breaking news: Bob Hasan Wafat di RSPAD, Dimakamkan di Ungaran

image
Login / Sign Up

AMAN: Jangan Sampai Omnibus Law Bertentangan dengan UUD 1945

Muslimin

Image

DPR RI resmi menerima Draf RUU Omnibus Law Cilaka dari pemerintah | AKURAT.CO/Oktaviani

AKURAT.CO, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk memastikan Rancangan Undangan-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja tidak bertentangan dengan mandat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk hak konstitusional masyarakat adat.

Sekretaris Jendral (Sekjen AMAN) Rukka Sombolinggi dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu (19/2/2020) mengatakan Pemerintah melalui Kementerian Perekonomian telah menyerahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR pada 12 Februari 2020 di Gedung DPR RI.

Sejak itu gelombang penolakan terhadap RUU tersebut semakin besar. Menurut dia, RUU itu mengancam keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya, yakni wilayah adat, hutan adat dan tanah ulayat, masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

baca juga:

Pandangan umum AMAN, dari kajian cepat terhadap RUU tersebut, pertama, substansi pengaturan RUU Cipta Kerja bertentangan dengan Hak Konstitusional Masyarakat Adat sebagaimana dimandatkan dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I UUD 1945, yang telah diteguhkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.

Pasal 18B UUD 1945, sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dalam putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

Kedua, berbagai peraturan perundangan terkait masyarakat adat dihapus, dipotong substansinya dan diinterpretasi ulang. RUU tersebut bahkan semakin memperkuat Pengakuan Bersyarat masyarakat adat yang panjang dan berbelit-belit.

RUU itu selanjutnya melanggengkan bahwa Masyarakat Adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional.

Ketiga, RUU Cipta Kerja akan semakin menghilangkan pekerjaan tradisional masyarakat adat seperti berladang, nelayan, pengumpul madu, kemenyan dan lain-lain.

Keempat, RUU Cipta Kerja tidak menyiapkan kerangka pengaman untuk mencegah dan menyelesaikan konflik di wilayah adat. Hal ini akan menyebabkan pejuang-pejuang pembela Hak Masyarakat Adat semakin terancam mengalami kriminalisasi.

Kelima, RUU tersebut disusun secara tertutup. AMAN dan organisasi masyarakat sipil lainnya terutama yang bekerja pada isu-isu agraria dan lingkungan hidup tidak pernah dilibatkan.

Ruka mengatakan saat ini yang dibutuhkan dan sifatnya mendesak bagi Masyarakat Adat adalah Undang-undang Masyarakat Adat, yang akan mengharmonisasi tumpang tindih berbagai perundangan dan peraturan terkait Masyarakat Adat.[]

Editor: Deni Muhtarudin

berita terkait

Image

News

Wabah Corona

Mahfud Md Tegaskan Pemerintah Pusat dan Daerah Kompak Hadapi COVID-19

Image

News

Wabah Corona

Omnibus Law Disebut Solusi Ekonomi Usai Pandemi Covid-19

Image

News

Wabah Corona

Pembahasan Omnibus Law Diprediksi Tersendat Akibat Covid-19

Image

Iptek

Perangi COVID-19, Pemerintah Luncurkan Aplikasi '10 Rumah Aman'

Image

Iptek

Huawei Alami Peningkatan Keuntungan Terkecil Selama Tiga Tahun Terakhir

Image

News

FOTO Ketua PB PASI Bob Hasan Akan Dimakamkan di Ungaran

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Setelah Teken Perppu Keuangan, Jokowi: Saya Mengharapkan Dukungan DPR

Image

News

Wabah Corona

Marwan Jafar: Pemerintah Daerah Harus Segera Mulai Jalankan Pembatasan Sosial Skala Besar Secara Tegas

Image

News

Wabah Corona

Fraksi PKS DPR Desak Jokowi Terapkan Karantina Wilayah Terkait Covid-19

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

TNI AD Siapkan Kendaraan Khusus Penyemprotan Disinfektan

TNI AD sudah menyiapkan kendaraan khusus untuk penyemprotan disinfektan untuk memerangi COVID-19

Image
News
Wabah Corona

Pakar Nilai Penetapan Darurat Kesehatan Lebih Tepat Daripada Darurat Sipil

Mengedepankan penggunaan kedaruratan kesehatan masyarakat daripada darurat sipil adalah langkah yang tepat dan cermat

Image
News
Wabah Corona

Cek Kesiapsiagaan Penanganan Corona, Anggota DPD RI Kunjungi Kodam XVIII/Kasuari

“Kita sudah punya kontingensi, maka langkah-langkah tindakan preventif sudah kita siapkan untuk ke depan”

Image
News
Wabah Corona

Minimalisir Penyebaran Corona, Pangdam Kasuari Ikuti Gerakan Penyemprotan Disinfektan

"Masih banyak kegiatan lain yang dilakukan Kodam XVIII/Kasuari atas perintah Pangdam dalam rangka menghadapi pandemi virus Corona“

Image
News

Fraksi PAN Dukung Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Kebijakan Keuangan Negara

Kami memahami pelebaran ini sebagai benteng pertahanan saja.

Image
News
Wabah Corona

Pemerintah Diminta Realokasi Anggaran Pembangunan Ibukota Negara Baru Untuk Penanganan COVID-19

Kalau memang dana membeli APD ini nggak cukup maka hentikan proyek-proyek infrastruktur,

Image
News
Wabah Corona

Mahfud Md Tegaskan Pemerintah Pusat dan Daerah Kompak Hadapi COVID-19

Jangan mencoba berpikir pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu tidak kompak, selama ini sudah kompak

Image
News

Produksi APD untuk Tenaga Medis, Faiza Bordir Dukung Upaya Penanganan Covid-19

Jamak diketahui bahwa Faiza Bordir cukup kondang sebagai penyedia busana muslim dan handycraft khas bordir ini.

Image
News

Waspada Corona, Kabupaten Tabanan Gelar Sidang Paripurna Melalui Video Conference

Sidang kali ini membahas kewajiban konstitusional kepala daerah kepada DPRD

Image
News
Wabah Corona

Pasien Covid-19 Asal Bojonggede dan Cileungsi Meninggal Dunia

"Data malam ini, total ada 13 kasus positif COVID-19, dua diantaranya sudah sembuh dan satu meninggal dunia," kata Ade Yasin.

terpopuler

  1. Tolak Darurat Sipil, Hamdan Zoelva: Lockdown Cukup dengan UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan

  2. Pusat dan Jakarta Harusnya Rukun Tangani Covid-19, Ulil: Sejak Awal, Anies Mau Serius Nangani Masalah Ini, Dituduh Cari Panggung oleh Pemerintah Pusat

  3. Justin Bieber Ingin Jadi Suami Sempurna Untuk Hailey Baldwin

  4. Tolak Darurat Sipil, Said Didu: Ya Allah Lindungi Kami Dari Kedholiman Ini

  5. Mbah Mijan: Masih Nanya Kita Kapan Lockdown, Kita Gimana, dan Lain-lain, Padahal yang Tanya Gitu Statusnya Sobat Rebahan

  6. Dunia Dilanda Covid-19, KKB Berulah Menebar Teror di Timika

  7. Politisi Demokrat: Darurat Sipil Ini Kebijakan Cuci Tangan Dan Power Oriented

  8. Allah di Sepertiga Malam Terakhir Turun ke Bumi, Apa Makna Sesungguhnya 'Turun'?

  9. Kota Surabaya Tidak Perlu Dikarantina, Politikus PDIP: Kita Harus Waspada, Tetapi Tidak Khawatir Berlebihan, Ini Bukan Akhir dari Semuanya, Ayo Bersama-sama Bangkit!

  10. Anies Baswedan Perintah Lockdown Wilayah Jatipulo?

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Bisman Bhaktiar

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Image
Abdul Aziz SR

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Image
Achmad Fachrudin

Covid-19, Media dan Kekuasaan

Image
Reza Fahlevi

Mari Sudahi Polemik Tuntutan Lockdown

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Hiburan

5 Fakta Menarik Nissa Sabyan yang Mengawali Karier Sebagai Penyanyi di Acara Hajatan

Image
Ekonomi

Tingkatkan Ekonomi Perajin Tekstil Indonesia, Ini 6 Fakta Menarik Denica Flesch, Pendiri SukkhaCitta

Image
News

Wabah Corona

Cosplay Jadi Sultan Maroko hingga Raja Minyak Urut, 5 Potret Fahri Hamzah saat WFH