image
Login / Sign Up

RUU Omnibus Law Ciptaker Dinilai Ancam Kebebasan Pers

Yudi Permana

Image

Diskusi Soal Omnibus Law Ciptaker di kantor WALHI, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020). | AKURAT.CO/Yudi Permana

AKURAT.CO, Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang tengah dibahas di DPR dinilai bakal mengancam kebebasan Pers di Indonesia.

Pasalnya, dalam RUU itu terdapat beberapa pasal yang dirubah yang dinilai berubah dari UU Pers seperti pasal 11 dan 18 dalam UU Pers terkait keterlibatan Pemerintah terhadap perusahaan Pers seperti izin pendirian dan penanaman modal.                    

Peneliti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mona Ervita menyebut ada keterlibatan Pemerintah dalam mengatur perizinan perusahaan Pers. Hal tersebut akan kembali ke masa zaman orde baru.      

baca juga:

"Kedepannya nanti kebebasan Pers itu akan dibatasi, karena ada keterlibatan Pemerintah di situ. Nanti ke depannya perusahaan Pers itu ada izin usaha itu kalau di perusahaan Pers itu ada aturan izin usaha pendirian perusahaan Pers. Itu kayak di masa orde baru," kata Mona dalam diskusi Bedah Pasal Petaka RUU Cilaka di Kantor Walhi Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).           

Kemudian, apabila RUU Omnibus Law Ciptaker disahkan, nantinya ada keterlibatan Pemerintah pusat dalam mengembangkan usaha Pers melalui penanaman modal.      

"Yang sebelumnya itu penanaman modal asing kepada perusahaan Pers itu dilakukan melalui pasar modal. Ini ada kecenderungan liberalisasi media," ujarnya.            

Ia menilai, kedepannya, jurnalis tidak bisa mengkritisi Pemerintah karena RUU tersebut cenderung membatasi kebebasan Pers. Sebab, kata dia, akan ada sanksi, baik sanksi administratif, pencabutan hingga pembredelan perusahaan Pers seperti yang terjadi di masa orde baru.         

"Ketika wartawan mengkritisi kinerja Pemerintah itu akan cenderung membatasi kebebasan Pers. Nanti ada terkena sanksi administratif seperti pencabutan, pembekuan perusahaan Pers, pembredelan," ujarnya. 

Selain itu mengenai sanksi yang ada di Pasal 18 RUU Cipta Kerja terdapat 4 ayat penjelasannya.         

Ia mempertanyakan pemberian sanksi itu kepada wartawan atau perusahaan Pers, urgensinya apakah untuk memiskinkan perusahaan Pers atau membuat efek jera bagi wartawan.                   

"Seperti misalnya kalau di sanksi seseorang yang menghalangi kerja Pers, yang dulunya itu sanksinya diberikan pidana denda sebanyak Rp 200 juta, itu naik menjadi Rp 2 miliar. Bagaimana coba kalau kita bayangkan misalnya perusahaan Pers di daerah. Untuk 50 juta aja syukur-syukur bisa menggaji wartawannya, ini dikenai pidana denda Rp 2 miliar," paparnya.                           

"Terus kalau ada perusahaan Pers yang memuat opini yang bertentangan dengan nilai kesusilaan moral agama seperti itu, dan menolak hak jawab, jadi sanksinya sama saja individu dengan perusahaan Pers," sambungnya.                       

Bahkan yang lebih parah lagi, lanjut Mona, nanti ketika RUU Ciptaker sudah disahkan, perusahaan Pers wajib mendaftarkan dirinya menjadi perusahaan Pers berbadan hukum.                        

"Nah kami melihat bahwa banyak sekali media-media yang belum berbadan hukum, seperti media komunitas, startup media, media mahasiswa, yang nilai keindependensiannya itu tajam sekali dibanding dengan media besar," tuturnya.           

"Dan ketika misalnya ada sengketa Pers itu yang dinilai bukan tulisan atau kode etik jurnalistiknya. Tapi yang dilihat dari legalitasnya dulu, bukan tulisan-tulisan yang kritis seperti itu. Ini badan usaha Pers legal atau nggak legal. Padahal Pers menjalani kerja, berdasarkan kode etik jurnalistik," tambah dia.       

Ia menambahkan, pasal-pasal yang ada di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menjadi pasal karet. "Perusahaan Pers tidak berbadan hukum, ini akan melenceng ke pasal-pasal karet seperti pemberitaan bohong, hoax, berita tidak pasti segala macem," tandasnya.[]

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

Iptek

Karena Masalah Kemanan dan Privasi, Taiwan Larang Penggunaan Zoom

Image

News

Bahayakan Independensi, AJI Tolak Usulan Wartawan sebagai Penerima Dana JPS

Image

News

Wabah Corona

Bagaimana Nasib Jutaan Pemulung di Tengah Wabah Covid-19?

Image

News

Wabah Corona

Dukung Kebijakan PSBB, Organda Keberatan Pembatasan Angkutan Umum di Jakarta

Image

Olahraga

Persija Jakarta

Tiga Barang Lelangan Shahar Ginanjar Terjual 8,5 Juta Rupiah

Image

News

Wabah Corona

FOTO Jaga Kebugaran Tubuh, Pemerintah Kota Tegal Rapat Sambil Berjemur

Image

News

Wabah Corona

DPR: Pemerintah Terlalu Banyak Aturan yang Sifatnya Hanya Imbauan Terkait Penanganan Covid-19

Image

News

Wabah Corona

PPP Minta Pemerintah Fasilitasi Masker-Sarung Tangan Pedagang Pasar

Image

Iptek

Telkomsel Klaim Trafik Jaringan dan Layanan Komunikasi Berbasis Broadband Melonjak Hingga 16 Persen Selama Pandemi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Mensos: Saya Minta Pak Erick Thohir Bantu Kita Salurkan Bansos Covid-19

BUMN diminta ikut membantu penyaluran bantuan sosial melalui jaringan yang dimiliki BUMN.

Image
News
Wabah Corona

Gubernur Banten Minta Kepala Daerah Tangerang Raya Ajukan PSBB Agar Satu-kesatuan dengan DKI

Mobilitas masyarakat wilayah Tangerang Raya tidak dapat dipisahkan dengan DKI Jakarta.

Image
News
Wabah Corona

Ini Daftar Kegiatan yang Dilarang Saat Penerapan PSBB di Jakarta

Berkumpul lebih dari lima orang menjadi larangan selama penerapan PSBB

Image
News
Wabah Corona

Bakal Ada Patroli Rutin, Pelanggar PSBB Langsung Disanksi di Lapangan

Pemprov DKI melakukan langkah tegas, kami tidak akan melakukan pembiaran terhadap kegiatan yang berpotensi terjadi penularan

Image
News
Wabah Corona

KSP: Tak Mudik Bukan Cuma Anjuran Pemerintah, Tetapi Implementasi Ajaran Islam yang Harus Dipatuhi

Menurut Rumadi, harus dipahami bahwa bangsa Indonesia sekarang dalam kondisi darurat COVID-19.

Image
News

Selain Wartawan, Ini 8 Bidang Usaha yang Tetap Beroperasi Selama Pemberlakuan PSBB

Anies mengungkapkan, ada delapan sektor dunia usaha yang diperbolehkan beroperasi selama penerapan PSBB

Image
News
Wabah Corona

Dukung SE Menag, MPR: Ini Anjuran Tepat Karena Zakat, Infak Dan Sedekah Jaring Pengaman Sosial

Basarah respek pada butir 11 surat edaran itu yang menganjurkan umat Islam membayarkan zakat harta mereka sebelum puasa Ramadan.

Image
News

Ombudsman: Pasien Corona Terus Bertambah, Kebijakan Social Distancing Harus Dievaluasi

Teguh mengatakan kebijakan social distancing yang kurang efektif, perlu dipikirkan untuk beralih ke metode yang lebih ketat dan efektif

Image
News

Lawan Polisi dengan Senpi Rakitan, Kurir Sabu-Sabu Didor Senpi Beneran

AA ditembak dan meninggal dunia saat diperjalanan menuju rumah sakit

Image
News

PSBB Disetujui, Fahira Idris Minta Warga DKI Dukung dan Patuh Arahan Gubernur Anies

Kalau kita cermati sebenarnya dalam beberapa sisi Jakarta sudah menerapkan PSBB sejak pertengahan Maret lalu.

terpopuler

  1. Tembus Rp61 T! Ini Pesta Termahal yang Pernah Diadakan di Muka Bumi

  2. Haedar Nashir: Kalau Pemerintah Izinkan Warga Mudik Biarlah Tokoh Agama Berhenti Mengimbau

  3. Pesan Pasien Covid-19 yang Sembuh: Allah Ingin Melihat Apakah Cobaan Ini Semakin Membuat Kita Tawadhu atau Justru Berpaling

  4. Cerita Ketua RT Menteng Dalam, Malam-malam Pintu Rumahnya Diketuk Warga yang Panik Akibat Suhu Tubuh Tinggi

  5. Mengapa Kemenangan Riza Patria Jadi Wakil Gubernur Jakarta Tak Mengejutkan?

  6. Selalu Memohon Ampun Meski Bebas dari Dosa, Bagaimana Cara Nabi Beristigfar?

  7. Komisi VIII DPR Desak Diadakan Dzikir Nasional Hindari Covid-19, Anggota PKS: Saya Yakin Lebih Dahsyat Daripada Makanan-makanan Bergizi

  8. Kisah WNI di AS saat Pandemi Corona, Dirumahkan Tanpa Kepastian

  9. Berbarengan Nisfu Syakban, Begini Jadwal, Niat, Tata Cara dan Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh Bulan Ini

  10. Ahmad Riza Jadi Wagub DKI, Dahnil: Selamat Bang, Tidak Ada Waktu Lagi untuk Berleha-leha

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Zainul A. Sukrin

Perppu Corona, Ujungnya Dimana?

Image
Prakoso Permono

Bayang-bayang Ancaman Teror di Tengah Pandemi

Image
Reza Fahlevi

Atas Nama Kemanusiaan, Stop Politisasi Covid-19

Image
Abdul Aziz SR

PKS dan Sindiran Partai Oposisi

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Ekonomi

Besarkan Go-Life hingga Diakui Forbes, Ini 5 Fakta Menarik Windy Natriavi, Pendiri AwanTunai

Image
Hiburan

Resmi Diperistri So Ji-Sub, 5 Fakta Menarik Presenter Cantik Jo Eun-jung

Image
News

Wabah Corona

Olahraga hingga Donor Darah, 7 Potret Aktivitas Sandiaga Uno di Sela-sela WFH