image
Login / Sign Up

Soal HAM dan Intoleransi, Setara: Jokowi Harus Jawab Harapan Publik

Yohanes Antonius

Image

Presiden Joko Widodo saat akan melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) baru yakni Laksamana Madya Aan Kurnia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Pelantikan Laksamana Madya Aan Kurnia menjadi Kepala Bakamla berdasarkan Keppres Nomor 17/TPA/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bakamla. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan Presiden Joko Widodo harus menjawab harapan publik terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dan intoleransi di Indonesia.

"Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf memang belum genap satu tahun. Presiden Jokowi masih punya waktu dan mesti menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode kedua dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode kedua ini," kata Hendardi di Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Ia pun mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi dalam wawancara salah satu media. Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan persoalan ekonomi ketimbang penyelesaian pelanggaran HAM.

baca juga:

Hendardi menilai pernyataan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa nyaris tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi yang menjalar di tengah masyarakat, di sekolah, kampus, dan bahkan di tubuh aparatur sipil negara serta TNI/Polri.

"Diletakkannya HAM sebagai bukan agenda prioritas oleh Presiden juga menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik soal HAM," kata aktivis HAM ini.

Hak asasi manusia, kata dia, adalah paradigma bernegara, bukan semata kasus atau pelanggaran HAM.

"Presiden Jokowi semestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM, dan agenda pembangunan lainnya. Dengan pemahaman yang demikian, agenda HAM bisa diintegrasikan dalam seluruh kinerja pemerintahan," katanya menjelaskan.

Hendardi pun mengingatkan bahwa tugas konstitusional memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia yang di dalamnya juga memuat jaminan atas keadilan, penanganan pelanggaran HAM, dan jaminan kesetaraan dalam beragama/berkeyakinan bukanlah tugas yang harus dipilih-pilih oleh seorang presiden.

"Semua tugas konstitusional melekat pada seorang presiden dalam suatu periode pemerintahan," katanya.

Oleh karena itu, tambah Hendardi, presiden dibekali kewenangan mengangkat menteri dan kepala badan dalam berbagai bidang agar bisa menjalankan tugasnya secara bersamaan.

"Sepanjang para pembantu presiden memiliki kepekaan dan kecakapan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda tugas-tugas konstitusional tersebut," katanya.

Apalagi, khusus agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi merupakan agenda yang tertunda pada periode pertama yang secara eksplisit termaktub dalam Nawacita Jokowi 2014.

Hendardi menambahkan bahwa Presiden Jokowi memiliki banyak perangkat dan instrumen untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

Gagasan membentuk Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran yang tercantum dalam Nawacita 2014 adalah model yang paling moderat untuk merintis penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

"Fokus komisi ini adalah mengungkap kebenaran, tanpa terjebak penyelesaian yudisial atau nonyudisial. Jika komisi ini selesai menjalankan tugas pengungkapan kebenaran, berikutnya adalah mendiskusikan makna dan jalan keadilan yang bisa banyak variannya," ujar Hendardi.

Namun, sayangnya Presiden Jokowi justru mengurungkan niatnya pada periode kedua ini dengan alasan prioritas kepemimpinanya adalah pemajuan ekonomi-kesejahteraan dan penguatan SDM.

"Lalu kapan janji penuntasan bidang HAM akan dipenuhi? Jokowi sudah memasuki periode II," kata Hendardi mempertanyakan.

Di bidang penanganan intoleransi, kata dia, komitmen Jokowi tampak hanya untuk menjustifikasi tindakan politiknya menunjuk sejumlah menteri yang oleh Jokowi dianggap memiliki kecakapan penangan intoleransi.

"Nyatanya, sejumlah menteri dan kepala badan/lembaga tidak memiliki agenda terpadu dan mendasar dalam menangani intoleransi. Peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terus terjadi dan pada saat bersamaan disangkal oleh elemen-elemen negara," kata Hendardi.[] 

Editor: Dedi Ermansyah

Sumber: ANTARA

berita terkait

Image

News

Wabah Corona

Ketum PP Muhammadiyah: Jangan Tolak Jenazah dan Pasien Corona

Image

News

Wabah Corona

Hindari Covid-19, Komnas HAM Dorong Polri dan Kejagung Bebaskan Tahanan

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Corona Masih Berjaya, IHSG Makin Tak Berdaya

Image

Ekonomi

Prediksi IHSG Bakal Mix, Amankan Saham-saham Ini

Image

Olahraga

Olimpiade Tokyo 2020

Ganda Putra Manfaatkan Penundaan Olimpiade Tokyo untuk Berbenah

Image

News

Ketua Golkar Malut Apresiasi Paket Kebijakan Presiden Jokowi Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19

Image

News

Kemenkumham Beri Sanksi Berat Terhadap Jajaran yang Bebaskan Napi Korupsi

Image

News

Wabah Corona

Kemenkum HAM Beri Keringan Napi, Pakar Hukum: Tahanan Belum Inkracht Harusnya Diutamakan

Image

News

Wabah Corona

Cegah Penyebaran Corona, 5 Fakta Penting Pembebasan 30 Ribu Narapidana oleh Kemenkumham

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Datangi PN Jakut, Aktivis Minta Novel Baswedan Tunjukkan Sikap Ksatria

Para aktivis meminta agar penyidik KPK Novel Baswedan meneladani sikap ksatria dan gentlemen Ronny Bugis

Image
News
Wabah Corona

Din Syamsuddin: Jangan Melihat Jenazah Covid-19 Sebagai Azab, Penyakit Ini Bukan Aib

"Jangan sampai jenazah yang akan dimakamkan kemudian ditolak oleh masyarakat," ucap Din.

Image
News
Wabah Corona

Anies ke Ma'ruf Amin: Hari Ini Ada 38 Orang Jenazah yang Dimakamkan Pakai Protap Covid-19

"Pagi ini saja itu ada 38 jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID-19. Baru setengah hari itu pak," kata Anies.

Image
News
Wabah Corona

Praktisi Hukum Apresiasi Pemerintah Bebaskan Napi Koruptor

Demi kemanusiaan.

Image
News

Merapi Kembali Erupsi, Kolom Letusan Terpantau Setinggi 3 Ribu Meter

Kolom letusan terpantau sekitar 3 ribu meter

Image
News

Hukum, Sebab, dan Tata Cara Sujud Syukur

Apabila Rasulullah saw mendapatkan suatu kemudahan dan kabar gembira, beliau langsung tersungkur bersujud kepada Allah Swt

Image
News
Wabah Corona

'Sentil' Kakorlantas Polri, ITW: Jangan Cari Panggung di Tengah Covid-19

"Pembebasan denda PKB bukan kewenangan Polri, tetapi kebijakan Pemprov masing-masing wilayah," kata Edison.

Image
News
Wabah Corona

TIDI: PP, Perppu dan Keppres Agenda Politik-Ekonomi Non Kesehatan yang Masuk Lewat Momen Covid-19

Solusi yang diharapkan TIDI adanya pemetaan zona episenter COVID-19 dengan agenda yang terukur waktu dan kewenangannya

Image
News
Wabah Corona

Anies Minta Restu Menteri Terawan Terapkan PSBB di Jakarta

"Hari ini kita akan mengirim surat kepada menteri kesehatan meminta penetapan PSBB kepada Jakarta," kata Anies.

Image
News

Belajar Bersyukur dari Kisah Tiga Orang Bani Israil yang Diuji Allah Swt

Dalam hidup, terkadang suatu hal yang menurut kita tak berguna, justru sangat diharapkan oleh orang lain begitu pula sebaliknya

terpopuler

  1. Kepala Terminal: Justru Semenjak Ada Tanggap Darurat Corona, Jumlah Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Turun Terus

  2. Kabar Gembira dari Pasien Positif Corona di Jakarta: Dokter Baru Saja Kasih Informasi Hasil Tes Swab Negatif dan Saya Sudah Bisa Pulang

  3. Ruhut: Tolong Dibaca Ya, Pak Jokowi Presiden RI yang Terbaik untuk Rakyatnya, Itu yang Utama

  4. Pengamat Soroti Hubungan Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Soal Penanganan Covid-19

  5. Dari Tulisan Olimpiade sampai Cuma Tinta Hitam, Ini Tato 5 Atlet Dunia yang Paling Nggak Nyeni

  6. Pemerintah Tangguhkan Cicilan Kredit, Debt Collector: Yang Ditangguhkan Pasien Corona, Yang Lain Tidak

  7. Masih Cinta dan Ingin Berkomitmen, 5 Artis Tanah Air Ini Pilih Kembali Menikahi Mantan Suami

  8. Penjelasan Spesialis Paru Terkait Efektivitas Penggunaan Masker Kain

  9. Move On dari Bradley Cooper, Irina Shayk Dikarantina Bareng Pacar Baru

  10. Sudah Bintangi 400 Judul Film, 5 Fakta Tak Terduga Aktor Senior Bollywood Anupam Kher

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Dr. Idham Holik

Sebuah Harapan Pribadi: PERPPU Pemilihan Segera Terbit dan Opsi A Jadi Pilihan

Image
Achsanul Qosasi

Corona, Subsistensi dan Kredit

Image
Bisman Bhaktiar

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Image
Abdul Aziz SR

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
News

10 Potret Menteri Luhut Binsar Pandjaitan Bersama Keluarga, Hangat di Berbagai Kesempatan

Image
Hiburan

Mundur dari OVJ, 6 Fakta Menarik Azis Gagap yang Ingin Fokus Mengurus Pondok Pesantren

Image
News

10 Potret Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam di Berbagai Kegiatan, Seru!