image jamkrindo umkm
Login / Sign Up
Image

Ahmad Irawan

Pengurus DPP Partai Golkar

Menjawab Effendi Simbolon Tentang Jabatan Menteri Koordinator

Image

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para menteri dan pejabat setingkat menteri saat berfoto bersama di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menamakan kabinet 2019-2024 dengan nama Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut disampaikan pada saat memperkenalkan menteri-menteri yang disampaikan hari ini. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Masalah efektifitas kabinet dan pertanggungjabawan Menteri selalu menjadi sasaran kritik. Terbaru, Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon melontarkan kritik dan usulan. Posisinya sebagai politisi partai penguasa tidak membuatnya khawatir atau takut kritiknya akan menimbulkan kegaduhan dan mengusik soliditas kabinet. PDI Perjuangan seperti menerima dan membenarkan kritik dari Effendi Simbolon tersebut.

Kritik dan usulan Effendi Simbolon terkait dengan penghapusan Jabatan Menteri Koordinator (Menko). Alasannya, keberadaan Menko tidak efektif dan membuat bingung para Menteri. Kebingungan yang dimaksudkan terkait dengan pertanggungjawaban para Menteri. Apakah kepada Presiden, Wakil Presiden atau kepada Kantor Staf Presiden (KSP)? Jika pertanggungjawabannya kepada Presiden atau Wakil Presiden, kenapa semuanya harus melalui Menko. Bagi Effendi Simbolon, kerja kabinet akan lebih cepat tanpa adanya jabatan Menko.

Jabatan Menko

baca juga:

Jabatan Menko bukanlah jabatan baru dimunculkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sejarah pemerintahan presidensial Indonesia pasca perubahan konstitusi mencatat praktik pemerintahan presidensial Indonesia mengadopsi keberadaan Menko sejak zaman Gusdur, Megawati, SBY hingga Jokowi.

Bahkan apabila ditelusuri jauh ke belakang, sejak masa Presiden Sukarno yang menggemakan demokrasi terpimpin, jabatan Menko juga telah ada. Kita bisa mengingat beberapa nama, seperti Adam Malik yang menjabat Menko Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan Dr. Subandrio sebagai Menko Menteri Luar Negeri, Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri.  Selanjutnya, Presiden Soeharto dan Presiden Habibie pun juga membentuk kementerian koordinasi.   

Keberadaan jabatan Menko dalam setiap masa pemerintahan Presiden sejak zaman Soekarno hingga Jokowi, misalnya, lebih dari cukup menggambarkan dan membuktikan urgensi dibentuknya kementerian koordinasi. Karena itu, usulan secara terbuka untuk menghapuskan kementerian koordinasi merupakan usulan yang tidak bertanggungjawab, tidak memiliki pijakan konstitusional dan pijakan sejarah. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar sebagai politisi partai penguasa, Effendi Simbolon mesti memposisikan diri memahami kebutuhan tersebut. Jika tidak, publik akan memahami kritik dan usulan tersebut sebagai penyerangan terselubung kepada Presiden Jokowi dan partai koalisi.

Mengenai pertanggungjawaban, jelas setiap Menteri bertanggungjawab kepada Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. Meskipun secara tekstual UUD 1945 menata Wakil Presiden dan menteri-menteri negara pada posisi sebagai pembantu Presiden, keberadaan Menko hanya sebatas kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 UU NO. 39/2008. Jika pertanyaannya kenapa harus melalui Menko, maka jawabannya adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan program kementerian. Selanjutnya, hasil dari pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi tersebut pada hakikatnya untuk kepentingan Presiden dan Wakil Presiden untuk memutus kebijakan. Pelaksanaan fungsi sinkronisasi dan koordinasi tidak akan mengubah dan menarik posisi Menko lebih tinggi dibanding Menteri yang lain atau sejajar dengan Wakil Presiden.

Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Presiden dalam melaksanakan kewajiban dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sedangkan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Jadi meskipun keduanya merupakan pembantu Presiden, pada diri Wakil Presiden melekat kewajiban konstitusional yang diemban Presiden (power reserve). Jadi jelas posisi konstitusional Wakil Presiden berbeda dan lebih tinggi dengan Menteri. Apalagi jika ditinjau dari proses pengisiannnya dan masa jabatan, hal mana Wakil Presiden dipilih satu paket bersama Presiden dalam pemilihan langsung dan masa jabatannya bersifat tetap selama lima tahun. Kecuali terbukti melanggar hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 dan diberhentikan sesuai dengan Pasal 7B UUD 1945. Beda halnya dengan Menko yang setiap saat bisa diberhentikan di tengah masa jabatan. Sementara Wakil Presiden tidak akan diberhentikan di tengah masa jabatan.

Sementara itu mengenai Kantor Staf Presiden (KSP), tidak mungkin seorang Menteri harus bertanggungjawab kepada KSP yang notabene bukan merupakan lembaga yang diatur di dalam UUD 1945. Apalagi di dalam kerangka regulasi dan pembentukannya, keberadaannya dimaksudkan hanya pada pengendalian program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis dan penyelenggaraan komunikasi politik lembaga kepresidenan.  

Pengalaman Pemerintahan Jokowi

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, silang pendapat di ruang publik antara Menteri Jokowi seperti menjadi kelaziman. Bahkan dalam suatu isu, perbedaan di ruang publik juga terlihat di antara Menteri dan Wakil Presiden. Kini, peristiwa tersebut tidak terjadi lagi pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Hal tersebut menjadi tanggungjawab semua Menteri dan partai politik yang menempatkan kadernya di kabinet agar dinamika eksekutif yang terbelah tidak terjadi lagi.

Perbedaan dan pembelahan yang terjadi antara Menteri, setidaknya pada seratus hari jalannya pemerintahan tidak terlihat. Artinya, masalah dan program yang timbul diantara kementerian berhasil dikoordinasikan dan disinkronkan.

Jika jalannya kabinet pemerintahan telah berlangsung baik, kenapa soliditas di antara para Menteri tersebut harus diusik. Di atas semua itu, penting bagi Effendi Simbolon dan PDI Perjuangan sebagai partai yang menaunginya begitu menerima posisi di kabinet Jokowi, mereka harus mampu menempatkan diri dan berkomunikasi secara tepat. Apabila tidak mau pada posisi tersebut, harusnya tidak menerima jabatan Menteri.

[Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis]. 

 

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

News

Mahfud MD Tegaskan Presiden Jokowi Tak Pernah Bicara Reshuffle Kabinet

Image

News

Menanti Kehadiran Omnibus Law, Menyongsong Indonesia Maju

Image

News

Bamsoet: Kabinet Indonesia Maju Tunjukan Kerja Nyata

Image

Ekonomi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf Amin

Kaesang Enggan Tanggapi Soal 100 Hari Kerja Jokowi

Image

Ekonomi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf Amin

Masuki 100 Hari Kerja, Asosiasi Tagih UU Omnibus Law ke Menkop Teten

Image

News

Ikatan Istri Partai Golkar Serahkan Bantuan ke Korban Banjir Bogor

Image

News

Bikin Pangling, ini 8 Potret Menteri Kabinet Indonesia Maju Saat Muda

Image

News

Jokowi: Jabatan Wamen Perkuat Kerja Pemerintah

Image

Ekonomi

Menanti Kelanjutan Kebijakan PUPR dan BPN Gairahkan Industri Properti RI

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Memasuki Hari ke 12, BATAN Lanjutkan Proses Coring Terhadap Lahan Terpapar Zat Radioaktif

Kemarin, hari Rabu (26/2/2020) proses coring telah selesai dilakukan di 8 titik dari 12 titik yang telah ditargetkan.

Image
News

Bekerja Sama dengan Lapan, UNSOED akan Riset di Bidang Sains dan Antariksa

Penandatangan dalam rangka mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga terkemuka, seperti LAPAN

Image
News

Dasco: Penghentian Visa Umrah oleh Arab Saudi Demi Kebaikan Semua Pihak

Dasco juga memastikan, jika pemberhentian visa umrah itu hanya sementara waktu.

Image
News

Arab Saudi Hentikan Sementara Visa Umrah Karena Corona, Kemenag: Jamaah Harus Sabar

Ubaidillah mengatakan, pihaknya juga meminta para pengelola biro perjalanan umrah untuk pro aktif mengelola informasi kepada para jemaahnya.

Image
News
Wabah Corona

Alami Bronkopneumonia, Ini Deretan Fakta Meninggalnya Pasien Suspect Corona di Semarang

Jenazah dibungkus plastik dan kremasi

Image
News

Pria Bersenjata Teror Ratusan Karyawan Perusahaan Bir di AS, 5 Orang Tewas

Setidaknya lima orang dinyatakan tewas setelah teror penembakan meyerang kompleks sebuah perusahaan pembuat bir di kota Milwaukee, Amerika S

Image
News

Dihantam Banjir Beruntun selama Dua Bulan, Pemprov DKI Janji Kembali Lakukan Pengerukan

Pemerintah Provinsi DKI berjanji kembali melakukan pengerukan sungai, kali dan saluran air pada pertengahan tahun ini.

Image
News

Korban Bentrokan Hindu-Muslim Capai 27 Jiwa, PM India Suruh Warga Tenang

27 orang dinyatakan tewas dan lebih dari 200 lainnya cedera selama bentrokan hebat antara gerombolan Hindutva dan pengunjuk rasa anti-CAA

Image
News

Kembali Periksa Petugas Bank, Kejagung Telusuri Transaksi Saham Perkara Jiwasraya

Jika terbukti terlibat harus diproses hukum.

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Di tengah kegiatan blusukannya, Gibran Rakabuming kerap meluangkan waktu untuk berburu kuliner

terpopuler

  1. Jakarta Dikepung Banjir, Tengku Zulkarnain: Baru di Era Anies, Gubernurnya Dibully Habis-habisan

  2. Jokowi: Ini Sudah Menjalar ke Banyak Negara, Tiongkok, Korsel,  Jepang, Iran, Italia, Semua Keputusan Harus Hati-hati

  3. Anies Baswedan Turunkan Jabatan Kelik dari Kepala Dinas Jadi Anggota TGUPP

  4. Selidiki Kerusakan Lingkungan yang Dilakukan Anies, Komrah Kerahkan Ahli Kumpulkan Sampel di Monas

  5. Sepucuk Surat untuk Anies Baswedan dan Bank DKI dari Ahli Waris The Tjin Kok

  6. Begal Kembali Beraksi di Cempaka Putih, Kali ini Korbannya Pegawai Pemprov DKI

  7. Ketidakjelasan Penempatan Kompol Rossa, Masinton: Kasihan Deh Lu!

  8. Aspal Sirkuit Ujicoba Formula E Dibongkar, Komisi Pengarah: Ini Tidak Semulus yang Dinyatakan

  9. Bela Anies yang Diserang Bertubi-tubi Gegara Banjir, Tengku: Sosok Begini Mau dijegal? Gile Ndro

  10. NasDem: Memalukan Ibu Kota Negara Dilanda Banjir Berulang Kali

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

Image
News

5 Fakta Karier Rian Ernest, Politisi Muda PSI yang Maju di Pilkada Batam 2020