breaking news: Roket Besutan SpaceX-NASA Meluncur Pukul 22.00 WIB

image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Gedung DPR dan Parlemen Modern

Kolom

Image

Suasana upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-73 di Halaman Gedung DPR, Kompleks Parlemen MPR/DPD-DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (17/8/2018). Dalam upacara ini seluruh pegawai MPR/DPR dan DPD dan para pengaman dalam (Pamdal) menjadi peserta untuk memeriahkan hari Kemerdekaan RI. Dalam pidatonya Ketua DPR Bamsoet berpesan kepada seluruh anggota DPR dan pemerintah untuk mengunjung tinggi kepentingan rakyat. Khusus pada tahun politik ini, Bamsoet mengimbau agar tak melakukan hal-hal yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Beberapa waktu yang lalu Gedung Nusantara 3 DPR RI terbakar. Apa sebabnya belum terlalu jelas. Tetapi, dengan kebakaran itu mungkin justru akan mempercepat pembangunan gedung baru DPR RI.

Gedung baru untuk DPR atau renovasi total Gedung DPR sebenarnya sudah lama direncanakan. Beberapa kali hendak diwujudkan  dalam skema pembiayaan multi-years, namun selalu gagal dan/atau tertunda karena banyak sekali kritik dari berbagai kalangan. Tidak sedikit kritik yang asal bunyi dan sekadar omong tanpa isi.

Penting dan perlukah DPR membangun gedung baru? Untuk apa gedung baru itu? Setidaknya ada dua hal yang perlu dijelaskan untuk menjawab pertanyaan ini, yakni profil gedung DPR yang relevan dengan kebutuhan kerja Parlemen, dan tuntutan untuk membangun Parlemen modern.

baca juga:

Dalam sejarah perlamen Indonesia, pemerintah sesungguhnya belum pernah secara khusus (niat ingsun) menyiapkan, mendisain, dan membangun gedung Parlemen, kendati Indonesia telah merdeka lebih dari tujuh puluh tahun. Sementara negara-negara lain selalu mendisain secara khusus gedung parlemennya. Bagaimanapun –lebih-lebih bagi negara demokrasi– gedung Parlemen merupakan salah satu simbol negara.  

Rumah Politik

Gedung DPR yang ada saat ini sebenarnya merupakan pengembangan saja atau tepatnya alih fungsi pada 1966 dari Gedung Conefo (Conference of New Emerging Force) yang dibangun era Presiden Soekarno. Jadi memang belum pernah ada desain komprehensif – dengan mempertimbangkan seluruh aspek – dan diniati secara khusus untuk membangun gedung Parlemen.

Dalam konteks alih fungsi itulah, Pemerintah Orde Baru membangun gedung DPR seperti yang ada saat ini. Inisiatif Pemerintah Orde Baru itu tentu saja sangat bagus dan patut disyukuri. Gedung megah di kawasan Senayan itu pun menjadi pusat aktifitas para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsi keparlemenan.

Hanya saja, konsep gedung Parlemen yang dibangun itu lebih sebagai upaya menyediakan fasilitas untuk kegiatan pejabat-pejabat negara dalam konsep kantor (office) biasa seperti fasilitas negara pada umumnya. Dengan demikian, desainnya kurang mempertimbangkan dimensi-dimensi spesifik dan detail akan kebutuhan “rumah politik” para wakil rakyat.   

Apa yang terlihat dari profil gedung DPR saat ini sebenarnya lebih mencerminkan selera birokrasi di era Orde Baru ketimbang memenuhi kebutuhan lembaga Parlemen sebagai lembaga politik yang pekerjaan serta suasana kerjanya berbeda dengan kantor-kantor pemerintah pada umumnya.

Desain gedung, ruang kerja anggota Dewan (dan tenaga ahli plus staf administrasi), ruang-ruang rapat, dan fasilitas-fasilitas lainnya justru kurang mendukung untuk kinerja lembaga Parlemen. Ia lebih mirip kantor pemerintah pada umumnya di mana aparatus (birokrat) menjalankan rutintas yang bersifat administratif. Sementara pekerjaan para wakil rakyat di Parlemen tidak bersifat administratif, melainkan lebih menonjol sebagai kerja-kerja politik, seperti membahas rancangan undang-undang dan lobi-lobi. Kegiatan administrasi hanya pendukung semata.

Belum lagi kondisi ruang-ruang kerja anggota Dewan yang sama sekali tidak memadai untuk perkembangan saat ini. Selain terlalu sempit dengan tata ruang yang terkesan semrawut sungguh kurang mendukung kerja-kerja politik anggota DPR. Padahal Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan  Bangunan  Gedung Negara menetapkan bahwa ruang kerja anggota Dewan seluas 117 meter persegi.

Pada ruang semacam itu, setiap anggota Dewan harus pula menampung lima tenaga ahli dan seorang staf administrasi. Di Gedung Nusantara 1, misalnya, yang semula didesain –pada 1997– untuk menampung 800 orag kini dipaksa memuat lima ribu orang. Ia pun menjadi over kapasitas. Hasil Pemilu 2019 mendatang jumlah anggota DPR bertambah (lima belas kursi) berikut tenaga ahli dan staf administrasinya, tentu akan menambah beban Gedung Nusantara 1 yang sudah kurang layak itu.   

Parlemen Modern

Sementara itu, mengacu pada perkembangan demokrasi masa kini serta penampilan lembaga-lembaga Parlemen di banyak negara, DPR pun menggagas rencana-rencana untuk menjadikan dirinya sebagai Parlemen modern. Di bulan-bulan pertama DPR hasil Pemilu 2014, kalangan pimpinannya menjalin kerjasama dengan Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia merancang konsep Parlemen modern. Sayang sekali rencana yang hampir separuh jalan ini kemudian harus terhenti karena alasan anggaran.

Apa itu Parlemen modern? Setidaknya tiga kriteria utama untuk sebuah Parlemen disebut modern. Pertama, Parlemen yang menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan kontrol dengan baik. Kedua, Parlemen yang terbuka dan mudah diakses oleh publik. Ketiga, mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjangkau publik yang lebih luas serta memudahkan pekerjaan Parlemen.

Kriteria yang kedua dan ketiga di atas tidak saja untuk menopang fungsi-fungsi Parlemen, juga untuk membuat Parlemen lebih punya arti bagi publik. Parlemen menjadi lebih dekat dengan publik atau konstituen. Apa yang dilakukan lembaga Parlemen serta produk-produk politik yang dihasilkan menjadi lebih berkemungkinan melibatkan publik di dalamnya, juga memudahkan publik untuk mengaksesnya.

Dalam kerangka Parlemen modern, kehadiran publik dalam kegiatan-kegiatan DPR hadir melalui program Bill Digest (rekam jejak legislasi). Suatu program kegiatan digitalisasi semua hasil kegiatan legislasi DPR yang dipublikasikan melalui website resmi DPR. Dengan pola Bill Digest, publik dapat dengan mudah mengakses proses pembentukan undang-undang. Program Bill Digest juga memberi ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang.

Program Bill Digest akan diikuti oleh program Hansard (rekam jejak setiap anggota Parlemen). Di Hansard, terdapat transkrip digital aktivitas rapat-rapat atau sidang-sidang anggota DPR. Dengan program Hansard publik dapat mengetahui dengan jelas tingkat kinerja anggota DPR secara individual. Siapa dan bicara apa dari setiap anggota DPR tertranskrip secara digital dengan lengkap dan rapi, lalu siapa pun dapat mengaksesnya.

Mengapa perlu bill digest dan hansard? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, DPR dituntut menjadi lembaga politik yang transparan  menyangkut kinerja politiknya. Kedua, sebagai lembaga negara, DPR perlu menyediakan diri untuk kepentingan collective memory of nation (memori kolektif bangsa). Dengan begitu, setiap orang bisa belajar secara langsung mengenai DPR –berikut produk dan dinamika politik di dalamnya– sepanjang sejarah keberadaannya.

Konsep Parlemen modern sebenarnya bukanlah hal baru bagi Parlemen berbagai negara di dunia. Parlemen Australia, misalnya, sudah cukup lama menerapkan konsep Parlemen modern. Konsep Parlemen modern digagas pada 1997 di Konferensi Uni Eropa tentang The Future of Democracy: Transition and Challege in European Governance. Membangun DPRRI sebagai Parlemen modern banyak berangkat dari gagasan-gagasan di konferensi Uni Eropa tersebut serta praktik-praktik Parlemen modern di banyak negara lainnya.

Dalam desain sebagai Parlemen modern, DPR juga tampil sebagai lembaga negara yang turut menyediakan ruang publik khusus bagi aksi-aksi demonstrasi yang mungkin bisa disebut sebagai “Alun-Alun Demokasi” semacam Plaza de Mayo (Argentina), Tahrir Squere  (Mesir), atau Krasnaya Ploshchad (Rusia).

Melibatkan Ahli Politik

Jika mengacu pada konsep Parlemen modern, kondisi riil dan total dari Gedung DPR saat ini sungguh tidak memadai. Sangat tidak mendukung untuk lebih mengekspesikan perkembangan demokrasi dan praktik-praktik Parlemen modern di dunia saat ini dan ke depan.

Membangun gedung baru DPR mungkin tidak cukup jika hanya diserahkan begitu saja kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak cukup pula jika didisain oleh seorang arsitek. Urusan-urusan teknis dan administratif membangun fisik gedung bisa saja ditangani oleh Kementeian PU. Tetapi, filosofi dan detail ruang-ruang serta fasilitas lainnya rasanya tidak berada di Kementerian PU dan para arsitek.

Karena itu, merancang gedung Parlemen (DPR dan DPRD) perlu melibatkan secara intens ahli politik dan hukum tata negara yang sangat memahami filosofi gedung Parlemen serta lalu lintas kerja politik dan tata alur Parlemen modern.

Membangun gedung baru DPR barangkali tidak terlalu relevan jika selalu saja dikaitkan dengan perilaku (kurang pantas) sejumlah anggota Dewan dan kinerja lembaga DPR yang mungkin masih relatif rendah, untuk kemudian gagal. Tetapi, membangun gedug Parlemen lebih bijak jika diletakkan dalam perspektif jauh ke depan. Perspektif dalam konteks kepentingan bangsa dan generasi mendatang.   Wallahu’alam. []

 

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

New Normal

Image

News

Kolom

Idulfitri 2020: Antara Covid-19 dan Tradisi

Image

News

Kolom

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung

Image

News

Kolom

Idulfitri Sebagai Instrumen Kritik Sosial

Image

News

Kolom

Matinya Reformasi

Image

News

Kolom

Manajemen Krisis Pilkada di Tengah Covid-19

Image

News

Hikmah Ramadan

Puasa itu Menyuburkan Ruhiyah

Image

News

Kolom

Mau Dibawa Kemana Pemilu Kita?

Image

Gaya Hidup

Kolom

Quo Vadis Perpusnas di Era Industri 4.0

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

UII dan UGM Kompak Kecam Intimidasi Terhadap Diskusi Ilmiah

Tindakan-tindakan berupa intimidasi, pembubaran hingga pemaksaan untuk membatalkan diskusi adalah tindakan yang tidak bisa diberi toleransi.

Image
News

10 Provinsi Tak Laporkan Kasus Positif COVID-19

Kasus konfirmasi positif naik 557 sehingga menjadi 25.773.

Image
News

Rumah Sakit Lapangan Jawa Timur Rawat 16 Pasien Positif Virus Corona

Data Gugus Tugas Nasional per 30 Mei, Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua tertinggi.

Image
News
Wabah Corona

Kasus COVID-19 di Jatim Naik, Sedangkan Jabar Walau Angkanya Masih Tinggi Cenderung Turun

Penambahan angka pasien sembuh tersebut sekaligus menjadi rekor tertinggi selama kasus COVID-19 dilaporkan.

Image
News
Wabah Corona

102 Wilayah Sudah Boleh Beraktivitas Seperti Sediakala, Doni: Saya Ulangi Sekali Lagi, Sangat Tergantung Kedisiplinan Masyarakat

Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat.

Image
News
DPR RI

Anggota DPR Kutuk Keras Ancaman dan Intimidasi Terhadap Diskusi di UGM

“Saya minta Polda DIY memberikan atensi serius tergadap persoalan ini. Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik”

Image
News

Bayi Kembar Berusia Setahun Bersama Kedua Ortu Positif COVID-19, Mereka Diisolasi Semua

Sama dengan dua bayi kembarnya, orang tuanya juga tengah menjalani isolasi di rumah sakit yang sama.

Image
News
Wabah Corona

Ini Empat Penekanan Panglima TNI Soal Penegakan Disiplin Protokol Penanganan Corona

"Zona merah itu sesuai dengan Peraturan Daerah ada empat provinsi yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Gorontalo”

Image
News
Wabah Corona

Satpol PP DKI Tunggu Regulasi New Normal

Satpol PP DKI tidak bisa menindak pelanggar normal baru dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 41 tahun 2020.

Image
News

Guru Besar Nimatul Huda Diteror, Fahri Hamzah: Saya Usul UII Lapor Sinuwun Aja

UII dan Universitas Gadjah Mada mengecam tindakan intimidasi terhadap diskusi ilmiah.

terpopuler

  1. 13 Juli 2020 Hari Pertama Masuk Sekolah, Orang Tua Siswa: Gimana Cara Mereka Social Distancing Sama yang Lain?

  2. Lama Tak Terlihat, Ini 5 Gaya Rambut Baru Para Pemain Persik Kediri

  3. MS Kaban: Presiden Jokowi untuk Pertahankan Kekuasaan Gak Perlu Main Tangkap Orang yang Berbeda

  4. Dari Wasit FIFA Hingga Legenda Serie A, Ini 5 Potret Rendra Soedjono Bersama Para Bintang Sepak Bola

  5. 5 Modifikasi Sepatu Atlet American Football yang Kreatif dan Meriah

  6. Banyak ART Ingin Kembali ke Jakarta, Pengajuan SIKM Ditolak Mentah-mentah Pemprov DKI

  7. Tetap Bekerja Meski Berumur 100 Tahun! Ini 5 Fakta Menarik Biliuner Tertua di Dunia, Chang Yun Chung

  8. 3 Amalan Sunah yang Bisa Dilakukan di Bulan Syawal untuk Menggapai Keistimewaannya

  9. 5 Fakta Menarik Zhong Nanshan, Pakar Penyakit Pernapasan Top China yang Dijuluki Pahlawan SARS

  10. Heboh Mobil PCR BNPB Dialihkan, Warganet ke Khofifah: Jangan Diboikot Bu!

Jamkrindo Lebaran

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Azami Mohammad

Gaya Bengis Antirokok Memainkan Isu Anak

Image
Dr Idham Kholik

Menjadi (kan) Pemilih Antifobia Covid-19

Image
Ujang Komarudin

New Normal

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Kedua)

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
Ekonomi

Kiat Agar Bisnis Moncer Ala Bob Sadino

Image
News

Ikut Tren Gunakan FaceApp, Ridwan Kamil: Di Era New Normal Wajah Tak Perlu Dirawat, Cukup Diedit

Image
News

Pernah Terlibat Kasus Pembunuhan hingga Tuntut Jokowi Mundur, 5 Fakta Tak Terduga Ruslan Buton