DPR Harap Pemerintah Tangani Virus Corona Secepatnya Agar Tak Ganggu Ibadah Haji
Jamaah haji berkumpul di Jabal Rahmah di dataran Arafat selama ziarah tahunan, di luar kota suci Mekah, Arab Saudi 10 Agustus 2019. Jutaan umat Islam di seluruh dunia telah memadati Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Ini adalah ibadah puncak haji yang wajib dilakukan oleh jemaah. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat bertemu Nabi Adam dan Hawa setelah terpisah ratusan tahun usai keduanya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. | REUTERS/Umit Bektas
AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily berharap pemerintah dapat menangani Virus Corona secepatnya agar tidak mengganggu tahapan-tahapan ibadah haji.
"Saya sih berkeyakinan penanganan corona ini bisa dilakukan lebih cepat, dan mudah-mudahan tidak terganggu dengan tahap-tahapan musim haji ya," kata Ace di kantor DPP partai Golkar, Slipi Jakarta Barat, Senin (9/3/2020).
Ace menyebut, musim haji akan dimulai pada tiga bulan mendatang. Maka dari itu, masih ada waktu untuk menyelesaikan masalah Virus corona tersebut. Begitu juga penanganan yang dilakukan pemerinta Arab Saudi.
"Saya kira plan-nya kan sudah mulai baik, saya kira dengan penanganan tepat dari pemerintah Arab Saudi sendiri, kemudian negara-negara yang suspect Corona, mereka kan juga sudah menangani dengan serius, jadi Corona saya kira masalah global dan tentu penanganannya lebih cepat, mudah-mudahan tidak mengganggu tahap proses musim haji tahun ini," ujarnya.
Selain itu, Ace juga mengaku jika Komisi VIII DPR RI belum mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait persiapan ibadah haji dari mitra kerjanya yakni Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.
"Secara resmi belum, tapi saya nanti malam mau ketemu, tapi informal," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menunda semua kegiatan Umrah hingga waktu yang belum ditentukan. Hal tersebut menyusul perkembangan epidemi virus Corona (COVID-19) yang mulai bermunculan di berbagai negara.
"Penundaan ini bersifat temporer, berlaku untuk penduduk di Arab Saudi ataupun mereka yang datang berkunjung," ujar pemerintah Arab Saudi sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Kamis, (5/3/2020).[]
