Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Ahmad Irawan

Pengurus DPP Partai Golkar/Praktisi Hukum

Menanti Kehadiran Omnibus Law, Menyongsong Indonesia Maju

Image

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan sangat bersyukur, bahwa pemerintah telah menyerahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja kepada DPR RI. | Istimewa

AKURAT.CO, Sejak Presiden Joko Widodo menyampaikan omnibus law dalam pidato pelantikannya pada Tanggal 20 Oktober 2019, omnibus law menjadi bahasan menarik sejak saat itu bagi banyak pihak. Konsep omnibus menjadi menarik bukan hanya dari tujuan dan isinya, tetapi juga konsep dan strategi perancangannya.

Penyampaian Presiden Jokowi mengenai omnibus telah ditindaklanjuti para menterinya. Setelah mengirimkan rancangan RUU Omnibus Law Perpajakan, Presiden Jokowi melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama beberapa Menteri pada hari Rabu, 12 Februari 2020 mengantarkan paket omnibus lainnya, yakni RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada pimpinan DPR.

Setelah penyerahan surat presiden, tahapan selanjutnya adalah pembahasan rancangan undang-undang tersebut di DPR. Begitu pentingnya omnibus, Presiden bahkan memberi target waktu pembahasan yang akan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama.  

baca juga:

Politik Legislasi Baru

Omnibus Law yang saat ini ramai dibahas pada hakikatnya jenis dan hirarkinya adalah undang-undang. Hanya saja digunakan istilah omnibus karena ruang lingkup atau isinya yang mencakup berbagai isu atau topik. Hal ini sesuai dengan konsep besarnya berupa omnibus, suatu istilah hukum latin yang berarti semuanya atau “for everything”.

Bersama Omnibus RUU Perpajakan, RUU Cipta Kerja dapat dikatakan model baru dalam politik legislasi di Indonesia. Model legislasi omnibus akan memberikan dampak hukum berupa perubahan substantif pada beberapa undang-undang sekaligus. Setidaknya, seperti yang disampaikan Airlangga Hartarto, perubahan status hukum akan terjadi pada 79 undang-undang. 

Bagaimanapun, DPR dan Presiden belum pernah memiliki pengalaman pembahasan RUU model omnibus. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dan perhatian serius dalam pembahasan sejumlah substansi agar tenggang waktu penyelesaiannya sesuai target. Selain itu, terdapat juga beberapa hal yang perlu untuk menjadi perhatian, di antaranya:

Pertama, memperhatikan asas-asas dalam pembentukan undang-undang. Bagaimanapun, asas-asas hukum menjadi kunci dari pembangunan hukum dan penegakan hukum. Agar RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan memberi manfaat, maka proses maupun isinya harus mencerminkan asas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun.

Kedua, meminimalisir potensi dilakukannya judicial review ke Mahkamah Konstitusi setelah undang-undang disahkan. Dari sisi konstitusi, setiap warga negara yang memiliki kepentingan hukum memiliki hak konstitusional untuk mengajukan judicial review terhadap setiap undang-undang yang telah disahkan. Negara tidak bisa melakukan pelarangan untuk menggunakan hak tersebut. Akan tetapi, pembentuk undang-undang dapat mengambil langkah untuk meminimalisir potensi dan menghilangkan sebabnya. Misalnya, pembentuk undang-undang memenuhi hak masyarakat untuk mengakses rancangan undang-undang dan melibatkan orang atau kelompok kepentingan yang terdampak memberikan masukan serta menyampaikan kebutuhannya. Langkah ini diperlukan untuk menghindari dilakukannya uji formil karena ditutupnya hak partisipasi masyarakat.

Ketiga, pembahasan fokus pada sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan. Pembahasan yang fokus menjadi kunci untuk memenuhi target dan keinginan Presiden Jokowi. Jika terdapat pembahasan lain di luar dari sasaran yang ingin diwujudkan, hendaknya hal tersebut dikomunikasikan secara khusus untuk dicari solusinya.  

Keempat, penanganan legislasi secara khusus. Kekhususan yang penulis maksud menyangkut dukungan politik, dukungan teknis legislasi, institusi dan efisiensi waktu. Mengenai dukungan politik, telah terlihat sejak awal penyerahan surat Presiden dan rancangan saja dilakukan langsung oleh beberapa Menteri. Artinya, RUU yang akan dibahas ini mendapatkan dukungan politik yang kuat dari Presiden Jokowi.

Mengenai dukungan teknis legislasi, pihak pemerintah dan DPR harus mengikutsertakan dan mengefektifkan perancang professional dan berpengalaman agar pembentuk undang-undang fokus pada substansi dan tidak terjebak pada teknis legislasi. Sedangkan institusi, sebaiknya prosesnya menyatu di Badan Legislasi (Baleg) DPR agar pemerintah tidak berputar-putar dan singgah di beberapa alat kelengkapan yang ada di DPR. Selanjutnya, mengenai efisiensi waktu erat kaitannya dengan mempersingkat waktu penyusunan daftar inventaris masalah. Jadi memang harus ada kerjasama dan kesepahaman betapa pentingnya paket regulasi ini. Jika ini dapat dilakukan, target pemerintah tidak akan meleset.

Kelima, karena banyaknya ketentuan yang akan dicabut, demi kepastian hukum harus dirinci dan disebutkan dengan tegas ketentuan yang dicabut atau diubah. Dari sisi ini, pemerintah dan DPR harus saling mengingatkan. Jangan sampai terjadi setelah dilakukan pengundangan, masih tersisa konflik norma karena perumusan yang tidak rinci. Untuk soal-soal seperti ini, kementerian Hukum dan HAM menjadi kunci dan pengingat para pihak. Karena meskipun hanya soal teknis, akibat hukumnya dapat berdampak serius.

Menanti Kehadiran Omnibus Law

Banyak pihak menanti kehadiran produk omnibus yang diajukan Presiden Jokowi. Karena kehadiran undang-undang tersebut setidaknya: Pertama, akan menghilangkan masalah konflik regulasi, inkonsistensi, duplikasi dan disharmoni peraturan di Indonesia. Kedua, akan memberikan dampak pada  prosedur administrasi perizinan dan implementasi regulasi yang selama ini menjadi sebab terjadinya inefisiensi, ketidakpastian hukum, konflik sektoral dan ketidaktertiban. Pada akhirnya, kita semua mengharapkan segera selesainya pembahasan paket regulasi tersebut.   

Hanya dengan kehadiran Omnibus Law Indonesia dapat mengoptimalkan potensinya untuk menjadi negara maju dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Selamat bekerja!

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

Ekonomi

Baleg DPR: Hak Pekerja dan Kewajiban Pengusaha Dapat Proporsi Baik dan Adil

Image

Ekonomi

DPR RI

Baleg DPR Klaim Poin Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Telah Disetujui

Image

News

DPR RI

Putusan Soal Premi JKP di RUU Cipta Kerja Tak Akan Memberatkan Pekerja

Image

News

Kok DPR Kebut Pembahasan Kluster Ketenagakerjaan, Ada Apa?

Image

Ekonomi

Buruh Indonesia Siap Aksi Besar-besaran Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Image

News

Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Tidak Dimasukkan dalam RUU Ciptaker

Image

News

RUU Cipta Kerja, Pemulihan Ekonomi Untungkan Pengusaha dan Buruh

Image

News

RUU Ciptaker Sektor Pertanian Harus Perhatikan Masalah Perlindungan Lahan

Image

Ekonomi

Pengusaha Beberkan Alasan Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Terus Dikebut

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Terkejut Biaya Swab Test Mahal, Teddy Minta Pemerintah Turunkan Harga Sampai Rp10 Ribu

Teddy mengatakan biaya swab test mahal.

Image
News

Banjir Ancam Jakarta, Anies Baswedan Bilang Sekarang Durasi Hujan Pendek, tapi Airnya Banyak

Pemerintah provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengantisipasi banjir yang mengintai Ibu Kota pada musim penghujan tahun ini.

Image
News

Baru Seminggu 'Lawan' Raja Salman, Anggota Partai Oposisi Arab Saudi Sudah Mundur

"Pemerintah terus-menerus melakukan kekerasan dan penindasan."

Image
News

Foto Ma'ruf Amin Disandingkan dengan Kakek Sugiono, Muannas: Biadab!

Foto Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang disandingkan dengan foto bintang porno asal Jepang, Shigeo Tokuda alias 'Kakek Sugiono' yang terseba

Image
News

Bacakan Eksekpsi, Jaksa Pinangki Kembali Ungkit Nama ST Burhanuddin dan Hatta Ali

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menyinggung nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan eks Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dalam eksepsi.

Image
News
DPR RI

Syaifullah Tamliha: Kewaspadaan Munculnya Paham Komunis Masih Perlu Ditanam

TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis.

Image
News

Kaitkan ST Burhanudin dan Hatta Ali, Pinangki Sebut Fitnah

Sidang jaksa Pinangki ungkap dirinya tak pernah sebut nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan hakim MA Hatta Ali.

Image
News

Rosa: Alhamdulilah...Mas Dino Sudah Pulih!

Dino Patti Djalal dinyatakan sembuh berdasarkan hasil tes usap COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Image
News

Menko Polhukam Soal Film G30S/PKI: Tidak Dilarang, juga Tidak Wajib

Film G30S/PKI boleh ditonton. Pemerintah tidak melarang.

Image
News

Kabar Duka, Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Sabah Wafat

Sabah telah memerintah Kuwait sejak 2006 silam

terpopuler

  1. Pajak 0 Persen, 5 Mobil Keluarga Ini Jadi di Bawah Rp100 Juta!

  2. Seru Nih, Diskusi ILC Nanti Malam Bahas PKI, Fahri Minta Fadli Zon Dihadirkan

  3. Ini Alasan Kenapa Owner Tak Pakai Uang Pribadi untuk Bayar Upah Karyawan

  4. Lepas Masker Saat Makan Jadi Alasan Anies Baswedan Larang Dine In di Restoran

  5. Disiksa Majikan, TKI di Singapura Nekat Kabur Turuni Apartemen Lantai 15

  6. 5 Momen Wulan Guritno dengan Bintang Muda Persib, Febri Menang Banyak

  7. Dasco Kasih Bocoran Nasib Duet Prabowo-Puan di Pilpers 2024

  8. Diam-diam Suami Pinangki AKBP Yogi Napitupulu Diperiksa Penyidik Kasus TPPU

  9. Hadirkan Jaksa Agung dan Eks Ketua MA di Persidangan Pinangki, Ali Mukartono Bilang Begini

  10. Satu Genk Sejak SMA, 7 Potret Keakraban Citra Kirana dan Natasha Rizky

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Komunisme dan Kearifan

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Potret Anies Baswedan saat Muda, Disebut Mirip Artis Luar Negeri!

Image
News

5 Fakta Penting Karier Menkes Terawan, Kontroversi Cuci Otak hingga Jadi Menteri Kesehatan

Image
News

Aksi Susi Pudjiastuti Jadi Model Dadakan, Gayanya Bak Ratu