image
Login / Sign Up

ICW Sebut Sepanjang 2019 Penindakan Korupsi Berlawanan dengan Pernyataan Jokowi

Faqih Fathurrahman

Image

Konfrensi Pers ICW terkait catatan akhir 2019 dalam agenda pemberantasan korupsi | AKURAT.CO/Kosim Rahman

AKURAT.CO, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan penindakan Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sepanjang 2019 berlawanan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta penyelamatan keuangan negara.

"Presiden Jokowi mengkritik penegak hukum pada Agustus 2019 lalu dengan mengatakan keberhasilan penegak hukum bukan hanya diukur dari jumlah kasus tapi juga harus diukur dari berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan tapi hal itu tidak dilakukan oleh aparat," kata Wana, di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Wana menilai pada 2019, penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung, kepolisian dan KPK mengenakan pidana pencucian uang terhadap 3 kasus Korupsi atau sekitar 1,1 persen dari total kasus yang ditangani. Sedangkan pada tahun 2018 penegak hukum dapat mengenakan pencucian uang terhadap 7 kasus Korupsi atau sekitar 1,5 persen.

baca juga:

"Hal ini menunjukkan ketidakseriusan penegak hukum dalam menerapkan konsep 'asset recovery' dalam upaya memiskinkan pelaku Korupsi agar menimbulkan efek jera. Bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang berencana memprioritaskan 'aset recovery'," tambah Wana.

Salah satu contoh kasus yang dikembangkan dan dikenakan pasal pencucian uang yaitu kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce yang melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Berdasarkan sektor yang dikorupsi, belanja publik masih sangat rawan dikorupsi.

"Hal ini timbul karena dua kemungkinan, pertama, karena sektor belanja publik lebih mudah dikorupsi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara (PN) atau kedua, karena orientasi penegak hukum yang lebih fokus pada sektor belanja publik, belum masuk ke sektor penerimaan negara," tambah Wana.

Ada 212 kasus terkait belanja publik yang ditangani penegak hukum pada 2019 dengan nilai kerugian negara senilai Rp2,1 triliun dan nilai suap Rp154,5 miliar sedangkan sektor penerimaan (seperti pajak) ada 11 kasus dengan nilai kerugian negara Rp42,5 miliar dan nilai suap Rp5,3 miliar.

Sementara dari jenis anggaran, ada 174 kasus terkait pengadaan dengan nilai kerugian negara Rp957,3 miliar dan nilai suap Rp91,5 miliar sedangkan non pengadaan seperti jual beli jabatan ada 97 kasus dengan nilai kerugian negara Rp7,4 triliun dan nilai suap Rp109,3 miliar.

"Korupsi pengadaan barang dan jasa secara kuantitas lebih banyak dibandingkan dengan non pengadaan. Meskipun demikian, dampak kerugian ekonomi yang sangat besar muncul dari aspek non pengadaan," tambah Wana.

Dampak Korupsi di sektor pengadaan terletak pada buruknya kualitas barang publik, tidak dapat dimanfaatkannya barang publik, atau jika dipergunakan akan sangat membahayakan masyarakat, misalnya buruknya kualitas gedung sekolah yang bisa berakibat pada ambruknya gedung sekolah dan mengancam nyawa siswa yang sedang belajar.

Selanjutnya, Korupsi berdasarkan sektor ternyata anggaran desa menduduki perkara paling banyak ditangani sepanjang 2019 yaitu 46 kasus dengan nilai kerugian negara Rp32,3 miliar, disusul dengan sektor transportasi sebanyak 31 kasus dengan nilai kerugian negara Rp434,3 miliar dan nilai suap Rp46,7 miliar.

"Ini menunjukkan belum ada sistem komprehensif dilakukan atau dibuat dalam pengawasan anggaran dana desa, termasuk anggaran desa, alokasi dana desa dan penerimaan anggaran desa," tambah Wana.

Sektor yang terdampak berdasarkan akibat tindak pidana Korupsi adalah bencana alam (5 kasus), pertambangan (4 kasus), pengadilan (3 kasus), kejaksaan dan kepolisian (3 kasus) dan lapas (2 kasus).

Kasus pada sektor bencana alam seperti kasus dugaan Korupsi dana bencana gempa Lombok; kasus pada sektor pertambangan yang menimbulkan kerugian negara sangat besar seperti kasus dugaan suap penerbitan Izin Usaha Pertambangan oleh Bupati di Kotawaringin Timur, Supian Hadi dengan nilai kerugian negaranya mencapai Rp5,8 triliun.

Kasus pada sektor peradilan seperti kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata di Mahkamah Agung yang melibatkan Sekretaris MA, Nurhadi.

Kasus pada sektor penegakan antara lain pemerasan saksi kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari yang dilakukan oleh Jaksa; dan kasus dugaan pungutan liar untuk membebaskan tersangka kasus penadahan barang curian yang dilakukan oleh polisi.

Kasus pada sektor lapas seperti suap pemberian fasilitas atau perizinan ke luar lapas Klas I Sukamiskin yang dilakukan oleh Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein.

Pemerintah kabupaten masih menjadi lembaga yang paling banyak melakukan Korupsi yaitu 95 kasus dengan nilai kerugian negara Rp6,1 triliun dilanjutkan pemerintah desa sebanyak 48 kasus dengan nilai kerugian negara Rp32,7 miliar.

Sedangkan dari total 580 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada 2019, sebanyak 213 adalah ASN, 149 orang berasal dari sektor swasta dan 45 orang adalah kepala desa. Sisanya direktur utama/staf BUMN (26 orang), aparatur desa (19 orang), kepala sekolah (16 orang), kepala/staf organisasi (16 orang), bupati/wakil bupati (16 orang), ketua/anggota DPRD (15 orang), ketua/anggota DPR (9 orang), dirut/staf BUMN (9 orang), jaksa (9 orang), masyarakat (7 orang), wali kota/wakil wali kota (5 orang).[]

Editor: Ainurrahman

Sumber: Antara

berita terkait

Image

News

Forum Relawan Jokowi Sosialisasikan Pencegahan Corona di Pemukiman Padat Penduduk

Image

News

Kejagung Periksa Dua Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya

Image

News

Wabah Corona

DPR Minta Polri Berhati-hati dalam Menerapkan Surat Telegram Kapolri

Image

News

Wabah Corona

Sindir SBY, Rustam: Seorang Presiden Seharusnya Tidak Mengkritik Presiden yang Menggantikannya

Image

News

Wabah Corona

DKI Jakarta Bakal Terapkan PSBB, Andi Arief ke Jokowi: Depok, Bekasi, Bogor dan Tangerang Perlu Perlakuan Sama

Image

News

Fadli Zon hingga Sri Mulyani, Potret Kenangan 7 Pejabat Tanah Air Bersama Glenn Fredly

Image

News

Glenn Fredly Meninggal Dunia, Presiden Jokowi: Karyanya Akan Tetap Abadi dan Kita Nikmati

Image

News

Wabah Corona

Pengamat: Sikap Jokowi ke Napi Koruptor Sudah Sangat Tepat

Image

News

Wabah Corona

Presiden Jokowi Dorong Seluruh Jajarannya Lebih Cepat Bekerja dalam Penanganan Covid-19

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Polda Metro Dirikan Pos Pemeriksaan Kendaraan di 33 Titik

Jika ada pengemudi yang membawa penumpang tidak sesuai ketentuan akan diminta menurunkan kelebihan penumpang

Image
News
Wabah Corona

Pengemudi Go-Ride: Kita Cuma Bisa Terima Pengantaran Barang dan Makanan

Andi salah satu pengemudi ojek online merasa miris karena di dalam aplikasinya untuk orderan mengangkut penumpang sudah dihilangkan

Image
News

Dari Mana Duit THR di Tengah Pandemi Covid-19? Rachland: Dari APBD, Kepala Daerah yang Beri

Tak hanya itu, sejumlah pengusaha juga mengeluh karena sebentar lagi harus membayar THR untuk karyawannya.

Image
News
Wabah Corona

Wakil Rakyat Dapil Sumut Komentari Penanganan Covid-19 Bupati Simalungun JR Saragih

Data harus sesuai fakta.

Image
News
Wabah Corona

Turki Beri Makan Hewan-hewan Liar saat Lockdown karena Pandemi Corona

Hewan-hewan liar di Turki sudah divaksinasi oleh dokter hewan yang bekerja untuk dewan lokal

Image
News
Wabah Corona

Khawatir Direkondisi, Pemprov DKI Sarankan Warga Gunting Masker Usai Digunakan

"Masker sekali pakai yang telah selesai dipakai agar digunting atau dipotong untuk menghindari penyalahgunaan dan dikemas khusus."

Image
News
Wabah Corona

Dilarang Angkut Penumpang, Begini Reaksi Pengemudi Ojol di Jakarta

"Terus terang 70-80 persen ojol di Jabodetabek memiliki sumber pendapatan dari angkut penumpang," kata Ketua Presidium Nasional Garda.

Image
News
Wabah Corona

Sampah Masker dan Sarung Tangan Sekali Pakai Meningkat, Kesehatan Petugas Kebersihan Terancam

Sampah B3 membahayakan kesehatan petugas di lapangan yang bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan Ibu Kota.

Image
News
Wabah Corona

7 Potret Kompak Ridwan Kamil dan Istri Bahu Membahu Atasi Virus Corona di Jawa Barat

Keduanya tampak kompak saat lawan corona di Jabar

Image
News
Wabah Corona

Baru Diterbitkan, Ferdinand Usul Peraturan Gubernur Anies Baswedan Soal PSBB Direvisi

"Saran saya, Pergub PSBB bisa segera evaluasi dan memasukkan larangan berboncengan bagi semua kendaraan roda dua," kata Ferdinand.

terpopuler

  1. Pengakuan Pembakar Waria di Cilincing: Teriakan Mira Saat Disiram Bensin Terus Terngiang

  2. Fadli Zon hingga Sri Mulyani, Potret Kenangan 7 Pejabat Tanah Air Bersama Glenn Fredly

  3. Jarang Tersorot, 10 Potret Putra Menteri BUMN Mahendra Agakhan Thohir

  4. Perawat Inggris yang Pakai Kantong Plastik karena Kekurangan APD Dinyatakan Positif Corona

  5. Delapan Tahun Menikah, Ini 10 Potret Harmonis Dewi Sandra dan Agus Rahman

  6. DKI Jakarta Bakal Terapkan PSBB, Andi Arief ke Jokowi: Depok, Bekasi, Bogor dan Tangerang Perlu Perlakuan Sama

  7. Sindir SBY, Rustam: Seorang Presiden Seharusnya Tidak Mengkritik Presiden yang Menggantikannya

  8. Fadli Zon: Zaman Pemerintahan SBY Indonesia Jauh Lebih Demokratis

  9. Usai Makamkan Glenn Fredly, Mutia Ayu Tak Banyak Bicara

  10. MUI Dukung Usulan HNW Soal KH Ma'ruf Amin Pimpin Istighotsah dan Dzikir Nasional

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

PSBB dan Masa Depan Jakarta

Image
Achsanul Qosasi

Krisis dan Sikap Satria Pemimpin

Image
Zainul A. Sukrin

Perppu Corona, Ujungnya Dimana?

Image
Prakoso Permono

Bayang-bayang Ancaman Teror di Tengah Pandemi

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
News

Wabah Corona

7 Potret Kompak Ridwan Kamil dan Istri Bahu Membahu Atasi Virus Corona di Jawa Barat

Image
Ekonomi

Glenn Fredly Meninggal, Erick Thohir: Selamat Tinggal, Karyamu Selalu Abadi

Image
News

Fadli Zon hingga Sri Mulyani, Potret Kenangan 7 Pejabat Tanah Air Bersama Glenn Fredly