image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Kolom

Image

Bakal calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers di dampingi Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi dengan pasangan bakal calon Wali Kota Solo Achmad Purnomo (tengah) dan Teguh Prakosa (kiri) usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan penjaringan calon Wali Kota Solo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Senin (10/2/2020). Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Gibran Rakabuming Raka dan pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa sebagai bakal calon Wali Kota Solo pada Pilkada Solo tahun 2020. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Dalam sebulan terakhir, ada dua diskursus politik lawas yang kemudian aktual dan seksi kembali. Yakni: terkait dengan Politik Dinasti dan Oligarki politik. Kedua diskursus ini awalnya muncul dipicu oleh hasil penelitian Nagara Instititute di bawah pimpinan mantan anggota DPR Akbar Faisal. Kemudian hasil penelitian tersebut direspon oleh sejumlah kalangan, termasuk diantaranya oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Meskipun isu ini bukan hal yang baru, namun perlu mendapat perhatian secara serius. Sebab jika dibiarkan, pada jangka panjang berpotensi  mengeroposkan kualitas dan substansi Demokrasi dan Pemilu/Pilkada Indonesia.

Sebelumnya, Nagara Institute pada Senin (17/2) merilis hasil penelitian yang menyebutkan,  sebanyak 99 atau 17,22 persen dari 575 anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2019 memiliki hubungan dengan pejabat publik. Mereka dianggap terpapar Oligarki politik. Nasdem yang beroleh 59 kursi menjadi paling terpapar dinasti politik, atau sebanyak  20 orang (33,90 persen). Ke bawah secara berurutan enam dari 19 anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpapar Oligarki, atau sebesar 31,58 persen.

Berikutnya, 18 dari 25 anggota DPR dari dari Partai Golkar terpapar Oligarki, atau sebesar 21,18 persen. Sebanyak 18,52 persen atau 10 dari 54 anggota DPR dari Demokrat juga dinilai terpapar dinasti politik. Sebanyak delapan dari 44 atau 18,18 persen anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) juga terpapar. Kemudian, 13 dari 78 anggota DPR dari Partai Gerindra atau 16,67 persen juga dinilai terpapar Oligarki. Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki prosentase paparan Oligarki sebesar 13,28 persen, di mana 17 dari 128 anggotanya terpapar Oligarki.

baca juga:

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan perolehan 50 kursi, empat di antaranya terpapar politik Oligarki, meraih prosentase 8,00 persen. Yang mengejutkan dari hasil penelitian Nagara Institut, dengan raihan kursi sebanyak 58 pada Pileg 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki presentase paling kecil terpapar Politik Dinasti, 5,17 persen, atau hanya tiga orang yang dianggap terpapar Oligarki.

Hasil penelitian Nagara Institute tersebut seolah diamini oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebutkan, politik Indonesia dikuasai kaum olirgarki, atau pemilik modal. Cukup dengan modal Rp 1 triliiun, kata Bamsoet, orang dapat menguasai partai politik, parlemen, sumber daya alam, dan muaranya dapat mengusung siapapun pemimpin yang dihendaki, mulai presiden, bupati, gubernur dan walikota. Hal ini bersifat sistemik karena didukung oleh sistem politik Indonesia. Perselingkuhan pemilik modal dengan penguasa atau Oligarki politik ini berkontribusi mengakibatkan distribusi keadilan sosial dan ekonomi menjadi jomplang.

Oligarki Politik

Term atau istilah Oligarki berasal dari bahasa Yunani yakni:  ‘oligon’ yang artinya sedikit dan ‘arkho’ yang berarti memerintah. Setelah dua kata tersebut dikawinkan menjadi ‘oligarkhia’, dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. International Encylopedia of Social Science mendefinisikan Oligarki sebagai “bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil”.

Robert Mitchel dalam bukunya “Political Parties, a Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy  menyebut  kemunculan Oligarki merupakan konsekwensi dari proses yang terjadi dalam suatu organisasi, termasuk partai politik.  Makin besar organisasi atau partai politik tersebut, kecendrungan mengarah kepada Oligarki tidak dapat dihindarkan. Hal itu sudah menjadi “hukum besi Oligarki”. Kecendrungan ini disebut Michel sebagai “Oligarki Demokrasi”. Mengomentari buku Michel tersebut, Martin Lipset mengatakan, organisasilah yang melahirkan dominasi di terpilih atas para pemilihnya, antara si mandatoris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi.

Menurut Jeffry A. Winters, di Indonesia paska tumbangnya regim Orde Baru, Oligarki bukan tidak pernah kembali, tapi tidak pernah pergi dan belum berhasil dijinakkan. Ketika akhirnya rezim tersebut runtuh dan terbentuk Demokrasi, semua oligark dan elit masih bercokol. Hampir tak seorangpun diantara mereka jatuh bersama Soeharto kecuali satu atau dua yang yang berada dekat dengannya hingga akhir kekuasaannya. Oligarki bertahan melalui proses transisi dan adaptasi. Mereka (oligark) bukan hanya melakukannya dengan relatif mudah, melainkan juga menempati posisi yang lebih baik ketimbang siapapun dalam merebut dan mendominasi politik elektoral Indonesia yang dikendalikan uang.

Alih-alih tercerai berai, Oligarki lama mampu mengonsolidasi diri. Bila dulu pada masa Orde Baru penguasaan atas sumber daya publik dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan ditandai dengan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka kini penguasaan sumber daya publik dilakukan dengan cara-cara yang demokratis, tanpa kekerasan dan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Menurut A. Rahman Tolleng, kaum Oligarki di Indonesia terjun langsung dalam dunia politik. Mereka mendirikan dan memimpin Parpol, dan bila menang dalam Pemilu, bisa menjadi presiden, menjadi menteri, dan posisi penting lainnya. Akibatnya, sebagaimana dikatakan Todung Mulya Lubis, Pemilu justeru menjadi sumber korupsi. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan diantara politisi, penguasa dan pengusaha.

Dinasti Politik

Oligarki politik yang demikian berkembang pesat dan nyaris tidak dapat dikendalikan dalam politik Indonesia ditopang oleh tumbuhnya dinasti politik yang berawal dari faktor patronase dan klientelisme. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientelisme merujuk kepada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.   

Pola-pola ini tumbuh subur pada Pemilu Legislatif  2014 seperti terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, Bekasi, Cirebon, Pati, Blora, Madiun, Kapusa, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Jayapura. Hal ini seolah melengkapi hasil kajian Robison dan Hadiz (2004; 2013) serta Winters (2011; 2013) yang berargumen bahwa para aktor yang sangat kaya mendominasi Demokrasi, juga menekankan tema patronase sebagai perekat politik.

Pola-pola patronase dan klientelisme dengan berbagai variannya, tampaknya juga akan menyeruak pada Pilkada Serentak. Hal ini  mengingat Pilkada mempunyai karakteristik khas dimana relasi dan ikatan emosional antara kandidat (yang dipilih) dengan masyarakat (yang memilih), lebih dekat. Dalam situasi ini, biasanya diminta atau tidak diminta, secara individual yang diwakili tokoh-tokoh adat, masyarakat dan agama maupun secara institusional yang diwakili Organisasi Kemasyarakatan seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lain-lain, akan terlibat atau diseret dalam pergulatan politik praktis. Sebagian mereka tidak mampu mengendalikan syahwat politiknya dan terseret dalam jebakan politik kepentingan, namun tidak sedikit pula yang tetap bertahan dengan integritas dan netralitasnya.

Modus umum yang digunakan dalam melibatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat atau adat  dalam kegiatan politik praktis (Pilkada) antara lain dengan menjadi vote getter, juru kampanye, penasehat spiritual, pemberi restu dan lain sebagainya. Umumnya kaum oligarkis akan merangkul elitnya, dengan asumsi jika elit sudah dapat dirangkul dengan sendirinya massa atau pengikutnya di tingkat grassroot akan ikut. Fenomena ini merupakan budaya politik lama yang terjadi dan berkembang di era Orde Baru.  

Sementara di era reformasi terjadi pergeseran, ditandai dengan prilaku politik massa di tingkat grassroot yang relatif otonom. Artinya, keterlibatan dan pilihan politik tokoh masyarakat dan tokoh agama tidak selalu simetris atau paralel dengan sikap politik pengikut atau pendukungnya di tingkat grass root. Bahkan justeru banyak yang bertolak belakang atau pembangkangan atas instruksi atau arahan politik dari elit politiknya. Dalam banyak kasus terjadi, masyarakat hanya taat atas instruksi  keagamaan namun tidak dalam kontek pilihan politik.

Di sisi lain, adanya putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 pada 8 Juli 2015 dan dikukuhkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membolehkan keluarga petahana untuk maju menjadi kandidat dalam Pilkada tanpa menungggu jeda satu periode maupun mantan narapidana, akan ikut mengentalkan dinasti politik. Sebab, kandidat semacam inilah yang relatif mempunyai modal kapital cukup banyak, kharisma,  jaringan serta mempunyai kemampuan dalam menggalang sumber-sumber pendanaan yang berasal dari kelompok kaum oligarkis.

Jangan lupa persepsi mengenai  track record kandidat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain bisa berbeda-beda.   Bagi penegak hukum atau suatu kelompok masyarakat, mungkin seorang kandidat dari keluarga petahana atau mantan narapidana akan dicap buruk atau busuk. Tetapi bagi masyarakat lain justeru akan dianggap sebagai kandidat bercitra positif, pahlawan (heroes), atau layak pilih.  Apalagi calon tersebut dikenal dermawan, dan royal. Tidak mengherankan, meskipun berasal dari keluarga petahana atau pernah terbelit dengan kasus korupsi, peluang untuk menang dalam Pilkada sangat besar.

Fenomena ini sekaligus membenarkan konstatasi Syamsuddin Harris yang menyebutkan,  “alih-laih berdaulat, paska Pemilu (Pilkada, red), proses politik dan ekonomi sepenuhnya dikendalikan oleh berbagai kekuatan oligarkis berselubung Parpol, etnik, daerah, dan golongan. Berbagai kekuatan oligarkis inilah yang akhirnya membajak dan menikmati pesta Demokrasi lokal. Ironinya, para Penyelenggara Negara dari pusat dan daerah lebih memilih bersekutu dengan para oligarkis yang dibiayai oleh kapitalis-investor ketimbang mengawal bangsa, memuliakan konstitusi, dan menjaga hati nurani rakyat kita”.

Kecendrungan oligarkis berbaju Demokrasi lokal seperti ini bukan khas Indonesia. Sebab, sejumlah negara dan kota mengalami hal yang sama, seperti India dengan indikasi makin terkonsolidasinya politik kasta dan kelas. Hal yang sama, .juga terjadi di Camacari, Brazil. Yang mendorong munculnya klientisme antara elit ekonomi dan politik sehingga menyulut ungovernability yang akut (tidak berfungsinya tata pemerintahan secara efektif dan efisien). Juga terjadi di Thailand, dengan munculnya sejumlah local strongman dengan julukan chao po (baca: jao poh) yang berarti “bapak pelindung”. Namun para chao po atau jao poh ini melakukan monopoli dalam semua kegiatan ekonomi, mulai dari pertambangan, transportasi, saham bank, dan lain sebagainya.

Anomali Demokrasi

Hasil penelitian Nagara Institute dan kemudian dikomentari oleh pernyataan Bamsoet, sesungguhnya tidak lebih sekadar memperkuat fenomena politik yang ada. Sebab kecendrungan semacam ini sudah lama melekat dalam budaya politik di Indonesia, yang ditandai dengan banyaknya partai politik dipimpin atau dikuasai dalam suatu keluarga sehingga seolah partai politik menjadi perusahaan keluarga. Dalam bentuk lain,  Oligarki politik dan dinastik politik tersebut terlihat dengan cukup banyaknya  pejabat menduduki jabatan penting di lingkungan kementerian, lembaga, BUMN dan sebagainya.

Menjelang Pilkada Serentak 2020, terjadi kecendrungan makin menarik mengenai Oligarki dan dinastik politik. Yakni ketika anak dan menantu presiden Joko Widodo dan anak wakil presiden KH. Ma’ruf Amien dikabarkan akan ikut dalam kontestasi di Pilkada. Sebegitu jauh belum ada penelitian empirik mengenai jumlah keterlibatan kerabat menteri atau petahana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan ikut dalam pencalonan di Pilkada. Namun diperkirakan, jumlahnya cukup banyak. Jika jumlahnya makin membengkak dan apalagi kemudian memenangkan Pilkada, tentu akan makin memperkokoh hegemoni Oligarki dan dinasti politik.

Fenomena ini membenarkan tesis Robert Mitchel tentang Oligarki Demokrasi. Dengan kata lain, Demokrasi langsung melalui jalan Pemilu atau Pilkada, ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi memberikan peluang sebebas-bebasnya seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai syarat memilih dan dimilih untuk berkontestasi dalam Pemilu atau Pilkada. Atau, dalam pandangan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono, membuat politik lebih stabil, tetapi minim atau bahkan tidak ada check and balance.

Namun pada saat bersamaan, kebebasan tersebut seperti dikorupsi dan didistorsi oleh para pemilik modal yang berkolaborasi dan bersekongkol dengan elit politik. Sehingga yang berpeluang memenangkan Pemilu dan Pilkada adalah ‘mereka yang berduit tersebut’. Soni Sumarsono mengilustrasikan, “bagaimana kita bisa membayangkan check and balance yang terjadi jika orang tua menjadi ketua DPRD dan anaknya adalah kepala daerah? Oligarki yang memberi dampak pada rekrutmen politik pada akhirnya berhubungan erat dengan korupsi”. Inilah anomali dan jebakan politik dalam sistem Demokrasi elektoral yang saat ini terjadi di Indonesia.[]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor:

berita terkait

Image

Ekonomi

Kolom

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Image

News

Kolom

Covid-19, Media dan Kekuasaan

Image

News

Kolom

Pandemi Covid-19 dan Keseimbangan Kekuasaan dalam Budaya Jawa Tradisional

Image

News

Kolom

Pilkada di Tengah Corona

Image

News

Kolom

Alturisme

Image

Ekonomi

Investasi dan Hakikat Pembangunan

Image

News

Kolom

Kaum Miskin di Tengah Badai Virus Corona

Image

News

Kolom

Al-Isra Wal-Mi'raj dan Covid 19

Image

News

Kolom

Putusan Progresif MK Tentang Keserentakan Pemilu (Bagian 1)

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kemenkumham Beri Sanksi Berat Terhadap Jajaran yang Bebaskan Napi Korupsi

Kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan, pokoknya Pak Menteri berjanji akan memberi sanksi berat.

Image
News

Pembatasan Sosial Skala Besar, Pengamat Ekonomi Sumut Minta Pemerintah Bentuk Bank Pangan

Sudah banyak petani sayur dan pedagang di wilayah Berastagi yang kesulitan memasarkan produknya ke kota Medan

Image
News

Blibli Salurkan Bantuan APD Senilai Rp1 Miliar ke RSPAD Gatot Subroto

Setidaknya kurang lebih 500 orang tenaga medis yang bertugas di RSPAD Gatot Subroto mendapat APD dari Blibli

Image
News
Wabah Corona

Kemenkum HAM Beri Keringan Napi, Pakar Hukum: Tahanan Belum Inkracht Harusnya Diutamakan

Menurut Mudzakkir tahanan yang masih menunggu putusan banding perlu dibebaskan terlebih dahulu

Image
News
Wabah Corona

Sepi Penumpang, Sopir Bus AKAP: Ini Kejadian Paling Parah Melebihi Krisis Moneter

"Dalam agama Islam, kita takutnya cuma pada Allah Yang Maha Kuasa," kata Sumano, sopir bus Primajasa.

Image
News
Wabah Corona

Bagikan Masker Gratis ke Warga Lewat Kelurahan dan RT/RW, Guntur Romli: Anies Belum Merinci Jumlah Masker yang Akan Dibagikan?

Anies oh Anies.

Image
News

5 Perkara yang Tak Boleh Diremehkan Agar Hidup Penuh Kebahagiaan

Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berlaku tawadhu atau rendah diri. Kita harus menghindari sifat sombong

Image
News

5 Tanaman Herbal yang Digunakan Rasulullah untuk Pengobatan

Terdapat banyak sekali sejumlah tanaman herbal yang juga digunakan oleh Rasulullah untuk mengobati berbagai penyakit

Image
News
Wabah Corona

RSUD Banten Rawat 84 PDP dan 4 Pasien Positif Covid-19

Sebanyak 88 pasien tersebut kebanyakan berasal dari wilayah Tangerang Raya.

Image
News
Wabah Corona

Cegah Penyebaran Corona, 5 Fakta Penting Pembebasan 30 Ribu Narapidana oleh Kemenkumham

Yasonna sempat usul pembebasan koruptor

terpopuler

  1. Penjelasan Bahwa Garis Nasab Nabi Muhammad Sampai ke Nabi Ibrahim as

  2. Pasien Covid-19 Asal Bojonggede dan Cileungsi Meninggal Dunia

  3. Mudik Dilarang, Tapi Operasi Bus AKAP yang Distop Anies Dibatalkan Luhut, Tengku: Ada yang Bisa Jelaskan Maksudnya Apa?

  4. Sumbangan Atasi Corona dari Warga Capai Rp80 M, Pemerintah: Akan Kami Pakai dengan Tepat dan Bertanggungjawab

  5. Rustam: Barangkali Jokowi Ingin Ingatkan bahwa Dia Punya Kewenangan Menetapkan Darurat Sipil, Darurat Militer, Bahkan Darurat Perang

  6. Mahfud: yang Mau Karantina Sudah Ada Jalannya dengan Cara UU Indonesia Yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar

  7. Kepala Terminal: Justru Semenjak Ada Tanggap Darurat Corona, Jumlah Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Turun Terus

  8. Tembus Rp300 Juta per Pasang! Ini 5 Sandal Jepit Termahal di Dunia

  9. Kabar Gembira, 81 Pasien Sembuh, Yurianto: Saya Ingatkan kepada Kita Semua, Kunci Sukses Tanggulangi Covid-19 Ada Pada Kita

  10. Malaysia Terapkan Lockdown, Harga Kelapa Sawit Indonesia Meroket

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Dr. Idham Holik

Sebuah Harapan Pribadi: PERPPU Pemilihan Segera Terbit dan Opsi A Jadi Pilihan

Image
Achsanul Qosasi

Corona, Subsistensi dan Kredit

Image
Bisman Bhaktiar

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Image
Abdul Aziz SR

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
News

10 Potret Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam di Berbagai Kegiatan, Seru!

Image
News

Paman Idaman! 8 Potret Seru Aspri Menhan, Rizky Irmansyah saat Momong Keponakan

Image
News

Buka Puasa hingga Berolahraga, Potret Aktivitas 7 Politisi Tanah Air di Tengah WFH