News

Nama 98 Staf KPU Daerah Dicatut Jadi Kader Parpol yang Berkasnya Dinyatakan Lengkap

KPU RI: Sebanyak 98 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah dicatut namanya sebagai kader atau anggota partai politik.


Nama 98 Staf KPU Daerah Dicatut Jadi Kader Parpol yang Berkasnya Dinyatakan Lengkap
Ketua Divisi Bidang Teknis KPU RI Idham Holik di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2022) sore. (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Ketua Divisi Bidang Teknis KPU RI Idham Holik menyampaikan, sebanyak 98 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah dicatut namanya sebagai kader atau anggota partai politik.

Mereka di antaranya menjadi kader parpol yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap dalam pendaftaran calon peserta Pemilu 2024. Namun, Idham enggan merinci parpol mana saja.

"Iya (parpol) yang dinyatakan sudah lengkap. Karena datanya itu yang sudah bisa ditampilkan ke publik," kata Idham di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2022) sore.

baca juga:

Idham menyebut, pihaknya akan berupaya menindaklanjuti dugaan terdapat 98 anggota KPUD setelah agenda pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 selesai pada tanggal 14 Agustus 2022, pukul 23.59 WIB.

"Jadi nanti tanggal 15 kami akan minta lagi untuk melakukan pengecekan karena seluruh data partai yang daftar itu kan masuk. Setelah itu kami baru memberi akses kepada publik setelah parpol mendaftar jadi mereka lakukan pengecekan. Jadi pengecekan tidak selesai sampai di sini," jelasnya.

Untuk itu, dia mengimbau kepada anggotanya di seluruh Indonesia untuk mengecek data mereka hingga pendaftaran parpol sebagai calon peserta Pemilu 2024 berakhir. KPU juga akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk pengecekan sejumlah anggota yang dicatut oleh parpol.

"Saat ini Bawaslu itu diberikan akses yang diberikan akses pembacaan terhadap aplikasi SIPOL dan saya yakin Bawaslu juga melakukan pengawasan yang ketat nanti bisa dikoordinasikan dengan Bawaslu disampaikan pertanyaan yang sama," terangnya.

Selain itu, KPU juga akan meminta klarifikasi dari parpol terkait dugaan unsur kesengajaan pencatutan nama. Namun, jika nantinya dikonfirmasi oleh parpol maka hal itu bukan menjadi urusan KPU.

"Ketika nanti misalkan dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan betul-betul menyatakan tidak pernah dan ya itu urusan individual antara individu dengan partai politik," imbaunya.

"Kami tidak ada urusannya berkaitan dengan sanksi lainnya ya karena ketika didapati ada keanggotaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat maka sanksinya adalah memperbaiki sampai dengen ketentuan peraturan yang menyatakan bahwa partai politik memiliki keanggotaan partai minimal 1.000 atau 1 per 1.000 dari jumlah penduduk di wilayah kabupaten kota, seperti itu," sambungnya. []