Gugun El Guyanie

Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga.
News

Negara, Tembakau, dan Intervensi Asing

Ada banyak kasus beberapa sektor diatur dengan regulasi yang tidak sinkron dan tidak harmonis.


Negara, Tembakau, dan Intervensi Asing

AKURAT.CO, Persoalan mendasar dalam sektor industri kretek, atau sering dikenal dengan Industri Hasil Tembakau (IHT)—adalah tidak harmonisnya regulasi yang mengaturnya. Padahal prsayarat sebuah kebijakan pemerintah yang baik adalah sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum kebijakan tersebut. Ada banyak kasus beberapa sektor diatur dengan regulasi yang tidak sinkron dan tidak harmonis. Termasuk sektor industri nasional yang sangat strategis bernama industri kretek, yang dari hulu sampai hilirnya mencerminkan wajah kedaulatan ekonomi kerakyatan. Sayang sekali ada banyak aturan baik dari level produk legislasi parlemen (formell gezets) sampai peraturan pelaksana (verordnung), bahkan hingga peraturan otonom di tingkat daerah (autonome satzung) saling berbenturan dalam mengatur industri kretek.

Ada satu kelemahan yang juga mendasar, yakni belum ada UU sektoral yang memayungi persoalan ini. Sektor industri kretek masih diatur dalam banyak regulasi; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memuat tentang rokok sebagai zak adiktif atau dari sisi kesehatan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, mengatur cukai rokok. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, juga menjadi payung hukum yang mengatur sisi budidaya tanaman tembakau. Industri kretek yang sifatnya unik dan strategis dalam bingkai ekonomi kerakyatan, harus memiliki undang-undang tersendiri yang bersifat lex specialis. Tanpa pengaturan secara lex specialis, kebijakan negara untuk memajukan industri kretek yang memiliki nilai historis dan masa depan ekonomi strategis, akan mengalami ketidapastian karena harus tunduk pada aturan yang tidak harmonis.

Untuk menyebut beberapa peraturan pelaksana diantaranya; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP tersebut merupakan amanat dari UU Kesehatan. Yang justru tidak tepat adalah muncul regulasi di tingkat Kementerian Keuangan—Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang mengatur dana bagi hasil cukai tembakau (DBH CHT). Tidak tepat karena UU Cukai yang mengatur DBH CHT (Pasal 66), tidak diatur melalui Peraturan Pemerintah yang melibatkan banyak lembaga atau kementerian. Tentu secara ilmu perundang-undangan boleh-boleh saja, suatu UU memberikan delegasi langsung kepada peraturan menteri, bukan melalui peraturan pemerintah.

Tetapi dalam konteks pengelolaan DBH CHT ini, bukan hanya hajatnya Kementerian Keuangan saja. Lebih tepatnya, yang menjadi leading sector dalam pengelolaan DBH CHT paling tidak adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri karena menyangkut transfer ke daerah atau provinsi penghasil (daerah industri dan daerah pertanian tembakau). Artinya dalam konteks ini, Kementerian Kesehatan idealnya tidak masuk dalam leading sector kementerian yang mengelola DBH CHT.

Tapi apa yang terjadi, justru sebaliknya; Kementerian Keuangan memiliki otoritas yang dominan untuk membuat regulasi DBH CHT, bersama-sama Kementerian Kesehatan yang mendapatkan alokasi sangat besar. Sebaliknya, kementerian lain yang seharusnya menjadi organ pemerintah yang lebih relevan terkait dengan industri kretek selaku penghasil penerimaan cukai, tidak memiliki ruang untuk menetapkan legal policy. Ini berarti pengelolaan DBH CHT lebih tepat menggunakan peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) yang melibatkan beberapa kementerian yang terkait dengan industri kretek.

Sudah hampir satu dekade UU Cukai mengamanatkan pembagian DBH CHT yang yang besarnya dua persen dari penerimaan cukai tembakau untuk daerah provinsi penghasil. Tetapi sampai saat ini, masih belum terdapat kepastian hukum dan kejelasan peruntukan DBH CHT. Karena faktor ketiadaan peraturan pemerintah, yang akhirnya ditafsirkan secara liar; untuk mendanai program-program yang sama sekali tidak berkaitan dengan sektor industri kretek—termasuk perkebunan tembakau dan cengkeh. Wajar kalau DBH CHT akhirnya menjadi dana “bancaan”; sekedar bagi-bagi rata, tanpa arah yang jelas. Padahal DBH CHT adalah dana besar yang bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat yang terkait dengan industri kretek dan sektor tembakau dan cengkeh.

Tahun 2017 menurut PMK Nomor 43/PMK.07/2016, DBH CHT mencapai 2,99 T rupiah. Tetapi belum menyasar untuk kesejahteraan petani tembakau, petani cengkeh, buruh industri dan yang lainnya. Justru sekarang terbit Peraturan Menteri Keuangan; PMK Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT, yang secara tersurat dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “program/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) paking sedikit sebesar 50% dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap daerah”.

PMK tersebut semakin liar dan semakin mengarahkan dana DBH CHT untuk sektor kesehatan secara dominan, atau lebih tepatnya untuk menutupi program JKN. Artinya pemerintah daerah—dalam konteks otonomi daerah—semakin kesulitan untuk memanfaatkan DBH CHT untuk kesejahteraan rakyat yang terkait sektor industri kretek. Yang terjadi justru DBH CHT di daerah dipaksa menyerahkan 50% minimal untuk program JKN. Sekali lagi, karena UU Cukai tidak punya peraturan pemerintah, langsung dihegemoni secara sektoral oleh Kementerian Keuangan melalui PMK.

Beberapa regulasi di atas sangat diskrimanif terhadap sektor industri kretek, bahkan sangat menghambat perkembangan sektor hulu sampai hilirnya. Tetapi di sisi lain juga terdapat beberapa kebijakan yang masih berpihak pada sektor ini. Pertama, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, yang mengabulkan permohonan uji materi (constitutional judicial review) dari Pemerintah Provinsi NTB yang menggugat Pasal 66A ayat (1) UU Cukai. Putusan MK akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional); pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika syarat yang ditetapkan Mahkamah tidak terpenuhi, yaitu NTB sebagai provinsi penghasil tembakau berhak atas dana bagi hasil cukai tembakau. Putusan MK tersebut adalah kemenangan bagi petani tembakau di NTB yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan disana.

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co