Ekonomi

Nahloh, Kejagung "Cium" Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag

Burhanuddin juga sangat menyayangkan bahwa pengadaan ini telah merugikan rakyat kecil, terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).


Nahloh, Kejagung
Menteri BUMN Erick Thohir, Kejagung ST Burhanuddin dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam konferensi pers idi Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin (27/6/2022). (Akurat.co/Leofarhan)

AKURAT.CO, Kejaksaan Agung mencurigai adanya penyalahgunaan impor garam industri pada periode 2018 di Kementerian Perdagangan yang menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pada tahun 2018 otoritas perdagangan di Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor pada tiga perusahaan yang memenangi kontrak tersebut diantaranya PT MTS, PT SM, dan PT UI

"Tiga perusahaan tersebut tidak melewati verifikasi yang transparan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian yang menyebabkan adanya kelebihan garam industri, dan menjadikan harga garam industri hasil impor di pasaran menjadi murah," ujarnya dalam konferensi pers yang dilakukan di Komplek Kejaksaan Agung bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin (27/6/2022).

baca juga:

Burhanuddin juga sangat menyayangkan bahwa pengadaan ini telah merugikan rakyat kecil, terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Dan yang lebih menyedihkan, garam ini yang tadinya khusus diperuntukkan untuk industri dia dicetak dan menggunakan SNI, yang seharusnya UMKM yang mendapatkan rezeki disitu dari garam industri dalam negeri ini mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia yang akhirnya dirugikan para UMKM. Ini sangat menyedihkan," terangnya.

Lebih lanjut Burhanuddin menyebutkan bahwa hal ini turur mempengaruhi salah satu BUMN yakni PT Garam. "Ini juga memengaruhi usaha PT Garam milik BUMN, di mana tidak sanggup bersaing dengan harga murah yang ditimbulkannya. Untuk itu kenapa saya minta pak Menteri datang ke sini," imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kasus ini akhirnya merugikan perekonomian negara. Atas temuan itulah, Kejagung memutuskan untuk menaikkan status tahapan penyelidikan menjadi penyidikan.

"Nanti juga saya sampaikan, tadi pagi di kantor BPKP telah melakukan kerjasama tim gabungan audit tim industri kelapa sawit, kemudian yang utama, kami akan selalu meminta bantuan untuk audit-audit yang menyentuh rakyat kecil dari sawit, minyak goreng, garam, ekspor besi, akan kami koordinasikan ke BUMN" pungkas Burhanuddin.[]