image
Login / Sign Up
Image

Achsanul Qosasi

Anggota III BPK RI

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image

Ilustrasi pemimpin berkomunikasi dengan anggota tim | Pexels

AKURAT.CO, Di sepanjang 2019, indikator Pertumbuhan Investasi berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 4,45 persen. Angka ini lebih rendah dari realisasi pada 2018 yang mencapai 6,64 persen. Sementara itu, dalam skenario pemerintah, investasi diharapkan bisa bertumbuh di atas 6 persen.

Jika dilihat per kuartal, investasi hanya bertumbuh 4,06 persen pada kuartal IV 2019. Angka ini lebih rendah dibanding kuartal IV 2018 yang mencapai pertumbuhan 6,01 persen dan kuartal III 2019 sebesar 4,21 persen.

Adalah wajar kemudian jika Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengingatkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, soal ketidaktercapaian target investasi pada 2019 tersebut. Sebab, dengan kontribusi PMTB yang signifikan terhadap laju perekonomian, pertumbuhannya harus dimaksimalkan.

baca juga:

Hanya saja, dalam Peresmian Rakornas Investasi 2020, Jakarta, Kamis (20/2), Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menunjukkan sikap kepemimpinan yang kurang elok. Alih-alih berbicara tentang pokok, duduk dan solusi persoalan, beliau mengkritik karut-marut investasi di Indonesia. Promosi dan tentu saja pengelolaan program investasi selama ini, menurut beliau, bukan atas dasar fakta dan data.

Secara verbatim Bahlil menyatakan bahwa “… kami mengarang bebas dengan Indonesia kaya, punya penduduk 270 juta, tapi begitu ditanya tambangnya di mana, izinnya di mana, enggak punya (data) kami." (CNN, 20/2). Juga diungkapkan bahwa tak ada peta-peta identifikasi ataupun inventarisasi sumber daya alam yang hendak dipromosikan. 

Kepala BKPM tentu lebih elok jika bicara tentang reaksi positif apa saja yang telah dilakukan BKPM terkait fakta-fakta “ngarang” tersebut. Daripada memilih “mengadu” pada  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meminta [data-data] pada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dalam 14 fungsi BKPM, kita tahu, fungsi pertamanya adalah “pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional.” Artinya, adalah kewajiban BKPM untuk mengkaji dan menyusun desain investasi, di mana di dalamnya termasuk pelaksanaan riset menyeluruh terkait fakta dan data investasi.

Sesuai konteks tulisan ini, kasus di atas hanyalah sampel saja dari tantangan kepemimpinan publik dan politik Indonesia saat ini. Bahwa di tengah berbagai tantangan dalam dinamika sosio-ekonomi-politik kita, kearifan dan kebijaksanaan pejabat publik semestinya mengalahkan egosentrisme pribadi dan ego sektoral.

Ilmu kepemimpinan dan manajemen mengajarkan pada kita tentang bahaya jika seorang pemimpin berorientasi menyalahkan. Pemimpin yang hebat semestinya selalu bersikap positif dan mendorong atau bahkan memfasilitasi orang lain. Sementara pemimpin yang buruk cenderung bersikap negatif dan menyalahkan orang lain.

Dalam konteks kepemimpinan politik di Indonesia, fenomena menyalahkan (blaming) atau mencari-cari kesalahan bisa jadi telah menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan kita bisa melihat hal itu dilakukan terhadap para pemimpin dalam posisi yang paling tinggi. Seolah-seolah, tindakan menyalahkan, mengkambing-hitamkan atau menyerang balik secara membabi-buta jika dikritik akan menyelesaikan persoalan.

Setelah Presiden Sukarno jatuh dan mulai menjalani tahanan rumah pada paruh akhir 1960-an, misalnya, berbagai sikap dan perilaku menyalahkan muncul di mana-mana. Meskipun beliau sendiri, kita baca, mengakui kesalahan yang dilakukan terkait pemaksaan ideologi Nasioalis-Agama-Komunis (Nasakom), banyak tuduhan, umpatan dan celaan yang tak pantas dan tentu saja salah alamat.

Demikian pula setelah Presiden Suharto lengser dari kursi presiden pada 1999. Terlepas dari berbagai kesalahan yang pernah beliau lakukan, tak sedikit tokoh publik dan pemimpin politik yang secara keji menghujat pribadi dan berbagai kebijakan politik dan pembangunan yang telah beliau gagas dan lakukan.

Setelah masa kepemimpinan para presiden berikutnya, BJ Habibie, Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meskipun tak sehebat terhadap Presiden Sukarno dan Suharto, tradisi salah-menyalahkan juga seperti tak berhenti. Kecenderungan yang masih mudah kita lihat tentulah orientasi menyalahkan terhadap mereka yang menjadi pejabat publik di masa kepemimpinan Presiden SBY.

Meskipun tak terlalu mengemuka di ranah publik, perilaku menyalahkan juga terjadi di kalangan pejabat negara maupun daerah. Pejabat yang baru menyalahkan pejabat sebelumnya, dan sebaliknya, pejabat yang lama, jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan menyalahkan pejabat petahana.  

Di tengah tradisi salah-menyalahkan ini, sebuah survei terbaru yang dilakukan Indo Barometer seperti mengajak kita kembali kepada akal sehat. Bahwa dalam relasi sosio-politik, horizontal maupun vertikal, jasa atau perbuatan baik tak akan pernah pupus dari ingatan publik. Dan inilah semestinya yang menjadi salah satu patokan dalam mengelola urusan masyarakat.

Salah satu hasil survei yang dirilis Indo Barometer (23/2/2020) adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap tujuh Presiden yang pernah memimpin Indonesia. Presiden yang paling disukai secara berurutan adalah Soeharto (23,8 persen), Joko Widodo (23,4 persen), Soekarno (23,3 persen), Susilo Bambang Yudhoyono (14,4 persen), BJ Habibie (8,3 persen), Abdurrahman Wahid (5,5 persen) dan Megawati Soekarnoputri (1,2 persen). 

Terkait keberhasilan Presiden Suharto menjadi presiden yang paling disukai masyarakat, kita tak bisa begitu saja melihatnya sebagai semacam romantisme. Ada semacam konsistensi di sini. Survei serupa yang dilakukan Indo Barometer pada 2011 juga menempatkan mantan Presiden Soeharto (36,5 persen) di urutan pertama. Setelah itu terdapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20,9 persen) sebagai petahana, Soekarno (19,8 persen), Megawati Soekarnoputri (9,2 persen), BJ Habibie (4,4 persen), dan Abdurrahman Wahid (4,3 persen). 

Kearifan dan kebijaksanaan untuk menghargai jasa-jasa para pendahulu maupun kolega sesama pejabat publik, hemat saya, selain tumbuh dari sikap hati-hati, adalah soal keberanian untuk menghargai dan mengormati dalam nurani. Setiap orang di masa lampau harus dipandang sebagai telah berkontribusi bagi masa kini dan oleh karena itu harus mendapat tempat.

Allaahu a’lam bi al-shawwab.

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

39 Narapidana Kelas IIA Jambi Dibebaskan dari Tahanan untuk Cegah Penyebaran Corona

Selain peraturan Menteri, pembebasan ini juga untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Jadi kalian malam ini bebas dan bisa pulang.

Image
News

Polisi Tangkap Pelaku Pembuat Video Hoaks Penutupan Jalan di Rawa Bokor Tangerang

Setelah kami cek ke TKP terkait dengan adanya video tersebut, adanya info penutupan jalan di daerah Rawa Bokor adalah hoaks.

Image
News
Wabah Corona

Polisi Pastikan Tidak Ada Penutupan Jalan Tol

"Kami laporkan untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, lalu lintas sampai saat ini tetap normal," kata Sambodo.

Image
News

Ketua Golkar Malut Apresiasi Paket Kebijakan Presiden Jokowi Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19

Misalnya stimulus pajak, keringanan kredit, dan pembebasan listrik, itu semua akan sangat membantu masyarakat terdampak," ujar Syukur Manda

Image
News

Rampok Bunuh Pemilik Warung di Depok

Polsek Cimanggis Polres Metro Depok memburu pelaku perampokan yang menewaskan seorang pemilik warung berinisial F (33).

Image
News
Wabah Corona

Jubir Luhut Bantah Info Penghentian Transportasi Jabodetabek

odi menuturkan, informasi tentang penghentian transportasi telah beredar dengan mencantumkan surat edaran BPTJ.

Image
News
Wabah Corona

Tokoh Agama: Jangan Sampai Ada yang Menolak Pemakaman Jenazah Covid-19

"Memulasarakan jenazah merupakan fardhu kifayah, karena itu saya mengajak Umat Islam untuk memperlakukan jenazah dengan hormat."

Image
News

Bukti Ilmiah Bahwa Azan Tak Pernah Berhenti Walau Sesaat

Azan yang dikumandangkan menyesuaikan pergerakan matahari di mana matahari akan bergiliran menyinari bumi.

Image
News
Wabah Corona

Ini Prediksi Guru Besar UGM Soal Akhir 'Perjalanan' Covid-19 di Indonesia

Dedi Rosadi memperkirakan persebaran infeksi COVID-19 di Indonesia akan berhenti pada akhir Mei 2020.

Image
News

Kemenkumham Beri Sanksi Berat Terhadap Jajaran yang Bebaskan Napi Korupsi

Kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan, pokoknya Pak Menteri berjanji akan memberi sanksi berat.

terpopuler

  1. Pecahkan Rekor Tertinggi, 91 Pasien Corona di Malaysia Sembuh dalam Sehari

  2. Pengamat Puji Erick Thohir Berani Pasang Badan Bantu Jokowi di Tengah Pandemi COVID-19

  3. Hadis Nabi tentang Pecahnya Islam jadi 73 Golongan, Hanya Satu yang Masuk Surga

  4. Terupdate! 41 Bank Siap Longgarkan Kredit, Apa Saja?

  5. 5 Drama Korea Tentang Penyakit Tak Biasa Ini Ternyata Ada di Dunia Nyata!

  6. Penjelasan Bahwa Garis Nasab Nabi Muhammad Sampai ke Nabi Ibrahim as

  7. Jokowi Teken Pembatasan Sosial Skala Besar, Sultan: Mudik Dilarang Atau Tidak?

  8. Pasien Covid-19 Asal Bojonggede dan Cileungsi Meninggal Dunia

  9. Rupiah Menguat Terbawa Stimulus Eskternal dan Kebijakan Jokowi Atasi Covid-19

  10. Jika Anak Demam Ditengah Wabah Corona, Lakukan Langkah Ini di Rumah

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Dr. Idham Holik

Sebuah Harapan Pribadi: PERPPU Pemilihan Segera Terbit dan Opsi A Jadi Pilihan

Image
Achsanul Qosasi

Corona, Subsistensi dan Kredit

Image
Bisman Bhaktiar

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Image
Abdul Aziz SR

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
News

10 Potret Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam di Berbagai Kegiatan, Seru!

Image
News

Paman Idaman! 8 Potret Seru Aspri Menhan, Rizky Irmansyah saat Momong Keponakan

Image
News

Buka Puasa hingga Berolahraga, Potret Aktivitas 7 Politisi Tanah Air di Tengah WFH