image
Login / Sign Up

Perludem Nilai Putusan MK soal Pemilu Serentak Berikan Pondasi dan Batasan

Yudi Permana

Image

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini | AKURAT.CO/Khalishah Salsabila

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengapresiasi putuusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaran pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota digelar secara serentak.

Menurut dia, meskipun MK menolak permohonan petitum, Namun dalam pertimbangan hukumnya MK memberikan fondasi dan batasan yang sangat kuat terhadap sistem penyelenggaraan Pemilu serentak kedepan.

Di dalam memberikan pertimbangan hukum, ada tiga hal yang dijadikan MK dasara untuk mengkonstruksikan putusannya.

baca juga:

Pertama, perdebatan dan maksud asli para pengubah UUD NRI (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia) 1945 pada saat amandemen UUD NRI 1945 tahun 1999-2002.

Kedua, pendekatan penguatan sistem presidensil, di dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

“Ketiga, pengalaman terhadap pertimbangan hukum MK pada putusan tentang Pemilu serentak sebelumnya, yakni Putusan No. 14lPUU-XI/2013," kata Titi dalam diskusi bertajuk "Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak yang Konstitusional, di Jakarta, Kamis (27/2/2020). 

Ia menjelaskan berdasarkan pertimbangan hukum yang dikonstruksikan oleh MK, terdapat beberapa hal penting yang menjadi sangat prinsip di dalam sistem penyelenggaraan Pemilu serentak kedepannya. 

Pertama, lanjut dia, MK menyatakan bahwa Pemilu serentak lima kotak bukanlah satu-satunya gagasan yang berkembang ketika perubahan UUD 1945.

"Selain itu, dalam poin kedua, MK tidak lagi membeda-bedakan rezim pemilihan, utamanya adalah rezim Pemilu dan pemilihan kepala daerah," ujarnya.

Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan MK yang bunyinya, “…… Bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum.            

Dalam hal ini, lanjut dia, adalah benar penyelenggaraan 'Pemilu Serentak Lima Kotak' menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945.                 

"Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan  pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan," tuturnya.       

Sebelumya diketahui, Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan terhadap pengujian undang-undang yang diajukan oleh Perludem terkait dengan konstitusional Pemilu serentak. 

Di dalam putusan nomor 55/PUU-XVIl/2019, Mahkamah Konatitusi menolak pokok petitum yang diminta oleh Perludem, yang isinya, memohonkan agar MK menyatakan Pemilu serentak yang konstitusional adalah Pemilu serentak nasional, untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD, baru setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota, bersamaan dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.[]

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Gempa Tektonik Bermagnitudo 5.0 Guncang Wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa

Image

News

Supermoon Dini Hari Nanti, BMKG Imbau Warga Pesisir Waspadai Banjir Rob

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Nahkoda Mayapada Group Bagikan Makanan Gratis Setiap Hari ke Ojol Hingga UMKM

Image

News

Wabah Corona

FOTO Jaga Kebugaran Tubuh, Pemerintah Kota Tegal Rapat Sambil Berjemur

Image

News

BMKG: Jaksel dan Jaktim Potensi Hujan Disertai Petir Selasa Sore

Image

News

Wabah Corona

Seorang Pejabat Pemkot Makassar ODP COVID-19 Meninggal Dunia 

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Sri Mulyani Sebut Dampak COVID-19 Lebih Pelik dari Krisis 1998 dan 2008

Image

News

BPJAMSOSTEK Dukung Ojol dan Warteg Sambil Sosialisasi Tanpa Kontak Fisik

Image

News

Wabah Corona

Anggota F-PKB Ini Siap Beli APD dan Masker dari Hasil Produksi UMKM dan IKM

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Surat Telegram Soal Penegakan Hukum Banyak Dikritik, Ini Tanggapan Kapolri

Idham menyebut kalau ada yang tidak setuju, maka ada mekanisme tersendiri yang bisa ditempuh, yakni mekanisme praperadilan.

Image
News
Wabah Corona

Corona Mewabah, P4 Sumbang Sembako untuk Supir Angkot

“Saya pernah mendengar langsung curhatan supir angkot yang mengeluh karena sepi penumpang“

Image
News

Surat Telegram Dikritik, Kapolri Idham Azis: Pro Kontra Itu Hal yang Biasa

Para tersangka juga punya hak untuk mengajukan praperadilan

Image
News

PSBB Diterapkan, OJK Terus Koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya

Masyarakat, lanjut Sekar, dapat melakukan transaksi layanan keuangan melalui lembaga jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi

Image
News
Wabah Corona

PSI Pertanyakan Sasaran Bansos yang Dibagikan Anies Jelang Penerapan PSBB

"Kami minta kejelasan, siapa sebenarnya yang jadi sasaran bansos ini, apakah warga atau keluarga?

Image
News
Satgas Pamtas

Gelar Patroli, Prajurit Kostrad Cek Kesehatan Warga di Hutan Papua

"Kami juga harus mengetahui kondisi kesehatan warga yang tinggal di bivak-bivak yang berada di hutan”

Image
News
Wabah Corona

Ada 5000 Orang Lebih Buruh di Jabar yang di-PHK Dampak dari COVID-19

Dampak penurunan produktivitas dikarenakan bahan baku karena impor tidak masuk order dan sebagainya.

Image
News
Wabah Corona

NasDem Desak Anies Coret Warga Tak Patuhi Aturan PSBB dari Daftar Penerima Bansos

Masyarakat juga punya tanggung jawab berpartisipasi membantu pemerintah dalam memerangi penyebaran penyakit menular ini.

Image
News
Wabah Corona

Bak Berkemah, Keluarga Turki Ini Tinggal di Truk untuk Isolasi Diri

Volkan Sari ini membeli truk barang 5 tahun lalu untuk keperluan berkemah

Image
News

OJK Pastikan Industri Jasa Keuangan Beroperasi di Tengah Penerapan PSBB DKI Jakarta

dalam operasionalnya OJK meminta kepada lembaga jasa keuangan harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan

terpopuler

  1. Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum Bakal Dibatasi di Jakarta

  2. 5 Fakta Tak Terduga Tora Sudiro, Cucu Mantan Gubernur DKI Jakarta

  3. Kasdam XVIII/Kasuari: Kalian Harus Gembira dan Jangan Terlihat Susah

  4. PSBB Mulai Diberlakukan, DPR: Pintu Masuk dan Keluar DKI Jakarta Harus Dijaga

  5. Surabaya Ketat, Risma: Kami Juga Minta Warga Sementara Ini Tidak Menerima Tamu atau Kerabat dari Luar Kota

  6. 5 Foto Cantik Petenis Eugenie Bouchard di Alam Bebas, Mendaki di Tengah Virus Corona

  7. Polri: Larangan Berboncengan Sepeda Motor Hanya untuk Pemudik

  8. Rustam: Ayo Anies, Tunjukkan Gebrakan Melawan Virus Corona

  9. Ruhut: Dampak Baik Virus Corona yang Paling Terasa Sekarang Udara Menjadi Bersih, Polusi Jauh Berkurang

  10. IHSG Diramal Melambung, Saham Ini Akan Bawa Untung

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Zainul A. Sukrin

Perppu Corona, Ujungnya Dimana?

Image
Prakoso Permono

Bayang-bayang Ancaman Teror di Tengah Pandemi

Image
Reza Fahlevi

Atas Nama Kemanusiaan, Stop Politisasi Covid-19

Image
Abdul Aziz SR

PKS dan Sindiran Partai Oposisi

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Ekonomi

Besarkan Go-Life hingga Diakui Forbes, Ini 5 Fakta Menarik Windy Natriavi, Pendiri AwanTunai

Image
Hiburan

Resmi Diperistri So Ji-Sub, 5 Fakta Menarik Presenter Cantik Jo Eun-jung

Image
News

Wabah Corona

Olahraga hingga Donor Darah, 7 Potret Aktivitas Sandiaga Uno di Sela-sela WFH