News

Nekat Mudik Ke DIY Bakal Dikarantina, Biaya Ditanggung Pemudik

Pemda DIY menerapkan kebijakan karantina bagi para perantau yang mudik ke wilayah DIY sebelum masa pelarangan atau 6-17 Mei 2021.


Nekat Mudik Ke DIY Bakal Dikarantina, Biaya Ditanggung Pemudik
Petugas gabungan memeriksa kendaraan yang melintas di perbatasan DI Yogyakarta - Jawa Tengah di Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (10/5/2020). Memasuki minggu ketiga bulan Ramadhan petugas gabungan dari Dishub DIY, Polri, TNI dan Satpol PP memperketat pintu masuk DI Yogyakarta untuk mengantisipasi masuknya pemudik sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

AKURAT.CO, Pemda DIY menerapkan kebijakan karantina bagi para perantau yang mudik ke wilayah DIY sebelum masa pelarangan atau 6-17 Mei 2021. Biaya selama menjalani karantina bahkan dikenakan kepada pemudik.

Aturan ini sendiri dituangkan melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor: II/1MSTR/2021. Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kebijakan seputar wajib karantina bagi pemudik ini tercantum dalam poin 18 (b). 

"Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1422 H/Tahun 2021, maka Lurah melalui Posko tingkat Kalurahan/Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam," tulis poin tersebut.

"Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota," lanjutnya.

Poin 18 ini menjadi pembeda dari total 19 poin yang ada pada Ingub. Intinya, mengatur tentang upaya antisipasi penyebaran COVID-19 selama Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri. 

Beberapa turunan pada poin 18 ini antara lain sosialisasi peniadaan mudik oleh bupati/wali kota; syarat melakukan perjalanan luar daerah; penguatan pengawasan di posko; meminta Satlinmas serta BPBD mencegah aktivitas publik yang bisa memunculkan menimbulkan kerumunan; dan soal menjaga stabilitas pangan.

Kepala Pelaksana BPBD DIY sekaligus Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Pemda DIY, Biwara Yuswantana sementara menjelaskan, aturan pada poin 18 (b) ditujukan bagi pelaku perjalanan luar daerah non-aglomerasi.

Sementara untuk biaya karantina itu nantinya meliputi kebutuhan logistik atau permakanan dan lain-lain.

"Untuk yang itu, ya dikenakan kepada pelaku perjalanan, tidak ke RT/RW," ucap Biwara saat dihubungi, Selasa (20/4/2021).

Ingub mengenai perpanjangan masa PPKM ini sendiri ditandatangani Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 20 April 2021. Kebijakan ini berlaku efektif selama 14 hari ke depan atau hingga 3 Mei 2021.[]

Ahada Ramadhana

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu