusan Progresif MK Tentang Keserentakan Pemilu (Bagian 1)

Image

News

Kolom

Melawan Corona

Image

News

Kolom

Reinkarnasi Partai Demokrat : Dulu SBY, Sekarang AHY

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

IDI: Selain APD, Petugas Kesehatan Juga Butuhkan Hal Ini

Pemerintah harus tahu masalah ini.

Image
News

Legislator PAN Desak Pemerintah Adakan Kajian Agar Dana Desa Bisa Digunakan untuk Mengantisipasi Penyebaran Covid-19

Ia berpendapat, penyebaran virus ini sangat cepat, maka dari itu perlu antisipasi dan langkah taktis untuk memutus mata rantai penyebarannya

Image
News
Wabah Corona

Jubir Covid-19 Minta Pemprov DKI Pantau Jamaah Masjid Jami Jakbar

Pemerintah daerah harus selalu mendampingi.

Image
News
Wabah Corona

IDI: Pemerintah Belum Buka Data Terkait Petugas Kesehatan yang Terpapar Covid-19

Baru-baru ini saya mendapat laporan dari kawan-kawan di Jawa Timur ada sembilan dokter PPDS

Image
News
Wabah Corona

Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Lindungi Tenaga Kesehatan, Penuhi APD dan Rapid Test

Desakan disampaikan dalam surat terbuka yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo, Selasa 24 Maret 2020.

Image
News
Wabah Corona

Bupati Aceh Besar Minta Kemenhub Tutup Sementara Bandara Sultan Iskandar Muda

Pernyataan itu disampaikannya terkait surat penutupan bandara yang diajukan ke Kementerian Perhubungan.

Image
News

Bicara Peran Orang Kaya dan Orang Miskin, Staf Pribadi SBY ke Jubir COVID-19: Kurang Bijak di Kala Kesulitan Seperti Ini

Yurianto mengatakan apabila hal itu bisa dilakukan secara kompak, maka Indonesia akan berhasil memerangi Covid-19.

Image
News
Wabah Corona

Hendri: Sebentar Lagi Ada yang Nuduh Wali Kota Tegal Lagi Cari Panggung Mau Jadi Gubernur Jateng! Jangan Ya, Jangan Gitu

Keputusan isolasi wilayah dilakukan setelah ada seorang warga Kota Tegal yang terinfeksi Covid-19.

Image
News
Wabah Corona

Jokowi Diminta Lepaskan Ego Ekonomi dan Utamakan Keselamatan Warga

Ekonomi tetap terpuruk dan warga tidak juga merasa aman.

Image
News
DPR RI

Formappi: DPR Tak Bisa Biarkan Pemerintah Bekerja Sendiri

Hal itu disampaikan peneliti Formappi, Lucius Karus, saat menanggapi keputusan DPR yang akan tetap menggelar Rapat Paripurna.

terpopuler

  1. Bantah Hoax, SOHO Buktikan Imboost & Imboost Force Baik untuk Imun Tubuh

  2. Telkomsel Berikan Kuota Gratis kepada Pelanggan untuk Akses ke Situs Resmi Informasi COVID-19

  3. Kelebihan Kapasitas, Sebagian Tenaga Medis yang Diinapkan di Hotel Grand Cempaka Dipindahkan

  4. Daerah-daerah Mulai Lakukan Isolasi, Pemerintah Pusat Godok Aturan Mainnya

  5. Tak Kuat Lawan Corona, Wakil Ketua DPD PDIP Jabar Meninggal

  6. Mengenal Muezza, Kucing Peliharaan dan Kesayangan Rasulullah

  7. Pasien Positif Corona Sembuh: Jangan Percaya Berita Hoaks, Nyatanya Bisa Sembuh

  8. Makin Mengkhawatirkan, Komnas HAM Desak Jokowi Berlakukan Karantina Wilayah

  9. Jubir Gugus Tugas COVID-19 Sumut Bantah Gubernur Edy Rahmayadi di Isolasi

  10. Nasib TKI Saat Malaysia Lockdown, Kades: Ada Keluarga yang Jual Ternak sampai Perhiasan untuk Dikirim Agar Tetap Bisa Makan

ibunda jokowi

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Zainul A Sukrin

Pandemi Covid-19 dan Keseimbangan Kekuasaan dalam Budaya Jawa Tradisional

Image
Reza Fahlevi

Gotong Royong Melawan Covid-19

Image
Azhar Ilyas

Video Call Jadi Komunikasi ‘Normal’ Sejak Pandemi Covid-19

Image
Ujang Komarudin

Pilkada di Tengah Corona

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Ekonomi

Masuk Forbes hingga Hobi Berkebun, Ini 5 Fakta Menarik Amanda Susanti, Pendiri Sayurbox

Image
News

Diberhentikan Secara Tidak Hormat, 5 Fakta Penting Komisioner KPU Evi Novida Ginting

Image
News

Wabah Corona

Sri Mulyani hingga Retno Marsudi, 8 Potret Menteri Srikandi Jalani WFH