image
Login / Sign Up

Margarito Kamis Nilai Status DPO Nurhadi Gugur dan Penyidikan Harus Ditunda Karena Ajukan Praperadilan

Dedi Ermansyah

Image

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis di Jakarta Pusat, Kamis (26/7) | AKURAT.CO/Kosim Rahman

AKURAT.CO, Pakar Hukum Margarito Kamis menilai status daftar pencarian orang (DPO) terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman dan dua tersangka lain gugur setelah adanya adanya gugatan praperadilan kedua yang diajukan Nurhadi dkk.

Pakar hukum Universitas Khairun Ternate itu menegaskan, pengajuan gugatan praperadilan oleh seorang tersangka terhadap penegak hukum ke pengadilan negeri merupakan hak seorang tersangka untuk menguji keabsahan upaya paksa terhadap diri tersangka. Hak tersebut, menurut Margarito, yang dijamin oleh KUHAP.

Sehingga kata Margarito, praperadilan kedua yang diajukan oleh tiga tersangka yakni Nurhadi Abdurrachman, Rezky Herbiyono (menantu Nurhadi), dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus dihormati dan dihargai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Margarito menilai, dengan praperadilan tersebut maka secara otomatis segala tindakan hukum dalam proses penyidikan terhadap Nurhadi, Rezky, dan Hiendra harus dihentikan sementara waktu.

baca juga:

"Praperadilan itu kan sah, haknya tersangka. Oleh karena itu praperadilan yang diajukan Pak Nurhadi dan yang lain itu menangguhkan sementara atau menunda sementara kewenangan penyidik untuk memeriksa mereka, memeriksa saksi-saksi, dan melakukan penyidikan terhadap para tersangka itu. Karena kewenangan penyidik itu lah yang sedang diajukan dalam praperadilan," kata Margarito di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020.

Mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara ini membeberkan, langkah KPK menetapkan atau memasukkan Nurhadi, Rezky, dan Hiendra ke dalam daftar pencarian orang (DPO) merupakan tindakan yang keliru. Margarito bilang, KPK tidak memiliki dasar dan landasan yang kuat untuk penetapan status DPO tersebut. Karena sebelumnya KPK tidak bisa memastikan bahwa surat panggilan pemeriksaan telah benar-benar diterima langsung oleh Nurhadi maupun Rezky. Selain itu kata Margarito, status DPO Nurhadi dkk gugur dengan sendirinya karena Nurhadi dkk telah mengajukan gugatan praperadilan.

"Penetapan DPO untuk Nurhadi dan lain-lain itu keliru. Praperadilan itu juga mendahului (penetapan status) DPO. Praperadilan itu menggugurkan status DPO itu," demikian Margarito.

Dia menjelaskan, memang ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status DPO. Tapi Margarito berpandangan, SEMA tersebut harus dilihat sesuai dengan konteksnya. Artinya kata Margarito, SEMA itu tidak bisa berlaku atau diberlakukan ketika seseorang tersangka telah mengajukan praperadilan baru kemudian penegak hukum menetapkan status DPO tersangka tersebut.

"Jadi tidak bisa SEMA itu dipakai untuk Pak Nurhadi dan dua orang itu. Konteksnya kan mereka (Nurhadi, Rezky, dan Hiendra) ajukan praperadilan kedua baru KPK menerbitkan DPO. Jadi surat edaran itu tidak bisa dipakai untuk menerangkan kasus Pak Nurhadi, Rezky, dan Hiendra ini," ujarnya.

Margarito berpandangan, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 jelas dinyatakan bahwa seorang tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO tidak dapat mengajukan praperadilan. SEMA ini bisa dipakai kalau ceritanya adalah KPK lebih dulu menetapkan status DPO terhadap Nurhadi dkk, baru kemudian Nurhadi dkk mengajukan praperadilan kedua.

Dia menambahkan, sebenarnya pihak kuasa hukum Nurhadi dkk tidak perlu mengajukan surat ke KPK agar KPK melakukan penundaan sementara atas seluruh proses penyidikan. Sekali lagi dia bilang, praperadilan kedua yang diajukan Nurhadi dkk secara otomatis menunda sementara seluruh proses penyidikan.

"Jadi tidak perlu diajukan (surat oleh pihak kuasa hukum) ke KPK. Praperadilan itu dengan otomatis menangguhkan pemeriksaan terhadap mereka (Nurhadi, Rezky, dan Hiendra). Dengan atau tanpa permohonan itu dari kuasa hukum sudah harus dihentikan sementara dengan adanya praperadilan," katanya.

Margarito mengaku tidak mau menilai lebih jauh apakah langkah KPK melanjutkan penyidikan hingga menerbitkan status DPO sebagai tindakan mengangkangi hukum. Yang pasti Margarito menggariskan, tindakan KPK menerbitkan DPO terhadap Nurhadi dkk dan melanjutkan penyidikan di saat Nurhadi dkk mengajukan praperadilan adalah tindakan yang sangat keliru. Untuk itu Margarito mengingatkan KPK agar taat pada hukum.

"KPK taatlah pada hukum, jangan berbuat melanggar hukum. Ketika hukum dimiringkan, itulah korup. Korup itu adalah termasuk melawan hukum. Kalau anda (KPK) sungguh-sungguh memberantas korupsi, taatilah hukum," tutup Margarito.

Sementara itu, kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail mengungkapkan, yang harus diingat KPK dan publik bahwa Nurhadi Abdurrachman, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto telah mengajukan gugatan praperadilan kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 5 Februari 2020. Beberapa hari yaitu tertanggal 11 Februari 2020 baru kemudian KPK menetapkan dan memasukkan Nurhadi dkk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari rentang waktu tersebut, maka praperadilan lebih dulu dari pada status DPO. Menurut Maqdir, alasan KPK memasukkan Nurhadi dkk berstatus DPO karena menurut KPK Nurhadi dkk beberapa tidak hadir panggilan pemeriksaan sebagai alasan yang mengada-ada. Pasalnya, KPK atau penyidik tidak pernah bisa memastikan khususnya Nurhadi dan Rezky telah menerima surat panggilan bsecara langsung dan secara patut menurut hukum.

"KPK harus juga menghargai dong upaya praperadilan yang diajukan Pak Nurhadi, Rezky, dan Hiendra. Jangan tiba-tiba KPK memasukkan sebagai DPO. Praperadilan kan hak tersangka, harusnya juga hak itu dihargai sama penyidik," tegas Maqdir.

Maqdir mengakui, memang benar ada SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status DPO. Dia juga sudah membaca isi SEMA tersebut. Tapi yang harus menjadi perhatian yaitu praperadilan kedua lebih dulu diajukan dari pada status DPO. Karenanya praperadilan kedua tidak bisa gugur atau digugurkan secara otomatis. SEMA itu juga tidak bisa dipakai KPK untuk melakukan tindakan melawan hukum.

"Status DPO itu kan post pactum, status itu ada setelah gugatan praperadilan diajukan. SEMA itu tidak bisa dipakai terhadap praperadilan ini. Kecuali kalau sudah ditetapkan sebagai DPO baru kita ajukan praperadilan itu baru bisa dipakai SEMA itu," katanya.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

M. Syarifuddin Diyakini Mampu Membawa MA Menjadi Lembaga yang Lebih Baik

Image

News

KPK: Sosok Arminsyah Jaksa Terbaik, Panutan Insan Adhyaksa

Image

News

ICW Usul Pimpinan KPK Sumbangkan Gajinya Untuk Korban COVID-19

Image

News

Sidang Lanjutan Perkara Penyiraman Air Keras, Hakim Minta Novel Baswedan Dihadirkan

Image

News

Persidangan Kasus Teror Terhadap Novel Dinilai hanya Formalitas

Image

News

Terdakwa Penyiraman Novel Baswedan Dapatkan Cairan Asam Sulfat di Pool Mobil Gegana Polri

Image

News

PN Jaksel Kembali Tolak Praperadilan Nurhadi Cs

Image

News

Pengacara Nurhadi Pertanyakan SPDP Kliennya yang Diketahui Haris Azhar

Image

News

Pakar Hukum: Penetapan Tersangka Nurhadi Terkesan Dipaksakan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pemerintah Korea Selatan Pertimbangkan Penggunaan Gelang Listrik untuk Pelanggar Karantina

Orang-orang telah menemukan celah dan mulai meninggalkan telepon mereka di rumah saat meninggalkan rumah sehingga tak terdeteksi pemerintah.

Image
News
Wabah Corona

Turki Berencana Bebaskan 90.000 Napi di Tengah Pandemi Virus Corona

Dengan RUU tersebut, tugas hakim dan wewenang otorisasi juga akan diperpanjang

Image
News

Gerindra: Pembahasan RUU Omnibus Law Tak Bisa Dikebut Semalam

Ini harus dikaji betul.

Image
News
Wabah Corona

674 Orang Tenaga Medis yang Tangani Covid-19 di DKI Jakarta Memilih Tak Pulang ke Rumah

Para tenaga medis ini menginap di empat hotel yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Image
News

Surat Telegram Soal Penegakan Hukum Banyak Dikritik, Ini Tanggapan Kapolri

Idham menyebut kalau ada yang tidak setuju, maka ada mekanisme tersendiri yang bisa ditempuh, yakni mekanisme praperadilan.

Image
News
Wabah Corona

Corona Mewabah, P4 Sumbang Sembako untuk Supir Angkot

“Saya pernah mendengar langsung curhatan supir angkot yang mengeluh karena sepi penumpang“

Image
News

Surat Telegram Dikritik, Kapolri Idham Azis: Pro Kontra Itu Hal yang Biasa

Para tersangka juga punya hak untuk mengajukan praperadilan

Image
News

PSBB Diterapkan, OJK Terus Koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya

Masyarakat, lanjut Sekar, dapat melakukan transaksi layanan keuangan melalui lembaga jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi

Image
News
Wabah Corona

PSI Pertanyakan Sasaran Bansos yang Dibagikan Anies Jelang Penerapan PSBB

"Kami minta kejelasan, siapa sebenarnya yang jadi sasaran bansos ini, apakah warga atau keluarga?

Image
News
Satgas Pamtas

Gelar Patroli, Prajurit Kostrad Cek Kesehatan Warga di Hutan Papua

"Kami juga harus mengetahui kondisi kesehatan warga yang tinggal di bivak-bivak yang berada di hutan”

terpopuler

  1. Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum Bakal Dibatasi di Jakarta

  2. 5 Fakta Tak Terduga Tora Sudiro, Cucu Mantan Gubernur DKI Jakarta

  3. Kasdam XVIII/Kasuari: Kalian Harus Gembira dan Jangan Terlihat Susah

  4. PSBB Mulai Diberlakukan, DPR: Pintu Masuk dan Keluar DKI Jakarta Harus Dijaga

  5. Surabaya Ketat, Risma: Kami Juga Minta Warga Sementara Ini Tidak Menerima Tamu atau Kerabat dari Luar Kota

  6. 5 Foto Cantik Petenis Eugenie Bouchard di Alam Bebas, Mendaki di Tengah Virus Corona

  7. Polri: Larangan Berboncengan Sepeda Motor Hanya untuk Pemudik

  8. Ruhut: Dampak Baik Virus Corona yang Paling Terasa Sekarang Udara Menjadi Bersih, Polusi Jauh Berkurang

  9. Rustam: Ayo Anies, Tunjukkan Gebrakan Melawan Virus Corona

  10. IHSG Diramal Melambung, Saham Ini Akan Bawa Untung

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Zainul A. Sukrin

Perppu Corona, Ujungnya Dimana?

Image
Prakoso Permono

Bayang-bayang Ancaman Teror di Tengah Pandemi

Image
Reza Fahlevi

Atas Nama Kemanusiaan, Stop Politisasi Covid-19

Image
Abdul Aziz SR

PKS dan Sindiran Partai Oposisi

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Ekonomi

Besarkan Go-Life hingga Diakui Forbes, Ini 5 Fakta Menarik Windy Natriavi, Pendiri AwanTunai

Image
Hiburan

Resmi Diperistri So Ji-Sub, 5 Fakta Menarik Presenter Cantik Jo Eun-jung

Image
News

Wabah Corona

Olahraga hingga Donor Darah, 7 Potret Aktivitas Sandiaga Uno di Sela-sela WFH