Ekonomi

Nekat Langgar Aturan Larangan Mudik, Maskapai Bakal Diancam Sanksi

Nekat Langgar Aturan Larangan Mudik, Maskapai Bakal Diancam Sanksi
Ratusan penumpang pesawat saat memadati pintu masuk terminal 1B Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (11/6). Kepadatan arus mudik lebaran Idul Fitri 2018 pada H-5 di terminal 1 penerbangan domestik mulai dipadati para penumpang yang akan melakukan mudik kekampung halaman. Transportasi pesawat terbang masih diminati oleh para warga masyarakat untuk mudik, karena untuk menghindari dari kemacetan seperti yang terjadi jika menggunakan transportasi darat seperti bus atau kendaraan pribadi (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto menegaskan akan memberikan sanksi bagi badan usaha di sektor angkutan udara yang melanggar ketentuan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi dimulai pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

“Kami akan memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Novie pernyataan pers secara daring di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Novie mengatakan larangan penggunaan transportasi udara selama masa Idulfitri 2021 berlaku untuk angkutan udara niaga dan non niaga. Sedangkan badan usaha niaga yang akan melakukan penerbangan, diimbau agar menggunakan izin rute eksisting atau mengajukan persetujuan penerbangan (flight approval) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

baca juga:

Meskipun demikian, Kemenhub memberikan sejumlah pengecualian bagi kelompok masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam waktu tersebut, antara lain perjalanan dinas pejabat tinggi negara dan tamu kenegaraan, operasional Kedutaan Besar, perwakilan organisasi internasional di Indonesia.

Selain itu, kegiatan penerbangan dalam rangka pemulangan WNI dan WNA, operasional angkutan kargo, perintis dan operasional lainnya diperbolehkan untuk melakukan penerbangan dengan izin dari Kemenhub.

“Larangan sementara penggunaan transportasi udara akan diawasi oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal, otoritas bandara, satgas udara dan pemda setempat. Kami lakukan pengawasan dan dikoordinasikan di setiap checkpoint, bandara atau hub di Indonesia,” katanya dilansir dari Antara.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Danto Restyawan mengatakan pihaknya memberlakukan peniadaan angkutan mudik Lebaran antar kota.

"Peniadaan angkutan mudik Lebaran antar kota tidak ada sama sekali. Dalam kota ada pembatasan jam operasional, yang dikecualikan perjalanan dinas, dibuka untuk seizin Dirjen Kereta Api. Sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Danto.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang pengendalian transportasi selama masa Idulfitri 1442 H/2021 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Hal tersebut seiring dengan Satgas Covid-19 yang telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 13/2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idulfitri dan upaya pengendalian selama bulan suci Ramadan. []

Sumber: Antara

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu