News

Nah Lho! Jalur Road Bike di  JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang Diprotes Komunitas Bike to Work Indonesia

Jalur road bike di JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang diprotes komunitas Bike To Work Indonesia karena tidak memiliki landasan hukum.


Nah Lho! Jalur Road Bike di  JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang Diprotes Komunitas Bike to Work Indonesia
Warga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (1/6/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Komunitas sepeda Bike to Work (B2W) Indonesia mengecam kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka jalur khusus sepeda balap atau road bike di Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu - Tanah Abang.

Ketua B2W Poetoet Soedarjanto mengatakan, penggunaan jalan layang sebagai jalur khusus road bike tidak punya landasan hukum yang jelas. Keputusan itu malah menabrak peraturan yang telah ada sebelumnya.

"Kebijakan harus diberlakukan dengan prinsip kesetaraan dan proporsional sehingga semua jenis moda transportasi harus diperlakukan sama dan setara di jalan raya," kata Poetoet ketika dikonfirmasi, Jumat (11/6/2021).

Menurut Poetoet penggunaan JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang selama ini dilarang untuk jenis kendaraan roda dua. Hal ini kata dia berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 287 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan melanggar aturan rambu bisa didenda Rp500.000 atau penjara paling lama dua bulan.

"Bahkan penilangan terhadap pelanggaran tersebut sudah rutin dilakukan, namun dengan adanya aturan baru yang tidak ada landasan hukumnya memperbolehkan sepeda (road bike) melintas, ini justru menimbukan konflik sosial baru, bahkan punya ekses terhadap negatifnya pesepeda," tegas Poetoet.

Adapun alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka jalur khusus di JLNT itu karena road bike dipacu dengan kecepatan tinggi sehingga mesti diberikan jalur khusus dan tidak berbaur dengan pengguna kendaraan lain.

Poetoet tidak bisa menerima alasan itu. Sebab memberikan akses pada sepeda berkecepatan tinggi bukan berarti harus menggunakan jalan raya. Pemprov DKI kata dia bisa mencari alternatif lain yang tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

"Seyogyanya lebih baik jika alasannya untuk balap atau ngebut, Pemprov bisa fasilitasi khusus sesuai bidangnya, seperti halnya bmx cross di Pulomas, track bike di Velodrom, BMX flatland di bike park, MTB di taman kota, semua sesuai dengan jenis genre dan juga fungsinya, siapa tahu akan tumbuh bakat baru dan atlet baru balap sepeda bagi Kota Jakarta," tuturnya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu