Ekonomi

Naskah Akademik Sudah Ada, tapi Undang-undang Pegadaian Masih Tanda Tanya

Naskah Akademik Sudah Ada, tapi Undang-undang Pegadaian Masih Tanda Tanya
Ilustrasi PT Pegadaian (Persero) (INFOPERBANKAN.COM)

AKURAT.CO Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang menggodok payung hukum dalam bentuk undang-undang Pegadaian. Pasalnya, hanya PT Pegadaian (Persero) saja yang belum memiliki payung hukum yang kuat selama ini. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB-OJK), Mochammad Ihsanuddin.

Dari OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hanya merancang dari sisi naskah akademiknya. Antara lain, definisi, masalah perizinan, prudential regulation, tata kelola prinsip kehati-hatian, kecukupan modal, persyaratan tempat dan modal disetor. Kemudian ada pembinaan, pengawasan, pelaporan, pemeriksaan, serta sanksi, semua itu sebagai satu kesatuan seperti UU industri keuangan lainnya.

"Ya sedang dikaji lah. Naskah akademik sudah kita buat dan kita serahkan. Itu kewenangan pemerintah (membuat dan menetapkan UU), bukan OJK. OJK hanya membantu membuat kajian. kalau sudah kita diskusikan dengan pemerintah, OJK, BI dan LPS tidak berhak mengusulkan undang-undang," ujarnya ditemui di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

baca juga:

Menurut dia, adanya UU Pegadaian tersebut bisa memberikan perlindungan terhadap konsumen. Karena, selama ini banyak jasa gadai ilegal yang berdiri hampir di tiap ruas jalan di Indonesia yang kerap ditemui. Sebab, jasa gadai ini dianggap tidak boleh sembarangan.

"Itu adalah untuk menertibkan mereka agar bisa ada reporting, ada kualifikasi, penyimpanan barang jaminan dan kualifikasi pengelola juga. Itu yang namanya sertifikasi penaksir itu nggak sembarangan orang bisa makanya ada sertifikasinya yang kita kerja sama dengan PT pegadaian (Persero), jadi nggak asal-asal," tegas dia.

Naskah akademik ini telah diusulkan sejak 2010 silam. Hingga kini kejelasan rancangan serta penetapan UU Pegadaian masih tanda tanya. Tetapi, OJK berharap pemerintah beserta lembaga legislatif segera mengatur dan menetapkan UU tersebut.

"Harapan dari OJK tentunya seluruh sektor jasa keuangan kalau bisa dipayungi dengan undang-undang. Bank ada undang-undang perbankan, asuransi ada undang-undang perasuransian, dana pensiun ada undang-undang, pasar modal ada undang-undang. Bahkan industri penjaminan yang akhirnya baru mulai di-regulate itu tahun 2008, sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Jadi, pegadaian ini termasuk terlambat menurut saya karena undang-undang produk kolonial itu hampir semuanya sudah diganti undang-undang Negara RI," harapnya. []