image
Login / Sign Up

Polemik RUU Ciptaker: AJI, IJTI, PWI, dan LBH Pers Menilai Pemerintah Ingin Campur Tangan Lagi soal Pers

Siswanto

Image

Ilustrasi - Hakim | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO, Pemerintah tiga hari yang lalu mengirimkan draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ke DPR. Draft RUU tersebut hasil dari konsep omnibus law untuk merampingkan dan merevisi sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini. Pemerintah menargetkan draft Omnibus Law RUU Cilaka bisa dibahas dan disahkan oleh DPR dalam waktu 100 hari.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sejak lama diprioritaskan pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi untuk menggenjot investasi. Karena itu, pasal-pasal di sejumlah peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat investasi, akan disederhanakan bahkan dihapus. Setidaknya ada 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang sedang digodok dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

Selain mengatur soal investasi, RUU ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Setidaknya ada dua pasal yang akan diubah, yaitu soal modal asing dan ketentuan pidana. Rincian dari pasal asli dan usulan revisi, ada di bawah ini:

baca juga:

Undang Undang Nomor 40 tentang Pers Revisi dalam Omnibus Law RUU Cilaka

Pasal 11 Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 18 Pasal 18

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp500 juta. (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketua Umum AJI Abdul Manan  mengatakan atas usulan revisi pasal UU Pers yang disodorkan Pemerintah, AJI, IJTI, PWI, dan LBH Pers menyatakan sikap:

Pertama, menolak adanya upaya Pemerintah untuk campur tangan lagi dalam kehidupan pers. Niat untuk campur tangan lagi ini, kata Manan, terlihat dalam Ombnibus Law Cilaka yang akan membuat peraturan Pemerintah soal pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar pasal 9 dan pasal 12.

Pasal 9 memuat ketentuan soal perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Pasal 12 mengatur soal perusahaan pers yang wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya secara terbuka.

UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi payung hukum kebebasan pers saat ini, dibentuk dengan semangat self regulatory dan tak ada campur tangan Pemerintah di dalamnya.

Manan mengatakan semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa Orde Baru, dimana Pemerintah melakukan campur tangan sangat dalam di bidang pers.

Campur tangan itu ditunjukkan melalui adanya kewenangan Pemerintah untuk mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), mengendalikan Dewan Pers dengan menempatkan menteri penerangan sebagai ketua secara ex-officio, dan menetapkan hanya satu organisasi wartawan yang diakui. Instrumen-instrumen itulah yang kemudian dipakai oleh Pemerintah untuk mengendalikan dan mengekang pers.

Lahirnya UU Pers Tahun 1999 memiliki semangat untuk mengoreksi praktik buruk Pemerintah Orde Baru dalam mengekang pers. Manan menambahkan semangat itu tercermin antara lain dengan menegaskan kembali tak adanya sensor dan pembredelan, Dewan Pers yang dibentuk oleh komunitas pers dan tanpa ada wakil dari Pemerintah seperti masa Orde Baru.

Undang-undang itu juga memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyusun ketentuan lebih operasional dari undang-undang itu. Artinya, kewenangan untuk mengimplementasikan undang-undang ini berada sepenuhnya di tangan Dewan Pers, bukan melalui peraturan Pemerintah seperti dalam undang-undang pada umumnya.

Dengan membaca RUU Cilaka ini, yang di dalamnya ada usulan revisi agar ada Peraturan Pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif, itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers.

"Ini sama saja dengan menciptakan mekanisme “pintu belakang” (back door), atau “jalan tikus”, bagi Pemerintah untuk ikut campur urusan pers. AJI mengkhawatirkan hal buruk di masa Orde Baru akan terulang, di mana Pemerintah menggunakan dalih soal administratif untuk mengekang pers. Kami meminta revisi pasal ini dicabut," kata Manan.

Dua, menolak dinaikkannya sanksi denda bagi perusahaan pers. Dalam usulannya, Pemerintah mengajukan revisi soal sanksi denda bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13, menjadi paling banyak Rp 2 miliar –naik dari sebelumnya Rp500 juta.

Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pasal 5 ayat 2 berisi ketentuan soal “Pers wajib melayani Hak Jawab. Pasal 13 mengatur soal larangan pemuatan iklan yang antara lain merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

"Kami mempertanyakan urgensi menaikkan denda sampai lebih dari 400 persen, dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Secara prinsip kami setuju ada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik. Dengan jumlah denda yang sebesar itu, kami menilai semangatnya lebih bernuansa balas dendam. Adanya sanksi sebesar itu juga bisa dijadikan alat baru untuk mengintimidasi pers. Oleh karena itu, kami meminta usulan revisi pasal ini dicabut," katanya.

Tiga, menuntut konsistensi Pemerintah dalam menerapkan UU Pers. Kami menilai bahwa undang-undang itu selama ini dinilai masih memadai untuk melindungi kebebasan pers asalkan dilaksanakan dengan konsisten.

Menaikkan sanksi denda bagi orang yang melanggar pasal 4 ayat 2 dan 3 adalah bukan solusi untuk menegakkan UU Pers. Ayat 2 mengatur soal “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”, ayat 3 berisi jaminan bagi “pers nasional dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

"Namun bagi kami yang lebih utama adalah bagaimana konsistensi dalam implementasinya. Selama ini, tindakan orang yang dinilai melanggar dua ayat itu antara lain berupa kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugasnya. Tindakan itu dikategorikan sebagai melanggar pasal 4 ayat 3 Undang Undang Pers, tapi juga masuk kategori pidana dalam KUHP. Selama ini para pelaku kekerasan terhadap wartawan itu lebih sering dijerat dengan KUHP, yang hukumannya lebih ringan," katanya.

Jika aparat penegak hukum ingin melindungi kebebasan pers, kata Manan, mereka harusnya menggunakan UU Pers yang sanksinya lebih berat, yaitu bisa dikenai 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.

"Jika sanksi yang sudah ada selama ini saja jarang dipakai, menjadi pertanyaan bagi kami untuk apa Pemerintah mengusulkan revisi terhadap pasal ini? Kami menangkap kesan Pemerintah seperti menjalankan politik lip service, pencitraan, untuk mengesankan melindungi kebebasan pers, dengan cara menaikkan jenis sanksi denda ini. Bagi kami, yang jauh lebih substantif yang bisa dilakukan Pemerintah adalah konsistensi dalam implementasi penegakan hukum Undang Undang Pers," katanya. []

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Menkominfo: Memutus Covid-19 Tidak Bisa Sendiri-sendiri

Image

Iptek

Karena Masalah Kemanan dan Privasi, Taiwan Larang Penggunaan Zoom

Image

News

Bahayakan Independensi, AJI Tolak Usulan Wartawan sebagai Penerima Dana JPS

Image

News

Wabah Corona

Bagaimana Nasib Jutaan Pemulung di Tengah Wabah Covid-19?

Image

News

Wabah Corona

Dukung Kebijakan PSBB, Organda Keberatan Pembatasan Angkutan Umum di Jakarta

Image

News

Wabah Corona

Selain Terlalu Banyak Keluarkan Aturan Sebatas Imbauan, Pemerintah Dinilai Terlihat Labil dan Bingung dalam Hadapi Covid-19

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Walhi Minta DPR Tak Membahas Omnibus Law di Tengah Pandemi

Image

News

PSI Minta Klarifikasi Wali Kota Jaksel Terkait Polemik Warga Lebak Bulus Vs Developer

Image

News

Wabah Corona

Pandemi Covid-19, Puteri Komarudin Salurkan Bantuan 750 Set APD untuk Petugas Kesehatan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Warga Mimika yang Positif Corona Bertambah Jadi Sembilan Orang

Penambahan satu pasien positif Covid-19 diketahui setelah sampel swab tiga pasien dalam pengawasan.

Image
News

Warga yang Langgar PSBB Akan Dihukum

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menghukum warga Jakarta dan sekitarnya yang melanggar aturan PSBB.

Image
News
Wabah Corona

MUI: Tidak Ada Alasan Kuat Menolak Penguburan Jenazah Korban Covid-19

Dalam Islam, penguburan jenazah hukumnya adalah fardlu kifayah.

Image
News

Polisi Siapkan Teknis Pelaksanaan Kebijakan PSBB di DKI Jakarta

Polda Metro Jaya tengah membahas dan mempersiapkan teknis pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Image
News

MUI NTB Keluarkan Maklumat Salat Jumat Diganti dengan Dzuhur

MUI NTB menerbitkan maklumat terkait dengan simpang siurnya wacana salat Jumat diganti dengan salat Dzuhur.

Image
News

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 105 Pasar Penuhi Kebutuhan Warga Selama PSBB

Penyediaan pasar bagi kebutuhan masyarakat Jakarta dapat dilakukan melalui transaksi jarak jauh selama mereka beraktivitas di rumah.

Image
News

Warga Jakarta Dilarang Berkumpul di Atas Lima Orang Saat PSBB

Patroli keamanan akan ditingkatkan sampai tingkat RW saat PSBB.

Image
News

Menkominfo: Memutus Covid-19 Tidak Bisa Sendiri-sendiri

Keterlibatan semua unsur dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif.

Image
News

Selama PSBB Diterapkan, Pelayanan Pemprov DKI Jakarta Tetap Berjalan Seperti Biasa

Pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap berjalan seperti biasa setelah penerapan PSBB.

Image
News

Anies Tidak Larang Nikah dan Khitan Saat Penerapan PSBB di DKI Jakarta

Nikah dan khitan tidak dilarang pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta.

terpopuler

  1. 5 Foto Cantik Petenis Eugenie Bouchard di Alam Bebas, Mendaki di Tengah Virus Corona

  2. Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum Bakal Dibatasi di Jakarta

  3. Pemprov Jatim Klaim Pasien Sembuh Virus COVID-19 Terus Bertambah Jadi 40 Orang

  4. Kasdam XVIII/Kasuari: Kalian Harus Gembira dan Jangan Terlihat Susah

  5. IHSG Diramal Melambung, Saham Ini Akan Bawa Untung

  6. PSBB Mulai Diberlakukan, DPR: Pintu Masuk dan Keluar DKI Jakarta Harus Dijaga

  7. PSBB Jakarta Disetujui, Anies Bisa Terapkan Pembatasan Transportasi Umum hingga Liburkan Sekolah dan Tempat Kerja

  8. DPR: Pemerintah Terlalu Banyak Aturan yang Sifatnya Hanya Imbauan Terkait Penanganan Covid-19

  9. Rustam: Ayo Anies, Tunjukkan Gebrakan Melawan Virus Corona

  10. 5 Fakta Tak Terduga Tora Sudiro, Cucu Mantan Gubernur DKI Jakarta

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Zainul A. Sukrin

Perppu Corona, Ujungnya Dimana?

Image
Prakoso Permono

Bayang-bayang Ancaman Teror di Tengah Pandemi

Image
Reza Fahlevi

Atas Nama Kemanusiaan, Stop Politisasi Covid-19

Image
Abdul Aziz SR

PKS dan Sindiran Partai Oposisi

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Ekonomi

Besarkan Go-Life hingga Diakui Forbes, Ini 5 Fakta Menarik Windy Natriavi, Pendiri AwanTunai

Image
Hiburan

Resmi Diperistri So Ji-Sub, 5 Fakta Menarik Presenter Cantik Jo Eun-jung

Image
News

Wabah Corona

Olahraga hingga Donor Darah, 7 Potret Aktivitas Sandiaga Uno di Sela-sela WFH