image
Login / Sign Up

Setelah Keberatannya Ditolak KPK, Kompol Rossa Banding ke Presiden

Faqih Fathurrahman

Image

Plt Juru Bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta | AKURAT.CO/Kosim Rahman

AKURAT.CO, Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, Penyidik KPK, Kompol Rossa Purbo Bekti tengah melakukan upaya banding ke Presiden Joko Widodo setelah pimpinan KPK menolak keberatannya perihal pengembaliannya ke Mabes Polri.

"Memang sesuai dengan UU Pasal 75 Administrasi Pemerintahan memang ada mekanisme berikutnya yaitu banding, jadi Mas Rossa sudah terima jawaban dari pimpinan, kemudian berikutnya Mas Rossa mengajukan kembali upaya banding ke Presiden RI," kata Ali di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2020)

KPK pun, lanjut dia, menghormati proses banding yang dilakukan Kompol Rossa tersebut.

baca juga:

"Karena memang ini ditentukan oleh undang-undang ada mekanisme tersebut, sehingga nanti kita menunggu proses-proses berikutnya seperti apa. Karena ini ketentuan undang-undang yang ada bahwa setiap masyarakat di sana disebutkan, termasuk Mas Rossa merasa harus perjuangkan haknya, tentu kita harus hormati proses tersebut," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, pimpinan KPK telah menolak keberatan dari Kompol Rossa.

"Bahwa betul pimpinan sudah menjawab surat keberatan dari rekan kami, Mas Rossa tertanggal 20 Februari 2020 dan informasinya memang sudah diterima oleh yang bersangkutan. Pada prinsipnya berisi bahwa keberatan dari Mas Rossa tersebut tidak dapat diterima karena di sini disebutkan salah alamat," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Sebelumnya, KPK telah menjelaskan kronologi pengembalian dua penyidik KPK ke Mabes Polri tersebut.

"Pertama tentunya ini bermula surat tanggal 12 Januari 2020 terkait surat dari Pak Kapolri yang ditanda tangani asisten SDM yang mana berisi penarikan penugasan anggota Polri atas nama Kompol Indra dan Kompol Rossa Purbo," ucap Ali, Kamis (6/2/2020).

Alasan penarikan dua penyidik tersebut karena kebutuhan organisasi asalnya.

"Antara lain alasan penarikannya tersebut dibutuhkan organisasi untuk penugasan di internal Polri, tanggal 13 Januari itu, sampai di pimpinan tanggal 14 Januari 2020. Kemudian pimpinan tanggal 15 Januari 2020 mendisposisikan bahwa menyepakati atau setuju atas usulan penarikan dari Pak Kapolri yang tandatangani Pak asisten SDM," ungkap Ali.

Kemudian pada 15 Januari 2020, kata dia, lima pimpinan KPK menyepakati pengembalian dua penyidik tersebut.

"Jadi pertanggal 15 pimpinan limanya sepakat. Tindak lanjut dari disposisi itu kemudian melalui Pak Sekjen, Kabiro SDM dan mekanisme birokrasi kemudian tanggal 21 pimpinan tanda tangan surat ditunjukkan ke Pak Kapolri perihal penghadapan kembali pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK," tuturnya.

Namun dalam perjalanannya, kata dia, terdapat surat tertanggal 21 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono terkait pembatalan penarikan dua penyidk itu.

"Suratnya kemudian diterima sekretariat pimpinan 28 Januari 2020. Kemudian pimpinan mendisposisi tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya berisi sepakat tetap kepada keputusan 15 Januari 2020 yang disepakati lima pimpinan yang ditindaklanjuti 21 Januari 2020 tentang pengembalian per 1 Februari 2020 dan sudah diterima 24 Januari 2020 oleh Mabes Polri," kata Ali.[]

Editor: Ainurrahman

Sumber: ANTARA

berita terkait

Image

News

ICW Usul Pimpinan KPK Sumbangkan Gajinya Untuk Korban COVID-19

Image

News

Sidang Lanjutan Perkara Penyiraman Air Keras, Hakim Minta Novel Baswedan Dihadirkan

Image

News

Persidangan Kasus Teror Terhadap Novel Dinilai hanya Formalitas

Image

News

Terdakwa Penyiraman Novel Baswedan Dapatkan Cairan Asam Sulfat di Pool Mobil Gegana Polri

Image

News

PN Jaksel Kembali Tolak Praperadilan Nurhadi Cs

Image

News

Pakar Hukum: Penetapan Tersangka Nurhadi Terkesan Dipaksakan

Image

News

Kepala PPATK Berpulang, Febri: Teman-teman Menyapa Beliau, Pak Badar, Dia Banyak Sekali Letakkan Dasar Penting Pengelolaan Keuangan di KPK

Image

News

Ikuti Seleksi Deputi Penindakan KPK, Kapolri Restui Tujuh Anggotanya

Image

News

KPK Cari DPO Harun Masiku dan Nurhadi di 13 Titik

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Per 31 Maret Kasus Positif COVID-19 di DIY Bertambah Jadi 24 Orang

Semua kasus mempunyai riwayat perjalanan dari luar daerah

Image
News
Wabah Corona

TNI AD Siapkan Kendaraan Khusus Penyemprotan Disinfektan

TNI AD sudah menyiapkan kendaraan khusus untuk penyemprotan disinfektan untuk memerangi COVID-19

Image
News
Wabah Corona

Pakar Nilai Penetapan Darurat Kesehatan Lebih Tepat Daripada Darurat Sipil

Mengedepankan penggunaan kedaruratan kesehatan masyarakat daripada darurat sipil adalah langkah yang tepat dan cermat

Image
News
Wabah Corona

Cek Kesiapsiagaan Penanganan Corona, Anggota DPD RI Kunjungi Kodam XVIII/Kasuari

“Kita sudah punya kontingensi, maka langkah-langkah tindakan preventif sudah kita siapkan untuk ke depan”

Image
News
Wabah Corona

Minimalisir Penyebaran Corona, Pangdam Kasuari Ikuti Gerakan Penyemprotan Disinfektan

"Masih banyak kegiatan lain yang dilakukan Kodam XVIII/Kasuari atas perintah Pangdam dalam rangka menghadapi pandemi virus Corona“

Image
News

Fraksi PAN Dukung Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Kebijakan Keuangan Negara

Kami memahami pelebaran ini sebagai benteng pertahanan saja.

Image
News
Wabah Corona

Pemerintah Diminta Realokasi Anggaran Pembangunan Ibukota Negara Baru Untuk Penanganan COVID-19

Kalau memang dana membeli APD ini nggak cukup maka hentikan proyek-proyek infrastruktur,

Image
News
Wabah Corona

Mahfud Md Tegaskan Pemerintah Pusat dan Daerah Kompak Hadapi COVID-19

Jangan mencoba berpikir pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu tidak kompak, selama ini sudah kompak

Image
News

Produksi APD untuk Tenaga Medis, Faiza Bordir Dukung Upaya Penanganan Covid-19

Jamak diketahui bahwa Faiza Bordir cukup kondang sebagai penyedia busana muslim dan handycraft khas bordir ini.

Image
News

Waspada Corona, Kabupaten Tabanan Gelar Sidang Paripurna Melalui Video Conference

Sidang kali ini membahas kewajiban konstitusional kepala daerah kepada DPRD

terpopuler

  1. Tembak Pekerja Freeport di Tengah Pandemi Covid-19, KBB Layak Disebut Teroris Kelas Dunia

  2. Dipuji Publik, Pengamat: Erick Thohir Dipandang Tidak Punya Banyak Kepentingan

  3. Keras! Natalius Pigai Tolak Pemberlakuan Darurat Sipil Hadapi Covid-19

  4. Anggota DPR Desak Jokowi Batalkan Keinginannya Terapkan Darurat Sipil

  5. Tolak Darurat Sipil, Hamdan Zoelva: Lockdown Cukup dengan UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan

  6. Pusat dan Jakarta Harusnya Rukun Tangani Covid-19, Ulil: Sejak Awal, Anies Mau Serius Nangani Masalah Ini, Dituduh Cari Panggung oleh Pemerintah Pusat

  7. Solskjaer Punya Sejumlah Alasan untuk Tidak Perpanjang Durasi Ighalo

  8. Pesan Ibnu Sina Soal Kesehatan: Buang Jauh-jauh Kepanikan

  9. Justin Bieber Ingin Jadi Suami Sempurna Untuk Hailey Baldwin

  10. Tolak Darurat Sipil, Said Didu: Ya Allah Lindungi Kami Dari Kedholiman Ini

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Bisman Bhaktiar

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Image
Abdul Aziz SR

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Image
Achmad Fachrudin

Covid-19, Media dan Kekuasaan

Image
Reza Fahlevi

Mari Sudahi Polemik Tuntutan Lockdown

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Hiburan

5 Fakta Menarik Nissa Sabyan yang Mengawali Karier Sebagai Penyanyi di Acara Hajatan

Image
Ekonomi

Tingkatkan Ekonomi Perajin Tekstil Indonesia, Ini 6 Fakta Menarik Denica Flesch, Pendiri SukkhaCitta

Image
News

Wabah Corona

Cosplay Jadi Sultan Maroko hingga Raja Minyak Urut, 5 Potret Fahri Hamzah saat WFH